Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan dua tersangka baru dalam kasus kuota haji tambahan 2023-2024. Rencananya penahanan dilakukan pekan ini atau pekan depan.

Kedua tersangka berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak jurnalis, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, alasan kedua tersangka belum ditahan karena pihaknya masih memastikan kecukupan alat bukti. Nantinya setelah alat bukti yang dihimpun cukup, kedua tersangka segera di sidang.

"Sehingga kalau dilakukan penahanan itu sudah terbatasi oleh waktu penahanan itu sendiri. Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ucap Asep.

Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

KPK menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Saudi Arab Riyal.

Atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Menag Yaqut dan mantan asistennya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy (MHJ), untuk mendalami terkait kuota haji tambahan pada 2022.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik turut mendalami peran Muhadjir saat menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun tersebut. Muhadjir diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Saksi Sdr. MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasan sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022, serta mengenai kuota tambahan tahun 2022," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Senin (18/5/2026).

Pada hari pemeriksaan, Muhadjir sempat menyampaikan permohonan kepada KPK agar jadwal pemeriksaannya diundur. Namun menjelang waktu Maghrib, Muhadjir secara mendadak datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Usai diperiksa tim penyidik lembaga antirasuah, Muhadjir menjelaskan alasannya tetap datang meski sebelumnya mengajukan penundaan. Dia mengaku khawatir dianggap menghindari pemeriksaan.

"Saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari Anda semua, kok tidak enak kalau saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa. Ya sudah, saya minta waktu ketemu sekarang," katanya.

Dia mengaku tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan tim KPK karena dirinya hanya menjabat sebagai Menteri Agama ad interim selama 20 hari pada 2022. Setelah diperiksa sekitar satu jam, Muhadjir tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan dan menyerahkannya kepada penyidik.

Kasus Korupsi Kuota Haji

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, dalam kasus kuota haji 2023–2024.

Keduanya diduga mengubah ketentuan kuota haji dari komposisi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Selain itu, KPK menduga adanya pengumpulan uang sebesar Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah dapat langsung berangkat haji tanpa harus mengantre.

Dua tersangka lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya diduga bersama pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour. Dengan skema tersebut, perusahaan terkait memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang belakangan ramai disebut sebagai “war tiket haji”. Skema ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa konsep ini masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan. Namun, skema tersebut dinilai berpotensi menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan jemaah.

Apa Itu Skema “War Tiket Haji”?

Secara sederhana, “war tiket haji” adalah skema di mana calon jemaah bisa langsung berangkat haji tanpa harus menunggu antrean panjang, dengan syarat membayar biaya penuh tanpa subsidi. Skema ini nantinya akan berjalan berdampingan dengan sistem antrean haji reguler yang sudah ada saat ini.

“Ke depan kita akan punya dua skema, yaitu antrean seperti sekarang dan skema war tiket,” ujar Dahnil dalam Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang.

Jika skema ini diterapkan, maka akan ada dua jalur keberangkatan haji:

1. Skema Antrean (Reguler)

• Mengikuti sistem daftar tunggu seperti saat ini
• Biaya haji mendapatkan subsidi dari dana kelolaan haji
• Waktu tunggu bisa mencapai puluhan tahun

2. Skema “War Tiket Haji”

• Tanpa antrean, bisa langsung berangkat jika kuota tersedia
• Biaya dibayar penuh (tanpa subsidi)
• Harga mengikuti biaya riil penyelenggaraan haji

Sebagai gambaran, jika biaya haji riil ditetapkan sekitar Rp200 juta per orang, maka jemaah yang memilih skema ini harus membayar penuh nominal tersebut.

Dari Mana Kuota “War Tiket” Berasal?

Pemerintah memastikan bahwa kuota untuk skema ini tidak akan mengganggu jemaah reguler.

Kuota “war tiket haji” direncanakan berasal dari:

• Tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, di luar kuota reguler tahunan
• Proyeksi peningkatan kuota global dalam program Visi Arab Saudi 2030

Saat ini, kuota haji dunia sekitar 2 juta jemaah per tahun. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 5 juta jemaah. Latar belakang utama munculnya skema ini adalah panjangnya antrean haji di Indonesia yang rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Selain itu, peningkatan jumlah jemaah juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Saat ini jumlahnya sekitar 203 ribu Jemaah dan total biaya penyelenggaraan mencapai Rp18,2 triliun. Jika meningkat menjadi 500 ribu Jemaah kebutuhan dana bisa tembus Rp40 triliun

Dana sebesar itu dinilai sulit sepenuhnya ditopang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga diperlukan alternatif pembiayaan seperti skema ini.

Siapa yang Bisa Mengikuti Skema Ini?

Skema “war tiket haji” terbuka bagi jemaah yang memenuhi syarat istitaah, yaitu:

• Mampu secara finansial
• Sehat secara fisik
• Siap secara mental

Menariknya, jemaah yang sudah terdaftar dalam antrean reguler juga bisa beralih ke skema ini, asalkan bersedia membayar biaya penuh tanpa subsidi. Pemerintah menegaskan bahwa meski disebut “war tiket”, skema ini bukan berarti liberalisasi atau jual-beli bebas kuota haji. Penentuan biaya dan mekanisme tetap berada di tangan negara, sehingga diharapkan tetap transparan, adil, dan akuntabel.

Di satu sisi, skema ini dianggap bisa menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan dan mengurangi antrean panjang. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan soal keadilan akses, karena hanya jemaah dengan kemampuan finansial tinggi yang bisa memanfaatkan jalur ini. Meski masih berupa wacana, “war tiket haji” menjadi sinyal bahwa sistem penyelenggaraan haji di Indonesia tengah menuju perubahan besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga raup keuntungan Rp40,8 Miliar dari hasil korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Hal ini terkuak setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus haji dan menetapkan dua tersangka baru, pada (30/3/2026), yakni Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri dan Ismail Idham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan keduanya meminta kuota haji khusus tambahan yang melebihi ketentuan 8%.

"Selanjutnya, kedua tersangka saudara ISM dan saudara ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)," ujar Asep, Senin (30/3/2026).

Untuk mendapatkan kuota haji khusus tambahan, ISM memberikan ke oknum pejabat di Kementerian Agama sebesar US$30.000 dan US$5.000, serta 16.000 Riyal Saudi. Alhasil, Maktour memperoleh keuntungan ilegal di tahun 2024 sebesar Rp27,8 miliar, sedangkan, Asrul Azis memberikan US$406.000.

"Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ucap Asep.

Adapun oknum yang dimaksud adalah mantan Stafsus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex dan Hilman Latief selaku Dirjen PHU.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," tandas Asep.

Adapun sebelumnya KPK telah menetapkan Gus Alex dan Yaqut sebagai tersangka, di mana keduanya telah ditahan. Selain itu, untuk pihak lainnya yang terlibat namun belum ditetapkan sebagai tersangka, KPK masih mencari alat bukti yang kuat.

Dalam kasus ini, kuota haji tambahan yang seharusnya dibagi menjadi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus diubah menjadi 50%:50%. Selain itu terdapat pengumpulan komitmen fee agar para PIHK memperoleh kuota haji khusus tambahan. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru setelah melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Tersangka pertama adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan keduanya melalui Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum Sathu (Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah) bertemu dengan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) untuk meminta kuota haji tambahan.

"Tersangka ISM dan ASR disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," kata Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

Asep menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Riyal Saudi Arab .

Asep menambahkan atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex meminta komitmen fee kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Rp42,2 juta per jemaah untuk pengisian kuota haji tambahan 2024.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan para PIHK membebankan commitment fee kepada para jemaah. Gus Alex memerintahkan M. Agus Syafi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus untuk mengumpulkan uang tersebut.

"Meminta sejumlah uang kepada para PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jemaah calon haji khusus, sekurang-kurangnya sebesar US$2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee atau biaya lain, agar dapat memperoleh kuota tambahan haji khusus alias kuota T0 atau TX," katanya saat konferensi pers pada Kamis (12/3/2026).

Sebagai informasi, kode T0 atau TX berarti jemaah haji dapat langsung berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu.

Asep menambahkan bahwa pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juni 2024.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memperoleh kuota haji dasar 221.000 dan kuota tambahan 20.000 untuk ibadah haji 2024, sehingga total 241.000. Gus Alex dan Yaqut diduga mengubah skema pembagian dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%-50%.

Commitment fee juga dipungut pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dengan nominal Rp67,5 sampai Rp84,4 juta per jemaah.

"Sebagian uang fee masih disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi YCQ. Permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut dilakukan atas perintah dari IAA. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ," jelas Asep.

Asep menuturkan bahwa rincian pembagian fee masih dihitung sehingga belum dapat disampaikan. Atas perbuatan tersebut, Gus Alex dan Yaqut ditetapkan sebagai tersangka. Namun, baru Yaqut yang ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex akan dipanggil oleh KPK pekan depan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan terdapat dugaan pemberian fee kepada Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk percepatan pemberangkatan jemaah haji periode 2023.

Di tahun tersebut, Indonesia mendapatkan 8.000 kuota tambahan untuk jalur reguler dari Pemerintah Arab Saudi. Realisasinya, kuota dibagi menjadi 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus atau menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan.

Keputusan tersebut berdasarkan usulan Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atas rekomendasi Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum SATHU.

"YCQ kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan kuota haji tambahan tahun 2023," kata Asep saat konferensi pers, Kamis (12/3/2026).

Asep menyampaikan, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex memerintahkan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, Rizky Fisa Abadi (RFA) untuk menerbitkan Keputusan Dirjen PHU tahun 2023.

Rizky kemudian melakukan pertemuan dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mengurus penyerapan 640 jemaah. Dia menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK, sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean.

Dia juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jemaah haji khusus T0 atau TX. Kode tersebut adalah jemaah dapat langsung berangkat haji di tahun yang sama tanpa menunggu.

Asep menyebut bahwa Rizky memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan T0 atau TX senilai US$5.000 atau Rp84,4 juta per jemaah. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa mujamalah menjadi haji khusus.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim KPK, bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCQ, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama," jelas Asep.

Yaqut ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril mengatakan Pimpinan KPK tidak memiliki wewenang menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi ahli dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang bertujuan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Awalnya, Kuasa Hukum Yaqut menyampaikan prosedur penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang KUHAP terbaru, di mana penetapan tersangka dilakukan oleh penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti.

Kuasa Hukum Yaqut mengaitkan aturan tersebut dengan Pasal 24 ayat (4) UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi UU KPK Nomor 19 tahun 2019. Dalam aturan yang terbaru, penjelasan mengenai Pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum dihapus.

Oce menilai, atas hal tersebut maka Pimpinan KPK tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka karena bukan penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, perlu ada penyesuaian dengan Pasal 90 KUHAP.

"Begitu Pasal 90 KUHAP mengatakan penetapan tersangka harus oleh penyidik, maka model cara kerja KPK ya harus berubah atau undang-undangnya berubah. Tidak boleh lagi model lama. Maka pimpinan KPK tidak boleh lagi menetapkan tersangka. Itu ditetapkan oleh penyidik. Kan di KPK ada penyidik dalam institusi KPK yang dipimpin oleh pimpinan KPK," katanya.

Dia menyampaikan, untuk menandatangani, mengeluarkan, atau menetapkan tersangka dikembalikan kepada aturan dasarnya, yakni pejabat yang disebutkan di undang-undang dalam kapasitasnya sebagai penyidik.

"Jadi pejabat lain yang ada di dalam institusi itu, baik meliputi atasannya juga, kalau dia tidak punya status sebagai penyidik, dia tidak berwenang?" tanya kuasa hukum.

"Tidak berwenang," jawab Oce.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kerugian negara kasus korupsi kuota haji tambahan mencapai Rp622 miliar. Hasil tersebut diperoleh dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan Tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (4/3/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pada pokoknya dalam perkara tindak pidana korupsi a quo telah mengakibatkan terjadi kerugian negara senilai Rp622.090.207.166, sehingga secara jelas tindak pidana korupsi terkait kuota haji merupakan perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK," kata Biro Hukum KPK.

Tim Biro Hukum menegaskan penetapan status tersangka terhadap Yaqut telah memenuhi dua alat bukti yang cukup karena diduga menyalahgunakan jabatan dan upaya melawan hukum.

"Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah melalui serangkaian proses pengumpulan data, informasi, keterangan serta petunjuk sehingga syarat kecukupan minimal dua alat bukti telah terpenuhi," jelasnya.

Tim Biro Hukum menyatakan permohonan error in objecto dan tidak jelas atau obscuur libel. Kemudian menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yaqut sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 19/Pid.Pra/2026 PN Jakarta Selatan atau menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Yaqut menyatakan penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak sah karena tidak memenuhi prosedur hukum.

Salah satunya terkait penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik). Ada tiga sprindik yang dipermasalahkan, yakni penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa juga dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat perintah penyidikan Nomor 61/Dik.00/01/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025; surat perintah penyidikan Nomor 61A/2025/Dik.00/01/11/2025 tanggal 21 November 2025; dan surat perintah penyidikan Nomor 01/Dik.00/01/2026 tanggal 8 Januari 2026.

Dalam perkara ini staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz juga ditetapkan tersangka. Kedua diduga meloloskan perubahan aturan pembagian kuota haji. Meski telah menyandang status tersangka, keduanya belum ditahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mempertanyakan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Sebab, sampai saat ini kerugian negara belum kunjung diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mellisa meyakini permohonannya bahwa kerugian negara dalam perkara ini tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan Yaqut sebagai tersangka dalam perkara kuota haji tambahan.

"Justru itu membuktikan ya bahwa apa yang kami sampaikan dalam permohonan ini terbukti, lebih awal dibuktikan oleh KPK. Yaitu tidak pernah ada hasil audit kerugian negara pada saat penetapan tersangka.

Baru kemarin mereka sampaikan, itu pun kita masih mempertanyakan bagaimana hasilnya karena mereka ditanya oleh teman-teman media nggak jawab juga berapa angkanya, kapan dikeluarkan," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Dia menyinggung KPK yang baru menerima hasil kerugian negara pada pekan lalu. Menurutnya terbitnya kerugian negara seperti dipaksakan dan menjadi tanda tanya besar.

"Karena kalau dibilang tanggal 24, 24 sidang yang pertama itu mereka sampaikan masih melakukan penghitungan para auditor gitu, tapi tiba-tiba keluar. Apakah ini dipaksakan? Tentu itu menjadi tanda tanya. Tapi yang pasti itu justru membuktikan penetapan tersangka kemarin tanpa hasil audit kerugian negara sebagaimana yang diamanahkan oleh KUHAP yang baru seperti itu," jelasnya.

Permohonan praperadilan ini juga disampaikan dalam persidangan. Mellisa menyampaikan pada saat penetapan tersangka dilakukan oleh Termohon, tidak pernah terdapat alat bukti berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang.

Dia menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, pengumuman kerugian negara di kasus kuota haji tambahan disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Jumat (27/2/2026).

"Betul, sudah selesai perhitungannya," katanya.

Namun, dia belum dapat merinci berapa nominal kerugian negara karena belum membaca laporan secara lengkap. Dia menyebut laporan secara rinci akan disampaikan oleh juru bicara.

Asep menyampaikan meskipun perhitungan kerugian telah selesai, pihaknya masih menunggu praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas selaku tersangka dalam perkara ini untuk nantinya menindaklanjuti proses hukum.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembacaan putusan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2024, Yaqut Cholil Qoumas akan berlangsung pada Rabu (11/3/2026).

Hal itu disampaikan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro saat memimpin sidang praperadilan dengan agenda pembacaan petitum pihak pemohon.

Sulistyo menegaskan penyusunan jadwal tersebut agar pihak terkait disiplin dalam menjalankan proses sidang. Selain itu, sidang akan berlangsung pukul 10.00 WIB dengan toleransi keterlambatan 15 menit.

"Jadi saya putuskan tanggal 5 bukti pemohon tertulis, ataupun saksi, ataupun ahli, satu hari. Tanggal 6 pembuktian termohon bukti surat, atau ahli, atau saksi. Tanggal 9 kesimpulan. Tanggal 10 tidak ada sidang, saya mohon waktu menyusun putusan. Tanggal 11 putusan. Itu jadwal sidang kita," katanya, Selasa (3/3/2026).

Adapun pada Kamis (4/3/2026) pihak Pemohon atau kuasa hukum Yaqut akan membacakan replik dan pihak Termohon membacakan duplik.

Sebelum menutup sidang, Sulistyo mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak menerima atau melakukan suap maupun gratifkkasi dengan tujuan memenangkan kasus di pengadilan.

Dia menegaskan kepada seluruh pihak untuk melaporkan ke Mahkamah Agung jika menemukan pihak yang melakukan hal tersebut.

"Begitupun sebaliknya, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan hakim pemeriksa ini bisa memenangkan dengan imbalan sejumlah uang, saya pastikan itu penipuan. Silakan langsung dilaporkan ke Mahkamah Agung," ucapnya.

Sekadar informasi, Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Andi Syafrani menyampaikan petitum agar status tersangka Yaqut digugurkan.

Dalam petitum yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), Andi menyampaikan

Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 88 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/II/Dik.00/23/01/2026 hal pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 adalah bukan surat penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya.

Dia menambahkan penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa juga dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun tiga sprindik yang dimaksud adalah Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61/Dik.00/01/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025; Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61A/2025/Dik.00/01/11/2025 tanggal 21 November 2025; dan Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/01/Dik.00/01/2026 tanggal 8 Januari 2026.

Andi menuturkan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam praperadilan ini," ujar Andi.

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang praperadilan yang diajukan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan kembali digelar hari ini, Selasa (3/3/2026) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dilansir sipp.pn-jakartaselatan.go.id, agenda sidang adalah panggilan ke-2 termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq. Pimpinan KPK RI. Sebab di persidangan sebelumnya pada Selasa (24/2/2026), KPK tidak hadir sehingga persidangan ditunda.

"Jadi, sidang ini kita tunda satu minggu ke depan, tanggal 3 Maret 2026. Kita akan memanggil KPK untuk yang kedua atau yang terakhir di KUHAP itu kan dua kali," kata Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro, Selasa (24/2/2026).

Alasan KPK tidak hadir adalah karena tim hukum lembaga antirasuah menjalankan empat sidang lainnya. Gugatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL diajukan untuk menguji status tersangka oleh KPK kepada Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia tahun 2023-2024.

Dalam perkara ini, staf khusus Yaqut juga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan keduanya dilakukan pada 9 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa-apa, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.