Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy (MHJ), untuk mendalami terkait kuota haji tambahan pada 2022.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik turut mendalami peran Muhadjir saat menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun tersebut. Muhadjir diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Saksi Sdr. MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasan sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022, serta mengenai kuota tambahan tahun 2022," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Senin (18/5/2026).

Pada hari pemeriksaan, Muhadjir sempat menyampaikan permohonan kepada KPK agar jadwal pemeriksaannya diundur. Namun menjelang waktu Maghrib, Muhadjir secara mendadak datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Usai diperiksa tim penyidik lembaga antirasuah, Muhadjir menjelaskan alasannya tetap datang meski sebelumnya mengajukan penundaan. Dia mengaku khawatir dianggap menghindari pemeriksaan.

"Saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari Anda semua, kok tidak enak kalau saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa. Ya sudah, saya minta waktu ketemu sekarang," katanya.

Dia mengaku tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan tim KPK karena dirinya hanya menjabat sebagai Menteri Agama ad interim selama 20 hari pada 2022. Setelah diperiksa sekitar satu jam, Muhadjir tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan dan menyerahkannya kepada penyidik.

Kasus Korupsi Kuota Haji

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, dalam kasus kuota haji 2023–2024.

Keduanya diduga mengubah ketentuan kuota haji dari komposisi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Selain itu, KPK menduga adanya pengumpulan uang sebesar Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah dapat langsung berangkat haji tanpa harus mengantre.

Dua tersangka lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya diduga bersama pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour. Dengan skema tersebut, perusahaan terkait memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih tetap berjalan, meskipun belum naik ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menyampaikan secara detail penanganan perkara karena masih di tahap penyelidikan.

"Jadi kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, secara lengkap terkait dengan penyelidikan perkara ini, namun yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berprogres," katanya kepada jurnalis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, alasan belum naik ke tahap penyidikan karena terkait manajemen penanganan perkara sebab saat ini lembaga antirasuah tengah menangani sejumlah kasus.

Menurutnya, kasus yang belakangan ditangani harus segera dituntaskan dengan mengumpulkan berbagai bukti lainnya melalui penggeledahan sampai meminta keterangan para saksi.

"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan, ya, praktik-praktik serupa juga bisa jadi terjadi di sektor-sektor lain," ujar Budi.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi di proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dugaan kasus Whoosh adalah korupsi pembebasan lahan.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel KCJB. Asep menjelaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Dia menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

"Terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung, di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).

Budi menyampaikan para pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Budi belum dapat menyampaikan secara rinci berapa pihak yang diamankan dan kasus yang sedang didalami.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak apakah menjadi tersangka atau tidak.

Belum lama ini, KPK juga melakukan OTT di Depok yang melibatkan pihak swasta dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, tim penyidik mendeteksi adanya pemberian uang dari pihak swasta ke APH.

"Tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami," jelas Asep, Kamis (5/2/2026) malam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Asep belum dapat merincikan konstruksi perkara karena tim masih melakukan kegiatan di lapangan. Operasi senyap ini berlangsung pada Kamis (5/2/2026) di mana tim mengamankan uang ratusan juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyelidikan tertutup di Depok melibatkan pihak swasta dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, tim penyidik mendeteksi adanya pemberian uang dari pihak swasta ke APH.

"Tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami," jelas Asep, Kamis (5/2/2026) malam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Asep belum dapat merincikan konstruksi perkara karena tim masih melakukan kegiatan di lapangan. Operasi senyap ini berlangsung pada Kamis (5/2/2026) di mana tim mengamankan uang ratusan juta.

"Yang pasti memang benar ada penangkapan di wilayah Depok," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.

Tim lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum bagi pihak yang diamankan apakah sebagai tersangka atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA - Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex telah diperiksa dua kali ketika kapasitasnya sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Pertama, dia diperiksa pada Senin (26/1/2026). Setelah pemeriksaan dia enggan banyak bicara kepada jurnalis. Kepada wartawan, mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas menginginkan tim lembaga antirasuah menjelaskan materi pemeriksaan dirinya.

Hal serupa juga disampaikan saat pemeriksaan kedua pada Kamis (29/1/2026). Setelah diperiksa selama 8 jam atau keluar dari gedung Merah Putih KPK pukul 17.35 WIB, Gus Alex masih irit bicara kepada wartawan.

Setiap pertanyaan awak media mengenai materi atau soal kerugian negara diserahkan kepada tim KPK.

"Langsung tanya penyidik aja. Iya ke penyidik aja, pada saat nya saya akan memberikan keterangan ya, oke oke, makasih teman-teman," katanya sembari berjalan menuju pulang.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, materi pemeriksaan Gus Alex terkait perhitungan kerugian negara.

"Pemeriksaan fokus dalam rangka penghitungan keuangan negara oleh auditor negara," kata Budi.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus dari yang seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi peluang pemanggilan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Pasalnya, penambahan kuota haji merupakan hasil pertemuan Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi pada 2023. Hasil pertemuan membuahkan hasil positif di mana jemaah Indonesia memperoleh 20 ribu kuota haji tambahan.

Setyo menjelaskan pemeriksaan saksi bergantung pada kebutuhan penyidik dan relevansi dengan perkaranya.

"Kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya gitu ya," katanya di DPR RI, Rabu (28/1/2026).

Dia menjelaskan kelengkapan suatu informasi bisa saja dari keterangan satu saksi, jika dinyatakan telah mumpuni. Hal ini agar proses penegakan hukum berjalan cepat, murah, dan sederhana.

"Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat tapi lambat itu bukan karena memang disengaja, itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan," ucapnya.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini pada 9 Januari 2026, yakni mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan stafsusnya Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. Meski begitu, keduanya belum ditahan.

Mereka diduga kuat meloloskan penyelewengan pembagian kuota haji dari semestinya 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Namun diubah menjadi 50%:50%. Hal ini mengakibatkan 8.400 jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci.

KPK juga telah memeriksa lebih dari 350 yang terdiri dari asosiasi haji dan tour travel. Sebab, dugaannya sejumlah pihak dari asosiasi dan tour travel menghubungi pihak Kementerian Agama agar pembagian kuota haji tambahan tidak semestinya, serta mereka meminta jatah kuota haji tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan terdakwa kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat K3, Immanuel Ebenezer atau Noel yang mewanti-wanti Menteri Keuangan Purbaya yang akan dijebak sehingga bernasib sama dengan dirinya.

Pernyataan itu disampaikan Noel sebelum menjalankan sidang pada Senin (26/1/2026).

"Pesan nih buat Pak Purbaya, nih. Pesan, Pak Purbaya. Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-noel-kan," ujar Noel di PN Jakarta Pusat,

Kembali ke tanggapan Setyo, dia mengatakan masyarakat perlu melihat konteksnya terlebih dahulu apakah disampaikan dalam pelaksanaan sidang atau tidak. Mengingat pernyataan dilontarkan sebelum sidang, maka pihaknya hanya memproses ketika informasi dibeberkan dalam sidang.

"Kami hanya memegang sesuai dengan fakta yang ada dalam proses pemeriksaan di persidangan itu yang paling penting gitu," katanya usai rapat kerja dengan Komisi III, Rabu (28/1/2026).

Setyo membantah pihaknya menargetkan kementerian atau pihak tertentu untuk dijadikan tersangka atau target tertangkap tangan. Dia menjelaskan bahwa setiap tindakan dilakukan setelah mendapatkan laporan masyarakat, kemudian laporan dianalisis.

Setelah itu, tim menggelar penyelidikan tertutup untuk mengusut lebih dalam kasus yang ditangani.

"Yang kami lakukan proses penanganan perkara itu murni, ya berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat yang diterima oleh KPK, ditelaah dikaji dievaluasi sampai kemudian menjadi bahan untuk dilakukan sebuah proses penyelidikan, gitu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex tidak banyak bicara setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kuota haji.

Dia keluar dari gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 17.30 WIB. Tidak banyak penjelasan dari Gus Alex ketika dicecar oleh awak media.

Dia mengatakan seluruh penjelasan disampaikan oleh penyidik KPK mulai dari aliran dana ke NU, penampungan uang, hingga aturan kuota tambahan.

"Ke penyidik aja," katanya, Senin (26/1/2026).

Dia menyatakan siap untuk menjalani proses hukum. Pasalnya dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Januari 2026 bersama Yaqut.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut dan Gus Alex menjadi tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur yang mengaku sulit mendapatkan kuota haji tambahan 2023-2024. Bahkan dia mengatakan kuota yang didapat tidak lebih dari 300.

Hal itu dia sampaikan saat memenuhi jadwal pemeriksaan KPK di Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Ini merupakan kedua kalinya Fuad diperiksa dalam kasus kuota haji.

Dia membantah tour travel yang dimilikinya memperoleh kuota tambahan hingga ribuan. Padahal, katanya, saat 2024 kuota yang diterima Maktour dipangkas.

"Tidak sampai 300 [kuota], tidak sampai 300 [kuota]. Tahun sebelumnya Itu Maktour hampir 600 [kuota] Tahun 2024 Itu kami dipangkas. Nah ini saya bawa untuk memperlihatkan begitu susahnya hanya memperoleh satu waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah tidak mendapatkan, hanya diizinkan hanya mendapatkan satu ini saya memperlihatkan fakta kenyataan," jelasnya kepada wartawan.

Dia mengatakan hingga menggunakan kuota furoda agar jemaahnya dapat diberangkatkan karena kuota haji tambahan dinyatakan habis.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi pemanggilan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus korupsi kuota haji periode 2023-2024.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Stafsusnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Namun, KPK belum mendapatkan penjelasan secara detail terkait kasus.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi memberikan sebesar 20.000 kuota haji tambahan. Adapun kuota haji tambahan itu diberikan untuk memangkas antrean penyelenggaraan haji reguler. Setelah, Kemenag saat dipimpin Yaqut mengeluarkan diskresi untuk membagi kuota haji itu menjadi dua.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan pemanggilan setiap saksi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Dia juga tidak mau berandai-andai terkait pemanggilan Jokowi dalam perkara ini.

"Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Ya, nanti kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian akan dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Kemudian, Budi menekankan bahwa pihaknya memerlukan keterangan saksi yang bisa menjelaskan soal asal-usul kuota haji. Oleh sebab itu, penyidik lembaga anti-rasuah telah memeriksa eks Menpora Dito Ariotedjo.

Adapun, Dito diyakini KPK mengetahui latar belakang pemberian kuota haji karena telah mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja ke Arab pada Oktober 2023.

"Terkait dengan asal-usul pemberian kuota, hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dito ya, bahwa asal-usul pemberian kuota ini adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di Indonesia," imbuhnya.

Dalam kunjungan itu, Jokowi membahas soal kerja sama bilateral di sejumlah sektor, investasi di IKN hingga penambahan kuota haji bersama dengan Pangeran Arab Muhammad bin Salman.

Oleh sebab itu, kata Budi, keterangan dari saksi yang mengetahui asal-usul pemberian kuota haji ini diperlukan oleh penyidik KPK.

"Ya makanya, nanti kita akan lihat perkembangan dari penyidikan ini. Yang pasti, kita melihat bagaimana proses diskresi itu dilakukan. Mengapa dibagi 50 persen 50 persen? Padahal kalau kita melihat latar belakang atau asal-usul pemberian kuota ibadah haji ini semestinya untuk memangkas panjangnya antrean," pungkas Budi.

Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Akhir pekan lalu, KPK juga memanggil Eks Menpora Dito Ariotedjo untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri asal-usul pemberian kuota haji sejak kunjungan kerja Dito bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab.

"Jadi memang Pak Dito ini mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji, sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari Pak Dito ini untuk dijelaskan dalam proses penyidikan perkara ini. Artinya ini kan pra-diskresi ya," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Dia menyatakan bahwa keterangan Dito diperlukan untuk menguatkan alat bukti yang diperoleh penyidik KPK, sehingga kasus kuota haji ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Budi tidak menjawab pasti soal pemeriksaan Dito terkait dengan mertuanya Fuad Hasan selaku bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Maktour.

Dia hanya menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) harus didalami lebih lanjut

"Terkait dengan asosiasi ataupun PIHK, nanti penyidik masih akan terus memanggil tentunya ya, beberapa pihak yang kemudian bisa melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri asal-usul pemberian kuota haji sejak kunjungan kerja Dito bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab.

"Jadi memang Pak Dito ini mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji, sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari Pak Dito ini untuk dijelaskan dalam proses penyidikan perkara ini. Artinya ini kan pra-diskresi ya," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Dia menyatakan bahwa keterangan Dito diperlukan untuk menguatkan alat bukti yang diperoleh penyidik KPK, sehingga kasus kuota haji ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Budi tidak menjawab pasti soal pemeriksaan Dito terkait dengan mertuanya Fuad Hasan selaku bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Maktour.

Dia hanya menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) harus didalami lebih lanjut

"Terkait dengan asosiasi ataupun PIHK, nanti penyidik masih akan terus memanggil tentunya ya, beberapa pihak yang kemudian bisa melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dito Ariotedjo telah rampung diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Dito tiba sekitar 12.50 WIB. Selang sekitar tiga jam kemudian, politisi Partai Golkar itu keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada 16.10 WIB.

Dalam pemeriksaannya, Dito menjelaskan soal pengalamannya mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

Dito mengemukakan bahwa dalam kunjungan itu sejumlah menteri pun ikut menemani Jokowi untuk menandatangani sejumlah kerja sama di beberapa sektor dengan pemerintah Arab.

Khusus Dito, pertemuan itu berkaitan dengan jabatannya sebagai Menpora sekaligus menyatakan dukungan atas penyelenggaraan piala dunia sepak bola di Arab.

Adapun, Dito mengemukakan apabila terkait kuota haji berlangsung saat Jokowi melakukan makan siang dengan pangeran Arab saat itu Muhammad bin Salman (MBS).

Namun, Dito juga menekankan bahwa pertemuan itu tidak membahas spesifik soal kuota haji, melainkan ada juga pembahasan soal investasi di Indonesia seperti IKN.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan tertangkap tangan atau OTT di wilayah Maidun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah mengamankan 15 orang, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Hanya saja, Budi belum menyampaikan secara rinci konstruksi perkara. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan stafsusnya Isdah Abidal Azis alias Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%, 10.000-10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000-10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Asep menyebut peran serupa juga dilakukan oleh Gus Alex. Dia ikut membantu membiarkan kuota tersebut terbagi tidak sesuai ketentuan yang belaku.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut dan Gus Alex menjadi tersangka dalam kasus ini.