#30 tag 24jam
KPK Pastikan Kasus Whoosh Berjalan, Meski Belum Masuk Tahap Penyidikan
KPK terus menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, meski belum masuk tahap penyidikan. [314] url asal
#kpk #kasus-whoosh #kereta-cepat #jakarta-bandung #proyek-kcjb #dugaan-korupsi #penyelidikan-kpk #pembebasan-lahan #mark-up-lahan #korupsi-lahan #proyek-jokowi #kpk-penyidikan #lahan-negara #kereta-cep
(Bisnis.Com - Terbaru) 06/05/26 11:15
v/212852/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih tetap berjalan, meskipun belum naik ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menyampaikan secara detail penanganan perkara karena masih di tahap penyelidikan.
"Jadi kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, secara lengkap terkait dengan penyelidikan perkara ini, namun yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berprogres," katanya kepada jurnalis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).
Budi menjelaskan, alasan belum naik ke tahap penyidikan karena terkait manajemen penanganan perkara sebab saat ini lembaga antirasuah tengah menangani sejumlah kasus.
Menurutnya, kasus yang belakangan ditangani harus segera dituntaskan dengan mengumpulkan berbagai bukti lainnya melalui penggeledahan sampai meminta keterangan para saksi.
"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan, ya, praktik-praktik serupa juga bisa jadi terjadi di sektor-sektor lain," ujar Budi.
KPK telah memeriksa sejumlah saksi di proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dugaan kasus Whoosh adalah korupsi pembebasan lahan.
Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel KCJB. Asep menjelaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.
Dia menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.
"Terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung, di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
KPK: Penyelidikan Whoosh Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan
KPK menyelidiki dugaan korupsi pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, fokus pada indikasi mark-up yang merugikan negara. [234] url asal
#korupsi-whoosh #kpk-whoosh #kereta-cepat-jakarta-bandung #dugaan-korupsi-whoos #pembebasan-lahan-whoos #proyek-whoosh #tindak-pidana-whoosh #lahan-negara #mark-up-lahan #rel-kereta-cepat #pembangunan
(Bisnis.Com - Terbaru) 10/11/25 20:05
v/34325/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terkait dengan dugaan korupsi pembebasan lahan.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
"Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan, yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi," kata Asep.
Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Asep menjelaskan karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.
"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep.
Asep menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.
Diketahui, penyelidikan sudah berlangsung pada awal 2025. Penyelidik masih mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dugaan perkara ini naik ke tahap penyidikan atau tidak.
"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)