Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih tetap berjalan, meskipun belum naik ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menyampaikan secara detail penanganan perkara karena masih di tahap penyelidikan.

"Jadi kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, secara lengkap terkait dengan penyelidikan perkara ini, namun yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berprogres," katanya kepada jurnalis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, alasan belum naik ke tahap penyidikan karena terkait manajemen penanganan perkara sebab saat ini lembaga antirasuah tengah menangani sejumlah kasus.

Menurutnya, kasus yang belakangan ditangani harus segera dituntaskan dengan mengumpulkan berbagai bukti lainnya melalui penggeledahan sampai meminta keterangan para saksi.

"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan, ya, praktik-praktik serupa juga bisa jadi terjadi di sektor-sektor lain," ujar Budi.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi di proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dugaan kasus Whoosh adalah korupsi pembebasan lahan.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel KCJB. Asep menjelaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Dia menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

"Terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung, di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Belum lama ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berdebat langsung dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules soal lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang.

Tahun lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan ormas yang sama, terkait dugaan pendudukan lahan negara di Tangerang Selatan, sementara Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti adanya tindakan premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu pernah pula menyatakan bahwa praktik premanisme berkontribusi sekitar 15%-40% terhadap biaya investasi dan produksi. Pelakunya bukan cuma ormas, tetapi juga dari kalangan instansi pemerintah. Contohnya, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhamad Salim yang terjerat kasus premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pabrik Chandra Asri Alkali di Cilegon.

Di peristiwa-peristiwa itu, respons pejabat publik cenderung seragam. Yaitu, “praktik premanisme tidak boleh terjadi lagi”, “ini negara hukum”, dan “negara tidak boleh kalah terhadap preman”. Namun, keresahan akan praktik premanisme tidak juga surut di banyak wilayah seperti di Batam, Kepulauan Riau.

Premanisme justru bereskalasi dan bertransformasi, membuatnya menjadi kian masuk ke area abu-abu. Pergeseran ini tidaklah terjadi di ruang hampa. Ketika negara lebih banyak meresponnya dengan pidato dan retorika, premanisme pun berkesempatan belajar untuk menyusup lebih dalam.

Akibatnya, yang kemudian menguat adalah apa yang bisa disebut sebagai “ekonomi gerilya”, khususnya di wilayah perkotaan. Ini adalah sistem perburuan rente melalui pemaksaan, penguasaan wilayah, serta eksploitasi celah hukum, dan bukan melalui aktivitas pasar yang sah namun mampu menyusup ke dalam ekonomi formal.

Namun, berbeda dengan premanisme rendahan, gejala baru ini membawa ciri tidak cuma berani menantang negara, tetapi juga bernegosiasi atau malah berkolaborasi dengan aparat negara. Ketika ada tekanan atau penertiban, sistem ini hanyalah meresponnya dengan melangkah mundur untuk kemudian muncul kembali dengan cara operasional yang semakin beragam dan baru.

Itulah sebabnya, ekonomi gerilya memiliki daya tahan yang kuat. Di baliknya, ada semacam kebutuhan struktural yang bukan semata-mata demi keserakahan. Kebutuhan ini muncul karena adanya kelemahan mendasar seperti lapangan kerja formal yang terbatas, ketimpangan ekonomi-sosial yang tinggi, dan lemahnya kehadiran negara.

Maka, ketika kelemahan-kelemahan struktural seperti itu kian menjadi, dengan sendirinya terciptalah lahan subur bagi berkembang biaknya ekonomi gerilya. Ambiguitas hukum pun menjadi senjata ekonomi gerilya untuk berani terang-terangan muncul di perdebatan legalitas formal.

Tidak aneh pula bila pencari kerja yang gagal memperoleh pekerjaan di sektor formal, mudah menjadi target rekrutmen ekonomi gerilya. Studi tentang informalitas di negara berkembang juga menunjukkan adanya korelasi antara kontraksi sektor formal dengan ekspansi ekonomi bayangan (shadow economy) (Schneider dan Enste, 2000).

Ketika PHK banyak terjadi dan penyerapan tenaga kerja melemah, gangguan terorganisasi terhadap dunia bisnis cenderung meroket. Soal tersebut, Apindo sudah lama mengeluhkannya dan meminta pemerintah untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap persoalan ini. Bahkan, program-program bantuan sosial tak luput dari gangguan gerilya ini, berupa setoran kepada para pelaku ekonomi gerilya.

Perlambatan ekonomi sudah tentu membuat ekonomi gerilya makin mendapatkan tempat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baru-baru ini menyampaikan hasil survei mereka, yang menemukan bahwa 50% perusahaan tidak mempunyai rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan, dan 67% tidak akan merekrut karyawan baru dalam lima tahun ke depan. Ini sinyal jelas yang harus disikapi secara serius.

Kemnaker juga mencatat, sepanjang kuartal pertama tahun ini, jumlah PHK sudah lebih dari 8.000 orang. Ribuan tenaga kerja di sektor padat karya terutama di Jabar dan Banten juga terancam PHK sebagai imbas dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Capaian pertumbuhan selama ini, di satu sisi diklaim stabil, tetapi lapangan kerja tidak bertambah secara memadai (jobless growth).

Tanpa ada ekspansi usaha di sektor formal, terlebih yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, ekonomi gerilya bisa dilihat sebagai solusi. Namun ini bukanlah solusi yang diharapkan dan seharusnya tidak terus berlanjut. Justru sistem inilah yang harus tegas dihentikan karena terus menambah beban ekonomi. Target-target pertumbuhan, apalagi yang spektakuler, hanya akan menjadi monumen janji jika ekonomi gerilya tetap merajalela.

Di sinilah negara perlu langkah tegas sebagai titik balik menekan ekonomi gerilya demi memajukan sektor formal. Namun ini hanya mungkin jika negara juga bersih dari sulur-sulur ekonomi gerilya. Seperti sudah disebutkan di atas, sistem ekonomi gerilya bahkan bisa bernegosiasi dan berkolaborasi dengan aparat negara dan elit politik. Tepatnya, ekonomi gerilya ini dapat menumpang dan menjadi benalu melalui kebijakan publik sehingga skala rente dan dampak buruknya menjadi berlipat.

Persoalannya menjadi kian rumit ketika jaringan sulur ekonomi gerilya malah berawal dari dalam institusi negara itu sendiri. Kepentingannya tidaklah berbeda, yakni sama-sama berburu rente. Namun, ini berbeda dengan kepentingan pada level bawah yang cuma untuk sekadar bertahan hidup, tetapi justru demi terus memupuk sistem ekonomi gerilya untuk terus menghisap keuangan negara dan mencekik ekonomi nasional melalui tingginya biaya produksi dan investasi.

Pertanyaannya, akan adakah kemauan politik untuk memutus jalinan sulur antara kekuasaan dan ekonomi gerilya ini? Jelaslah, pernyataan “negara tidak boleh kalah” tidaklah cukup. Yang dibutuhkan setidaknya adalah perluasan lapangan kerja formal secara terukur dan rasional, bukan sebatas target pertumbuhan agregat semata.

Selain itu, perlu pula hadirnya sistem pengawasan publik terhadap aparatur negara yang berkolaborasi dengan ekonomi gerilya. Sudah tentu pula, celah-celah pemerasan seperti dalam perizinan, harus ditutup. Langkah-langkah ini harus berjalan bersamaan agar upaya menekan ekonomi gerilya tidak justru mendorongnya makin masuk ke institusi negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menggenjot pembangunan rumah susun (rusun) perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disebut bakal menghadapi tantangan baik dari sisi ketersediaan lahan hingga kepastian pasar.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkapkan permasalahan utama hunian perkotaan adalah lonjakan harga properti yang tidak lagi mampu terkejar oleh daya beli MBR maupun kelas menengah.

"Nilai harga rumah di perkotaan tidak bisa dikejar khususnya oleh MBR. Apalagi data 2023 ke 2024 menunjukkan ada pergeseran hampir 10 juta masyarakat berpenghasilan menengah," kata Joko saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, dikutip Selasa (14/4/2026).

Selain itu, DPP REI mencatat saat ini total ketimpangan pemilikan rumah ada di angka 15,2 juta unit. Di mana, hampir di atas 70% berada di area perkotaan. Karenanya, pengembangan rusun subsidi dengan segala tantanganya perlu benar-benar direalisasikan pemerintah.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pada tahap awal akan mengembangkan rusun subsidi di atas lahan negara. Dengan demikian, harga jual nantinya dapat ditekan lewat upaya subsidi lahan tersebut.

Meski demikian, Joko menuturkan bahwa skema subsidi lahan dari pemerintah harus dibarengi dengan jaminan status tanah yang clean and clear. Hal ini krusial agar pembangunan tidak terkendala masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, REI mendorong pemerintah segera menetapkan batasan harga per meter di wilayah perkotaan sebagai rujukan resmi. Standarisasi ini diperlukan untuk menjaga kalkulasi bisnis pengembang tetap terukur dan terjangkau.

Tantangan berikutnya adalah urgensi kehadiran off-taker seperti BP Tapera, untuk menjamin keberlangsungan penyaluran hunian. Skema ini juga dinilai mampu memberikan kepastian bagi perbankan dan pengembang.

"Dengan off-taker, kepastian dan keberlangsungan penyaluran akan terjaga. Semuanya harus berbasis pada sesuatu yang terukur agar masyarakat bisa menyiapkan diri melalui roadmap yang jelas," tegas Joko.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arah pembangunan program 3 juta rumah sepanjang 2026.

Ara menekankan bahwa pada 2026 pemerintah akan fokus mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) subsidi untuk mempercepat suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi," kata Ara saat ditemui Kantor KPK, Rabu (21/1/2026).

Ara menjelaskan, fokus pembangunan rusun subsidi dilakukan lantaran untuk menyeimbangkan penjualan rumah tapak subsidi yang telah memiliki pasar besar. Selain itu, pengembangan rusun subsidi juga dilakukan dalam rangka menyiasati ketersediaan lahan khususnya di wilayah perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang realisasi pendapatan negara di kuartal I 2026 hingga Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penataan lahan negara untuk kepentingan negara dan rakyat, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (6/4).

Berikut rangkuman berita selengkapnya

Menkeu laporkan pendapatan negara Rp574,9 triliun per kuartal I 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, atau meningkat 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Realisasi tersebut setara dengan 18,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3,15 kuadriliun.

Simak berita selengkapnya di sini.

Wamenkop pastikan Kopdes Merah Putih mampu bangkitkan ekonomi desa

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah memastikan Koperasi Desa (Kopdes ) Merah Putih yang kini tengah berjalan mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

"Kita optimistis Kopdes Merah Putih dapat membangkitkan ekonomi masyarakat desa, terlebih masyarakat desa kaya dengan segala potensi yang ada,dan ini kesempatan mereka berdaya dan berdaulat untuk mengelola desa masing-masing," kata Farida saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lebak, Senin.

Simak berita selengkapnya di sini.

Dewan Energi Nasional gandeng Pertamina-PLN bahas kompor listrik

Dewan Energi Nasional (DEN) akan memanggil Pertamina dan PLN untuk membahas program transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik, sebagai upaya pemerintah meningkatkan ketahanan energi dan mengendalikan subsidi energi.

“Sudah lumayan (dibahas). Hari Rabu (8/4) ini saya sudah mengundang (pemangku kepentingan), ya. Tinggal nanti kami bahas,” ujar Anggota DEN Unggul Priyanto kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Simak berita selengkapnya di sini.

Mendagri ingatkan daerah tetap waspada meski inflasi turun

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan, meski inflasi nasional sedang turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah.

"Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri," kata Tito di Jakarta, Senin.

Simak berita selengkapnya di sini.

Presiden Prabowo arahkan penataan lahan negara untuk rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar lahan negara yang saat ini dikuasai pihak lain dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

Ia menyatakan pemerintah menemukan cukup banyak aset negara, khususnya lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkeretaapian, yang telah ditempati masyarakat maupun pihak lain tanpa pemanfaatan optimal sesuai peruntukannya..

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menginventarisasi sejumlah lahan negara yang saat ini dikuasai atau ditempati pihak lain guna mendukung percepatan program perumahan rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan aset negara bagi kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Maruarar mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia, terdapat cukup banyak lahan milik negara—terutama milik KAI—yang saat ini telah ditempati masyarakat.

“Seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, itu cukup banyak yang memang tanah kereta api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain di Bandung, temuan serupa juga ditemukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi perumahan rakyat.

“Kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga, kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara,” katanya.

Pendekatan Persuasif ke Masyarakat

Terkait pihak yang menguasai lahan tersebut, Maruarar menyebut tidak hanya berasal dari kelompok tertentu, melainkan juga masyarakat umum. Pemerintah pun akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penataan ulang lahan.

“Ya tentu bisa masyarakat, kita bicarakan baik-baik lah,” ucapnya.

Dia menegaskan, sesuai arahan Presiden, seluruh tanah negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Skema Nasional Sedang Disiapkan

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah besar dalam pengelolaan lahan negara secara nasional. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut telah mengidentifikasi sejumlah titik strategis yang akan diumumkan dalam waktu mendatang.

Sementara itu, pembiayaan proyek akan didukung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari sinergi lintas sektor.

Dalam upaya mempercepat program perumahan, pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif fiskal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembebasan sejumlah biaya.

“BPHTB gratis, biaya perolehan tanah dan bangunan gratis, kemudian PBG juga sudah diberikan gratis,” jelas Maruarar.

Dia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk intervensi langsung negara untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses hunian.

“Artinya intervensi negara jelas pajak-pajaknya dinolkan,” tegasnya.

Penyaluran Berbasis Data BPS

Agar tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dalam menentukan penerima manfaat program perumahan.

Menurut Maruarar, bantuan akan difokuskan pada kelompok masyarakat dalam desil satu hingga empat, yakni kelompok berpenghasilan rendah.

“Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan yang kurang mampu tidak dapat,” ujarnya.

Program perumahan rakyat sendiri mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah, naik drastis dibandingkan 45.000 unit pada tahun sebelumnya.

“Sedang dipersiapkan langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” kata Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mempercepat program perumahan rakyat dengan lonjakan signifikan pada target renovasi rumah tidak layak huni (bedah rumah) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap percepatan program tersebut.

Hal itu disampaikan Maruarar usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026), yang membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional.

“Dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Dan satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan target ambisius renovasi 400.000 rumah pada 2026, melonjak drastis dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 45.000 unit.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada sekitar 220 kabupaten kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah,” jelas Maruarar.

Dia menilai peningkatan skala program ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” tambahnya.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan strategi pemanfaatan lahan negara untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Maruarar menyebutkan, lahan milik BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia serta aset yang dikelola Danantara akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah susun, terutama di kota-kota besar.

“Bagaimana lahan-lahan negara terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara itu diprioritaskan untuk rumah susun,” katanya.

Proyek ini akan menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga kelas menengah, dengan skema hunian campuran (mixed housing).

Proyek Mulai Digarap di Jakarta dan Bandung

Sementara itu, pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Tanah Abang di Jakarta dan beberapa titik potensial di Bandung.

“Dalam dua hari ini kami sudah menyisir secara bertahap… di Jakarta, di kawasan Tanah Abang,” ungkap Maruarar.

Di Bandung, persiapan pembangunan direncanakan mulai akhir April 2026, bekerja sama dengan PT KAI.

“Akhir bulan ini kami akan mulai untuk mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung,” ujarnya.

Salah satu proyek yang sudah berjalan berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kramat. Pembangunan sekitar 300 unit rumah saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

“Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi,” kata Maruarar.

Selain itu, PT KAI juga tengah menyiapkan tambahan 500 unit rumah di lokasi lain yang akan segera diproses.

Untuk memastikan percepatan berjalan optimal, pemerintah mengandalkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, serta dukungan pembiayaan dari Danantara.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mendapat arahan langsung dari Presiden untuk mempercepat penyediaan lahan.

Dia menambahkan, lahan yang disiapkan akan langsung diintegrasikan dengan pembiayaan dan pembangunan agar proyek dapat berjalan secara masif.

“Aset-aset negara ini harus makin berkualitas dan digunakan untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat,” tegas Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis, salah satunya peningkatan bedah rumah rakyat.

“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Mensesneg dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

Program tersebut, kata Maruarar, akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 rumah untuk direnovasi.

“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, menurut Maruarar, Presiden Ke-8 RI itu turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat.

“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan ini nantinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Bandung. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut.

“Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh kereta api, KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026,” ujarnya.

Maruarar menambahkan, Presiden juga telah mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan.

“Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh danantara. Jadi sinergi ini tadi sudah diputuskan dan untuk bisa dikerjakan dengan masif,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan jajaran PT KAI melakukan rangkaian peninjauan kawasan lahan KAI di sejumlah titik di wilayah Jakarta pada Minggu (5/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam percepatan penataan kawasan permukiman di sekitar jalur rel serta penyiapan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.

Peninjauan dilakukan menggunakan Kereta Inspeksi dengan menyusuri lintas Tanah Abang hingga Kampung Bandan, termasuk area bongkaran Blok E dan F serta kawasan Kampung Bandan Blok A. Dari atas rangkaian, rombongan meninjau langsung kondisi eksisting permukiman di sekitar jalur rel sebagai bagian dari proses inventarisasi awal.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan aset KAI di Jalan Kemukus, Jakarta, yang menjadi salah satu alternatif lokasi pemetaan kawasan yang akan ditata secara bertahap. Kunjungan kemudian berlanjut kembali ke aset di sekitar Stasiun Tanah Abang dan ke Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng sebagai referensi hunian terstruktur dalam mendukung penataan kawasan bantaran rel.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam kunjungan tersebut, Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta telah menghasilkan langkah konkret berupa kesiapan pembangunan rumah susun di atas lahan negara, yang ditujukan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

“Kami bekerja cepat untuk kepentingan rakyat, dan hari ini sudah ada langkah konkret melalui rencana pembangunan rumah susun di lahan negara. Ini merupakan hasil sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk menghadirkan hunian yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa penyiapan lahan dan pembangunan hunian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan BUMN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar kementerian dan BUMN menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program perumahan di berbagai wilayah, khususnya di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui sinergi antara Kementerian dan BUMN, kami optimistis penyediaan perumahan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” jelas Dony.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa peninjauan ini menjadi bagian dari langkah percepatan dalam proses inventarisasi kawasan dan penyusunan penataan yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

“KAI segera melakukan inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel yang dimulai dari titik prioritas dan akan diperluas ke wilayah lain. Langkah ini berjalan bersamaan dengan pengamanan area perkeretaapian serta koordinasi dengan kementerian terkait untuk penyiapan solusi hunian,” ujar Bobby.

Menurutnya, hasil peninjauan di sejumlah titik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah penataan yang lebih terarah.

“Kami memastikan setiap langkah yang dilakukan mempertimbangkan aspek keselamatan perjalanan kereta api serta kebutuhan masyarakat. Penataan kawasan diarahkan untuk menghadirkan lingkungan yang lebih tertib dan mendukung peningkatan kualitas hidup,” tambah Bobby.

KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan hunian. Di wilayah Jabodetabek, potensi pengembangan mencapai sekitar 131 ribu unit hunian yang berada di sekitar simpul transportasi, sehingga memungkinkan integrasi antara hunian dan mobilitas masyarakat.

“KAI akan menjalankan tiga langkah utama, yaitu inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel, pengamanan area perkeretaapian, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk solusi jangka pendek dan jangka panjang guna mendukung hunian yang lebih layak serta peningkatan taraf hidup masyarakat,” tutup Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku siap melakukan pencabutan sertifikat hak guna usaha (HGU) sejumlah perusahaan di atas lahan negara.

Nusron menuturkan, hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang hendak membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatra.

"Ya siap, tidak masalah [kalau harus cabut HGU]. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap, dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahannya para pengusaha yang berdiri di atas lahan negara yang hari ini menjadi HGU," kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Meski demikian, Nusron belum dapat merinci di mana saja lokasi HGU yang akan dicabut. Dia mengatakan masih akan melakukan pemetaan terlebih dahulu.

Adapun, saat ini HGU sejumlah perusahaan yang berdiri di atas lahan negara tersebut tersebar di 52 Kabupaten dan Kota.

"Belum. Lokasinya kan baru kita [tentukan kalau sudah di survei] ada di 52 Kabupaten/Kota terdampak," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan, demi memastikan percepatan pemulihan masyarakat terdampak banjir Sumatra.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Presiden menekankan perlunya koordinasi menyeluruh antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, termasuk seluruh kementerian serta lembaga teknis terkait seperti ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

“Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR BPN dicek semua. Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, Minggu (7/11/2025).

Dia menilai bahwa semua data penggunaan lahan harus segera diperiksa, bahkan membuka opsi untuk mencabut sementara atau mengurangi HGU apabila itu menjadi satu-satunya cara untuk menyediakan lahan bagi masyarakat terdampak. Prabowo juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan opsi konstruksi pre-fabrikasi agar lahan dan biaya bisa lebih efisien.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot beberapa pejabat Kementan yang menyewakan lahan milik negara.

Keputusan pencopotan itu ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar," kata Mentan Amran di Subang, Rabu (12/11).

"Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan," ucap Amran.

Amran berkata tindakan ini diambil sebagai pernyataan tentang lahan negara tak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi.

Ia mengingatkan lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan, dan produksi benih unggul bagi masyarakat.

"Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil," ujar Amran.

Amran meminta semua BRMP menggunakan lahan negara untuk menanam bibit dan benih terbaik. Ia mau bibit hasil BRMP dibagikan secara gratis ke masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk sektor pertanian.

"Kita bersyukur, rencana swasembada yang seharusnya empat tahun bisa tercapai hanya dalam satu tahun," ujar Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan disiplin aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

Saat inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Mentan langsung mencopot pejabat eselon II dan III karena terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.

“Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar. Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,’’ tegas Mentan Amran di hadapan jajaran BRMP.

Menurut Mentan Amran, pencopotan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik daripada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh,” ujar Mentan Amran dalam keterangan Rabu (12/11/2025).

Mentan menghendaki hasilnya nanti dibagikan secara gratis kepada masyarakat. "Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan.” katanya.

Ia menegaskan, sejak awal dirinya memimpin kembali Kementerian Pertanian, ia ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Karena itu, ia tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak amanah.

“Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan, model baru sekarang tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. ‘’Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,’’ ujarnya.

Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

Ia bersyukur rencana swasembada yang seharusnya empat tahun bisa tercapai hanya dalam satu tahun.

‘’PDB pertanian mencatat kontribusi tertinggi, kesejahteraan petani meningkat tajam, dan stok beras kita di Bulog tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan. Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia,” ujar Mentan Amran.

Namun ia mengingatkan, keberhasilan tidak boleh membuat lengah. “Ada yang salah, kita perbaiki. Namun, jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

Mentan Amran juga menutup arahannya dengan menegaskan capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terkait dengan dugaan korupsi pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

"Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan, yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi," kata Asep.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Asep menjelaskan karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep.

Asep menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

Diketahui, penyelidikan sudah berlangsung pada awal 2025. Penyelidik masih mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dugaan perkara ini naik ke tahap penyidikan atau tidak.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).