JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidik terus melakukan pemantauan terkait pembantaran penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut . Sejalan dengan itu, KPK berharap tindakan medis terhadap eks Menteri Agama tersebut segera dilakukan.

"KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan, agar Ybs bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Budi, harapan tersebut tidak lepas dari proses hukum yang bersangkutan. Sebab kata Budi, perkara yang menjerat Gus Yaqut segera dilimpahkan.

"Mengingat Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam waktu dekat juga menjadwalkan untuk segera melakukan tahap 2, yakni pelimpahan tersangka, alat bukti, dan berkas perkara ke tahap penuntutan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK membantarkan penahanan Gus Yaqut pada Rabu (24/6/2026). "Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran dilakukan menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter. Hasil pemeriksaan mengharuskan Gus Yaqut menerima perawatan lanjutan di rumah sakit.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramatjati," ujarnya.

Berdasarkan keterangan medis, ungkap Budi, Gus Yaqut mengalami sakit di saluran pencernaan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penanganan Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur karena sakit pada saluran pencernaan. Keputusan KPK itu diapresiasi oleh istri Gus Yaqut, Eny Retno Yaqut.

Menurut Eny Retno, keputusan KPK yang melarikan Gus Yaqut ke rumah sakit pada Rabu (24/6/2026) sebagai langkah tepat karena kondisinya memang parah. "Gus Yaqut ternyata harus dirawat inap karena alami gangguan kesehatan parah beberapa hari terakhir seperti di saluran pencernaannya. Kami berterima kasih kepada tim medis KPK yang bertindak cepat merujuk suami saya ke RS Polri untuk penanganan lebih lanjut," ujar Eny, Kamis (25/6/2026).

Eny mengetahui kondisi Gus Yaqut pada Senin pagi saat kunjungan. Dia mengkui selama beberapa pekan terakhir Gus Yaqut sudah sering mengeluh kesulitan buang air besar (BAB), nyeri di ulu hati dan mual-mual.

Bahkan, lima hari terakhir ia juga mengalami demam dan meriang. Tim medis Rutan KPK juga telah memberi rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Saat pemeriksaan lanjutan di RS Polri pada Rabu (24/6/2026), dr Eko Ristiyanto, Sp. B-KBD, penanggung jawab pemeriksaan, menyarankan perlu ada segera tindakan medis.

Dokter juga meminta ada pemeriksaan tes darah lengkap, MRI dan lainnya terlebih dahulu. Eny mengungkapkan, pembantaran yang dilakukan oleh KPK juga atas rekomendasi tim dokter di RS Polri.

"Semoga ikhtiar ini diberi kelancaran dan Gus Yaqut pulih kembali. Terima kasih kepada semuanya yang tak henti memberi dukungan dan doa kepada suami saya,” kata Eny .

Sementara itu, Anggota Tim Penasihat Hukum Yaqut Cholil Qoumas Mellisa Anggraini juga menyampaikan terima kasih ke KPK karena memberikan pembantaran atas pertimbangan medis, kemanusiaan, serta perlindungan hak atas kesehatan kliennya. Menurut dia, Gus Yaqut diketahui telah lama dalam pemantauan dan perawatan medis secara berkelanjutan oleh dokter-dokter spesialis.

Gus Yaqut ditahan KPK sejak 12 Maret 2026. Pada 9 Juni 2026, penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan untuk 30 hari ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penanganan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) karena sakit pada saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pembantaran dilakukan pada Rabu (24/6/2026) berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

"Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ. Pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan Ybs menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran penahanan adalah langkah agar hak-hak tersangka tetap terpenuhi. Pihaknya juga memastikan penyidikan kasus tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.

"Penyidik akan terus memantau perkembangan kesehatannya, sekaligus memastikan proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz dalam kasus kuota haji tahun 2023-2024.

Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%. Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Dua lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya aliran uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) ke Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Hal itu didalami penyidik dari keterangan staf khusus mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Mohammad Nuruzzaman.

"Di mana dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami dan mengkonfirmasi terkait adanya dugaan pemberian uang dari pihak Kementerian Agama kepada pansus DPR," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Budi menjelaskan, keterangan tersebut dibutuhkan guna melengkapi keterangan yang diperoleh penyidik terkait aliran uang tersebut.

"Sehingga untuk menjelaskan supaya 'clear' kedudukan dari dugaan pemberian itu seperti apa, maka kemudian penyidik butuh melakukan pendalaman kepada saksi-saksi, termasuk melalui pemeriksaan hari ini," ujarnya.

Diketahui, KPK menyatakan telah menyita uang senilai USD1 juta. Uang itu diduga akan digunakan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk mengkondisikan Pansus Haji DPR.

Untuk memuluskan hal itu, uang tersebut kemudian dititipkan ke seseorang berinisial ZA.

"Terkait dengan ada uang (USD) 1 juta yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Taufik menyatakan telah memeriksa ZA. Dari pemeriksaan itu, diketahui uang yang dimaksud belum diserahkan ke pihak Pansus DPR.

"Artinya masih ada wacana-wacana karena ini masih pembicaraan terus, dan tadi betul bahwa si tersangka yaitu Yaqut tidak hadir di pansus. Sehingga ini memang fakta yang kita temukan masih dipegang oleh saudara ZA," ujarnya.

Dalam perkara kasus dugaan korupsi kuota haji ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas; eks stafsus Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour); dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengenang hubungan lamanya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat melakukan kunjungan media ke Kantor Bisnis Indonesia Group di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Qodari berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo, Managing Director dan Penanggung Jawab Redaksi Hery Trianto, serta jajaran manajemen Bisnis Indonesia Group.

Qodari mengaku memiliki kenangan khusus dengan Bisnis Indonesia yang tidak terlepas dari sosok Nusron Wahid. Menurutnya, keduanya berasal dari generasi yang sama bersama sejumlah tokoh lain, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

“Memang memori saya mengenai Bisnis Indonesia itu satu tidak lepas dari teman lama saya, Pak Nusron Wahid. Karena memang kami cukup dekat waktu itu. Saya, Pak Yaqut, Pak Raihan Hamzah, itu satu generasi,” ujar Qodari.

Ia mengingat Nusron aktif dalam dunia pers sejak masa kuliah. Menurutnya, Nusron yang merupakan lulusan Jurusan Ilmu Sejarah pernah terlibat dalam kegiatan pers kampus sebelum menjalani magang jurnalistik di Bisnis Indonesia.

“Setelah selesai kuliah sempat jadi stringer, wartawan magang istilahnya, di Bisnis Indonesia. Saya juga pernah ke gedung Bisnis Indonesia yang di Slipi, sehingga ingatan saya tentang Bisnis Indonesia ada di sana,” katanya.

Selain kenangan personal tersebut, Qodari mengaku memiliki kedekatan dengan Bisnis Indonesia sebagai pembaca setia media ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bakom RI, ia mengaku rutin membaca surat kabar fisik, termasuk Bisnis Indonesia yang menjadi salah satu rujukan utama untuk memperoleh informasi ekonomi.

“Kalau bicara ekonomi, referensinya adalah Bisnis Indonesia. Itu sebabnya saya selalu memperhatikan Bisnis Indonesia,” ujarnya.

Qodari juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan berkunjung langsung ke kantor Bisnis Indonesia Group. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu lebih banyak insan media sekaligus mengetahui sejarah perjalanan perusahaan media tersebut.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa kantor Bisnis Indonesia di kawasan Jakarta Pusat telah menjadi pusat operasional perusahaan selama lebih dari dua dekade sejak 2004.

“Saya bersyukur hari ini bisa datang ke sini. Selain bisa bertemu lebih banyak teman-teman Bisnis Indonesia, saya juga jadi tahu bahwa kantornya sudah berada di sini cukup lama, lebih dari 20 tahun,” kata Qodari.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YQC). Kali ini, masa tahanan Gus Yaqut ditambah selama 30 hari ke depan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penahanan Yaqut diperpanjang sejak Selasa (9/6/2026). "Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan kuota haji untuk tersangka YCQ, penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk 30 hari ke depan," ujar Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/6/2026).

Budi menjelaskan perpanjangan masa penahanan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dalam penyidikan. Ia menambahkan perpanjangan masa penahanan itu dilakukan sekaligus untuk kepentingan melengkapi berkas perkara tiga tersangka lainnya agar segera disidangkan.

"Fokusnya terkait ini saja, perpanjangan penahanan. ini kan persiapan untuk nanti juga tahap 2 ya limpah ke penuntutan karena keempatnya sudah ditahan, harapannya bisa semuanya nanti dilakukan limpah," tutur Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Dengan penetapan tersebut, kini terdapat empat tersangka dalam kasus ini. Mereka semua sudah dilakukan penahanan. Dalam perkara ini, KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya pun sudah ditahan. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Pengacara mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ), Melissa Anggraini, mengatakan tidak ada pertanyaan terkait aliran dana yang didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) lewat pemeriksaan pada hari ini. Kata Melissa, tidak ada materi pertanyaan baru dari pemeriksaan sebelumnya yang ditujukan kepada Yaqut.

Ia menyebut pemeriksaan masih berkutat pada kebijakan pembagian kuota haji. "Hampir tidak ada pertanyaan yang baru dan sampai pemeriksaan tadi, tidak ada sama sekali konfirmasi aliran (dana) terhadap beliau," ujarnya kepada wartawan seusai pemeriksaan, Selasa (2/6/2026).

Dia menuturkan, tidak ada bukti komunikasi atau perintah yang disampaikan kliennya untuk memperoleh aliran dana seperti yang dituduhkan KPK. Dalam pemeriksaan itu, Melissa menyebut, Yaqut juga menyampaikan kepada penyidik bahwa kebijakan penambahan kuota haji merupakan hasil kajian dari Dirjen PHU.

"Sebagai bagian yang memiliki tupoksi untuk membuat rumusan dan kajian terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Dia mengatakan Yaqut justru baru mengetahui adanya aksi permintaan dana yang diduga dilakukan oleh Pansus setelah kembali dari Eropa. Melissa menjelaskan ketika itu Yaqut sempat marah dan mengultimatum agar pihak-pihak yang menerima uang untuk segera mengembalikan dalam rapat bersama Ditjen PHU dan Pansus Haji.

"Beliau sampaikan 'Siapa pun yang menerima aliran uang untuk segera disampaikan pada saat pertemuan itu. Silakan letakkan di meja, silakan disampaikan gitu. Kalau kalian malu, sampaikan langsung kepada saya'," tiru Melissa.

Oleh karenanya, ia justru mempertanyakan kenapa sampai saat ini KPK belum menjerat pihak-pihak yang justru sudah terbukti menerima aliran dana kuota haji di Dirjen PHU itu sendiri.

"Itu menjadi tanda tanya kita juga, karena dari KPK sudah menyampaikan ada pihak-pihak yang menerima. Kemudian pihak-pihak itu juga sudah mengaku menerima, tetapi sampai hari ini tidak dilakukan proses hukum. Tentu kita juga mempertanyakan jangan sampai ada disparitas penegakan hukum," pungkasnya.

JAKARTA - Pelimpahan kasus dugaan korupsi kuota haji dengan tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ) menunggu rangkaian ibadah haji 2026 selesai. Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu .

Asep menyampaikan hal tersebut merespons kapan pelimpahan berkas penyidikan alias Gus Yaqut. "Kami dengan teman-teman sudah mendiskusikan nanti setelah selesai semuanya ibadah haji ini. Kemudian juga masyarakat atau jemaah haji sudah kembali. Nah, insyaallah secepat kita akan melakukan pelimpahan dan juga nanti segera digelar persidangannya," kata Asep kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, langkah ini diambil lantaran banyak saksi dalam perkara tersebut tengah bertugas dalam kesuksesan ibadah haji. Dengan begitu, proses penyidikan-persidangan diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

"Jadi kemarin kami juga berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji terkait pelaksanaan haji, karena memang ada cukup banyak saksi yang juga menjadi petugas haji yang akan memberikan kesaksian di persidangan," ujarnya.

Menurutnya, jangan sampai pada saat persidangan itu juga yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya dalam kegiatan haji ini, sehingga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan hajinya.

Diketahui, KPK menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada 9 Januari 2026. Gus Yaqut ditahan pada 12 Maret 2026.

JAKARTA - Eny Retno, istri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ), turut menjenguk suaminya pada momen Iduladha 1447 Hijriah. Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Eny membawakan tempe goreng, makanan kesukaan Gus Yaqut.

"Aku hari ini kan kebetulan memang jatahnya untuk mengirim barang buat beliau ya. Jadi yang pasti aku ngirimnya ya tempe goreng kesukaan beliau gitu kan," ujar Eny saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Eny mengatakan, Gus Yaqut tidak meminta makanan khusus pada momen Iduladha. Menurut dia, suaminya memiliki penyakit gerd sehingga harus menghindari makanan bersantan.

"Kebetulan abah kan ada gerd ya, jadi enggak, enggak bisa dahar yang pakai santen gitu. Jadi yang ringan-ringan aja, yang non-santen gitu," lanjut dia.



Eny Retno, istri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Foto/Jonathan Simanjuntak

Eny juga mengaku suaminya tidak pernah membahas perkara hukum kasus kuota haji yang sedang dihadapi kepada keluarga. Menurutnya, Gus Yaqut lebih banyak berbicara soal keluarga dan anak-anak saat berkomunikasi dengannya.

"Abah enggak pernah cerita tentang kasus ke kami, ya. Saya memang komit begitu, biar beliau sama lawyer-lawyer aja kalau cerita. Kalau sama saya, sama anak-anak, pasti ngomongnya tentang anak-anak, tentang Ibu, gitu. Jadi dibawa biar hal-hal yang menguatkan beliaulah ya, karena sekuat-kuatnya Abah pasti juga akan merasa tercabut dari apa yang beliau sayangi, itu sakit ya, gitu," kata Eny.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para tahanan kasus dugaan korupsi untuk melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2026). Puluhan tahanan tampak keluar dari rumah tahanan menggunakan mobil tahanan KPK untuk menuju lokasi pelaksanaan salat Iduladha.

Hanya saja, awak media tidak bisa memasuki kawasan salat. Sementara, para tahanan telah rampung melaksanakan salat sejak pukul 07.10 WIB. Tahanan perempuan terlihat mengenakan gamis bernuansa muslimah, sementara tahanan laki-laki memakai baju koko lengkap dengan kopiah.

Sejumlah tahanan yang terlihat hadir di antaranya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Bupati Pati nonaktif Sudewo, hingga mantan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro alias Sultan Kemnaker.



Meski menjadi perhatian awak media, para tahanan memilih irit bicara usai pelaksanaan salat. Tidak ada satu pun yang memberikan keterangan.



Hanya Gus Alex yang sempat menyapa awak media sambil memastikan kondisinya baik. "Sehat," kata Gus Alex.

Selain memfasilitasi pelaksanaan salat Iduladha, KPK juga membuka layanan kunjungan keluarga bagi para tahanan. Layanan kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief (HL) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, Rabu (20/5/2026). Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Hilman soal upaya asosiasi atau PIHK mengelola kuota haji tambahan.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji, untuk pemeriksaan saksi HL didalami terkait upaya asosiasi ataupun PIHK untuk mengelola kuota haji tambahan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Budi menambahkan, penyidik juga kembali mengonfirmasi soal pertemuan asosiasi dengan Yaqut Cholil Qoumas yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama.

"Termasuk dikonfirmasi soal pertemuan-pertemuan dengan menteri dan pejabat lainnya terkait kuota haji tambahan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Namun, KPK belum menahan keduanya. Dengan penetapan tersebut, kini terdapat empat tersangka dalam kasus ini.

KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya pun sudah ditahan. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons salam yang disampaikan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Salam itu disampaikan Gus Yaqut ke Gus Ipul saat keduanya sama-sama diGedung KPK pada Jumat (8/5/2026).

"Terima kasih, terima kasih disampaikan, terima kasih salamnya, ya," kata Gus Ipul .

Meski sama-sama di KPK, nasib keduanya itu berbeda. Gus Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK hari ini terkait perpanjangan masa penahanan yang kedua selama 30 hari.

Sedangkan Gus Ipul tengah konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan di Kementerian Sosial (Kemensos).

Diberitakan, Gus Yaqut menyampaikan salam ke Gus Ipul setelah menyelesaikan proses perpanjangan penahanan. Sebelum memasuki mobil tahanan untuk dibawa kembali ke rutan.

"Salam buat Gus Ipul, ya," kata Gus Yaqut.

Perpanjangan Penahanan Gus Yaqut

KPK memperpanjang masa penahanan Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Perpanjangan ini merupakan kali kedua.

"Perpanjangan penahanan kedua ini, untuk 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Perpanjangan pertama diteken pada 31 Maret 2026 yang lalu untuk 40 hari. Artinya, perpanjangan itu akan berakhir pada 9 Mei 2026 atau besok.

Budi melanjutkan, perpanjangan dilakukan lantaran proses penyidikan belum rampung. Menurutnya, proses penyidikan perkara ini masih mengumpulkan keterangan saksi.

"Perpanjangan ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogress, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," ujarnya.