Bisnis.com, CIREBON- Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan tiga pejabat Perumda BPR Bank Cirebon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pencairan kredit.

Penetapan tersebut dilakukan pada Senin (13/4/2026) setelah penyidik meningkatkan status ketiganya dari saksi menjadi tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial DG (58) selaku direktur utama, AS (59) selaku direktur operasional, dan ZM (54) selaku kepala bagian kredit. Usai penetapan, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari di Rutan Kelas I Cirebon untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Roy Andhika S Sembiring mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, termasuk hasil audit kerugian negara.

"Tim penyidik telah meningkatkan status tiga orang saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda BPR Bank Cirebon," ujar Roy, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, perkara ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pemberian kredit pada periode 2017 hingga 2024. Penyimpangan tersebut mencakup penyaluran kredit konsumtif dan kredit modal kerja yang diduga tidak sesuai ketentuan perbankan.

“Penyimpangan terjadi dalam pemberian kredit kepada 17 pegawai internal Perumda BPR Bank Cirebon. Prosesnya diduga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait,” kata Roy.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp17.358.703.318. Angka tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 05/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tertanggal 19 Februari 2026.

Roy menjelaskan, dalam perkara ini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Untuk dakwaan primair, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penyidik juga menerapkan dakwaan subsidiair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Penerapan pasal primair dan subsidiair ini merupakan bagian dari strategi pembuktian dalam proses penegakan hukum, agar seluruh perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal," ujar Roy.

Lebih lanjut, ia menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Kejaksaan juga membuka peluang untuk menelusuri aliran dana serta aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi itu.

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. Penyidikan akan terus berjalan sesuai dengan alat bukti yang ditemukan,” kata Roy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mempertanyakan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Sebab, sampai saat ini kerugian negara belum kunjung diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mellisa meyakini permohonannya bahwa kerugian negara dalam perkara ini tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan Yaqut sebagai tersangka dalam perkara kuota haji tambahan.

"Justru itu membuktikan ya bahwa apa yang kami sampaikan dalam permohonan ini terbukti, lebih awal dibuktikan oleh KPK. Yaitu tidak pernah ada hasil audit kerugian negara pada saat penetapan tersangka.

Baru kemarin mereka sampaikan, itu pun kita masih mempertanyakan bagaimana hasilnya karena mereka ditanya oleh teman-teman media nggak jawab juga berapa angkanya, kapan dikeluarkan," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Dia menyinggung KPK yang baru menerima hasil kerugian negara pada pekan lalu. Menurutnya terbitnya kerugian negara seperti dipaksakan dan menjadi tanda tanya besar.

"Karena kalau dibilang tanggal 24, 24 sidang yang pertama itu mereka sampaikan masih melakukan penghitungan para auditor gitu, tapi tiba-tiba keluar. Apakah ini dipaksakan? Tentu itu menjadi tanda tanya. Tapi yang pasti itu justru membuktikan penetapan tersangka kemarin tanpa hasil audit kerugian negara sebagaimana yang diamanahkan oleh KUHAP yang baru seperti itu," jelasnya.

Permohonan praperadilan ini juga disampaikan dalam persidangan. Mellisa menyampaikan pada saat penetapan tersangka dilakukan oleh Termohon, tidak pernah terdapat alat bukti berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang.

Dia menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, pengumuman kerugian negara di kasus kuota haji tambahan disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Jumat (27/2/2026).

"Betul, sudah selesai perhitungannya," katanya.

Namun, dia belum dapat merinci berapa nominal kerugian negara karena belum membaca laporan secara lengkap. Dia menyebut laporan secara rinci akan disampaikan oleh juru bicara.

Asep menyampaikan meskipun perhitungan kerugian telah selesai, pihaknya masih menunggu praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas selaku tersangka dalam perkara ini untuk nantinya menindaklanjuti proses hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), perbuatan dugaan rasuah itu dilakukan bersama dengan tiga terdakwa lainnya seperti tenaga konsultan Ibrahim Arief alias IBAM.

Kemudian, eks Stafsus Nadiem Jurist Tan, mantan Direktur SD Paudasmen Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dan mantan Direktur SMP Paudasmen Kemendikbudristek, Mulyatsyah.

Dalam hal ini, hasil perhitungan kerugian negara Rp2,1 triliun ini diperoleh dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan Chrome Device Management (CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar.

"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022... Dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kemendikbudristek RI Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar US$44,05 juta atau setidak-tidaknya sebesar Rp621,38 miliar," ujar jaksa di PN Tipikor, Senin (5/1/2026).

Adapun, dalam kasus korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.

Singkatnya, proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek ini dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian maupun penyedia barang dan jasa.

Jaksa juga menyampaikan setidaknya ada 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Atas perbuatannya itu, Nadiem Makarim didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.