PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan 'entrepreneur', pajak dan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi menjelaskan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak mencerminkan gaji rata-rata masyarakat, mengingat gaji dan kompensasi kerja lainnya hanya sebagian kecil dari perhitungan PDB.

Ia menuturkan PDB per kapita menggambarkan tingkat produktivitas penduduk Indonesia, dan dalam analisis lebih jauh dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“PDB per kapita sangat berbeda dengan gaji rata-rata. PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan entrepreneur (wirausaha), pajak dan subsidi,” ucap Windhiarso Ponco Adi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan istilah ‘per kapita’ dalam ‘PDB per kapita’ merujuk kepada seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga kelompok lanjut usia.

Seluruh kelompok usia tersebut, baik yang termasuk kelompok usia produktif maupun tidak, dianggap memiliki tingkat produktivitas yang sama, sehingga nilai PDB per kapita tidak dapat disamakan dengan tingkat gaji rata-rata.

“(PDB per kapita) ini hanya sekadar ukuran statistik yang memudahkan bagaimana (menghitung) kontribusi rata-rata setiap penduduk terhadap penciptaan nilai tambah, ukuran pendekatan statistik untuk menggambarkan kontribusi rata-rata dari setiap penduduk atau setiap individu terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara,” ujar Windhiarso.

Pihaknya pun menyayangkan adanya salah pengertian di kalangan masyarakat terkait data PDB per kapita tersebut, seperti salah satu unggahan di media sosial Facebook pada 11 Februari 2026 yang mengatakan bahwa rata-rata gaji masyarakat Indonesia sebesar Rp78,6 juta per tahun atau Rp6,5 juta per bulan.

Padahal, angka tersebut adalah data PDB per kapita Indonesia pada 2024 yang dirilis oleh BPS pada 5 Februari 2025.

“Februari lalu, kalau saya nggak salah ingat, di sebuah sosial media dan bahkan sampai ramai (viral), (unggahan) ini menyamakan PDB per kapita dengan gaji rata-rata…. Nah, ini sangat misleading (keliru) ya,” kata Windhiarso.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menutup tahun anggaran 2025 dengan kinerja ekonomi yang diklaim tetap solid di tengah ketidakpastian global, tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5% dan peningkatan pendapatan per kapita.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa sepanjang 2025, pemerintah konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global," ujarnya dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (1/1/2026).

Kemenko Perekonomian mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 5,04% (year on year/Yoy). Dari sisi skala ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia sepanjang 2024 telah mencapai US$1.396,30 miliar.

Sementara itu, PDB berdasarkan purchasing power parity (PPP) tercatat menembus US$4,10 triliun, yang menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia.

"PDB per kapita Indonesia juga terus meningkat dan mencapai Rp78,62 juta atau setara US$4.960,33," tambah Haryo.

Stabilitas Makro dan Sektor Riil

Di sektor pasar keuangan dan moneter, lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu meyakini stabilitas tetap terjaga. Inflasi per November 2025 terkendali di level 2,72% (YoY), masih dalam rentang sasaran 2,5±1%.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat ke level 8.644,26 pada penutupan 29 Desember 2025, sementara nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025. Cadangan devisa pun tercatat tebal di angka US$150,1 miliar per November 2025.

Kinerja sektor riil turut menunjukkan ekspansi. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur berada di level ekspansif 53,3 pada November 2025. Optimisme pasar juga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 124,0 dan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) sebesar 5,9% (YoY).

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, dengan akumulasi surplus Januari—Oktober 2025 mencapai US$35,88 miliar.

"Di sisi investasi, realisasi investasi pada periode Januari-September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh sebesar 13,7%," jelas Haryo.

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Haryo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi juga dibarengi dengan perbaikan kualitas kesejahteraan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,85%, sementara tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,47% per Maret 2025.

"Tingkat kemiskinan ekstrem turut menurun menjadi 0,85% pada periode yang sama, menandakan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang semakin mendekati nol," paparnya.

Rasio Gini yang mencerminkan ketimpangan pendapatan juga membaik ke level 0,375. Guna menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menggulirkan berbagai stimulus, mulai dari Bantuan Pangan, Bantuan Subsidi Upah, BLTS Kesra, hingga insentif fiskal bagi UMKM dan percepatan deregulasi melalui sistem OSS.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaan, yang dikenal dengan visi Indonesia Emas 2045.

Pendapatan per kapita ditarget US$23.000–30.300 pada 2045, setara dengan negara-negara maju, dengan kontribusi PDB manufaktur meningkat menjadi 28%. Sebagai pijakan, PDB per kapita pada 2038 ditargetkan US$15.700. Ini butuh pertumbuhan ekonomi 6%–7% per tahun, dengan penguatan produktivitas dan transformasi struktural di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Sejalan dengan itu, Asta Cita Kabinet Merah Putih menekankan pentingnya penghiliran dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat fondasi industrialisasi dan memastikan nilai tambah dinikmati di dalam negeri.

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Pada 2024, PDB per kapita hanya US$4.810, dengan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%. Kontribusi PDB manufaktur hanya 18%–19%. Adapun negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Jerman, berhasil melakukan lompatan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi selalu didukung kontribusi manufaktur kuat di level 30%–40% terhadap PDB.

Karena itu, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan manufaktur sebagai penggerak utama.

Pengalaman Jepang memberi pelajaran penting. Chalmers Johnson dalam bukunya MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925–1975 (1982), menunjukkan bahwa peran MITI (Ministry of International Trade and Industry) sangat menentukan dalam merumuskan arah industrialisasi.

MITI mendorong proteksi selektif, kredit murah, dan promosi ekspor, dengan fokus pada pengembangan industri strategis seperti otomotif dan elektronik yang padat karya. Prof. G.C. Allen, ekonom University of London, menulis faktor-faktor pemacu ekonomi Jepang, surplus pertanian dialihkan untuk membiayai industri baru, sementara ekspor sutra menjadi devisa penting untuk mengimpor mesin dan teknologi.

Hasilnya, ekonomi Jepang berhasil take-off. PDB per kapita meningkat dari US$860 (1950) menjadi US$2.000 (1970). Pada fase ini, ekonomi tumbuh 9%–10% per tahun, dan kontribusi manufaktur terhadap PDB mencapai 35%. Kini, dengan PDB per kapita US$33.950 (World Bank, 2023), Jepang tetap menjadi negara maju dengan kekuatan manufaktur yang bertransformasi ke sektor jasa berteknologi tinggi.

Korsel, yang awal 1960-an, tergolong negara agraris dan miskin, telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi global.

Alice Amsden dalam bukunya Asia’s Next Giant (1989) menekankan, keberhasilan Korsel terletak pada peran pemerintah dalam membangun ekosistem industri sehingga manufakturnya tumbuh pesat dengan kontribusi PDB lebih dari 30% pada 1980-an, dan ekonomi bertumbuh 8%–10% per tahun. Kini, PDB perkapita-nya US$35.410 (2023).

China memulai reformasi ekonomi sejak 1978. Kebijakan Reform and Opening-Up menjadi tonggak perubahan struktur ekonomi yang didominasi pertanian menuju industrialisasi dan manufaktur modern. Pemerintah gencar membentuk zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing, mempercepat transfer teknologi, dan memperkuat infrastruktur skala besar.

Hasilnya, China bertransformasi menjadi “pabrik dunia”, dengan PDB manufaktur konsisten di atas 30%, dan pertumbuhan ekonomi melonjak 10% per tahun (1980–2010). GDP per kapita pun meningkat pesat dari US$195 (1980) menjadi US$4.500 (2010), dan kini mencapai US$12.720 (2023).

Transformasi ini tidak hanya mengangkat lebih dari 800 juta penduduk keluar dari kemiskinan, tetapi juga menjadikan China salah satu kekuatan manufaktur dan ekonomi terbesar di dunia.

Jerman telah menjadi nega-ra industri maju jauh sebelum Perang Dunia II. Jerman juga berhasil melakukan Wirtschaftswunder (Keajaiban Ekonomi), yakni mengubah negara yang hancur akibat perang menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia.

Awal 1950-an, PDB per kapita Jerman sekitar US$2.300 (1950), dan PDB manufakturnya lebih dari 40%. Pertumbuhan ekonomi 1950–1973 sangat tinggi, 7%–8% per tahun, didorong ekspor industri dan efisiensi produksi. Motor utamanya adalah sektor manufaktur teknologi tinggi, terutama otomotif, mesin, dan rekayasa teknik.

Keunikan Jerman terletak pada konsistensinya menjaga kualitas dan inovasi industri, didukung sistem pendidikan vokasi dual system yang menghubungkan sekolah kejuruan dengan industri, termasuk kolaborasi dalam penyusunan kurikulum. Dengan GDP per kapita US$52.820 (2023), Jerman menempati posisi ke-18 tertinggi dunia, dan ketiga di Eropa, setelah Swiss dan Norwegia.

Meski sektor jasa menyumbang lebih dari 70% terhadap GDP, kekuatan manufaktur berteknologi tinggi tetap menjadi fondasi utama.

Berdasarkan evidensi pengalaman negara-negara maju, Indonesia perlu segera menempuh langkah-langkah strategis untuk memperkuat kembali basis industrinya. Pertama, penerapan kebijakan industri kompetitif, proinvestasi, dan konsisten, yang memberi arah jelas bagi sektor prioritas.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang sehat dan transparan, dengan kepastian regulasi dan penegakan hukum yang mendorong kepercayaan pelaku usaha.

Ketiga, pemberian insentif fiskal tepat sasaran untuk mendorong investasi baru, adopsi teknologi mutakhir, dan riset yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Keempat, pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang andal, efisien, dan kompetitif untuk daya saing industri.

Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keahlian yang terintegrasi dengan dunia industri dan penguasaan teknologi terkini yang berorien-tasi pada inovasi dan digitalisasi proses produksi.

Sinergi dari seluruh kebijakan tersebut menjadi fondasi utama dan kunci keber-hasilan agar reindustrialisasi Indonesia dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat dasar bagi pencapaian Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA – Saat kita memikirkan negara terkaya di dunia, pikiran mungkin langsung tertuju pada raksasa ekonomi seperti Amerika Serikat.

Namun, jika kita mengukurnya berdasarkan kekayaan rata-rata per penduduk sangatlah berbeda.

Peringkat negara terkaya di dunia seringkali menggunakan metrik Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP). yeah

Karena PDB per kapita PPP memberikan gambaran yang lebih akurat tentang seberapa kaya rata-rata penduduk di suatu negara, dengan mempertimbangkan biaya hidup lokal.

Berikut ini berdasarkan data terbaru dari Global Finance menunjukkan bahwa negara-negara kecil justru mendominasi daftar terkaya di dunia tahun 2025:

1. Singapura

Negara kota ini menempati posisi pertama dunia, dengan PDB per kapita: US$156.755 (sekitar Rp2,51 miliar) didorong oleh sektor keuangan, perdagangan global, dan teknologi. Dengan tata kelola pemerintahan yang efisien serta kebijakan investasi yang progresif, Singapura berhasil menjadi pusat ekonomi Asia yang modern dan stabil.

2. Luksemburg

Meski berukuran kecil, Luksemburg memiliki kekuatan besar di sektor perbankan dan keuangan internasional. PDB per kapita mencapai: US$152.915 (sekitar Rp2,45 miliar). Pajak yang kompetitif dan kualitas hidup tinggi menjadikannya salah satu negara paling makmur di Eropa.

3. Macao SAR

Wilayah administratif khusus Tiongkok ini dikenal sebagai “Las Vegas of Asia”. Industri pariwisata dan hiburan menjadi sumber utama pendapatan dengan PDB per kapita hingga: US$134.041 (sekitar Rp2,14 miliar) didukung kebijakan ekonomi yang terbuka dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.

4. Irlandia

Irlandia sukses menjadi rumah bagi raksasa teknologi dunia seperti Google, Apple, dan Meta. PDB per kapita Irlandia mencapai: US$133.999 (sekitar Rp2,14 miliar) didukung dengan pajak korporasi yang rendah dan tenaga kerja yang terdidik membuat ekonomi negara ini terus tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir.

5. Qatar

Kekayaan gas alam menjadikan Qatar salah satu negara paling makmur di Timur Tengah. PDB per kapitanya mencapai: US$121.605 (sekitar Rp1,95 miliar). Selain energi, pemerintahnya juga gencar mengembangkan sektor pendidikan, pariwisata, dan olahraga untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.

6. Norwegia

Negara Skandinavia ini dikenal karena pengelolaan sumber daya alam yang efisien. PDB per kapita Norwegia capai: US$107.891 (sekitar Rp1,73 miliar). Norwegia menyimpan sebagian besar pendapatan minyaknya di sovereign wealth fund dengan dana abadi terbesar di dunia yang menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

7. Swiss

Swiss tetap konsisten sebagai simbol stabilitas ekonomi global dengan PDB per kapita: US$97.581 (sekitar Rp1,56 miliar). Sektor perbankan, farmasi, dan manufaktur produk premium seperti jam tangan menjadi pilar utama ekonominya.

8. Brunei Darussalam

Negara kecil di Asia Tenggara ini makmur berkat minyak dan gas dengan PDB per kapita: US$95.758 (sekitar Rp1,53 miliar). Kini Brunei mulai bertransformasi dengan investasi pada pariwisata halal dan ekonomi digital untuk memperluas sumber pendapatan nasional.

9. Guyana

Guyana menjadi pendatang baru di daftar ini. Penemuan ladang minyak besar di pesisir Atlantik menjadikan negara Amerika Selatan ini melonjak drastis dalam perekonomian global dalam waktu singkat. PDB per kapita Guyana capai: US$94.258 (sekitar Rp1,51 miliar)

10. Amerika Serikat

Sebagai ekonomi terbesar dunia, AS tetap menduduki posisi 10 besar berkat kekuatan inovasi, teknologi, dan industri kreatifnya dengan PDB per kapita: US$89.105 (sekitar Rp1,43 miliar). Perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan Tesla terus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

(Catatan: Mata uang bersifat fluktuatif, angka di atas adalah perkiraan berdasarkan kurs terkini) (Nanda Duhaya)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan tarif pajak atas konsumsi atau transaksi masyarakatnya tertinggi di ASEAN. Bersama dengan Filipina, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia kini sebesar 12% sebagaimana catatan PricewaterhouseCoopers (PwC).

Tarif PPN sebesar 12% yang dicatat PwC ini sesuai kenaikan yang menjadi amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dari sebelumnya 11%. Meskipun, pada akhirnya tarif 12% itu hanya diberlakukan pemerintah terhadap barang mewah, akibat penolakan besar-besaran oleh masyarakat pada akhir 2024.

Untuk barang-barang yang tak tergolong mewah, tarif yang berlaku memang pada akhirnya tetap menjadi sebesar 11%, karena pemberlakuan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain 11/12 dan besaran tertentu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025.

Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menurunkan besaran tarif PPN yang telah berlaku sejak 2022 silam itu. Alasannya, untuk mendorong daya beli atau konsumsi masyarakat, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nanti kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sebelum sampai ke situ, Purbaya memastikan akan memperhitungkan dengan cermat kondisi perekonomian tanah air secara detail, termasuk kemampuan untuk memperkuat penerimaan negara hingga akhir tahun nanti demi menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.

"Saya harus hati-hati, jangan sampai saya turunin atau berantakan semuanya. Nanti defisitnya di atas 3%, jadi kita harus balance timbang-timbang dengan mana yang paling baik," paparnya.

Soal penurunan tarif PPN, Ekonom yang juga merupakan Strategic Research Manager CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, penurunan tarif PPN sebetulnya pernah dilakukan oleh negara lain. Salah satunya Vietnam yang menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 8% untuk menggerakkan kembali perekonomian pasca Pandemi COVID-19.

Walaupun begitu, berdasarkan data Quick Charts Value-added tax (VAT) rates PwC, tarif PPN Vietnam sudah kembali ke level 10% mengacu pada pembaruan pada 23 September 2025.

Penurunan tarif PPN ke level 8% sebetulnya juga diusulkan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kepada pemerintah, jika memang berencana fokus memulihkan kembali daya beli masyarakat yang masih terus tertekan hingga saat ini.

"Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10% dan kalau perlu ke 8%. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli," ucap politikus Partai Golkar itu dikutip dari keterangan tertulis.

Di ASEAN, sebetulnya ada negara yang masih menerapkan tarif PPN di level 8%, menurut data PwC. Negara itu ialah Malaysia yang memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita lebih tinggi dari Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Dunia atau World Bank per 2024, PDB per kapita Malaysia US$ 11.867,3, sedangkan Indonesia US$ 4.925,4.

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini daftar tarif PPN negara-negara di ASEAN berdasarkan data PwC:

• Filipina 12% dengan PDB per kapita US$ 3.984,8
• Indonesia 12% (11% barang non mewah) dengan PDB per kapita US$ 4.925,4
• Kamboja 10% dengan PDB per kapita US$ 2.627,9
• Vietnam 10% dengan PDB per kapita US$ 4.717,3
• Singapura 9% dengan PDB per kapita US$ 90.674,1
• Malaysia 8% (services tax) dengan PDB per kapita US$ 11.867,3
• Thailand 7% dengan PDB per kapita US$ 7.345,1
• Laos 10% dengan PDB per kapita US$ 2.124
• Myanmar 5% (standar pajak komersial) dengan PDB per kapita US$ 1.349,3
• Timor Leste 2,5% (pajak penjualan impor) dengan PDB per kapita US$ 1.343,1