Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui lamanlapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduandebottleneckingoleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduan debottlenecking oleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking dalam dunia usaha lewat kanal lapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Masalah Klasik

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Aduan per Bidang yang Diterima Satgas P2SP (8 April 2026)

Sumber: Satgas P2SP

Misalnya dalam sidang terbaru pada Kamis (9/4/2026) yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan.

Saat itu pengelola badan usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PT GBKEK Industri Park, melaporkan bahwa Kementerian Kehutanan memberikan surat keputusan perubahan fungsi Kawasan Hutan dan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk membangun pelabuhan.

Padahal, Tim Terpadu hingga pemerintah provinsi sudah merekomendasikan. Akibatnya, investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan.

Diketahui, PT GBKEK Industri Park sudah mengajukan permintaan ke Kementerian Kehutanan pada Desember 2025. Padahal, Kementerian Kehutanan sudah memiliki Service Level Agreement (SLA) atau standar waktu selama 34 hari kerja dalam untuk memberikan perizinan.

Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Kementerian Kehutanan Beni Raharjo mengakui bahwa ada kurang koordinasi antardireksi di kementeriannya sehingga permintaan PT GBKEK Industri Park belum ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Satgas P2SP sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu dua pekan agar permasalahan perizinan tersebut selesai di Kementerian Kehutanan.

"Nanti dua minggu kami akan ngecek sudah keluar belum tadi izin untuk pemakaian lahan tadi ya. Jadi nanti, dua minggu kalau enggak ada kemajuan kasih tahu kami. Jadi sifatnya gini di tempat kita, begitu diputuskan dimonitor terus. Karena kalau enggak dimonitor ya enggak jalan juga," ujar Purbaya membaca keputusan sidang, diikuti ketukan palu.

Jangan Hanya Jadi Tong Sampah

Kendati demikian, para pengusaha menggarisbawahi bahwa akar masalah iklim usaha memang lebih dalam dari sekadar izin yang lambat.

Terlihat, berdasarkan skor Business Entry (B-Ready) 2025 yang dirilis Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa iklim usaha di Indonesia memang masih kalah dibandingkan negara-negara ‘pesaing’ di kawasan seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Perbandingan Skor & Waktu Perizinan di Asean 2025

Sumber: World Bank

B-Ready tidak hanya mengukur waktu perizinan, melainkan juga kualitas peraturan untuk memulai bisnis; kualitas pelayanan publik digital dan transparansi informasi untuk memulai bisnis; serta efisiensi operasional entri bisnis, termasuk biaya, waktu, dan beban lain bagi pelaku usaha.

Hipmi punya sentimen yang sama dengan temuan B-Ready Bank Dunia. Angga mengklasifikasi setidaknya ada lima persoalan mendasar dalam iklim usaha di Indonesia.

Pertama, regulasi terlalu banyak dan sering berubah, sehingga pelaku usaha kesulitan mengikuti aturan yang berbeda antar sektor dan daerah.

Kedua, ego sektoral antar kementerian/lembaga masih tinggi. Sering kali satu kementerian sudah menyetujui, tetapi kementerian lain belum memberi rekomendasi sehingga proses berhenti.

Ketiga, sinkronisasi pusat dan daerah masih lemah. Angga menjelaskan banyak izin di pusat selesai, tetapi implementasi di daerah masih tersendat karena Perda, RT/RW, atau kebijakan kepala daerah.

Keempat, digitalisasi perizinan belum sepenuhnya terintegrasi. Angga mengakui Online Single Submission (OSS) yang dirilis pemerintah sudah membantu, tetapi di lapangan masih banyak izin teknis yang tetap memerlukan tatap muka, dokumen manual, dan proses berulang—seperti masalah yang tampak dalam kasus PT GBKEK Industri Park.

Kelima, masih ada persoalan budaya birokrasi. Angga mengungkap bahwa banyak pelaku usaha mengeluhkan bahwa kepastian waktu pelayanan belum jelas dan kadang masih ada ruang abu-abu yang membuka potensi biaya tinggi.

Singkatnya, Hipmi mendorong agar Satgas P2SP jangan hanya menjadi tempat menerima aduan, namun juga harus menjadi instrumen reformasi birokrasi. Dia mencontohkan, setiap kasus yang berulang seharusnya dievaluasi untuk memperbaiki regulasi atau memangkas prosedur yang tidak perlu.

Jika tidak maka Satgas hanya menjadi 'tong sampah' kasus per kasus, tetapi akar masalahnya tetap ada.

"Ke depan, yang dibutuhkan dunia usaha bukan hanya percepatan izin, tetapi kepastian waktu, kepastian aturan, dan kepastian siapa yang bertanggung jawab. Jika Satgas P2SP mampu memaksa koordinasi lintas kementerian, mempercepat harmonisasi pusat-daerah, dan memperbaiki aturan yang tumpang tindih, maka dampaknya terhadap iklim investasi akan sangat besar," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mulai mengintensifkan upaya penghapusan hambatan usaha bagi para pengusaha melalui forum debottlenecking yang telah mulai disidangkan beberapa pekan lalu.

Meski baru digelar satu kali, Purbaya menilai forum tersebut sudah mampu mengidentifikasi berbagai persoalan utama yang selama ini dihadapi pelaku usaha.

"Sudah banyak yang akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain. Yang pengusahanya punya investasi di sini, beberapa sudah masuk kali," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).

Ia mengatakan, forum debottlenecking ke depan akan digelar lebih rutin, bahkan ditargetkan berlangsung setiap pekan.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap dapat secara bertahap menghilangkan berbagai kendala struktural dan regulasi yang menghambat kegiatan bisnis di dalam negeri.

Purbaya menambahkan, langkah ini rupanya juga telah mendapat perhatian positif dari investor asing.

Sejumlah pelaku usaha dari luar negeri, termasuk Singapura dan negara lainnya, disebut mulai menunjukkan optimisme dan sebagian di antaranya telah merealisasikan investasi di Indonesia.

Menurut Purbaya, apabila kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, iklim investasi nasional akan bergerak jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

Ia meyakini perbaikan yang terjadi tidak bersifat marginal, melainkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap daya tarik investasi Indonesia.

Ke depan, pemerintah juga berkomitmen untuk secara aktif mendeteksi berbagai peraturan yang dinilai mengganggu dunia usaha.

Regulasi-regulasi tersebut, kata Purbaya, akan segera dievaluasi dan diperbaiki agar aktivitas bisnis dapat berjalan lebih efisien dan kompetitif.

Kanal Debottlenecking

Sebelumnya, Pemerintah membuka kanal khusus penanganan hambatan usaha melalui peluncuran Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kanal ini disiapkan sebagai jalur cepat bagi pelaku usaha untuk melaporkan kendala perizinan, regulasi, maupun persoalan lintas kementerian dan lembaga yang selama ini kerap menghambat kegiatan usaha dan investasi.

Melalui kanal tersebut, setiap laporan pelaku usaha akan diproses secara terintegrasi, mulai dari tahap verifikasi, analisis permasalahan, hingga tindak lanjut oleh kementerian dan lembaga teknis terkait.

Menurut Airlangga, Kanal Debottlenecking merupakan penguatan dari tugas Kelompok Kerja (Pokja) 2 Satgas P2SP, yang selama ini fokus mengawal kelancaran program strategis dan menyelesaikan kendala pelaku usaha, termasuk di sektor padat karya dan investasi.

"Kehadiran kanal ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki saluran resmi untuk menyampaikan kendala, sekaligus mendapatkan solusi cepat dari Pemerintah. Dengan begitu," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat kerja perdana percepatan implementasi dan penyelesaian hambatan usaha (debottlenecking) yang dihadiri oleh pelaku usaha serta kementerian/lembaga (K/L) terkait, Selasa (23/12/2025).

'Sidang' perdana itu mempertemukan antara pelaku usaha yang menyampaikan pengaduan debottlenecking ke pemerintah melalui kanal Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Sampai dengan siang hari ini, pemerintah mencatat bahwa sudah ada 10 pengaduan yag masuk ke kanal tersebut. Dua di antaranya hari ini dihadirkan untuk bertemu langsung dengan K/L terkait, salah satunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Masyarakat atau pelaku bisnis bisa mengadu langsung melalui kanal debottlenecking. Yang mengadu masih sedikit, mereka belum tahu bahwa kami akan memecahkan masalah dengan serius," ujar Purbaya kepada wartawan dalam rapat tersebut, Selasa (23/12/2025).

Adapun dua perusahaan yang dihadirkan oleh Satgas P2SP untuk bertemu Purbaya dan jajarannya hari ini bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta tekstil. Masing-masing yaitu PT Sumber Organik serta PT Mayer Indah Indonesia.

Pertama, PT Sumber Organik yang menjalankan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Benowo, Surabaya, Jawa Timur itu mengelola 1.000 ton sampai per hari. Salah satu kendala perusahaan itu adalah ketidakpastian anggaran bantuan layanan pengelolaan sampah (BLPS) yang berasal dari APBN. Padahal, bantuan itu telah diterima PT Sumber Organik sejak 2021 sampai dengan 2024 dengan kisaran nilai Rp55 miliar sampai dengan Rp65 miliar setahun.

Dana BLPS yang belum turun tahun ini menyebabkan keuangan perusahaan itu tidak sehat, sehingga menyandang status default.

Kedua, PT Mayer Indonesia Indah yang bergerak di bidang tekstil turut menghadapi kesulitan keuangan. Perusahaan itu mengaku kesulitan mendapatkan kredit modal kerja, sejalan dengan tantangan industri sektor tersebut.

Tidak hanya itu, perusahaan dimaksud turut menghadapi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka kanal khusus penanganan hambatan usaha melalui peluncuran Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kanal ini disiapkan sebagai jalur cepat bagi pelaku usaha untuk melaporkan kendala perizinan, regulasi, maupun persoalan lintas kementerian dan lembaga yang selama ini kerap menghambat kegiatan usaha dan investasi.

Melalui kanal tersebut, setiap laporan pelaku usaha akan diproses secara terintegrasi, mulai dari tahap verifikasi, analisis permasalahan, hingga tindak lanjut oleh kementerian dan lembaga teknis terkait.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).

“Kehadiran kanal ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki saluran resmi untuk menyampaikan kendala, sekaligus mendapatkan solusi cepat dari Pemerintah. Dengan begitu," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Mekanisme ini dirancang agar penyelesaian masalah tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang berbelit.

Adapun kehadiran kanal pelaporan ini bertujuan memastikan negara hadir secara aktif dalam menyelesaikan persoalan dunia usaha.

Pemerintah ingin pelaku usaha memiliki akses langsung ke sistem pengaduan resmi yang responsif dan dapat dipantau perkembangannya.

Menurut Airlangga, Kanal Debottlenecking merupakan penguatan dari tugas Kelompok Kerja (Pokja) 2 Satgas P2SP, yang selama ini fokus mengawal kelancaran program strategis dan menyelesaikan kendala pelaku usaha, termasuk di sektor padat karya dan investasi.

Berbeda dari mekanisme pengaduan konvensional, kanal ini terhubung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga setiap aduan tercatat dan dapat dipantau secara real-time oleh pelaku usaha.

Pemerintah juga menjamin setiap laporan akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat kementerian atau lembaga teknis melalui forum koordinasi rutin yang digelar setiap pekan.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, pada Jumat (12/12/2025).

Pemerintah berharap kanal ini dapat memangkas hambatan birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan kepastian berusaha di tengah upaya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan dibukanya kanal tersebut, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem usaha yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap peran negara sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi nasional.