Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan pendanaan hingga Rp10 triliun untuk mendukung pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Setiap pelaku usaha bahkan berpeluang memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan skema pendanaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP).

"Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang pemerintah, Menteri Keuangan, Presiden melalui Menteri Keuangan, mengalokasikan hampir Rp10 triliun. Perwira usaha up to bisa mencapai Rp500 juta, terus berjalan," ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta asosiasi terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

"Kami bersama dengan OJK, begitu juga dengan Himbara, dengan asosiasi-asosiasi terus mengkurasi, pendampingan dan mensosialisasikan agar semakin banyak," katanya.

Menurutnya, proses penyaluran dana saat ini masih berjalan dan pemerintah akan segera memaparkan perkembangan terbaru dalam waktu dekat.

[Gambas:Youtube]

"Ini prosesnya masih berjalan, mungkin nanti akan dilaporkan ke kami lagi progresnya seperti apa di akhir bulan ini," ujarnya.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar, termasuk ke tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri manufaktur nasional disebut menghadapi tantangan besar untuk memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, di tengah peluang yang dibuka melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU- CEPA).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi standar Uni Eropa.

Pertama, kebutuhan investasi untuk mengadopsi teknologi industri yang sesuai dengan standar pasar Eropa. Investasi ini dinilai tidak murah sehingga menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. “Jadi tidak semua pelaku usaha mau atau bisa memenuhi standar ini,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kedua, penyesuaian proses produksi dan standar produk. Perubahan ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi baru, tetapi juga transformasi manajemen produksi hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Selain membutuhkan biaya, proses ini juga memerlukan waktu panjang serta konsistensi, terutama untuk memenuhi aspek transparansi dan keterlacakan produk.

Ketiga, beban administratif dalam pemenuhan aspek kepatuhan (compliance). Standar Uni Eropa mensyaratkan pembuktian melalui audit dan sertifikasi internasional yang dikelola oleh lembaga independen.

Shinta menyebut, hal ini membuat pelaku usaha harus menanggung biaya tambahan untuk audit dan sertifikasi secara berkala, sekaligus menyiapkan dokumen administratif yang kompleks. “Dokumen yang diminta juga belum tentu bisa dihasilkan dengan mudah oleh pelaku usaha,” tuturnya.

Oleh karna itu, untuk mengurangi beban tersebut, Apindo, katanya mendorong agar kerja sama dalam IEU-CEPA mencakup penyelarasan standar produk dan aspek kepatuhan secara bilateral, termasuk melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA). Langkah ini dinilai dapat menekan biaya dan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pasar Eropa.

Sementara itu, Shinta menekankan bahwa tanpa dukungan kebijakan dan transformasi industri yang komprehensif, peluang ekspor dari IEU-CEPA berisiko hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha yang telah siap menembus pasar global.

Menurutnya, meskipun eksportir yang telah masuk pasar Eropa relatif siap memanfaatkan perjanjian tersebut, jumlahnya masih terbatas dibandingkan keseluruhan pelaku industri nasional.

Shinta menilai, eksportir existing bahkan telah menyiapkan rencana ekspansi sejak IEU-CEPA ditandatangani dan diproyeksikan berlaku efektif pada 2027. Namun, kelompok ini dinilai masih menjadi “minoritas” karena mayoritas industri manufaktur domestik belum mengadopsi standar internasional.

“Jadi, kalau Indonesia mau memanfaatkan IEU CEPA secara maksimal, tentu perlu ada transformasi industri dan pemberdayaan ekspor di sektor manufaktur yg sifatnya lebih menyeluruh juga menyentuh mayoritas pelaku industri manufaktur nasional,” tegas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah meluncurkan label gizi atau nutri-level untuk barang konsumsi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa label nutri-level ini merupakan upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat soal kesehatan pasa makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Oleh sebab itu, penyantuman label ini diharapkan dapat menekan penyakit yang dipengaruhi pola hidup masyarakat khususnya terkait konsumsi makanan dan minuman. Salah satunya, diabetes.

"Nah kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, oh mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat," ujar Budi di Kemenkes, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia menegaskan bahwa penerapan nutri-level untuk pelaku usaha masih bersifat imbauan dan belum mengikat. Oleh sebab itu, pemerintah membebaskan penyantuman label ini kepada pelaku usaha.

Kemudian, Kemenkes pun bakal mewajibkan penyantuman label gizi ini secara bertahap. Sebab, kata Budi, kesiapan industri juga menjadi pertimbangan dalam penerapan aturan ini.

"Sekarang untuk sementara kita ada masa transisi nantinya pencantuman Nutri-level ini masih kita minta mereka lakukan sendiri gitu ya. Nanti secara bertahap akan kita wajibkan mereka harus lakukan. Karena kita berikan waktu ya," imbuhnya.

Dia menambahkan, masa transisi ini diperkirakan mencapai satu tahun sampai dengan dua tahun. Adapun, penyantuman label ini bakal terlebih dahulu dikhususkan untuk produk minuman.

"Jadi ini masanya nanti akan keluar di aturannya. Tapi masih fix masa transisinya, antara satu atau dua tahun. Tapi waktu itu diskusinya kita omongnya sekitar dua tahun, tapi tunggu peraturannya keluar," pungkasnya.

Siap Beri Penghargaan

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang mulai menerapkan label nutri-level pada kemasannya.

Misalnya, penghargaan itu berupa pemberian izin lebih cepat kepada pelaku usaha hingga pemberian stempel makanan sehat. Menurut, Ikrar, pemberian stampel makanan sehat bisa berpotensi meningkatkan daya beli terhadap produk tersebut.

"Nah, dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih pingin memilih," ujar Ikrar.

Namun demikian, aturan-aturan terkait label gizi ini belum diluncurkan karena masih dirancang oleh pemerintah. Pada intinya, peluncuran label gizi ini telah menandai masa transisi untuk penyantuman label gizi pada barang konsumsi.

Dengan begitu, Ikrar menekankan bahwa pihaknya tidak akan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang belum menyantumkan label pada produknya.

"Nah, nanti kalau setelah kita tetapkan mandatori, baru ada sanksi. Kalau sekarang tentu belum bisa disebutkan ada sanksi karena masih sifatnya volunteer," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi peluncuran, nampak label nutri-level ini memiliki beberapa tingkatan "A" sampai dengan "D". Setiap produk nantinya bakal diterapkan label nutri-level sesuai dengan kandungan bahannya.

Misalnya, jumlah kandungan gula yang sesuai batas konsumsi per hari bakal diberi label "A". Label itu akan meningkat sesuai dengan kandungan gula yang dimiliki produk tersebut hingga mencapai level "D". Artinya, setiap produk yang memiliki label "A" dinyatakan sebagai produk yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai dunia usaha berada dalam fase wait and see di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan mandeknya negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan penurunan ekspektasi kegiatan bisnis dan stagnasi penjualan mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekspansi.

Meski demikian, ekspansi bisnis dinilai tidak berhenti, tetapi mengalami penyesuaian strategi.

“Secara umum, ekspansi bisnis masih akan berjalan namun lebih selektif dan terukur,” kata Erwin kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi besar yang bersifat padat modal, sambil fokus pada efisiensi dan optimalisasi operasional.

Investasi juga mulai dialihkan ke sektor yang dinilai lebih resilien, seperti pangan, energi, dan digital.

Erwin menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan ekspansi, antara lain ketidakpastian geopolitik global, volatilitas harga energi dan logistik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, melemahnya permintaan global, serta biaya pembiayaan yang relatif tinggi.

Kondisi tersebut berdampak pada perhitungan risiko dan imbal hasil investasi.

Dari sisi penjualan, Kadin memproyeksikan kinerja masih cenderung stagnan dalam jangka pendek, namun berpotensi membaik pada semester II/2026 apabila tidak terjadi eskalasi lanjutan konflik global.

Konsumsi domestik dinilai tetap menjadi penopang utama, meski daya beli masyarakat perlu dijaga.

Lebih lanjut, Erwin menilai mandeknya negosiasi antara AS dan Iran turut berdampak pada dunia usaha, antara lain melalui kenaikan harga minyak, tekanan terhadap nilai tukar, serta peningkatan biaya produksi dan distribusi.

“Bagi dunia usaha, ini meningkatkan uncertainty premium, sehingga banyak pelaku usaha menunda ekspansi besar dan memilih menunggu arah yang lebih jelas,” ujarnya.

Untuk mendorong ekspansi, Kadin menilai diperlukan kepastian dan stabilitas kebijakan, termasuk kebijakan yang konsisten, insentif fiskal, kemudahan investasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Selain itu, percepatan belanja pemerintah dan deregulasi di sektor riil seperti logistik dan perizinan dinilai penting untuk memperkuat daya saing.

“Dunia usaha siap berekspansi, namun membutuhkan sinyal yang jelas bahwa risiko dapat dikelola dengan baik,” tandasnya.

JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah situasi dunia yang mencekam akibat perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran diapresiasi. Keputusan tersebut memberi kepastian dan ketenangan bagi masyarakat dalam berkegiatan dan melakukan usaha.

“Kita patut berikan pujian, sebagai rasa hormat atas kebijakan pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan menjaga harga jual BBM dalam negeri meski situasi sedang tidak mudah,” kata legislator DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim, Jumat (10/4/2026).

“Ini kebijakan yang sangat tepat, yang mengedepankan kepentingan rakyat di tengah himpitan berbagai masalah yang cukup berat. Ada masalah internasional, juga ada masalah dalam negeri yang kita hadapi. Tapi Keputusan Presiden sungguh menenteramkan kita semua. Kita patut angkat topi untuk itu,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan subsidi BBM telah disusun melalui perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia yang dapat mencapai USD100 per barel hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kondisi tersebut akan menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga di kisaran 2,9%.

Karenanya, Purbaya menjamin bahwa subsidi BBM akan terus disediakan sampai akhir tahun. “Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” katanya, pekan lalu.

Lihat video: Menko Airlangga Angkat Bicara Terkait Harga BBM Subsidi Tak Naik



Perhitungan yang dibuat pemerintah untuk tahun anggaran 2026 juga dilandasi pertimbangan karena masih memiliki bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun yang dapat digunakan apabila terjadi tekanan yang lebih besar, seperti lonjakan harga minyak dunia.

Dalam konstelasi politik nasional, politisi yang akrab dengan sapaan Bang Lukman ini, mengajak semua pihak untuk berpikir jernih terhadap kebijakan pemerintah. Menurut dia, boleh saja analisis memakai angka dan trend dunia serta kondisi nasional dilakukan untuk mengkritisi kebijakan harga BBM dalam negeri; termasuk prediski terhadap risiko dan implikasinya. Namun dia berharap setiap analisis perlu dikaitkan dengan konsideran kebijakan, niat besar yang ingin diperjuangkan; yakni menjaga perekonomian nasional agar tetap stabil dan terjaga.

“Harga BBM di dalam negeri menjadi faktor yang pengaruhnya menyapa setiap sektor, setiap lini, dan setiap sendi perekonomian nasional. Tolong pertimbangkan hal itu. Kritik, masukan dan pendapat memang perl dikemukakan. Tapi kalau tidak relevan dengan niat dasar kebijakan, ya tidak usahlah dipaksa-paksakan. Kasihan rakyat kalau dipakai sebagai alasan pembenaran untuk kritik, opini, dan pendapat yang dibuat,” ujar politikus Lukmanul Hakim.

Dalam konteks perekonomian nasional, Lukman berharap para cerdik pandai memberikan perspektif apa saja yang berpeluang dilakukan masyarakat dan dunia usia setelah ada kepastian dan jaminan harga BBM dalam negeri agar perekonomian nasional bisa tumbuh sampai skala yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan bersama.

“Masyarakat tidak usah terpengaruh oleh berbagai spekulasi terkait kondisi keuangan negara. Percayakan kepada pemerintah. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan semua itu pasti sudah diperhitungkan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduan debottlenecking oleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking dalam dunia usaha lewat kanal lapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Masalah Klasik

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Aduan per Bidang yang Diterima Satgas P2SP (8 April 2026)

Bidang Isu	Jumlah	Porsi
Perizinan berusaha	53	47%
Lahan dan tata ruang	17	15%
Lainnya	10	9%
Pendanaan dan pembiayaan	9	8%
Impor, ekspor, logistik	7	6%
Perpajakan dan kepabeanan	5	4%
Energi dan ketenagalistrikan	4	4%
Penegakan hukum	4	4%
Perindustrian	3	3%
Total	112	100%

Sumber: Satgas P2SP

Misalnya dalam sidang terbaru pada Kamis (9/4/2026) yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan.

Saat itu pengelola badan usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PT GBKEK Industri Park, melaporkan bahwa Kementerian Kehutanan memberikan surat keputusan perubahan fungsi Kawasan Hutan dan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk membangun pelabuhan.

Padahal, Tim Terpadu hingga pemerintah provinsi sudah merekomendasikan. Akibatnya, investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan.

Diketahui, PT GBKEK Industri Park sudah mengajukan permintaan ke Kementerian Kehutanan pada Desember 2025. Padahal, Kementerian Kehutanan sudah memiliki Service Level Agreement (SLA) atau standar waktu selama 34 hari kerja dalam untuk memberikan perizinan.

Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Kementerian Kehutanan Beni Raharjo mengakui bahwa ada kurang koordinasi antardireksi di kementeriannya sehingga permintaan PT GBKEK Industri Park belum ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Satgas P2SP sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu dua pekan agar permasalahan perizinan tersebut selesai di Kementerian Kehutanan.

"Nanti dua minggu kami akan ngecek sudah keluar belum tadi izin untuk pemakaian lahan tadi ya. Jadi nanti, dua minggu kalau enggak ada kemajuan kasih tahu kami. Jadi sifatnya gini di tempat kita, begitu diputuskan dimonitor terus. Karena kalau enggak dimonitor ya enggak jalan juga," ujar Purbaya membaca keputusan sidang, diikuti ketukan palu.

Jangan Hanya Jadi Tong Sampah

Kendati demikian, para pengusaha menggarisbawahi bahwa akar masalah iklim usaha memang lebih dalam dari sekadar izin yang lambat.

Terlihat, berdasarkan skor Business Entry (B-Ready) 2025 yang dirilis Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa iklim usaha di Indonesia memang masih kalah dibandingkan negara-negara ‘pesaing’ di kawasan seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Perbandingan Skor & Waktu Perizinan di Asean 2025

Negara	Skor B-READY	Waktu Perizinan (hari)
Singapura	94,09	15
Malaysia	85,49	8
Vietnam	76,62	28–66
Indonesia	65,82	42,5–65
Timor Leste	63,05	75–106
Kamboja	55,63	47,5–67,5
Filipina	50,25	75–106

Sumber: World Bank

B-Ready tidak hanya mengukur waktu perizinan, melainkan juga kualitas peraturan untuk memulai bisnis; kualitas pelayanan publik digital dan transparansi informasi untuk memulai bisnis; serta efisiensi operasional entri bisnis, termasuk biaya, waktu, dan beban lain bagi pelaku usaha.

Hipmi punya sentimen yang sama dengan temuan B-Ready Bank Dunia. Angga mengklasifikasi setidaknya ada lima persoalan mendasar dalam iklim usaha di Indonesia.

Pertama, regulasi terlalu banyak dan sering berubah, sehingga pelaku usaha kesulitan mengikuti aturan yang berbeda antar sektor dan daerah.

Kedua, ego sektoral antar kementerian/lembaga masih tinggi. Sering kali satu kementerian sudah menyetujui, tetapi kementerian lain belum memberi rekomendasi sehingga proses berhenti.

Ketiga, sinkronisasi pusat dan daerah masih lemah. Angga menjelaskan banyak izin di pusat selesai, tetapi implementasi di daerah masih tersendat karena Perda, RT/RW, atau kebijakan kepala daerah.

Keempat, digitalisasi perizinan belum sepenuhnya terintegrasi. Angga mengakui Online Single Submission (OSS) yang dirilis pemerintah sudah membantu, tetapi di lapangan masih banyak izin teknis yang tetap memerlukan tatap muka, dokumen manual, dan proses berulang—seperti masalah yang tampak dalam kasus PT GBKEK Industri Park.

Kelima, masih ada persoalan budaya birokrasi. Angga mengungkap bahwa banyak pelaku usaha mengeluhkan bahwa kepastian waktu pelayanan belum jelas dan kadang masih ada ruang abu-abu yang membuka potensi biaya tinggi.

Singkatnya, Hipmi mendorong agar Satgas P2SP jangan hanya menjadi tempat menerima aduan, namun juga harus menjadi instrumen reformasi birokrasi. Dia mencontohkan, setiap kasus yang berulang seharusnya dievaluasi untuk memperbaiki regulasi atau memangkas prosedur yang tidak perlu.

Jika tidak maka Satgas hanya menjadi 'tong sampah' kasus per kasus, tetapi akar masalahnya tetap ada.

"Ke depan, yang dibutuhkan dunia usaha bukan hanya percepatan izin, tetapi kepastian waktu, kepastian aturan, dan kepastian siapa yang bertanggung jawab. Jika Satgas P2SP mampu memaksa koordinasi lintas kementerian, mempercepat harmonisasi pusat-daerah, dan memperbaiki aturan yang tumpang tindih, maka dampaknya terhadap iklim investasi akan sangat besar," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak wacana penahanan restitusi pajak terhadap para pelaku usaha tanah air, karena dapat mengganggu upaya para pengusaha untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Kadin menyebutkan bahwa para pelaku usaha menghadapi tantangan dalam menjaga sumber daya manusianya di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil akibat dinamika geopolitik dan perang tarif. Dalam kondisi itu, pelaku usaha tetap harus menjaga usahanya dapat terus berjalan agar dapat mempertahankan karyawan, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena hal itu, Kadin mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan ketenangan dan kepastian berusaha. Hal itu dinilai tidak terdapat dalam wacana penahanan restitusi pajak.

“Para pelaku usaha yang tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation atau penciptaan lapangan kerja. Ini semua bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin, Kamis (9/4/2026).

Sebelumnya, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pada Rabu (8/4/2026) bahwa penundaan restitusi pajak dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun. Selain itu, wacana tersebut juga dapat menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global.

Menanggapi hal tersebut, Kadin dan Saleh menegaskan bahwa restitusi pajak adalah hak milik dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara.

Kadin melihat bahwa penundaan atau penghentian restitusi pajak berpotensi untuk menimbulkan perdebatan dan masalah baru. Hal itu juga dapat memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum serta kebijakan di Indonesia.

Saleh pun menilai bahwa stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha adalah faktor utama untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional. Mantan Menteri Perindustrian itu mengingatkan agar pemerintah tidak menerbitkan kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi.

“Jangan sampai, pengusaha bersikap tetap wait and see untuk membuka usaha baru,” ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa kondisi ekonomi yang ada saat ini bukanlah kondisi ekonomi yang normal. Dengan demikian, dia menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun akademisi, perlu bersinergi dalam menghadapi tekanan global yang memiliki dampak langsung pada perekonomian nasional.

Kadin menyebut bahwa kondisi global yang ada saat ini membuat dunia usaha terus berjuang untuk bertahan, bahkan sekadar untuk menjaga keberlangsungan usaha. Organisasi pun menegaskan bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian kebijakan, bukan tambahan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi, seperti wacana restitusi tersebut.

“Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta-juta tenaga kerja,” papar Saleh. (Laurensius Katon Kandela)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menekankan pentingnya refleksi strategis untuk memperkuat komitmen pelaku usaha kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus meneguhkan peran sektor kehutanan sebagai pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Momentum ini dinilai relevan di tengah meningkatnya tantangan global, seperti perubahan iklim, degradasi hutan, serta tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, yang menuntut praktik pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan ekologis.

Hal ini terungkap dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah bertajuk Refleksi Diri dan Satukan Hati dalam Silaturahmi untuk Menjaga Bumi pada Selasa (07/04/2026) di Jakarta. Sinergi Dinas Kehutanan Lampung dan APHI Dorong MUK Berbasis Lanskap



Ketua Umum APHI, Soewarso mengatakan, bahwa nilai-nilai yang diperoleh selama Ramadan harus menjadi landasan dalam praktik pengelolaan hutan yang lebih bijak dan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya merayakan kemenangan rohani, tetapi juga merefleksikan peran kita sebagai pelaku usaha kehutanan dalam menjaga amanah Sang Pencipta atas bumi ini. Refleksi diri harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga hutan bagi generasi mendatang,” ujar Soewarso.

Ia menambahkan, semangat menahan diri selama Ramadan relevan dalam pengelolaan hutan, terutama dalam menghindari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurut dia, APHI bersama anggotanya terus berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam, serta memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara bijak.

“Optimalisasi pemanfaatan hutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan menjadi arah utama pengelolaan hutan saat ini dan ke depan, yang diiringi dengan penguatan tata kelola serta tanggung jawab sosial dan lingkungan,” katanya.

“Di tengah kesibukan kita mengelola bisnis kehutanan yang sedang penuh tantangan, mungkin ada gesekan, perbedaan pendapat, atau komunikasi yang kurang berkenan. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk saling melapangkan dada, saling memaafkan, dan memperkuat kembali ikatan kekeluargaan kita,” ujar Soewarso.

Ia menambahkan bahwa semangat Idul Fitri harus menjadi energi baru bagi seluruh pengurus dan anggota APHI untuk memperkuat organisasi dan peran sektor kehutanan ke depan.

“Melalui momentum ini, kami mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk menjadikan semangat Idulfitri sebagai bahan bakar untuk meningkatkan soliditas, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, serta terus berinovasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz MP menekankan pentingnya menjadikan Idulfitri sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian hutan. Ia menyatakan, bahwa pemerintah terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui peningkatan koordinasi pusat dan daerah, termasuk rencana pengembangan pusat ekosistem pengelolaan hutan sebagai penghubung kebijakan tata ruang.

“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk menyatukan hati dan memperkuat komitmen dalam menjaga bumi. Pemerintah akan terus mendorong pengelolaan hutan yang lestari, alam yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahfudz.

Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan di tingkat tapak akan diperkuat melalui penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut), dari sekitar 4.800 personel saat ini menjadi sekitar 21.000 personel secara bertahap.

APHI dan Fakultas Pertanian Unila Kolaborasi Pengembangan Multiusaha Kehutanan



Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro menegaskan, perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya alam. Menurut dia manusia tidak dapat lagi diposisikan sebagai pemilik alam, melainkan sebagai pihak yang menerima amanah untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

“Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak boleh merusak. Pemanfaatan harus didasarkan pada batas ekologis, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi,” kata Sigit.

Ia menambahkan bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga diperlukan koreksi bersama melalui kebijakan dan praktik yang lebih beretika.

Sigit juga menilai APHI memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi menuju pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, tidak hanya sebagai representasi pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra pemerintah.

Melalui momentum Halal Bihalal ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kehutanan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mencatat tren positif penyaluran kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga awal 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengungkapkan hingga Januari 2026, Jawa Barat tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu kontributor utama penyaluran kredit UMKM di level nasional.

Pertumbuhan ini didorong oleh dinamika aktivitas ekonomi dan besarnya basis pelaku usaha di wilayah tersebut.

"Total kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp186 triliun atau 12,51% dari total nasional. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur," kata Darwisman belum lama ini.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jumlah rekening kredit UMKM di Jawa Barat per Januari 2026 telah menyentuh angka 3,5 juta rekening.

Secara spasial, Kota Bandung memimpin penyaluran terbesar dengan nilai Rp25,05 triliun, disusul Kabupaten Bekasi senilai Rp16,80 triliun dan Kabupaten Bogor sebesar Rp15,45 triliun.

Selain itu, Kabupaten Bandung mencatatkan penyaluran sebesar Rp13,54 triliun, sementara Kota Bekasi berada di posisi kelima dengan Rp12,41 triliun.

Dominasi wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh kepadatan populasi serta statusnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan motor penggerak aktivitas bisnis di Jawa Barat.

Sektor Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan tren positif . Per Januari 2026, sebanyak 48.342 pelaku usaha telah mengakses pembiayaan KUR dengan total penyaluran mencapai Rp3,04 triliun dan outstanding sebesar Rp2,94 triliun.

Dari jumlah tersebut, skema KUR Mikro menjadi penopang utama dengan porsi 60,28% dari total outstanding.

"Penyaluran KUR di Jawa Barat menempati posisi ketiga terbesar secara nasional setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingginya pemanfaatan fasilitas pembiayaan produktif oleh pelaku usaha di Jawa Barat untuk mendukung pengembangan usahanya," ujar Darwisman.

Secara geografis, Kabupaten Bogor mencatatkan outstanding KUR terbesar senilai Rp266,87 miliar, diikuti Kabupaten Bekasi Rp235,04 miliar, dan Kabupaten Bandung Rp220,02 miliar. Sementara itu, Kabupaten Garut dan Kota Bandung masing-masing mencatatkan Rp181,37 miliar dan Rp166,67 miliar.

Darwisman menambahkan Jawa Barat memiliki keunggulan berupa letak strategis yang berdekatan dengan pusat ekonomi nasional, Jakarta.

Dukungan infrastruktur seperti bandara internasional, pelabuhan utama, hingga jaringan transportasi darat yang terintegrasi diyakini akan terus memacu daya tarik investasi dan memperluas jangkauan kredit perbankan ke depannya.

Dia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penyaluran kredit UMKM dan KUR.

"Selain fokus pada akselerasi pertumbuhan, OJK juga memperketat pengawasan guna memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga demi menjaga stabilitas sistem keuangan daerah," tutup dia.

Pelaku usaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam American Chamber Of Commerce (AmCham) Indonesia ingin terus berkolaborasi dengan pemerintah RI dengan kegiatan bisnis mereka.

Namun, mereka mengungkapkan ada tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan utama terkait kepastian regulasi dan kebijakan.

Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi mengatakan, dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan.

"Sebenarnya sih pelaku bisnis ini, kami sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha yang kami harapkan adalah kepastian, berusaha. Jadi dari segi aturan, dari segi policy, kebijakan itu lebih pasti gitu ya, tidak berubah-ubah," ujarnya dalam acara a Labor Day Forum di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa (7/4).

Hal inilah yang menurut Donna menjadi fokus acara diskusi yang digelar hari ini. Di mana, sebagai asosiasi, pihaknya ingin lebih mendekatkan pelaku bisnis terutama member AmCham dengan pemerintah.

"Karena perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam AmCham Indonesia ini juga banyak yang padat karya. Banyak yang sudah mempunyai fasilitas-fasilitas, pabrik-pabrik dan sebagainya yang mempekerjakan cukup banyak pekerjaan Indonesia. Jadi harapannya ke depannya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kemnaker," jelasnya.

Menurut Donna, kemudahan akses komunikasi dengan pemerintah diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha.

"Jadi bisa ditanyakan langsung ke Kemenaker mengenai kendala-kendalanya gitu. Tapi pada tujuannya sih pada utamanya adalah kepastian untuk berinvestasi. Karena perusahaan-perusahaan ini kan inginnya berada di Indonesia for a long time ya," kata Donna.

Apalagi, Donna menilai Penanaman Modal Asing (FDI) menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perekonomian dalam negeri. Saat ini, dari sekitar 200 anggota AmCham total investasi yang sudah masuk ke dalam negeri mencapai US$67 miliar dalam 10 tahun terakhir.

Terbaru, ada juga beberapa perusahaan asal Amerika yang disebutkan membangun pabrik baru di Indonesia dan beberapa juga menjalin kerjasama baru.

"Jadi sebenarnya sih Indonesia cukup dianggap sebagai market yang baik. Tapi kalau memang aturan-aturannya cukup pasti gitu ya, dan pemerintah juga cukup mendorong pertumbuhan industri, tentu saja kita berusaha untuk bisa berekspansi di Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi fluktuasi harga energi global yang berpotensi menekan biaya produksi hingga harga di tingkat konsumen.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan lonjakan harga komoditas energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas memberikan dampak
langsung terhadap dunia usaha.

Menurutnya, kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya logistik dan transportasi, terutama karena banyak industri di dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor.

“Ketika harga BBM naik, otomatis biaya distribusi ikut terdorong. Ditambah lagi pelemahan rupiah akan membuat bahan baku impor semakin mahal,” ujar Sarman dikutip dari Antara.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, biaya produksi meningkat, namun di sisi lain daya beli masyarakat masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan harga jual.

Saat ini, banyak pelaku usaha memilih menahan kenaikan harga dengan melakukan efisiensi dan menekan margin keuntungan. Namun, strategi ini dinilai tidak bisa bertahan dalam jangka panjang.

“Kalau tekanan ini berlangsung lama, pada akhirnya pelaku usaha tidak punya pilihan selain menyesuaikan harga di tingkat konsumen,” jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, Kadin mendorong pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam mengelola biaya. Upaya yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan efisiensi produksi, menekan pengeluaran, hingga menyesuaikan ukuran atau volume produk tanpa menaikkan harga secara langsung.

Meski demikian, Sarman menegaskan bahwa kemampuan pelaku usaha memiliki batas. Jika tekanan biaya terus berlanjut, kenaikan harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Di sisi lain, pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas. Ketersediaan BBM dan gas dalam negeri harus dipastikan agar tidak memicu lonjakan harga lebih lanjut. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi faktor krusial dalam menahan kenaikan biaya impor.

Kadin juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik. Dengan kondisi yang stabil, diharapkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor tetap berjalan produktif.

(SAW)

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pusaran ketegangan geopolitik global dinilai telah merambat hingga ke perekonomian rakyat Kalimantan Timur.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Benua Etam menjadi salah satu sektor yang paling merasakan hantaman, mulai dari lonjakan harga bahan baku hingga terputusnya rantai pasok yang selama ini menjadi urat nadi operasional mereka.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim Ali Wardana menyatakan dinamika konflik internasional telah menciptakan efek domino yang menyasar langsung ke pelaku usaha kecil.

Ketergantungan pada material impor dan distribusi yang stabil membuat UMKM berada dalam posisi rentan ketika gejolak politik memicu ketidakstabilan pasar global.

"UMKM kita menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap situasi ini, karena daya tahan modal mereka terbatas," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, fluktuasi nilai tukar mata uang dan hambatan logistik internasional telah memaksa banyak pelaku UMKM untuk memutar otak mencari alternatif bahan baku.

Kendati demikian, transisi tersebut bukan tanpa hambatan, terutama bagi mereka yang belum memiliki jaringan pemasok domestik yang memadai.

Lebih jauh, pemerintah daerah melalui DPPKUKM tengah menggenjot strategi penguatan ketahanan ekonomi mikro dengan pendekatan substitusi impor.

Dia menyebutkan langkah ini mencakup dorongan intensif bagi pelaku usaha untuk beralih ke bahan baku lokal, sekaligus meningkatkan daya saing produk melalui inovasi dan akselerasi digitalisasi.

Di samping itu, Ali juga menyoroti urgensi sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan menjadi keniscayaan untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh.

Adapun, dia menuturkan akses pembiayaan yang lebih fleksibel, pelatihan manajemen risiko, hingga perluasan jalur pemasaran diyakini menjadi pilar utama agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memanfaatkan celah peluang di tengah turbulensi global.