Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong regulasi bongkar muat yang mendukung iklim investasi bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang (WKU) Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin berupaya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

“Dengan adanya regulasi dan aturan yang jelas, kita ingin para pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kadin menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Ship to Ship (STS) Transfer di wilayah pelabuhan Indonesia. FGD ini diselenggarakan seiring munculnya berbagai dinamika dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, khususnya pada lokasi STS transfer di pelabuhan laut Indonesia.

Dinamika tersebut dinilai berdampak terhadap operasional pelabuhan, aktivitas kapal, para pemangku kepentingan, tenaga kerja, hingga aspek persaingan usaha.

Melalui forum ini, Kadin Indonesia mempertemukan kementerian/lembaga terkait serta para pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus merumuskan langkah kebijakan yang konstruktif.

Andi mengatakan Kadin menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dengan regulasi kegiatan bongkar muat kapal STS. Berbagai persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan diskusi bersama antar pemangku kepentingan. Selain itu, Kadin juga menekankan pentingnya upaya menekan biaya logistik agar Indonesia mampu bersaing dalam penyediaan rantai pasok, khususnya di sektor energi seperti industri batu bara di wilayah Kalimantan.

Sementara itu, Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi RI Tri Aditya Putra mengatakan pihaknya terus mendorong perbaikan tata kelola koperasi yang menyelenggarakan kegiatan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Ia menilai diskusi yang melibatkan berbagai pihak sangat penting agar pemerintah memperoleh masukan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depannya diskusi seperti ini juga perlu melibatkan semua pihak, baik pemangku kepentingan, pelaksana di lapangan, maupun pihak terkait lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang komprehensif dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” katanya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Yuli Adiratna menekankan pentingnya kepastian perlindungan bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Menurutnya, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, serta kepastian terkait pengupahan dan waktu kerja.

“Bagaimana memastikan setiap tenaga kerja yang bekerja di kegiatan bongkar muat memiliki kompetensi yang memadai serta mendapatkan perlindungan yang cukup, baik dari aspek keselamatan kerja, pengupahan, maupun pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat,” ujar Yuli Adiratna.

Ia menambahkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja, tetapi juga bagi keberlanjutan usaha di sektor pelabuhan yang membuka banyak peluang kerja.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto menilai kegiatan bongkar muat harus dilakukan secara efisien agar dapat menekan waktu sandar kapal di pelabuhan.

“Bongkar muat itu harus dilakukan sebaik mungkin dengan waktu yang tepat sehingga dapat mengurangi waktu sandar kapal. Karena semakin lama kapal berada di pelabuhan, biaya yang ditanggung juga semakin tinggi dan itu akan membuat biaya logistik kita meningkat,” kata Juswandi Kristanto.

Ia menambahkan bahwa perusahaan bongkar muat bersama tenaga kerja bongkar muat merupakan ujung tombak dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya peningkatan kualitas kerja serta terciptanya persaingan usaha yang sehat tanpa praktik monopoli.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Iklim investasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang menarik, sekaligus penuh tantangan.

Data realisasi investasi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada 2023–2024, namun melambat pada tahun 2025 dan mencerminkan risiko ketidakpastian kebijakan serta kondisi global yang tidak menentu.

Sepanjang 2023, realisasi investasi langsung di Indonesia tercatat mencapai Rp1.714,2 triliun, tumbuh 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi penanaman modal asing (PMA) sebesar sekitar 52,5 persen dari total investasi dan menyerap lebih dari 2,45 juta tenaga kerja. Angka ini menunjukkan bahwa investor masih menaruh kepercayaan besar terhadap potensi ekonomi domestik, meskipun terdapat berbagai tekanan global dan domestik.

Berdasarkan data Foreign Direct Investment (FDI) pada kuartal pertama 2025, investasi asing langsung tumbuh 12,7 persen secara tahunan mencapai sekitar Rp230,4 triliun, yang sebagian besar berasal dari Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pada awal 2025 investor masih melihat kesempatan di pasar Indonesia, meskipun global sedang mengalami tren perlambatan investasi. Sepanjang 2025, total FDI Indonesia hanya naik tipis 0,1 persen menjadi sekitar Rp900,9 triliun dibandingkan tahun 2024 yang sekaligus memperlihatkan stabilisasi lebih lambat dari harapan pasar.

Lebih jauh, data kuartalan 2025 menunjukkan bahwa arus FDI mengalami fluktuasi signifikan, setelah turun di kuartal III, FDI kembali meningkat sebesar 4,3 persen pada kuartal IV, sehingga mencerminkan ketidakpastian investor di tengah dinamika global dan domestik. Jika mencermati rasio FDI terhadap PDB Indonesia yang mencapai 1,73 persen pada 2024, maka nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata historisnya, tetapi masih di bawah rata-rata dunia, dan hal itu membuka ruang untuk meningkatkan daya tarik investasi asing.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun investor melihat potensi Indonesia, tantangan struktural dan persepsi risiko tetap menjadi faktor utama yang membentuk keputusan investasi, terutama dalam konteks ketidakpastian kebijakan, termasuk dalam bidang perpajakan. Dalam situasi seperti ini, Integrated Tax Certainty Framework (ITCF) muncul sebagai instrumen kebijakan yang strategis untuk memperkuat kepastian pajak sebagai suatu aspek yang secara langsung memengaruhi persepsi risiko investor dan iklim investasi nasional secara keseluruhan.

Kepastian investasi

Dalam kerangka investasi global yang kompetitif, investor tidak hanya memerhatikan tarif pajak nominal, tetapi lebih pada kepastian dan prediktabilitas peraturan pajak. Ketidakpastian pajak dapat muncul ketika regulasi berubah secara tiba-tiba, interpretasi aturan berbeda antarunit administrasi, atau ketika prosedur audit dan penyelesaian sengketa tidak konsisten. Situasi semacam ini meningkatkan risiko biaya tak terduga bagi investor dan bisa menjadi hambatan struktural terhadap masuknya modal, meskipun dalam jangka pendek tarif mungkin tampak menarik.

Membangun ITCF adalah sebagai jalan memperkuat kepastian di setiap tahap siklus perpajakan, mulai dari perumusan kebijakan, penafsiran aturan, administrasi, hingga penyelesaian sengketa. Kerangka kerja ini mendorong penggunaan advance ruling dan pedoman interpretasi yang jelas untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, sebelum transaksi dilakukan. Pendekatan semacam ini membantu investor memperkirakan kewajiban pajak dengan lebih akurat dan membuat proyeksi keuntungan yang realistis, sehingga mereka tidak terseret pada biaya risiko tak terduga yang dapat mengurangi daya tarik investasi.

Kepastian pajak yang dilakukan melalui ITCF juga erat hubungannya dengan kepatuhan sukarela para wajib pajak. Ketika aturan dan prosedur pajak mudah dipahami dan dapat diprediksi, masyarakat dan pelaku usaha cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka, tanpa perlu intervensi intensif. Hal ini berdampak positif pada realisasi penerimaan pajak yang pada gilirannya menambah ketahanan fiskal negara, tanpa menimbulkan beban administrasi tambahan yang signifikan.

Berbeda dengan pendekatan parsial yang hanya fokus pada tarif atau insentif tertentu, ITCF menempatkan kepastian sebagai inti dari desain kebijakan pajak. Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, saat ini, di mana realisasi investasi menunjukkan tren fluktuatif sebagai indikator bahwa meskipun potensi pasar besar, investor masih mencari kepastian struktural dalam kebijakan ekonomi, termasuk perpajakan.

Persepsi Investor

Pemahaman atas risiko adalah pendorong utama keputusan investasi jangka panjang. Dalam banyak kasus, investor global bersedia menerima tarif pajak yang lebih tinggi, asalkan sistem perpajakan stabil, transparan, dan dapat diprediksi. Ketidakpastian kebijakan, terutama dalam hal perpajakan, sering kali dipandang sebagai biaya tersembunyi yang tidak dapat dihitung secara mudah, saat investor memutuskan alokasi modalnya di pasar tertentu.

Dalam konteks Indonesia, risiko kebijakan pajak yang dirasakan investor selaras dengan dinamika lain yang memengaruhi persepsi investasi, seperti dinamika politik dan tata kelola pemerintah. Baru-baru ini, lembaga pemeringkat, seperti Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, di antaranya karena ketidakpastian kebijakandan kelemahan tata kelola yang dipandang berpotensi menghambat kredibilitas fiskal jangka panjang.

Ketidakpastian ini dapat memperluas risiko investasi lainnya, misalnya, ketika investor khawatir atas ketidakpastian interpretasi aturan pajak atau perubahan kebijakan mendadak, mereka cenderung menunda proyek, mengambil pendekatan wait and see, atau bahkan mengurangi eksposur di pasar tersebut. Kondisi ini kemudian memengaruhi realisasi investasi secara keseluruhan sebagai suatu fenomena yang tampak pada perlambatan pertumbuhan FDI Indonesia sepanjang 2025.

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa ketika kebijakan fiskal cenderung stabil dan dipandang kredibel, investor internasional tidak hanya masuk, tetapi juga memperluas komitmen modalnya. Ini terlihat dari tren pertumbuhan investasi pada 2023 dan 2024 yang cukup kuat, dengan realisasi mencapai angka-angka signifikan serta peningkatan serapan tenaga kerja secara langsung lewat proyek investasi.

Dalam banyak survei investor global, kepastian perpajakan justru muncul sebagai indikator lebih penting daripada besaran tarif pajak itu sendiri dalam menentukan lokasi investasi. OECD mencatat bahwa lebih dari 70 persen investor menganggap kepastian pajak sebagai indikator utama dalam keputusan investasi, bahkan melebihi besaran tarif atau insentif pajak tertentu yang ditawarkan suatu negara. Hal yang sejalan juga sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Keuangan, bahwa ketika ada risiko perpajakan, maka di sana menimbulkan risk and uncertainty bagi investor karena hal tersebut berhubungan dengan keputusan investasi yang akan dilakukan.

Daya saing nasional

Iklim investasi bukan hanya soal angka investasi yang masuk, tetapi juga mengenai citra kebijakan dan kepercayaan pasar terhadap kemampuan suatu negara dalam mengelola risiko kebijakan. Dalam era global yang ditandai dengan mobilitas modal yang tinggi, investor mencari lingkungan yang tidak hanya menjanjikan return, tetapi juga aman secara hukum dan administratif. Dalam konteks ini, kepastian pajak berperan sebagai sinyal kuat kepada pasar bahwa suatu negara memiliki tata kelola fiskal yang matang dan konsisten.

Dengan demikian, ITCF membantu membangun citra kebijakan semacam itu, dengan menempatkan kepastian pajak sebagai variabel struktural dalam proses pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Ketika investor melihat bahwa kerangka pajak terintegrasi dan dapat diprediksi, hal ini menciptakan kepercayaan jangka panjang yang sulit digantikan oleh sekadar penurunan tarif atau insentif sesaat. Dengan demikian, ITCF tidak hanya memperbaiki kondisi administratif internal, tetapi juga mengirimkan sinyal positif kepada global capital flows.

Di tingkat nasional, penguatan ITCF juga dapat berkontribusi terhadap daya saing Indonesia dalam menarik investasi langsung asing dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Statistik World Bank menunjukkan bahwa rasio FDI terhadap PDB Indonesia pada 2024 berada di kisaran 1,73 persen, lebih tinggi dari rata-rata historis Indonesia, tetapi masih di bawah rata-rata dunia. Hal ini menandakan, potensi Indonesia dalam menarik modal masih besar, namun perlu didukung oleh kebijakan struktural, seperti ITCF untuk memaksimalkan daya tarik tersebut.

Secara keseluruhan, ITCF menjembatani gap antara potensi ekonomi Indonesia dan persepsi risiko investasi yang masih cukup tinggi. Dengan memastikan kepastian pajak sepanjang siklus perpajakan, ITCF tidak hanya memperbaiki kondisi fiskal domestik, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang investor, memperkuat citra kebijakan nasional, dan pada akhirnya memperkuat iklim investasi Indonesia dalam persaingan global yang semakin kompetitif.

*) Dr M Lucky Akbar adalah ASN Kemenkeu dan dosen, praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjalankan sidang kedua hambatan investasi atau debottlenecking dan mengatakan akan memastikan aduan pengusaha ditangani dengan serius.

“Pelapor saya imbau jangan takut untuk mengadukan masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi ketika melakukan bisnis di Indonesia. Kami sedang memperbaiki iklim investasi secara serius,” kata Purbaya usai sidang debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1).

Terdapat dua kasus aduan pengusaha yang dibahas pada sidang tersebut. Aduan pertama berasal dari Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang membahas penerapan pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN) atas kapal asing yang masuk dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Purbaya, Kementerian Perhubungan akan memperbaiki peraturan dan melaporkan perkembangan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Sedangkan aduan kedua dilaporkan oleh CV Sumber Pangan terkait dengan isu perbedaan kode HS PIR Sandwich Panel atau material konstruksi modern yang diimpor oleh perusahaan.

Adapun per 26 Januari 2026, pukul 11.00 WIB, kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) telah menerima 63 laporan masuk, 52 dalam proses, empat selesai (tiga dalam pemantauan) dan tujuh dikembalikan untuk diperbaiki.

Isu yang dilaporkan mencakup perizinan berusaha, pendanaan dan pembiayaan, energi dan ketenagalistrikan, serta penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungutan liar/pungli).

Kemudian, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dukungan fiskal; impor/ekspor dan logistik; lahan dan tata ruang, serta perindustrian.

“Kami akan proses betul-betul. Setiap hasil rapat akan dimonitor jalan atau nggak. Jangan kira kami habis putuskan, kami lupakan. Nggak, ini kami jalan terus,” ujar Purbaya.

“Jadi ke depan, akan ada kasus yang lebih besar, yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Saya sedang coba, sedang suruh percepat kasus yang besar itu. Supaya pesannya jelas ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi,” katanya menambahkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat posisi Ibu Kota sebagai kota global yang ramah bagi investor. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Jakarta Investment Award 2025, Senin (10/11/2025), sebuah ajang apresiasi bagi pelaku usaha yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.

Pramono menyampaikan penghargaan kepada dunia usaha, APINDO, serta pemerintah pusat atas kolaborasi yang solid dalam memperkuat ekosistem investasi di Jakarta. Menurutnya, ajang ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga simbol konsistensi Jakarta dalam membangun kredibilitas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jakarta Investment Award bukan sekadar penghargaan, tetapi momentum untuk menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang kredibel dan pro investasi. Kepercayaan publik adalah fondasi utama investasi yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (17/11/2025).

Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tengah memperkuat berbagai sektor strategis guna memastikan layanan publik semakin cepat, transparan, dan dapat dipercaya. Pembenahan itu dilakukan mulai dari perizinan, tata kelola pemerintahan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi publik.

"Pemerintah harus dipercaya. Persoalan harus diselesaikan secara cepat dan transparan. Inilah yang kami lakukan melalui pembenahan tata kelola dan percepatan layanan," imbuhnya.

Salah satu fokus utama Pemprov DKI adalah meningkatkan efisiensi mobilitas dan aksesibilitas kota. Pramono menegaskan peningkatan layanan transportasi publik, seperti Transjakarta serta moda terintegrasi, menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi dan kenyamanan pelaku usaha.

"Kami ingin memastikan transportasi publik berjalan optimal untuk mendukung mobilitas ekonomi. Saya mengajak dunia usaha untuk bersama-sama membangun Jakarta menuju kota global yang tangguh dan berdaya saing," kata dia.

Dari pemerintah pusat, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengapresiasi capaian investasi Jakarta yang tumbuh kuat. Ia menyebut pertumbuhan investasi di Ibu Kota mencapai sekitar 45 persen secara tahunan (year on year), menjadikan Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia.

"Sinergi pusat dan daerah, termasuk dengan DPMPTSP Jakarta, menjadi kunci terciptanya iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," jelasnya. Reformasi perizinan dan kemudahan layanan disebut akan terus diperkuat agar Jakarta dapat menjadi role model nasional dalam tata kelola investasi.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani turut menyampaikan apresiasi atas perbaikan signifikan dalam hal perizinan dan kepastian berusaha di Jakarta. Ia menilai banyak hambatan yang sebelumnya terjadi kini terselesaikan berkat perbaikan sistem dan koordinasi lintas instansi.

"Kami melihat banyak kemajuan nyata dalam pemerintahan Pak Pramono. Reformasi struktural yang dilakukan sangat dirasakan pelaku usaha dan kembali menumbuhkan kepercayaan investor terhadap Jakarta," ujarnya.

Shinta juga menyoroti penguatan sistem Online Single Submission (OSS) yang mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi layanan. Menurutnya, kombinasi reformasi pusat dan daerah membuat dunia usaha semakin optimistis terhadap masa depan iklim investasi di Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menilai rencana redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut.

Dony mengatakan, kebijakan pemerintah selalu melalui proses pertimbangan yang matang dan bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga para pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir terhadap dampak yang mungkin timbul.

"Oh saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Tentu sudah ada kajian yang mendalam, nggak usah dikhawatirkan," kata Donny ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan soal redenominasi rupiah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap iklim investasi nasional.

Menurutnya, setiap langkah strategis yang diambil pemerintah, termasuk redenominasi, merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

Ia juga menilai, pemerintah tentu tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa perhitungan matang, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan investasi dalam negeri.

"Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik, nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Danantara memastikan tidak sedikitpun merasa khawatir terhadap kebijakan tersebut karena percaya setiap langkah pemerintah selalu berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

"Oh nggak sama sekali, sama sekali nggak (khawatir) karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan yang mendalam, semuanya pasti sudah dipikirkan dengan baik," kata Dony.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Advance ruling menawarkan paradigma baru: dialog fiskal yang setara, rasional, dan saling menguntungkan

Jakarta (ANTARA) - Dalam dunia investasi yang sarat ketidakpastian, advance ruling hadir ibarat mercusuar di tengah kabut. Ia memberi arah dan rasa aman bagi investor yang dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan kerumitan interpretasi hukum.

Melalui mekanisme ini, otoritas pajak memberikan penegasan tertulis atas perlakuan pajak terhadap suatu transaksi sebelum kegiatan bisnis dijalankan. Dengan kata lain, advance ruling merupakan jaminan kepastian di hulu, sebelum modal benar-benar mengalir.

Kepastian hukum semacam ini kini menjadi komoditas langka dan bernilai tinggi di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Bagi pengusaha, kemampuan memprediksi konsekuensi fiskal sering kali lebih menentukan daripada sekadar insentif jangka pendek. Oleh karena itu, advance ruling bukan hanya instrumen administratif, melainkan simbol komitmen negara terhadap prinsip good governance dan pelayanan publik yang transparan.

Kepastian sebagai daya saing

Dalam konteks Indonesia, mekanisme advance ruling memperoleh landasan kuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Kehadirannya menandai pergeseran paradigma dalam hubungan antara pemerintah dan dunia usaha: dari yang sebelumnya konfrontatif menjadi lebih kolaboratif.

Kepastian hukum kini diakui sebagai faktor reputasional yang tak kalah penting dibandingkan insentif fiskal. Negara dengan regulasi yang jelas dan stabil cenderung lebih dipercaya investor dibanding negara yang menawarkan tarif rendah namun sering mengubah aturan.

Advance ruling menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menarik investasi cepat, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang.

Berbagai riset internasional menunjukkan korelasi positif antara kepastian perpajakan dan arus investasi. Studi OECD mengonfirmasi bahwa negara dengan sistem tax ruling yang matang cenderung lebih sukses dalam menarik foreign direct investment.

Singapura menjadi contoh klasik. Dengan sistem penegasan pajak yang sudah mapan sejak 1948, negara itu mampu menyediakan prediktabilitas yang tinggi bagi investor. Tidak hanya soal tarif, tetapi juga interpretasi terhadap transaksi lintas negara, penghindaran pajak berganda, dan transfer pricing. Transparansi tersebut berkontribusi besar terhadap status Singapura sebagai salah satu pusat keuangan global paling stabil di Asia.

Belanda dan Irlandia juga menunjukkan hal serupa. Kedua negara itu memanfaatkan advance ruling untuk memberi kepastian bagi perusahaan multinasional tanpa mengorbankan integritas sistem pajaknya.

Dalam laporan IMF tahun 2021, disebutkan bahwa negara dengan kerangka ruling yang transparan dan berbasis hukum justru memiliki rasio kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Kepastian fiskal yang ditawarkan ruling tidak hanya memudahkan investor, tetapi juga mengurangi beban administratif aparat pajak, karena potensi sengketa dapat ditekan sejak awal.

Peluang dan pembelajaran

Bagi Indonesia, penerapan advance ruling adalah langkah besar dalam reformasi fiskal modern. Otoritas pajak kini memiliki peluang untuk memperbaiki citra pelayanan publik melalui instrumen berbasis kepastian hukum.

Ketika pengusaha merasa dihargai dan didengarkan sejak awal perencanaan investasi, mereka cenderung lebih patuh dan transparan. Ini sejalan dengan pendekatan cooperative compliance yang telah lama diterapkan di negara maju. Model hubungan antara fiskus dan wajib pajak tidak lagi berlandaskan kecurigaan, melainkan pada kepercayaan dan dialog terbuka.

Namun, tantangan implementasi di Indonesia tetap signifikan. Pertama, kapasitas kelembagaan harus diperkuat agar pemberian ruling tidak justru menjadi sumber ketimpangan atau ketidakpastian baru. Penegasan fiskal yang diberikan harus konsisten, terdokumentasi, dan dapat diakses sebagai referensi umum tanpa mengungkap data rahasia wajib pajak.

Kedua, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang ketat agar tidak muncul praktik regulatorycapture, yakni situasi ketika keputusan fiskal dipengaruhi oleh tekanan pihak tertentu. Ketiga, penting adanya sistem digitalisasi permohonan dan publikasi ruling agar transparansi meningkat dan proses dapat diaudit secara terbuka.

Dampak terhadap iklim investasi

Salah satu indikator penting dari keberhasilan advance ruling adalah perubahan persepsi investor terhadap stabilitas kebijakan fiskal Indonesia. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada 2024, nilai investasi asing langsung (FDI) mencapai 50,3 miliar dolar AS, naik sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Walaupun peningkatan itu tidak sepenuhnya dapat dikaitkan langsung dengan advance ruling, berbagai survei investor mencatat bahwa kepastian perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan ekspansi bisnis.

Dalam konteks regional, Bank Dunia dalam laporan Ease of Doing Business terakhir mencatat bahwa faktor prediktabilitas kebijakan pajak merupakan salah satu dari lima indikator terpenting yang mempengaruhi keputusan investasi di negara berkembang.

Jika Indonesia mampu mengelola advance ruling secara profesional dan berintegritas, kepercayaan investor terhadap sistem fiskal domestik akan meningkat. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama di sektor manufaktur dan jasa keuangan yang sensitif terhadap risiko regulasi.

Kepastian fiskal juga berdampak pada pembiayaan jangka panjang. Investor institusional seperti dana pensiun atau perusahaan asuransi cenderung menempatkan dananya di negara yang memiliki stabilitas kebijakan.

Mekanisme advance ruling memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia berorientasi pada predictable governance. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperbaiki sovereign risk premium Indonesia, menurunkan biaya pinjaman, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Menjaga integritas dan akuntabilitas

Meskipun potensinya besar, advance ruling juga membawa risiko bila tidak dikelola dengan hati-hati. Di beberapa negara, instrumen ini pernah disalahgunakan untuk tujuan agresif seperti tax planning berlebihan atau pemberian perlakuan istimewa bagi korporasi tertentu.

Skandal LuxLeaks di Eropa menjadi pengingat bahwa transparansi adalah kunci utama agar ruling tidak menjelma menjadi alat kompromi fiskal. Oleh sebab itu, otoritas pajak Indonesia perlu memastikan bahwa setiap ruling yang diterbitkan berbasis hukum, dilengkapi argumentasi yang kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Langkah menuju akuntabilitas dapat dimulai dengan publikasi versi anonim dari ruling yang telah terbit. Hal ini memungkinkan masyarakat dan kalangan profesional mengetahui arah interpretasi fiskus tanpa membuka identitas wajib pajak. Model seperti itu telah lama diterapkan oleh Inland Revenue Authority di Singapura dan Her Majesty’s Revenue & Customs di Inggris.

Selain meningkatkan transparansi, publikasi tersebut juga memperkuat keseragaman kebijakan antar-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, kepercayaan terhadap institusi perpajakan dapat tumbuh secara organik dari konsistensi dan keterbukaan.

Reformasi fiskal berbasis kepercayaan

Lebih jauh dari sekadar instrumen teknis, advance ruling memiliki makna strategis dalam memperbaiki relasi antara negara dan dunia usaha.

Di masa lalu, hubungan antara fiskus dan wajib pajak kerap diwarnai oleh rasa curiga dan ketidakseimbangan informasi. Pemerintah dianggap berperan sebagai penegak, sementara pelaku usaha diposisikan sebagai pihak yang harus diawasi.

Pendekatan semacam ini tidak lagi relevan di era modern yang menuntut kolaborasi dan kecepatan. Advance ruling menawarkan paradigma baru: dialog fiskal yang setara, rasional, dan saling menguntungkan.

Di tengah transformasi digital dan tuntutan transparansi global, instrumen seperti ini akan menjadi tolok ukur kematangan tata kelola pajak Indonesia. Jika berhasil diimplementasikan secara kredibel, advance ruling dapat mempercepat transisi menuju sistem perpajakan yang berorientasi pada layanan, bukan sekadar penegakan.

Dampaknya akan terasa bukan hanya pada angka investasi, tetapi juga pada meningkatnya trustcapital, modal sosial yang selama ini menjadi tantangan utama reformasi birokrasi fiskal.

Kepastian sebagai warisan reformasi

Keberhasilan reformasi perpajakan bukan hanya diukur dari berapa banyak penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan, tetapi sejauh mana sistem mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi semua pelaku ekonomi.

Dalam konteks ini, advance ruling merupakan langkah strategis yang menjembatani kebutuhan investor akan kepastian dan kebutuhan negara akan kepatuhan. Ia menjadi bentuk nyata dari janji pemerintah untuk menghadirkan birokrasi yang cerdas, adaptif, dan terpercaya.

Membangun kepercayaan publik adalah proses panjang, namun dengan langkah seperti advance ruling, Indonesia telah memulainya dengan benar. Di tengah dunia yang berubah cepat, kepastian hukum bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga fondasi moral bagi tata kelola negara modern.

Bila dijalankan secara konsisten, advance ruling tidak hanya akan memperbaiki iklim investasi, tetapi juga memperkokoh keyakinan bahwa pajak dapat menjadi instrumen pembangunan yang adil dan berkeadilan.

*) Dr M Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan investor global dengan menghadirkan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat iklim investasi yang berkelanjutan dan inovatif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025, dengan tema "Invest SMART for A Global Start".

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, penyelenggaraan JIF menjadi momentum penting untuk menegaskan peran Jakarta sebagai kota global yang terbuka, inklusif, dan kompetitif.

"Alhamdulillah, Jakarta Investment Festival 2025 dapat terlaksana dengan baik. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota yang terbuka, inklusif, dan kompetitif di tingkat global," ujar Pramono dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (29/10/2025).

Konsep SMART Investment yang diusung pada JIF 2025 terdiri dari lima prinsip utama, yakni Sustainable, Mutual Collaboration, Adding Value, Research and Data-Based, serta Tech and Innovation Oriented. Pendekatan ini menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor dalam membangun Jakarta yang semakin berdaya saing global.

Investasi Tumbuh Dua Digit

Pramono memaparkan, realisasi investasi di Jakarta menunjukkan tren positif. Hingga semester I tahun 2025, total kumulatif Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp140,8 triliun, meningkat 16,9 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp120,42 triliun.

"Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga kepercayaan ini melalui kebijakan yang transparan, efisien, dan berpihak pada kemajuan bersama," tegasnya.

Beberapa negara tercatat sebagai investor terbesar di Jakarta, antara lain Singapura, Jepang, Malaysia, Hong Kong, dan Tiongkok. Adapun sektor yang paling diminati meliputi transportasi, pergudangan, telekomunikasi, jasa lainnya, serta perdagangan dan reparasi.

Tahun ini, JIF menghadirkan 32 proyek siap tawar (ready to offer), mencakup pengembangan 13 kawasan prioritas dan infrastruktur sektor telekomunikasi. Total nilai proyek mencapai Rp430,9 triliun atau sekitar USD26,9 miliar, yang akan dijalankan oleh 10 BUMD dan satu BLUD DKI Jakarta.

Acara ini dihadiri sekitar 500 peserta, termasuk perwakilan pemerintah pusat, kedutaan besar, lembaga internasional, serta investor lokal dan global.

Apresiasi dari Bank Indonesia dan Kementerian Investasi

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menilai Jakarta memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan daya tarik investasi yang tinggi.

"Jakarta sedang mengalami pertumbuhan pesat, didukung oleh infrastruktur digital yang kuat dan dukungan pemerintah yang solid. Kota ini menawarkan peluang investasi luar biasa dengan prospek yang menjanjikan dan momentum pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya.

"Ekonomi Jakarta tumbuh 5,8 persen pada triwulan kedua tahun 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,5 persen. Forum Investasi Jakarta menjadi platform strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempromosikan potensi ekonomi dan investasi, serta meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global," tambah Ricky.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengapresiasi langkah kolaboratif yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Jakarta berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jakarta memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Indonesia. Program sepertiWaste to Energydan pembangunanGiant Sea Wallbukan hanya berdampak pada Jakarta, tetapi juga memberi manfaat luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Rosan.

Dorong Layanan Investasi Terpadu

Sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan investasi yang efisien dan modern, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkanIntegrated Investment Gate, yaitu sistem pelayanan satu pintu dengan 49 titik layanan strategis di seluruh wilayah Jakarta. Melalui sistem ini, calon investor dapat melakukan konsultasi, memperoleh fasilitasi, dan memantau proses investasinya dengan mudah dan transparan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor strategis seperti hotel dan F&B dengan potongan antara 20-50 persen, serta pembebasan atau pengurangan pajak bagi fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.

Dengan langkah-langkah ini, Jakarta berupaya memperkuat posisinya sebagai kota global yang ramah investasi, berorientasi pada inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuannya dengan 12 fund manager atau pengelola investasi di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Purbaya mengatakan para fund managers itu ingin mengetahui strateginya dalam mengelola kesinambungan fiskal.

"Ya mereka ingin tahu kebijakan saya apa sih? apakah fiskalnya berkesinambungan apa enggak, langkah menteri keuangannya ngaco apa enggak," kata Purbaya sat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Purbaya menegaskan, bahwa kebijakan yang ia keluarkan selama ini memang terlihat seperti "koboi". Namun, ia memastikan, seluruh kebijakan yang ia keluarkan sejak menjabat sebagai menteri keuangan per September 2025 telah didasari berbagai perhitungan yang matang.

"Gayana kayak koboi, tapi semuanya saya hitung dengan baik, sehingga fiskal prudential tetap terjaga," tuturnya.

Purbaya juga menegaskan, dalam pertemuan itu ia turut menceritakan kepada para fund managers kebijakan fiskal yang akan ia gunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Saya bilang pertama mesin fiskal dioptimalkan, kedua moneter dan private sectornya dihidupkan lagi, yang ketiga nanti kita perbiki iklim investasi lewat tim debottlenecking yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kita ikut juga di sana nanti," papar Purbaya.

Berikut ini daftar fund manager yang hadir:

1. Fidelity Management Research - Christopher Bartoli

2. Capital Research Global - Chau Nguyen

3. CLSA Indonesia - Daniel Oen

4. CLSA Indonesia - Novita Tjia

5. CLSA Indonesia - Sarina Lesmina

6. PT Schroders Investment Management - Aditya Sutandhi

7. Ashmore Asset Management - Kemal Razindyaswara

8. Eastspring Investments - Linda Lauwira

9. Batavia Prosperindo Aset Manajemen - Sonny John

10. Allianz Global Investors Aset Manajemen - Octavius Prakarsa

11. BRI Manajemen Investasi - Herman Tjahjadi

12. BNI Asset Management - Marlina Tri Maharani

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rencana pembentukan Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Tim ini nantinya akan diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tim ini nantinya akan banyak menangani masalah yang ditemui oleh pelaku usaha serta investor di Tanah Air. Dengan adanya tim ini, Purbaya berharap masalah iklim investasi di Tanah Air yang banyak dipengaruhi oleh masalah perizinan dapat diselesaikan.

"Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian," kata Purbaya selepas acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Adapun, Purbaya mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting sore ini. Dalam pertemuan dengan para investor pemegang surat utang pemerintah ini, mereka ternyata menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik.

Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya.

Oleh karena itu, dengan adanya Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan, Purbaya yakin dirinya bisa membantu menangani masalah para investor dan pelaku usaha.

"Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis," tambahnya.

Dia pun berjanji pihaknya akan mengelar perkara untuk aduan pelaku bisnis tersebut setiap minggunya.

"Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya.