Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini, sebuah istilah jenaka namun provokatif mendengung di ruang digital kita: “Sawitzerland”. Ada ruh baru dalam frasa 'Sawitzerland' sebuah narasi yang mencoba menjahit kemegahan ekonomi Swiss ke dalam lanskap hijau sawit kita.

Ini bukan sekadar angan-angan di atas kertas. Di bawah visi besar Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan angka 8 persen pertumbuhan ekonomi, bukanlah sekadar target pertumbuhan, melainkan ujian arah pembangunan, bertumpu pada retorika atau pada model yang telah terbukti.

Salah satu acuan sekaligus pilar pertumbuhan ekonomi tinggi ini adalah daya tahan dan kapabilitas industri sawit. Industri sawit menjadi cerminan upaya kolektif untuk mengubah kekayaan alam dan komoditas untuk kemakmuran yang merata, adil, dan berdaulat.

Angka pertumbuhan itu terdengar seperti janji yang menggoda sekaligus menantang. Pertumbuhan 8 persen bukan sekadar angka ambisius yang ditulis di atas kertas kebijakan. Ia adalah garis batas, apakah Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah, atau kembali berputar dalam lingkaran yang sama.

Namun, pertumbuhan tidak lahir dari retorika. Ia membutuhkan mesin lokomotif yang bukan hanya kuat, tetapi juga telah teruji di lintasan panjang.

Hanya saja, menyusul sebuah pertanyaan: mampukah komoditas ini menjadi jalan menuju kemakmuran yang berkeadilan? Ataukah ia hanya akan terkonsentrasi di menara gading korporasi?

Data awal 2026 menunjukkan fondasi industri sawit nasional masih sangat kokoh. Catatan BPS di awal 2026 menunjukkan performa ekspor sawit yang melesat 26 persen hingga menembus angka US$4,69 miliar.

Ini merupakan bukti otentik bahwa kelapa sawit adalah napas utama pundi-pundi negara. Kita boleh bermimpi tentang sektor lain, namun secara faktual, sawit masih menjadi tulang punggung devisa yang paling kokoh dan tak tergoyahkan.

Namun, jalan menuju “Sawitzerland” mensyaratkan satu hal mutlak: distribusi kesejahteraan yang merata.

KEMITRAAN

Esensi dari kemakmuran berkeadilan terletak pada seberapa kuat akar industri ini menyentuh rakyat jelata. Program plasma dan kemitraan strategis bukan lagi sekadar kewajiban regulasi 20 persen, melainkan jantung dari stabilitas sosial-ekonomi.

Mustahil membayangkan Indonesia yang swasembada jika kita membiarkan 6,7 juta hektare lahan petani swadaya berjalan sendirian tanpa kerja sama untuk memobilisasi modal ataupun penerapan teknologi inovasi untuk produktivitas dan produksi berkelanjutan.

Jika kita serius ingin menjadikan sawit sebagai benteng energi, maka mengintegrasikan petani ke dalam standar global bukan lagi pilihan, namun sebuah keharusan sejarah. Kita harus membawa mereka naik kelas, dari sekadar penanam di pinggiran menjadi pemain utama yang diakui dunia.

Sudah terlalu lama daerah penghasil sawit hanya menjadi penonton di tengah ingar bingar industri sawit. Hadirnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit adalah jawaban atas rasa haus akan keadilan itu.

Jangan kerdilkan DBH Sawit hanya sebagai urusan birokrasi bagi-bagi uang. Ini adalah momentum pemulihan martabat daerah. Selama ini daerah penghasil seringkali sesak napas dalam keterbatasan, namun aturan fiskal yang lebih adil ini memberikan mereka tenaga untuk berbenah.

Ketika jalan-jalan produksi mulai dibangun dan PAD merangkak naik, di situlah kita melihat keadilan tidak lagi menjadi jargon kosong, melainkan kenyataan yang bisa disentuh oleh rakyat di sekitar perkebunan. Sederhana, tapi mendasar.

Sudah saatnya pemerintah melakukan kalibrasi ulang. Kita butuh harmonisasi instrumen fiskal yang lebih ramah terhadap mereka yang sudah bersusah payah memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Insentif harus diberikan secara konkret, bukan sekadar janji di atas kertas, agar pere­majaan sawit rakyat (replanting) dan modernisasi teknologi bisa bergerak masif.

Lonjakan ekspor di awal 2026 adalah momentum emas. Namun, momentum ini akan menguap begitu saja jika kita masih terjebak dalam pola pikir ekstraktif jangka pendek yang hanya ingin menguras habis tanpa menanam kembali. Masa depan sawit sebagai identitas ekonomi nasional sangat bergantung pada keberanian kita hari ini: berani membenahi iklim usaha, berani menjamin kepastian regulasi, dan berani menjaga kestabilan untuk masa depan yang lebih hijau.

Ironisnya, di tengah kegemilangan angka ekspor, industri ini masih kerap menanggung beban fiskal yang berat. Struktur pajak yang berlapis, mulai dari Pungutan Ekspor (PE) hingga Bea Keluar (BK), kian menjepit ruang napas produsen.

Padahal, kita sedang bermimpi tentang hilirisasi. Bagaimana mungkin industri bisa berlari mencapai sasaran nilai tambah optimal jika kakinya dibebani pemberat fiskal yang kontraproduktif?

Investasi di sektor perkebunan itu ibarat lari maraton, bukan sprint jarak pendek. Ia membutuhkan stabilitas, kepastian hukum, dan napas yang panjang. Dunia usaha tidak takut pada tantangan, tapi mereka alergi pada ketidakpastian.

Ketika regulasi kerap berubah mendadak penuh kejutan, gairah investasi pun akan layu. Adalah sebuah paradoks yang menyedihkan saat sektor yang menyelamatkan wajah ekonomi nasional justru terus 'dipagari' oleh kepentingan jangka pendek yang cenderung menguras sesaat bukan mengurus dan merawat berkesinambungan.

Gagasan “Sawitzerland” dapat terwujud dengan kepastian hukum yang menjadi prasyarat yang tak bisa ditawar. Tanpa itu, investasi jangka panjang akan selalu ragu untuk masuk. Kemudahan berusaha, perizinan berbasis risiko, serta regulasi yang konsisten bukan sekadar jargon administratif, melainkan penentu arah.

Namun, hukum saja tidak cukup. Integrasi hulu hingga hilir menjadi kunci beri­kutnya. Tanpa itu, siklus klasik akan terus berulang, produksi melimpah saat panen raya, harga jatuh, dan petani menjadi pihak yang paling menanggung beban. Infrastruktur industri harus dibangun dengan visi jangka panjang, tidak mudah goyah oleh pergantian kepemimpinan atau perubahan arah politik.

Keberlanjutan ekosistem komoditas nasional ke depan juga sangat bergantung pada sinergi pembagian peran yang proporsional di antara para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah harus memosisikan diri secara strategis sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menjamin kepastian hukum serta kemudahan tata kelola.

Di sisi lain, sektor swasta harus diberi ruang sebagai motor penggerak utama yang membawa standar profesionalisme, efisiensi, dan inovasi teknologi demi memacu produktivitas yang berdaya saing global.

Namun, di atas semua itu, masyarakat petani dan pekebun harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus pemanfaat utama; memastikan bahwa setiap nilai tambah yang tercipta dalam rantai pasok memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi mereka yang berada di hulu produksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Kepala Negara menyampaikan bahwa praktik lama saat hasil kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berlanjut.

“Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi, serta menegaskan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan para profesional sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

“Proyek ini tidak jatuh dari langit, proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun, buah pemikiran, buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para ilmuwan Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para teknokrat, ilmuwan, dan insinyur untuk mengabdikan keahlian mereka bagi kepentingan bangsa. Kepala Negara menekankan bahwa kecerdasan dan kemampuan harus digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang merugikan negara.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi kesejahteraan secara merata.

Melalui hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerintah mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata. Di Cilacap, Presiden Prabowo mengirim pesan kuat bahwa era baru telah dimulai, sebuah era di mana kekayaan Indonesia benar-benar kembali untuk rakyat Indonesia.