REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyampaikan lima rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan, masukan tersebut berasal dari pengalaman pelaku di lapangan. “Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Rivai.

Lima rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola dan akuntabilitas, pengamanan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan, sertifikasi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. “Keberhasilannya (MBG) membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan. APPMBGI adalah mitra strategis yang peran dan masukan profesionalnya sangat kami hargai,” kata Zulkifli.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti mengatakan, peran APPMBGI penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pangan.

APPMBGI menilai organisasi dapat menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Rivai mengatakan, komunikasi dengan pemerintah perlu dijaga agar pelaksanaan program tetap selaras dengan prioritas nasional. “Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” kata Rivai.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi untuk memperkuat koordinasi. APPMBGI juga berencana memperluas jaringan ke seluruh provinsi guna mendukung pelaksanaan MBG yang merata.

Audiensi ini dinilai memperkuat dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan ketahanan pangan. Rivai mengatakan, perbaikan tata kelola dan rantai pasok akan mendorong program MBG lebih optimal.

"Dengan tata kelola yang diperkuat, rantai pasok yang terjamin, dan sumber daya manusia yang tersertifikasi, Program MBG akan semakin optimal,” kata Rivai.

Sejarah dunia mencatat, peradaban dunia muncul dan berkembang di sepanjang sungai-sungai besar. Sebut saja peradaban Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus, dan peradaban China. Mereka menjadikan sungai sebagai “pembuluh vena ekonomi” bagi wilayah di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Sungai menjadi saluran raksasa untuk mendukung kolaborasi intra-regional dan internasional.

Sungai merupakan pusat ekonomi—yaitu ruang hidup, ruang produksi, ruang pangan dan gizi. Indonesia memiliki 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai dengan panjang sekitar 94.573 kilometer.

Seharusnya sungai di Indonesia menjadi salah satu penyangga utama ekonomi—khususnya, ketersediaan pangan dan gizi. Namun sampai hari, sungai belum serius ditempatkan di pusat kebijakan pangan dan gizi nasional.

Sungai semestinya dipenuhi pangan bergizi: ikan lokal, udang, tanaman air, dan beragam pangan akuatik lainnya. Bukan sebaliknya, dipenuhi oleh spesies ikan invasif, seperti sapu-sapu—yang merusak ekosistem sungai dan berdampak negatif pada ekonomi masyarakat sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Sungai sebagai Pusat Ekonomi dan Sumber Gizi

Sungai merupakan pusat ekonomi dan bagian dari perikanan darat (inland fisheries). Sungai juga menyediakan pangan yang bernilai tinggi—mengandung protein dan mikronutrien penting bagi manusia.

Aktivitas ekonomi di sungai didominasi perikanan berskala kecil (small-scale fisheries). Basurto dan koleganya (2025), mengemukakan bahwa perikanan skala kecil—melalui pendekatan kolaboratif dan multidimensional berbasis data—diperkirakan mampu menyediakan setidaknya 40% (37,3 juta ton) dari hasil tangkapan perikanan global.

Perikanan skala kecil juga memberikan rata-rata 20% asupan pangan—yang mencakup didalamnya 6 mikronutrien utama yang esensial untuk kesehatan—bagi 2,3 miliar penduduk bumi. Satu dari 12 orang (di mana hampir setengahnya adalah perempuan), tergantung mata pencahariannya terhadap perikanan skala kecil.

Perikanan skala kecil (termasuk perikanan sungai), berkontribusi sekitar 44% dari nilai ekonomi seluruh hasil tangkapan perikanan dunia. Secara nasional dan regional, perikanan skala kecil tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga pasokan gizi.

Ikan kecil di sungai (misalnya, ikan wader, nilem, dan bilih) mengandung protein berkualitas tinggi, mikronutrien penting (zat besi, kalsium, dan vitamin B12), dan asam lemak esensial. Dengan begitu, ikan kecil direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak. Sungai juga menghasilkan tanaman air yang kaya akan serat (dietary fiber) yang bagus untuk pencernaan.

Hicks dan koleganya (2019) melaporkan perikanan skala kecil berperan penting dalam menyuplai mikronutrien pada populasi gizi rentan. Dengan kata lain, sungai dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi penduduk di daerah-daerah pelosok yang masih tradisional. Sungai sering menjadi sumber protein yang paling dekat dan murah bagi mereka.

Namun mewujudkan sistem pangan dan gizi berbasis sungai, itu tidak mudah dan perlu keseriusan. Di perkotaan khususnya, sungai sering hanya dipandang sebagai kanal air, tempat membuang sampah dan limbah, dan identik dengan pemukiman kumuh. Bahkan, di Jakarta misalnya, sungai identik dengan ikan sapu-sapu—populasinya meledak dan meresahkan warga.

Ikan Sapu-Sapu: Indikator Ekonomi dan Ekologi DAS yang Buruk

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu menunjukkan indikator ekonomi dan ekologi DAS sedang tidak baik-baik saja. Indikator ekonomi, yakni kondisi ekonomi masyarakat sekitar DAS; sementara indikator ekologi, yakni ekosistem sungai—termasuk makhluk hidup yang hidup sungai, contohnya ikan sapu-sapu.

Dominasi ikan sapu-sapu mempersempit ruang hidup ikan lokal, kualitas habitat menurun, dan menyebabkan pendapatan dan ekonomi nelayan turun.

Sementara, harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemanfaatan sumber daya DAS yang bijaksana, merupakan syarat utama untuk meningkatkan efisiensi ekologis sungai. Itu seperti dikemukakan oleh Wang dan koleganya (2024), dalam “Global river economic belts can become more sustainable by considering economic and ecological processes”.

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu, bisa menjadi sebab dan juga bisa menjadi akibat dari kerusakan ekosistem DAS. Sehingga, pemahaman bahwa ikan sapu-sapu adalah akibat yang ditimbulkan (gejala), perlu ditingkatkan.

Ikan sapu-sapu bisa tumbuh dan berkembang pesat di sungai, khususnya sungai yang tercemar. Itu merupakan gejala lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan terkait pengelolaan sungai.

Contohnya, Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020 jelas melarang impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya ke perairan. Bahkan panduan KKP telah memasukkan ikan sapu-sapu, sebagai ikan invasif yang berbahaya. Namun realitanya persoalan ikan sapu-sapu masih ada, bahkan di beberapa wilayah meledak populasinya.

Ledakan populasi ikan sapu-sapu, juga merupakan gejala bahwa persoalan sungai yang lama belum diselesaikan—yaitu: polusi dan modifikasi sungai.

Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang serius para pihak terkait (stakeholders), untuk membuat, mengaplikasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/regulasi tentang sungai.

Pemetaan kandungan gizi dan keberlimpahan tiap spesies organisme sungai juga diperlukan. Itu penting untuk estimasi potensi pangan lestari di sungai, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Selanjutnya, perlu dilakukan perlindungan ekosistem sungai untuk menjaga produktivitasnya. Khususnya, penegakan aturan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020—tentang larangan impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya, termasuk ikan sapu-sapu.

Perencanaan infrastruktur sungai yang baik juga diperlukan, untuk menjaga kelestarian ekosistem di daerah aliran sungai (DAS). Termasuk, menetapkan standar aliran dan kualitas air sungai, dan mengatur pembangunan bendungan (dam).

Kesimpulannya, ekosistem sungai harus dijaga keseimbangan, keberagaman, dan produktivitasnya. Sehingga sungai mampu menggairahkan ekonomi, dan penuh gizi (bukan sapu-sapu).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi yang terkendali menjaga stabilitas harga pangan nasional meski terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan hal tersebut pada awal pekan ini.

Ketut menilai kelancaran distribusi menjadi faktor kunci dalam meredam dampak kenaikan biaya energi terhadap harga pangan. Selama tarif angkutan tidak mengalami penyesuaian, tekanan harga di tingkat konsumen dapat ditekan.

“Kami sudah rapat dengan asosiasi pengelola truk se-Indonesia. Sepanjang BBM bersubsidi tidak dinaikkan, tidak ada kenaikan tarif angkutan. Jika biaya distribusi tidak berubah, harga pangan relatif masih aman,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (22/4/2026).

Stabilitas tersebut tercermin pada pergerakan harga sejumlah komoditas pangan yang cenderung terkendali tanpa lonjakan signifikan. Data Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan perbandingan periode 19 Februari–20 Maret 2026 dengan 21 Maret–18 April 2026 masih dalam rentang yang terjaga.

Beras medium tercatat turun tipis dari Rp 13.383 per kilogram menjadi Rp 13.379 per kilogram. Beras SPHP berada di kisaran Rp 12.442–Rp 12.444 per kilogram. Bawang putih turun dari Rp 38.634 menjadi Rp 38.310 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting bergerak dari Rp 44.220 menjadi Rp 43.281 per kilogram.

Sejumlah komoditas lain mengalami fluktuasi terbatas. Telur ayam ras naik tipis dari Rp 31.561 menjadi Rp 31.648 per kilogram, sementara gula konsumsi bergerak dari Rp 18.317 menjadi Rp 18.618 per kilogram. Pergerakan tersebut masih dalam koridor stabilitas.

Perhatian masih tertuju pada cabai rawit merah yang berada di kisaran Rp 75.726 per kilogram atau sekitar 32 persen di atas harga acuan pemerintah. Meski demikian, tren harga mulai menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketut menjelaskan kenaikan harga cabai rawit merah dipicu faktor cuaca yang menghambat panen sehingga memengaruhi pasokan di pasar. “Pada awalnya, harga cabai rawit merah sempat tinggi karena faktor cuaca. Saat Ramadhan justru hujan, petani tidak bisa memetik cabai meskipun stok tersedia. Sekarang harganya masih di kisaran Rp 70 ribuan dan trennya menurun,” jelasnya.

Pemerintah terus menjaga keseimbangan pasokan untuk menopang stabilitas harga. Intervensi dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan, serta penguatan distribusi oleh BUMN pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan stabilitas harga pangan merupakan mandat yang harus dijaga di tengah dinamika global dan tekanan biaya energi.

“Kestabilan harga pangan pokok merupakan perintah Presiden. Dalam kondisi geopolitik memanas, pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan,” tegas Amran.

Pemerintah telah memanggil para importir untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Evaluasi disiapkan bagi pihak yang melanggar ketentuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap capaian dan catatan strategis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Pemeriksaan menyoroti ketahanan pangan dan pembangunan manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut saat penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (21/4/2026). “Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas K/L/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi,” kata Isma.

Pada sektor ketahanan pangan, BPK mencatat produksi beras 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen dibanding 2024. Pemerintah juga menyerap 3 juta ton beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah tanpa impor.

Meski pemerintah mencatat capaian positif, BPK menilai penguatan koordinasi dan sistem data masih menjadi pekerjaan rumah. BPK merekomendasikan Menko Pangan mempercepat penyusunan Rencana Pangan Nasional 2025–2029 serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.

BPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait menyempurnakan sistem informasi agar terbentuk ekosistem data pangan yang terintegrasi. Selain itu, perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil serta didukung infrastruktur irigasi.

Pada sektor pembangunan manusia, BPK mencatat upaya percepatan penanganan tuberkulosis mulai berjalan di daerah. Pemerintah daerah menjadikan indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC sebagai target program.

BPK menilai desain kebijakan masih perlu diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas sektor. Menko PMK diminta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Dalam bidang kesehatan, BPK merekomendasikan penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kemendagri untuk memperjelas mekanisme kapitasi di fasilitas kesehatan daerah 3T. Sementara di sektor pendidikan, peningkatan pemanfaatan data Dapodik menjadi fokus untuk mendukung kebijakan daerah.

Selain itu, IHPS II 2025 juga memuat pemeriksaan sektor energi, pupuk, hingga kinerja BUMN. Ketua BPK menyebut pemeriksaan investigatif menemukan indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar dan nilai kerugian negara Rp6,8 triliun.

IHPS II 2025 merangkum 685 laporan hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, BPK mencatat potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun melalui pengungkapan kerugian, potensi kerugian, serta ketidakefisienan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah catatan berupa rekomendasi atas sederet persoalan dan juga capaian positif dari kebijakan pangan nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026). Rapat paripurna itu antara lain beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 oleh BPK RI.

Dalam paparannya, Isma Yatun menjelaskan bahwa pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya adalah produksi beras pada 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36% dibandingkan 2024.

“...dan kebijakan Serap Gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton tanpa impor,” ungkapnya.

Di sisi lain, BPK menemukan sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pangan nasional.Pertama, jelas Isma Yatun, adalah sistem data dan informasi pangan dinilai belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan. Dia memerinci informasi dalam sistem pangan dan gizi masih belum lengkap dan terintegrasi.

Atas temuan ini, BPK merekomendasikan kepada menteri koordinator bidang pangan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan sistem data yang lebih terstruktur.

Selain itu, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta menyempurnakan sistem informasi masing-masing guna mewujudkan ekosistem data pangan yang terintegrasi dan dapat saling berbagi pakai.

“Yangkedua, dokumen perencanaan strategis belum sepenuhnya tersedia,” sambung Isma Yatun.

Dia menjelaskan bahwa BPK mencatat Rencana Pangan Nasional (RPN) serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) periode 2025–2029 belum ditetapkan pemerintah. Untuk itu, menteri koordinator bidang pangan didorong segera mempercepat penetapan kedua dokumen tersebut sebagai acuan kebijakan lintas sektor.

Ketiga, dia mengungkapkan, masih terdapat kelemahan dalam perencanaan dari sisi desain kebijakan ketersediaan pangan, khususnya terkait program ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. BPK menilai perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil dan kesesuaian lahan.

Untuk itu, menteri pertanian direkomendasikan menyusun perencanaan berbasis kondisi aktual lahan serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama dalam aspek dukungan infrastruktur irigasi.

“BPK merekomendasikan menteri pertanian untuk menetapkan perencanaan berdasarkan kebutuhan dan kondisi real lahan serta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait irigasi,” tegas Isma Yatun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin importir kedelai yang menaikkan harga secara berlebihan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik spekulatif yang merugikan masyarakat.

Pemerintah, menurut dia, terus memantau pergerakan harga komoditas strategis, termasuk kedelai, untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan pangan nasional. “Aku minta kemarin kedelai, jangan naik banyak,” kata Amran saat bertemu awak media di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk memperoleh keuntungan. Namun, kenaikan harga harus dilakukan secara wajar dan tidak membebani konsumen. Dalam kondisi ekonomi yang masih fluktuatif, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.

“Kalau di kedelai, kalau mau naikkan semena-mena, yang impor kedelai, aku pastikan aku cabut izinnya,” ujar Amran.

Ia menjelaskan, instrumen perizinan menjadi salah satu alat pengendalian yang akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan distribusi dan perdagangan komoditas pangan berjalan sehat tanpa adanya praktik penimbunan atau permainan harga.

Amran juga menyinggung penguatan sektor pangan yang dilakukan melalui perbaikan kebijakan dan efisiensi anggaran. Refocusing anggaran diarahkan ke sektor produktif seperti irigasi, benih, dan pompanisasi untuk meningkatkan produksi.

Produksi nasional, lanjut dia, menunjukkan tren peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), dan United States Department of Agriculture (USDA) mencatat kenaikan produksi hingga sekitar 4 juta ton. Kondisi tersebut tercermin pada peningkatan stok beras nasional di Perum Bulog yang kini mencapai sekitar 4,8 juta ton dan mendekati 5 juta ton.

Amran menilai ketersediaan pangan yang kuat harus diiringi stabilitas harga di tingkat konsumen. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia menegaskan negara harus hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Stabilitas harga menjadi kunci untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga beras kembali menguji ketahanan sistem pangan nasional yang selama ini bertumpu pada satu komoditas utama. Di tengah tekanan tersebut, program diversifikasi pangan yang telah lama digaungkan kembali disorot. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi masih menjadi konsumsi utama. Preferensi ini tidak hanya dipengaruhi faktor harga dan ketersediaan, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Hal ini setidaknya tecermin dalam kalimat, Belum kenyang kalau belum makan nasi.

Namun konsumsi nasi yang besar tak lepas dari dinamika beras sebagai bahan bakunya. Sebagai komoditas global dengan neraca yang sangat sensitif, kenaikan harga beras tak semata dipicu faktor pasokan domestik.

Tekanan eksternal seperti kenaikan biaya bahan baku, kemasan, dan logistik akibat dinamika geopolitik global turut berpengaruh. Kondisi ini mempertegas kerentanan sistem pangan yang bertumpu pada satu komoditas utama.

Di sisi lain, agenda diversifikasi pangan terus menunjukkan progres, namun belum cukup kuat untuk menggeser dominasi beras dalam pola konsumsi nasional.

Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menyampaikan diversifikasi pangan merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan.

“Diversifikasi pangan merupakan agenda strategis jangka panjang yang terus diperkuat untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi masyarakat terus membaik, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan yang mencapai 95,1 pada 2025, naik dari 93,5 pada 2024 dan melampaui target nasional 94,0.

Namun, perbaikan kualitas tersebut belum diikuti perubahan struktur konsumsi. Secara agregat, konsumsi pangan masih didominasi beras dan terigu, sementara pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu belum mengalami peningkatan signifikan.

Ketergantungan ini terlihat dari kebutuhan beras nasional yang diproyeksikan mencapai 31 juta ton pada 2026, dengan konsumsi rumah tangga sekitar 22,58 juta ton atau 87,3 kg per kapita per tahun.

Menurutnya, dominasi beras tidak hanya dipengaruhi faktor ketersediaan dan harga, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Infrastruktur produksi dan distribusi beras yang lebih matang turut memperkuat posisi komoditas ini dibandingkan pangan alternatif.

Data Konsumsi Padi-padian dan Umbi-umbian 2025

Catatan Penting

• Konsumsi beras hampir enam kali lipat dibanding terigu
• Total konsumsi umbi-umbian masih di bawah 20% dari total
• Diversifikasi pangan masih terbatas di luar beras

Sumber:Susenas Maret 2025, Badan Pangan Nasional, diolah

Senada, Peneliti Indef Afaqa Hudaya juga menilai dominasi beras merupakan hasil dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural sejak lama.

“Ini bukan sekadar soal pilihan konsumsi, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang selama ini cenderung bias terhadap beras melalui subsidi dan bantuan sosial turut melemahkan insentif pengembangan pangan alternatif.

Di sisi lain, diversifikasi dinilai tetap realistis dari sisi potensi, mengingat Indonesia memiliki keragaman sumber pangan lokal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari preferensi konsumen hingga keterbatasan rantai pasok.

“Diversifikasi tidak cukup dilakukan melalui program normatif, tetapi harus berbasis pasar yang dibentuk secara aktif oleh pemerintah,” katanya.

Hambatan perubahan pola konsumsi juga datang dari aspek kepraktisan dan ketersediaan. Produk pangan lokal dinilai masih kalah dibandingkan beras yang lebih mudah diakses dan diolah.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menambahkan bahwa meskipun ada tren peningkatan konsumsi pangan non-beras di kalangan urban, pergeseran tersebut belum signifikan secara nasional.

“Di level masif, tantangannya adalah ketergantungan psikologis. Beras masih dianggap sebagai pangan utama yang paling mudah diakses dan diolah,” ungkapnya.

Dari sisi produksi, petani masih cenderung memilih padi karena kepastian pasar yang lebih terjamin, dukungan infrastruktur irigasi, serta pengetahuan budidaya yang sudah mapan.

Komoditas alternatif seperti singkong dan sorgum dinilai memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan iklim, namun menghadapi kendala pada ketersediaan benih, industri pengolahan, dan efisiensi distribusi.

“Petani ragu menanam sorgum dalam skala besar jika tidak ada pabrik pengolah di dekat lahan mereka,” kata Kusnan.

Persoalan harga juga menjadi tantangan utama. Komoditas alternatif belum memiliki dukungan harga yang kuat, sementara biaya logistik yang masih tinggi menekan daya saing di tingkat konsumen.

Pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 yang mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.

Kebijakan ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, hingga efisiensi distribusi dan penciptaan pasar.

Selain itu, intervensi juga diarahkan pada perubahan perilaku konsumsi melalui edukasi, kampanye pangan lokal, serta integrasi dalam program bantuan sosial dan makan bergizi.

Namun, perubahan pola konsumsi dinilai bisa membutuhkan waktu panjang. Afaqa memperkirakan dampak awal baru terlihat dalam 3 hingga 5 tahun, sementara perubahan signifikan dapat memakan waktu hingga dua dekade.

“Yang diubah bukan hanya produksi, tetapi juga kebiasaan, sistem distribusi, dan industri pengolahan,” ujarnya.

Di tengah tekanan harga beras, diversifikasi pangan menjadi semakin relevan. Namun, tanpa pembenahan menyeluruh pada sisi produksi, distribusi, dan permintaan, upaya tersebut berisiko berjalan lambat dan tidak mampu mengurangi ketergantungan secara signifikan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi melimpah saat meninjau Gudang Bulog Panaikang di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

"Dulu gudang di Sulawesi Selatan penuh maksimal 300 ribu ton. Hari ini 761 ribu ton. Tapi seluruh Indonesia sekarang kurang lebih 4,5 juta ton. Ini tertinggi selama Republik ini berdiri," kata Amran saat ditemui di lokasi, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan lonjakan stok tersebut terjadi dalam waktu relatif singkat, seiring peningkatan produksi dalam negeri. Bahkan, kapasitas gudang yang tersedia saat ini sudah tidak mencukupi, sehingga pemerintah harus menyewa tambahan gudang.

"Gudang kita sudah penuh, kapasitas hanya 3 juta ton. Jadi sekarang sudah sewa 2 juta ton gudang. Kemungkinan 10-20 hari sudah 5 juta ton, bahkan dua bulan ke depan bisa 6 juta ton (stok beras pemerintah)," ujarnya.

Amran menegaskan kondisi ini berbeda jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, stok beras biasanya hanya sekitar 1,5 juta ton.

"Sekarang tiga kali lipat. Pernah enggak dengar Indonesia punya stok 5 juta ton? Jadi enggak usah khawatir, pangan aman," kata Amran.

Ia juga menyoroti tingginya volume distribusi beras yang kini bahkan menggunakan truk besar (tronton) sebagai indikasi stok yang melimpah.

"Ini sudah pakai tronton untuk kirim. Biasanya pakai truk biasa. Ini menunjukkan beras kita melimpah," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan kecil ukuran 2 kilogram (kg) untuk menjangkau kebutuhan masyarakat.

"Sedang di-desain. Akan cepat, yang jelas beras banyak. Kalau ukurannya tinggal diatur," kata Amran.

Ia memastikan beras SPHP kemasan 2 kg akan segera diluncurkan begitu proses administrasi selesai.

"Segera. Begitu selesai langsung. Kalau hari ini selesai, hari ini saya tanda tangan. Apa saja untuk rakyat," ujarnya.

Menurut Amran, kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan masyarakat, terutama kelompok pekerja harian yang membutuhkan akses beras dalam jumlah lebih kecil.

Harga beras SPHP kemasan 2 kg tersebut dipastikan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku, yakni Rp12.500 per kg untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), Rp13.100 per kg untuk Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan), serta Rp13.500 per kg untuk Zona 3 (Maluku dan Papua).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Adidaya Institute mengusulkan penguatan fungsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pangan nasional. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat daya tahan program di tengah tekanan global yang semakin dinamis.

Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo mengatakan, MBG memiliki potensi besar untuk memberi manfaat ekonomi yang lebih luas apabila dioptimalkan sebagai penghubung antara kebutuhan konsumsi dan produksi pangan dalam negeri.

“MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” kata Bramastyo dalam dialog media di Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, penguatan peran MBG perlu dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah program, sehingga tidak hanya menghasilkan output berupa porsi makanan, tetapi juga outcome berupa tumbuhnya ekosistem pangan lokal.

Menurut Bramastyo, pendekatan ini akan membuat program lebih adaptif terhadap berbagai tantangan global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik maupun fenomena iklim ekstrem.

Ia menilai kebutuhan MBG yang mencapai puluhan juta porsi per hari dapat menjadi peluang untuk memperkuat pasar bagi produksi dalam negeri, mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah.

“Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti. Nelayan masuk rantai pasok resmi. Koperasi desa jadi agregator dan distributor. UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas dan berkelanjutan. Uang negara berputar di dalam negeri, bukan mengalir ke importir,” kata Bramastyo.

Bramastyo menambahkan, penguatan peran MBG juga sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terutama di wilayah perdesaan yang menjadi basis produksi pangan nasional.

Ia menyebut, indikator keberhasilan MBG dapat diperluas, tidak hanya pada jumlah porsi yang tersalurkan, tetapi juga pada tingkat serapan bahan baku lokal, keterlibatan pelaku usaha, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah.

“MBG yang hanya mengukur jumlah porsi adalah MBG yang setengah jalan. MBG yang mengukur pertumbuhan ekosistem pangan lokal itulah MBG yang sesungguhnya bekerja untuk Indonesia,” kata Bramastyo.

Untuk mendukung penguatan tersebut, Adidaya Institute mengusulkan sejumlah langkah percepatan. Pertama, penyelesaian aturan pelaksana agar pelaksanaan di lapangan memiliki kepastian dan arah yang jelas, terutama terkait mekanisme serapan pangan lokal.

Kedua, mendorong adanya kepastian pasar melalui kontrak pembelian yang memberikan kejelasan harga, standar kualitas, serta jaminan pembayaran bagi petani dan nelayan.

“Petani dan nelayan butuh kepastian pasar, bukan janji. Rancang kontrak pembelian dengan harga referensi, klausul penyesuaian inflasi, standar kualitas, dan jaminan pembayaran tepat waktu,” kata Bramastyo.

Ketiga, penguatan peran kelembagaan lokal seperti koperasi desa, kampung nelayan, dan lumbung pangan agar dapat menjadi simpul distribusi dan stabilisasi pasokan bahan baku.

Keempat, penyediaan ruang fiskal yang memadai untuk menjaga keberlanjutan program di tengah potensi gejolak global.

Kelima, pengembangan sistem pemantauan berbasis data yang dapat diakses publik guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan program.

“Pantau biaya per porsi, persentase serapan lokal, jumlah SPPG aktif, indikator gizi, dan dampak ekonomi daerah secara terbuka. Data adalah kompas transformasi,” kata Bramastyo.

Adidaya Institute menilai MBG memiliki posisi strategis sebagai salah satu program besar pemerintah dengan jangkauan puluhan juta penerima manfaat. Dengan penguatan peran yang tepat, program ini berpotensi menjadi penggerak utama ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.

“Negara bukan sekadar memberi makan. Negara membangun ekosistem pangan lokal yang tahan krisis, berkelanjutan, dan menggerakkan rakyat dari bawah,” kata Bramastyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus obesitas di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen menilai kondisi ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan anjuran diet untuk tiap individu semata, melainkan perlu perubahan cara pandang terhadap makanan.

Menurutnya, salah satu cara yang efektif adalah mengembalikan pola makan berbasis karakter masyarakat. Setiap daerah, katanya, tentu memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kesukaannya masing-masing.

Penerapan pola ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga, dengan membangun kebiasaan makan yang lebih sehat. Sementara itu, pada tingkat kebijakan yang lebih luas, pendekatan serupa juga seharusnya diintegrasikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, MBG berpotensi menjadi contoh atau model yang menarik dalam menerapkan pola tersebut.

"Kadang ada orang yang mikir, kalau begini anak tidak mau. Sebenarnya masalah anak yang tidak mau makan makanan bergizi lokal sering kali bukan semata karena makanannya tidak enak, melainkan karena pendekatan yang kurang tepat," katanya dalam acara CISDI bertajuk World Obesity Day 2026 “Finding Healthy Food: Misi Keluar dari Lingkungan Pangan Tidak Sehat” di Sarinah, Jakarta, Sabtu, (7/3/2026).

Menurutnya, di sinilah peran penting ahli gizi. Dr Tan menyebut banyak orang awam yang masih berpikir bahwa pekerjaan ahli gizi hanya sebatas mengatur menu di dapur. Padahal, peran ahli gizi jauh lebih luas dari sekadar itu.

Seharusnya, katanya, ahli gizi berada di tengah masyarakat, memahami kebiasaan makan, serta berinteraksi langsung dengan kelompok yang menjadi sasaran program gizi. Misalnya, ketika seorang ahli gizi bekerja di fasilitas penyedia makanan seperti SPPG, dia tidak seharusnya hanya berada di dapur atau di tempat produksi makanan.

Dia perlu keluar, berinteraksi dengan masyarakat, bahkan melakukan diskusi kelompok atau focus group discussion untuk mengetahui makanan apa yang disukai anak-anak di daerah tersebut.

“Kalau dari diskusi diketahui anak-anak di suatu daerah senang makan pentol, maka itu bisa menjadi pintu masuk,” ujarnya.

Dari situ, ahli gizi dapat mengembangkan alternatif yang lebih sehat, misalnya membuat bakso ikan yang teksturnya mirip dengan pentol. Saat diuji coba dalam menu, anak-anak bisa diajak mencicipi makanan tersebut.

Jika anak-anak merasa rasanya enak, maka ketika makanan seperti bakso ikan dibagikan di kemudian hari, mereka tidak akan membuangnya. Oleh karena itu, katanya, berbicara makanan bergizi bukan hal yang terlalu rumit.

Menurut Tan, makanan selalu berkaitan erat dengan karakter masyarakat dan budaya setempat. Karena itu, memahami konteks budaya sangat penting dalam upaya memperbaiki pola makan.

“Contoh lainnya, budaya orang Tionghoa punya mi, lalu konsep itu diadaptasi oleh orang Italia menjadi pasta. Kalau kita bisa pakai pendekatan ini, menarik,” katanya.

Dr Tan mengatakan jika anak-anak di Indonesia memang suka mi, maka bukan menyajikan mi yang minim gizi. Anak-anak, katanya, sebenarnya suka bentuknya yang panjang. Oleh karena itu, makanan lain bisa dimodifikasi agar menyerupai bentuk tersebut.

Sebagai contoh, nasi uduk dapat disajikan dengan telur dadar yang diiris panjang menyerupai mi. Dengan cara ini, anak tetap mendapatkan makanan yang lebih sehat tetapi dengan tampilan yang menarik bagi mereka.

“Jadi sebenarnya ini hanya soal variasi bentuk, variasi rasa, dan variasi tampilan,” kata Tan.

Sementara itu, Project Lead for Food Policy CISDI, Nida Adzilah Auliani, mengatakan narasi obesitas sebagai akibat dari perilaku individu memang keliru. Sebab, obesitas merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi lingkungan pangan dan kebijakan terkait pemasaran produk tidak sehat.

Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pangan tidak sehat akan tetap menjadi pilihan yang paling mudah dan terjangkau. Absennya perubahan sistematis yang membatasi pangan tidak sehat juga berpotensi meningkatkan prevalensi obesitas pada masyarakat.

“Jika hanya mengandalkan edukasi tanpa memperbaiki sistem pangan, kita akan selalu kalah cepat dengan strategi industri. Karenanya, kebijakan seperti cukai minuman berpemanis, label peringatan depan kemasan, dan pembatasan pemasaran perlu berjalan bersamaan,” ujar Nida.

Pihaknya mendorong percepatan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dengan kenaikan harga minimal 20 persen, yang telah terbukti mampu menurunkan konsumsi di lebih dari 100 negara. Selain itu, penerapan label peringatan di bagian depan kemasan pada produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) dinilai penting agar konsumen mendapatkan informasi gizi yang lebih jelas.

Dia juga mendorong pembatasan pemasaran produk tinggi GGL, termasuk iklan dan promosi yang menyasar anak-anak dan remaja. Di sisi lain, penguatan regulasi Kantin Sehat juga perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi anak usia sekolah maupun kelompok dewasa produktif.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai penguatan swasembada dan tata kelola impor pangan perlu terus dijaga di tengah komitmen fasilitasi impor produk pertanian dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat (AS) senilai 4,5 miliar dolar AS.

“Instrumen kebijakan harus mendorong swasembada pangan dan distribusi pangan yang efisien,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti kepada ANTARA, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan di tengah kerja sama dagang tersebut, instrumen kebijakan pangan tetap harus berorientasi pada penguatan produksi dalam negeri.

Esther menilai peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi menjadi kunci agar kerja sama dagang tidak mengurangi daya saing petani domestik, melainkan justru memperkuat fondasi produksi nasional.

"Kita bisa belajar dari Amerika Serikat untuk teknologi pertanian-nya agar produktivitas bisa meningkat, sehingga ke depan tidak perlu impor karena sudah swasembada dan harga bisa lebih murah lewat distribusi yang efisien," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, pada 2025 ekspor Indonesia ke AS mencapai 31 miliar dolar AS atau sekitar 11 persen dari total ekspor Indonesia sebesar 282,9 miliar dolar AS.

Sementara itu, impor komoditas pertanian dari AS tercatat sekitar 1,21 miliar dolar AS dari total impor kelompok komoditas yang sama sebesar 13,2 miliar dolar AS atau sekitar 9,2 persen.

Esther menambahkan kebijakan pangan perlu tetap mengedepankan prinsip pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri sebelum menjalankan kebijakan impor.

“Pemenuhan kebutuhan pangan harus tetap diutamakan dari domestik sehingga lebih terkendali dan transparan dalam perizinannya dan tidak menimbulkan praktik rent seeker,” ujarnya.

Ia juga menilai petani akan berada pada posisi rentan ketika kebijakan impor tidak diimbangi perlindungan yang memadai.

Menurut dia, kerja sama perdagangan tetap perlu dilihat dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk menjaga akses pasar ekspor sekaligus melindungi pasar domestik.

"Penguatan hilirisasi dan peningkatan produktivitas harus diimbangi kebijakan yang berorientasi pada swasembada," tuturnya.

Esther menambahkan pemerintah dapat memanfaatkan momentum kerja sama tersebut untuk melakukan evaluasi kebijakan secara berkala agar keseimbangan antara akses pasar global dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menegaskan komitmen ART RI–AS merupakan dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama bisnis ke bisnis (B2B) antar pelaku usaha, bukan pembelian yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keterangan resmi, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penyesuaian menu program makan bergizi gratis (MBG) menjadi makanan kering selama Ramadan berisiko menyimpang dari tujuan utama.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal.

Untuk diketahui, sejumlah makanan kering MBG yang diberikan selama Ramadan antara lain kurma, telur rebus, telur asin atau pindang, buah, susu, hingga abon.

“Lebih baik diberikan saja bahan baku masakan untuk satu minggu, karena kalau makanan kering ini peluang tidak sesuai pemenuhan gizinya besar sekali. Melenceng dari tujuan mulianya pemerintah,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip Senin (16/2/2026).

Eliza menyarankan agar pemerintah mengganti skema makanan kering dengan paket bahan pangan segar yang berimbang, seperti beras, sayuran, protein, buah, susu, dan kacang hijau. Paket tersebut dapat diberikan secara mingguan kepada murid dan orang tua agar manfaat gizinya tetap terjaga selama Ramadan.

Menurutnya, makanan kering cenderung mengandung gula, natrium, serta bahan pengawet yang tinggi. Selain itu, makanan seperti kurma dan susu belum tentu dikonsumsi oleh anak penerima karena preferensi selera, sehingga berisiko dikonsumsi oleh anggota keluarga lain.

Eliza juga mengingatkan agar penyesuaian menu MBG selama Ramadan tidak bersifat simbolik semata.

“Jangan sampai menu SPPG selama Ramadan hanya bersifat simbolik seperti kurma dan susu tanpa keseimbangan makro-mikronutrien lainnya, karena dampak gizinya bisa lebih rendah dibanding menu reguler,” ujarnya.

Dari sisi pasar, Eliza menyoroti potensi tekanan harga pangan akibat lonjakan permintaan komoditas tertentu, terutama kurma yang sebagian besar masih bergantung pada impor.

Dia menuturkan MBG menyerap bahan pangan dalam volume besar, sehingga jika tanpa perencanaan stok dan pengadaan yang baik, program ini dapat memicu permintaan tambahan sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga akibat persaingan dengan konsumen rumah tangga.

Eliza menuturkan, tanpa adanya MBG pun harga pangan seperti daging ayam dan telur biasanya sudah meningkat selama Ramadan akibat lonjakan permintaan, sementara pasokan terbatas oleh siklus produksi.

“Jika tidak dikelola dengan perencanaan pengadaan yang matang, MBG berpotensi memperburuk tekanan harga pangan Ramadan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada program MBG, melainkan pada desain pelaksanaan serta integrasinya dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Intinya bukan pada programnya, tetapi pada desain eksekusi dan integrasi dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional agar harga-harga pangan relatif stabil dan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah bawah,” pungkasnya.