REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai pengoperasian Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Universitas Hasanuddin menjadi contoh integrasi antara riset akademik dan implementasi program publik. Model ini dinilai dapat memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi berbasis ilmu pengetahuan.

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan dapur MBG di kampus menghadirkan pendekatan baru dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis melalui kolaborasi dunia akademik dan praktik lapangan. Penilaian tersebut disampaikan setelah kunjungan ke dapur MBG Universitas Hasanuddin bersama Anggota Dewan Pakar APPMBGI Prof. Sukri Palutturi dan Ketua DPD I Sulawesi Selatan APPMBGI Sri Asri Wulandari Aksa Mahmud.

“Kami melihat secara langsung bagaimana perguruan tinggi mengambil peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat,” kata Abdul dalam keterangannya pada Senin (4/5/2026).

Abdul menilai keberadaan dapur MBG di lingkungan kampus bukan sekadar fasilitas pelayanan makanan, tetapi menjadi ruang integrasi ilmu, inovasi, dan praktik kebijakan publik.

“Ini bukan hanya dapur dalam pengertian operasional. Ini adalah laboratorium hidup. Di sinilah ilmu, riset, inovasi, dan praktik bertemu dalam satu ekosistem yang utuh,” kata Abdul.

Menurut Abdul, pendekatan yang dilakukan Universitas Hasanuddin mencerminkan model ideal pembangunan yang mampu menjembatani kesenjangan antara penelitian akademik dan implementasi di lapangan. Mahasiswa, peneliti, dan praktisi terlibat dalam satu siklus mulai dari perumusan konsep, pengujian, hingga evaluasi program secara langsung.

“Selama ini kita sering melihat riset berhenti di meja akademik, sementara praktik berjalan tanpa basis ilmiah yang kuat. Model seperti ini memutus mata rantai tersebut. Apa yang diteliti langsung diuji, dan apa yang dijalankan langsung bisa diperbaiki secara ilmiah,” kata Abdul.

Abdul menambahkan pola integrasi tersebut telah lama diterapkan di berbagai negara maju melalui kedekatan institusi pendidikan tinggi dengan pusat produksi dan inovasi. Menurutnya, model ini memungkinkan percepatan validasi teknologi, efisiensi proses, serta peningkatan kualitas hasil secara berkelanjutan.

“Ketika pusat pembelajaran berdiri berdampingan dengan pusat produksi, maka proses inovasi menjadi jauh lebih cepat, adaptif, dan terukur. Ini yang kita lihat mulai dibangun di Unhas melalui dapur MBG,” kata Abdul.

Dapur MBG Universitas Hasanuddin juga dinilai berfungsi sebagai teaching factory yang dapat menjadi pusat pengembangan standar operasional dan model pengelolaan MBG untuk direplikasi di berbagai daerah.

“Ini adalah contoh bagaimana kebijakan publik bertemu dengan keunggulan akademik. Dan ketika keduanya berjalan bersama, maka kita tidak hanya menjalankan program, tetapi membangun sistem yang kuat,” kata Abdul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyampaikan lima rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan, masukan tersebut berasal dari pengalaman pelaku di lapangan. “Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Rivai.

Lima rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola dan akuntabilitas, pengamanan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan, sertifikasi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. “Keberhasilannya (MBG) membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan. APPMBGI adalah mitra strategis yang peran dan masukan profesionalnya sangat kami hargai,” kata Zulkifli.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti mengatakan, peran APPMBGI penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pangan.

APPMBGI menilai organisasi dapat menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Rivai mengatakan, komunikasi dengan pemerintah perlu dijaga agar pelaksanaan program tetap selaras dengan prioritas nasional. “Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” kata Rivai.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi untuk memperkuat koordinasi. APPMBGI juga berencana memperluas jaringan ke seluruh provinsi guna mendukung pelaksanaan MBG yang merata.

Audiensi ini dinilai memperkuat dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan ketahanan pangan. Rivai mengatakan, perbaikan tata kelola dan rantai pasok akan mendorong program MBG lebih optimal.

"Dengan tata kelola yang diperkuat, rantai pasok yang terjamin, dan sumber daya manusia yang tersertifikasi, Program MBG akan semakin optimal,” kata Rivai.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan membahas rekomendasi strategis tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APPMBGI Abdul Rivai Ras menyampaikan rekomendasi hasil APPMBGI National Summit 2026 dalam audiensi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa.

"Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional," kata Abdul, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif peserta forum nasional yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Adapun APPMBGI National Summit 2026 digelar pada 25–26 April 2026.

Rekomendasi yang disampaikan APPMBGI mencakup lima pilar, yakni penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan MBG, pengamanan rantai pasok pangan agar lebih andal, transparan, dan berbasis produksi lokal, serta peningkatan standar keamanan pangan di seluruh lini dapur pengelola.

Kemudian, perlunya sertifikasi profesional bagi tenaga pengawas gizi sebagai upaya menjamin kualitas dan integritas program serta penguatan ekosistem pendukung secara berkelanjutan, mulai dari aspek kelembagaan, pembiayaan, hingga teknologi informasi pengelolaan program.

Dalam audiensi tersebut, Abdul menekankan kesiapan asosiasi untuk terus bergerak dalam koridor kebijakan nasional dan menyelaraskan langkah dengan arah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.

"APPMBGI hadir bukan untuk berjalan sendiri, melainkan untuk bersinergi. Kami memahami bahwa kontribusi kami akan paling bermakna apabila selaras dengan arah kebijakan pemerintah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat penerima manfaat," katanya.

Menurut Abdul, kedua pihak dalam audiensi itu menyepakati perlunya forum komunikasi yang lebih terstruktur antara APPMBGI dan Kemenko Pangan, termasuk kemungkinan pelibatan asosiasi dalam evaluasi dan penyempurnaan regulasi teknis program MBG.

Ia menambahkan APPMBGI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperluas jangkauan keanggotaannya ke seluruh provinsi di Indonesia demi mendukung pelaksanaan program secara merata dan berkualitas.

"Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional," ujarnya.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan MBG merupakan program untuk rakyat dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur.

Untuk itu, Kemenko Pangan menyampaikan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang relevan dalam kerangka koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pada kesiapan rantai pasok pangan di tengah peningkatan kebutuhan nasional. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar ekspansi program tidak memicu gangguan distribusi dan pasokan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai penguatan kolaborasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program. Hal itu disampaikan dalam APPMBGI Summit 2026 di Gedung APPMBGI, Kalisari, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Rivai mengatakan, program MBG membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak. “Program sebesar makan bergizi gratis tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendirian. Ini membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat. APPMBGI hadir sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang ikut memastikan program ini berjalan baik, terukur, dan berkelanjutan,” kata Rivai.

Rivai menyoroti kerentanan rantai pasok pangan nasional seiring meningkatnya permintaan untuk MBG. Ia mengatakan tekanan tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi jika tidak dikelola dengan tepat. “Namun, implementasi di lapangan menyimpan tantangan yang harus dijawab secara serius, terutama dalam aspek tata kelola dan keamanan pasokan,” kata Rivai.

Menurut dia, koordinasi antara pemasok, pengelola dapur, dan pelaku usaha pendukung perlu diperkuat. “Kita ingin memastikan program MBG tidak merusak rantai pasok yang sudah ada, tetapi justru memperkuat ekosistem ekonomi rakyat,” kata Rivai.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang menyoroti aspek berbeda dalam pelaksanaan MBG. Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menekankan perlunya MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis lintas sektor yang menggabungkan pengawasan dan efektivitas implementasi.

Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan integrasi cadangan pangan nasional. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti menekankan aspek higienitas dan standar operasional dapur untuk menjamin keamanan pangan.

Ketua Umum PERSAGI Doddy Izwardy menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari volume distribusi, tetapi juga kualitas gizi. “Gizi bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas generasi,” kata Doddy.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Muamanah menambahkan pentingnya membangun ekosistem industri pendukung yang efisien dan adaptif melalui integrasi riset dan inovasi.

Forum juga menyoroti keterlibatan petani, nelayan, UMKM pangan, hingga sektor logistik sebagai penggerak ekonomi dalam rantai nilai MBG. Penguatan sistem digital dan pemetaan geospasial dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta mengantisipasi tekanan pasokan di berbagai wilayah.