Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas kembali digulirkan sebagai langkah menyerap produksi peternak sekaligus menopang harga unggas di tingkat produsen yang tengah tertekan.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan penyerapan hasil peternak melalui berbagai program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga mengusulkan kembali bantuan pangan telur dan daging ayam yang sebelumnya dijalankan pada 2023 dan 2024.

“Jadi yang harus kita selesaikan agar harga ayam di tingkat produsen, harganya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga daging ayam di tingkat konsumen. [Namun] saat ini bedanya relatif jauh. Ada usulan bantuan daging ayam dan telur ayam. Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Sarwo menyampaikan usulan program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Namun, apabila mendapat persetujuan revisi anggaran dari DPR, pelaksanaannya berpotensi dipercepat pada tahun ini.

“Tahun 2027 [sudah] kita usulkan. Tahun ini mungkin kalau dari Komisi IV DPR RI menghendaki revisi anggaran, maka akan dilaksanakan dalam tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pengalaman pelaksanaan bantuan pangan untuk penanganan stunting sebelumnya terbukti mampu menopang harga di tingkat peternak.

“Jadi memang pernah yang kita lakukan dulu dengan bantuan pangan stunting. Itu dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan itu diakui oleh para peternak,” ucap Maino.

Program tersebut sebelumnya menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 8.778 peternak rakyat, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, Bapanas akan mengoptimalkan penyerapan melalui GPM yang digelar rutin di berbagai daerah. Menurut Maino, meski volume penyerapannya tidak besar, pelaksanaan secara konsisten dapat membantu mengangkat harga ayam di tingkat peternak.

Bapanas juga mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membeli produk unggas langsung dari peternak dengan harga mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP). Skema tersebut tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional setelah program MBG kembali berjalan usai libur sekolah pada pertengahan Juli.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan menyambut baik rencana integrasi penyerapan hasil peternak ke berbagai program pemerintah, termasuk rencana pengguliran kembali bantuan pangan telur ayam dan daging ayam.

Terlebih, kata dia, kondisi peternak rakyat saat ini membutuhkan intervensi agar dapat bertahan di tengah tekanan harga.

“Memang peternaknya harus naik kelas jadi tidak hanya live bird saja. Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan pemerintah juga. Kondisi saat ini yang perlu diselamatkan adalah peternak yang kondisinya saat sedang tertekan dan untuk berlanjut agak berat,” ujar Kusnan.

Sebagai informasi, Bapanas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk 2027 yang mendapat dukungan Komisi IV DPR. Dalam usulan tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk program bantuan pangan dengan sasaran 1,45 juta penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak bukan semata-mata dipicu oleh kelebihan pasokan (oversupply), melainkan dipengaruhi oleh ekspektasi permintaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlalu tinggi hingga struktur industri perunggasan yang makin terkonsentrasi atau oligopolistik.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan kondisi harga telur saat ini tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena kelebihan pasokan biasa. Menurutnya, lonjakan produksi terjadi karena pelaku usaha berekspektasi permintaan telur akan meningkat seiring dengan implementasi program MBG. Namun, realisasi permintaan tidak sebesar yang diperkirakan.

“Memang benar ada kelebihan pasokan yang cukup signifikan, tetapi akar persoalannya jauh lebih dalam dan struktural. Ekspansi produksi yang masif ini sebagian didorong adanya ekspektasi demand dari program MBG yang ternyataoverstated, ditambah melemahnya daya beli masyarakat. Yang lebih krusial lagi adalah kegagalan koordinasi perencanaansupply-demandsecara nasional serta inefisiensi rantai pasok yang sangat panjang," kata Eliza ketika dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Eliza menuturkan anjloknya harga telur di tingkat peternak tidak diikuti penurunan harga yang signifikan di tingkat konsumen. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pelaku distribusi dan perantara (middleman) masih mengambil margin yang cukup besar, sehingga selisih harga antara tingkat peternak dan ritel tetap lebar.

Di sisi lain, peternak kecil cenderung berada di posisiprice takerlantaran tidak memiliki akses langsung kepada pembeli atauofftakerberskala besar.

Di samping itu, Eliza juga menilai anjloknya harga telur dipengaruhi ketimpangan struktur pasar di sektor perunggasan. Integrator besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, lanjutnya, memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan dengan peternak mandiri, sehingga peternak rakyat lebih rentan saat harga jatuh.

“Kita harus paham juga adanya ketidakseimbangan kekuatan pasar yang makin kentara yaitu industri upstream seperti pakan dan DOC [day old chick] sudah menunjukkan karakter oligopolistik, di mana satu perusahaan saja bisa menguasai sekitar 35% pasar, dan top player integrator besar punya integrasi vertikal yang memberi mereka daya tahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peternak rakyat kecil yang mandiri,” ujarnya.

Kendati demikian, Core mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong sektor hotel, restoran, kafe (Horeka), ritel modern melalui Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan serapan telur. Namun, dia menilai langkah tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar.

“Strategi ini cuma solusi jangka pendek yang bersifat tambal sulam dan belum cukup efektif untuk benar-benar mengangkat harga di tingkat peternak secara berkelanjutan,” sambungnya.

Menurut Eliza, tanpa kontrak jangka panjang dan insentif yang memadai, Horeka serta ritel modern akan tetap mengandalkan perusahaan integrator besar yang mampu memasok produk secara konsisten dari sisi volume, kualitas, hinggaketelusuran. Di sisi lain, peternak kecil yang masih terfragmentasi dan bergantung pada perantara (middleman) akan kesulitan masuk ke rantai pasok tersebut tanpa penguatan melalui koperasi.

Dia juga berpandangan bahwa kapasitas serapan Horeka maupun ritel modern cenderung terlalu kecil jika dibandingkan dengan volume surplus produksi telur nasional. Hal ini membuat dampak serapan di sektor tersebut terhadap pemulihan harga hanya bersifat sementara.

“Volume serapan dari Horeka dan ritel modern relatif kecil dibandingkan skala surplus nasional sehingga dampaknya terbatas dan cenderung temporer. Begitu tekanan surplus berkurang atau ada perubahan kondisi, pembelibesar bisa kembali ke pola lama. Jadi ini bukan jawaban struktural, melainkan sekadar mengurangi gejala sesaat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar imbauan menjadi kemitraan yang lebih terstruktur melalui kontrak jangka panjang antara koperasi peternak dengan Horeka, ritel modern, maupun offtaker institusional lainnya.

Eliza juga merekomendasikan pemerintah membangun sistemforecastingatau estimasi pasokan dan permintaan nasional secarareal time, mengendalikan ekspansi produksi berbasis data, memperkuat kelembagaan peternak melalui koperasi, memangkas rantai distribusi, serta memperketat pengawasan terhadap praktik yang berpotensi menciptakan oligopoli di industri perunggasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mendorong perbaikan tata kelola impor bahan baku pakan dan rantai pasok guna menstabilkan harga ayam serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Ketua Umum Permindo Kusnan menilai rendahnya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung berkepanjangan saat ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor kelebihan pasokan (over supply) semata.

"Di balik jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan, mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Saat ini, harga ayam hidup di berbagai sentra produksi berada pada kisaran Rp 15.000-Rp 17.000 per kilogram, sedangkan harga pokok produksi (HPP) telah mencapai sekitar Rp 22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen biaya terbesar meningkat menjadi Rp 8.600-Rp 9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp 1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat mengalami kerugian sekitar Rp 5.000-Rp 7.000 per kilogram ayam yang dijual atau mencapai Rp 8.000-Rp 10.000 per ekor dengan rata-rata bobot panen 2 kilogram.

Permindo menyebut situasi tersebut sebagai cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual justru menurun sehingga margin usaha peternak tergerus dan mengancam keberlanjutan usaha.

Menurut Kusnan, peternak rakyat tidak hanya menghadapi krisis harga ayam, tetapi juga krisis margin usaha akibat kenaikan harga pakan yang tidak terkendali.

Permindo menilai akar persoalan juga dipicu perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem cash before delivery (CBD).

Mekanisme itu meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan, terutama bagi pabrik skala menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan likuiditas.

Tekanan tersebut kemudian mendorong percepatan penagihan kepada peternak sehingga banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pakan, bibit ayam (day old chicken/DOC), obat-obatan, tenaga kerja, dan operasional kandang.

Praktik panic selling yang terjadi secara bersamaan di berbagai sentra produksi membuat posisi tawar peternak semakin lemah dan harga ayam hidup semakin tertekan hingga berada di bawah harga acuan pemerintah.

Permindo menilai kondisi ini mencerminkan teori bullwhip effect dalam rantai pasok, yaitu gangguan di sektor hulu yang menghasilkan dampak lebih besar di sektor hilir.

Organisasi itu pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, menyediakan pembiayaan rantai pasok, membentuk buffer stock nasional, memperkuat program serapan ayam hidup dan karkas, serta membangun sistem data perunggasan yang lebih transparan guna menjaga keberlanjutan peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta sektor hotel, restoran, kafe (horeka) hingga ritel modern meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam menyusul harga kedua komoditas tersebut yang masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) agar meningkatkan pembelian telur dan ayam dari produsen dalam negeri. Langkah itu ditempuh untuk memperluas saluran distribusi sekaligus menopang harga di tingkat peternak.

“Harga telur, harga ayam, tadi saya tanya Ibu, ya semua masih di bawah HET. Kami sudah menyampaikan surat ke horeka, hotel, restoran, kafe, untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel, sudah kita kirim suratnya untuk menyerap produk-produk kita di sana. Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya. Butuh tempat untuk jualan," kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi juga mendorong restoran menambah penggunaan telur dan ayam dalam menu makanan agar permintaan terhadap kedua komoditas tersebut meningkat.

“Kalau di restoran, misalnya ya oke lah, menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya. Karena misalnya ini Ayam Gepuk, jadi kami harapkan tadi banyak menyerap dari produsen-produsen ayam kita,” ujarnya.

Jika menengok Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, tren harga telur ayam ras dan daging ayam ras kompak anjlok selama sebulan terakhir, yakni pada 25 Mei—19 Juni 2026.

Untuk telur ayam misalnya, pada 19 Juni, harga komoditas ini turun 0,11% menjadi Rp27.543 per kilogram dari Rp27.573 per kilogram pada 18 Juni 2026. Sementara itu, harga daging ayam ras naik 0,02% dari Rp36.039 per kilogram pada 18 Juni 2026 menjadi Rp36.046 per kilogram pada 19 Juni 2026.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan mengawal implementasi harga acuan penjualan (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak untuk melindungi peternak telur domestik dari kerugian yang lebih dalam.

“Kami sudah mengambil beberapa kebijakan agar kita bisa lindungi peternak telur agar jangan sampai merugi. Pertama, HAP. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya adalah Rp 26.500 per kilo,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Penegakan HAP telur ayam ras di tingkat peternak ini untuk menjaga kepentingan peternak dalam negeri dan keberlanjutan produksi telur nasional. Amran memastikan akan melayangkan surat imbauan kepada seluruh peternak untuk sama-sama menaati HAP Rp26.500 per kilogram tersebut.

“Kami akan kirim surat, insyaallah hari ini, imbauan kepada seluruh peternak, tembusan Satgas Pangan agar memantau. HAP ini kita kawal bersama agar jangan merugikan peternak Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Amran mengatakan, penyerapan telur ayam ras hasil produksi peternak melalui program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), juga telah dipastikan. Menurutnya, intensitas penyajian menu berbahan telur dalam program MBG akan terus ditingkatkan.

Amran menuturkan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, BGN menyatakan siap secara konsisten menyerap telur hasil produksi peternak melalui program MBG. Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis harga telur di tingkat peternak dapat segera pulih.

Bapanas sebelumnya juga mendukung percepatan penyerapan telur untuk program MBG di Jawa Timur. Melalui penerapan menu telur sebanyak tiga kali dalam sepekan, program tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 8%—10% dari total produksi telur di Jawa Timur.

BGN melaporkan, untuk memenuhi kebutuhan program MBG di 22 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mencakup 2.501 penerima manfaat, dibutuhkan sekitar 170 kilogram telur per unit atau setara sekitar 16 ton telur untuk kebutuhan selama dua pekan. Adapun khusus di Kabupaten Blitar, implementasi menu telur tiga kali dalam sepekan diperkirakan membutuhkan pasokan hingga 49 ton telur per minggu.

Selanjutnya, Bapanas bersama BGN akan melakukan pemetaan daerah surplus dan defisit pangan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan agar BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi penyerap hasil produksi petani dan peternak di wilayah yang mengalami surplus.

IDXChannel – Harga komoditas pangan nasional bergerak variatif pada awal pekan, Senin (22/6/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 08.30 WIB, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya turun atau masih stabil.

Harga bawang merah turun 2,45 persen menjadi Rp53.650 per kilogram (kg). Sebaliknya, bawang putih naik 1,09 persen menjadi Rp43.100 per kg. Untuk komoditas beras, beras kualitas bawah I masih bertahan di Rp14.650 per kg. Sementara beras kualitas bawah II naik 0,69 persen menjadi Rp14.600 per kg.

Beras kualitas medium I tercatat naik 0,31 persen menjadi Rp16.300 per kg, sedangkan beras kualitas medium II stabil di Rp16.100 per kg. Adapun beras kualitas super I tetap di level Rp17.550 per kg, sementara beras kualitas super II naik 0,29 persen menjadi Rp17.100 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar turun 2,37 persen menjadi Rp57.700 per kg. Di sisi lain, cabai merah keriting naik 0,18 persen menjadi Rp55.500 per kg. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit hijau yang naik 0,55 persen menjadi Rp54.950 per kg. Sementara cabai rawit merah meningkat 0,73 persen menjadi Rp76.300 per kg.

Untuk protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 0,13 persen menjadi Rp37.100 per kg. Daging sapi kualitas I meningkat 0,17 persen menjadi Rp149.300 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II naik 0,32 persen menjadi Rp140.500 per kg.

Sementara itu, harga gula pasir kualitas premium masih bertahan di Rp20.300 per kg. Gula pasir lokal juga stabil di level Rp19.100 per kg.

Harga minyak goreng curah tercatat tidak berubah di Rp20.600 per liter. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I naik 0,21 persen menjadi Rp24.200 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II meningkat 0,21 persen menjadi Rp23.350 per liter. Di sisi lain, harga telur ayam ras segar turun 0,33 persen menjadi Rp29.950 per kg.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pelaku usaha perunggasan di Jawa Tengah menilai penyerapan daging ayam oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak signifikan terhadap pasar. Meski demikian, mereka menyambut keputusan yang mewajibkan menu ayam disajikan dua kali dalam sepekan di program tersebut.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah Susilo mengatakan, selama ini penggunaan daging ayam dalam menu MBG belum memiliki porsi yang pasti sehingga dampaknya terhadap penyerapan produksi peternak masih terbatas.

"Tapi kalau dulu itu tidak ada aturan harus seminggu dua kali. Jadi bisa pakai, bisa tidak daging ayamnya. Sehingga serapan ini kurang signifikan," kata Susilo usai menghadiri rapat koordinasi penyerapan bahan baku lokal untuk program MBG di Kantor Pemprov Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, produksi ayam di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 1,5 juta hingga 1,6 juta ekor per hari, sementara kebutuhan pemotongan hanya sekitar 1,3 juta hingga 1,4 juta ekor per hari. Kondisi surplus tersebut menjadi salah satu penyebab harga ayam hidup di tingkat peternak berada di bawah harga acuan pemerintah (HAP).

Susilo mengatakan, harga ayam hidup saat ini berada di kisaran Rp17 ribu per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga yang seharusnya berada di sekitar Rp20 ribu per kilogram.

"Jadi peternak mengalami kerugian. Kenapa terjadi harganya di bawah HAP? Karena terjadi over supply," ujarnya.

Ia memperkirakan kebijakan penyajian menu ayam dua kali dalam sepekan di program MBG dapat menyerap sekitar 7 persen produksi ayam di wilayah Jawa Tengah dan DIY. “Memang belum signifikan, tapi cukup membantu," kata Susilo.

Selain menghadapi tekanan harga jual, peternak juga dihadapkan pada kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga pakan ternak. Menurut Susilo, harga pakan saat ini telah mencapai sekitar Rp9 ribu per kilogram, naik dari kisaran Rp7 ribu hingga Rp8.500 per kilogram.

Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), dan asosiasi peternak telah menyepakati penggunaan menu telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam sepekan pada program MBG.

"Menu kita sudah sepakat bahwa satu minggu itu menunya telur dua kali, daging ayam dua kali. Itu sudah ada kesepakatan," ujar Yasin.

Ia juga meminta seluruh SPPG di Jawa Tengah mengutamakan pembelian bahan baku dari peternak dan pelaku usaha lokal sesuai harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah Suwardi menyoroti adanya perbedaan harga pembelian telur oleh sejumlah SPPG. Menurut dia, sebagian peternak melaporkan telur dibeli pada kisaran Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kami berharap harga telur dapat dibuat Rp26 ribu per kilogram. Ini belum HAP, karena HAP-nya Rp26.500," kata Suwardi.

Ia meminta pemerintah menelusuri praktik pembelian telur di bawah harga acuan karena dinilai merugikan peternak, terutama di tengah kenaikan biaya produksi akibat melonjaknya harga pakan ternak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah untuk menjaga harga telur ayam ras di tingkat peternak, mulai dari peningkatan konsumsi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan penyerapan produksi, hingga dukungan pakan ternak.

Ia mengatakan langkah tersebut diambil menyusul melemahnya harga telur di tingkat peternak akibat kurangnya penyerapan pasar.

“Ada beberapa langkah kita ambil kemarin. Yang pertama adalah BGN, Kepala BGN langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya, ada SPHP,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, langkah pertama dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan konsumsi telur dalam program MBG guna membantu menyerap produksi peternak.

Amran mengatakan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang merespons dengan langsung meningkatkan konsumsi telur dalam program tersebut.

“Bu Nanik luar biasa, beliau katakan konsumsi telur satu biji (dalam MBG) dinaikkan menjadi tiga biji per minggu,” ujarnya.

Selain mendorong penyerapan melalui MBG, pemerintah juga meminta para pembeli atau offtaker dalam skala besar membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Amran, langkah tersebut diperlukan agar harga telur di tingkat peternak tidak terus melemah akibat kelebihan pasokan di pasar.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram (kg) dan meminta seluruh pelaku usaha mematuhi harga tersebut guna melindungi pendapatan peternak.

Sementara Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Suwardi pada 11 Juni menjelaskan rata-rata harga telur ayam ras di tingkat produsen sempat berada di kisaran Rp21.000 per kg atau sekitar 20 persen di bawah HAP.

Lebih lanjut, pemerintah juga memperkuat penyerapan telur melalui program MBG.

Bapanas sebelumnya menyampaikan transaksi pembelian telur untuk kebutuhan dapur MBG dilakukan langsung kepada koperasi dan asosiasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kg dan ditingkatkan secara bertahap menuju HAP di tingkat produsen.

Selain memperkuat permintaan, pemerintah menyiapkan dukungan dari sisi biaya produksi melalui penyediaan jagung dari Perum Bulog untuk membantu kebutuhan pakan ternak.

“Pakan ternak dari jagung, dari Bulog,” ucap dia.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan yang dijalankan Bulog menetapkan harga jagung Rp5.000 per kg di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak guna membantu menekan biaya produksi peternak unggas.

Amran menjelaskan biaya pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur sehingga dukungan jagung diharapkan dapat membantu menjaga margin usaha peternak.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan harga telur di lapangan mengingat terdapat masa libur sekolah yang berpotensi mengurangi penyerapan melalui program MBG.

Namun, setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung, Amran optimistis konsumsi telur diperkirakan akan semakin meningkat seiring pelaksanaan program tersebut.

“Minimal setelah libur ini (harga telur peternak) naik lagi,” ungkap dia.

Untuk sementara, pemerintah juga mengimbau seluruh offtaker membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah di bawah pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Mentan menegaskan langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus melindungi pendapatan peternak telur di tengah tekanan harga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan nasional tercatat bergerak bervariasi untuk seluruh komoditas di pasar tradisional, dengan harga cabai dan bawang masih menanjak.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Rabu (17/6/2026), harga harga beras terpantau bervariasi dari berbagai kualitas, dengan beberapa di antaranya mengalami kenaikan.

Harga beras kualitas bawah I naik 4,44% menjadi Rp15.300 per kilogram. Kemudian, harga beras kualitas bawah II naik 2,76% menjadi Rp14.900 per kilogram.

Selanjutnya, harga beras kualitas medium I juga naik 1,85% ke Rp16.550 per kilogram, kualitas medium II juga naik 1,87% ke Rp16.350 per kilogram.

Adapun, harga beras kualitas super I turun 0,86% menjadi Rp17.350 per kilogram, dan kualitas super II mengalami penurunan tipis 0,29% ke Rp16.950 per kilogram.

Kenaikan harga yang cukup tajam juga masih terjadi pada komoditas bawang merah dan bawang putih ukuran sedang.

Harga bawang merah tercatat naik 7,25% ke Rp59.900 per kilogram, sementara harga bawang putih naik 7,47% ke Rp44.600 per kilogram.

Harga cabai juga bervariasi dengan cabai merah besar di harga Rp62.600 per kg atau naik 0,4% dan cabai merah keriting seharga Rp70.350 per kg atau naik tajam 21,82%.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau turun 6,25% ke Rp50.900 per kg dan cabai rawit merah naik 8,93% ke Rp82.300 per kg.

Selanjutnya, harga minyak cenderung turun dengan minyak curah turun 1,94% ke Rp20.200, minyak goreng kemasan bermerk 1 tetap di Rp24.150 per liter, dan harga minyak goreng kemasan bermerk 2 turun 2,37% ke Rp22.700.

Harga gula pasir kualitas premium turun 0,74% di Rp20.100 dan harga gula pasir lokal turun 1,31% ke Rp18.850.

Harga protein hewani hari ini bervariasi, dengan daging sapi kualitas I turun 1,85% ke Rp145.850 per kg dan daging sapi kualitas 2 turun 2,72% ke Rp135.950.

Harga daging ayam ras segar mengalami kenaikan 3,49% menjadi Rp38.550 per kg dan harga telur ayam ras segar turun 2,99% ke Rp29.250 per kg.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah pimpinan Nanik S. Deyang akan melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai wacana tersebut. Menurutnya, keputusan moratorium pembangunan dapur MBG baru merupakan kewenangan penuh BGN.

"Saya tidak bisa berkomentar terlalu detail mengenai itu, bagaimana persisnya BGN akan menerapkan efisiensi dan moratorium," beber Emil dikutip Rabu (10/6/2026).

Untuk saat ini, Emil menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan perbaikan menyeluruh terkait mutu, kualitas, dan higienitas dapur-dapur yang memproduksi serta menyalurkan porsi MBG kepada masyarakat penerima manfaat.

"Kami sekali lagi saat ini diminta fokus pada permasalahan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). SLHS kewenangannya di Dinas Kesehatan, sementara IPAL pada Dinas Lingkungan Hidup," tuturnya.

Selain itu, Ketua Satuan Tugas MBG Jatim tersebut mengungkapkan pihaknya juga mendapat tugas dari Kepala BGN Nanik S. Deyang agar setiap SPPG di Jawa Timur dapat memenuhi 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Satu lagi pekerjaan yang diberikan adalah memastikan setiap SPPG memenuhi 300 porsi untuk 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ini yang dipesankan oleh Bu Nanik kepada kami," ujarnya.

Emil juga menyebut pemerintah daerah perlu memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal melalui program MBG dengan mendorong pembelian bahan pangan langsung dari peternak atau koperasi.

Ia mencontohkan komoditas telur yang sempat mengalami penurunan harga, sehingga pemerintah dan BGN sepakat mendorong pembelian melalui asosiasi atau koperasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram.

Di tingkat peternak, harga telur saat ini berkisar Rp20.000–Rp20.500 per kilogram, sementara di tingkat konsumen dapat mencapai Rp27.500–Rp30.000 per kilogram. Adapun di tingkat SPPG, harga pembelian berada di kisaran Rp25.000 per kilogram.

"Satu lagi adalah bagaimana memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi setempat, seperti pembelian ke asosiasi atau koperasi peternak ayam petelur supaya harga Rp24.000 bisa dicapai dan pembelian tiga kali seminggu bisa direalisasikan," jelasnya.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, terdapat sekitar 4.400 SPPG di Jawa Timur, dengan sekitar 4.000 unit telah beroperasi dan 400 lainnya masih dalam tahap persiapan.

"Ada 4.400-an SPPG di Jawa Timur, tapi yang beroperasi 4.000-an. Ada yang persiapan 400-an," ungkapnya.

Selain itu, sekitar 300 SPPG dilaporkan sempat disuspensi oleh BGN karena belum memenuhi persyaratan, meski data tersebut disebut masih bersifat dinamis.

"Kalau berdasarkan data terakhir beberapa minggu yang lalu itu 300 SPPG yang katanya di-suspend menurut pihak BGN, tapi angka ini sangat dinamis," tutupnya.

Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun

Semarang (ANTARA) - Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) berharap penyerapan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG) terus meningkat.

Ketua Umum KPUS Suwardi, di Semarang, Jateng, Rabu, mengatakan produksi telur di Jateng saat ini surplus, yakni per hari sekitar 2.300 ton, sedangkan kebutuhan per hari maksimal 1.600 ton.

Bahkan, kata dia, kebutuhan maksimal tersebut hanya terjadi ketika daya beli masyarakat baik.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, serta kelebihan pasokan, dan kurangnya daya serap pasar.

Ia menyebutkan harga telur di kandang atau di tingkat produsen saat ini rata-rata Rp21.000 per kilogram, atau sangat jauh dari harga acuan pembelian (HAP) telur ayam sebesar Rp26.500 per kg.

Diakuinya, hal itu berdampak pada margin keuntungan peternak.

"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," katanya.

Karena itu, ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menyerap telur lebih banyak untuk program MBG, salah satunya berharap Gubernur Jateng untuk mengoordinasikan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Sebelum bertemu Gubernur Jateng, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan yang sama, dan Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak tersebut.

Merespons persoalan yang dihadapi oleh para peternak unggas tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan kepada Satgas MBG Provinsi Jateng guna melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Ia juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan langkah-langkah mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk ketersediaan pasokan pakan ternak.

"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," katanya.

Terkait dengan harga telur tersebut juga sempat disinggung Luthfi dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis yang digelar di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Menurut dia, surplus telur telah berdampak pada rendahnya harga beli di tingkat petani. Karenanya, perlu adanya intervensi pemerintah dan stakeholder terkait agar harga telur tidak di bawah HAP.

"Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan perwakilan peternak ayam petelur dari seluruh Indonesia guna membahas upaya untuk menjaga stabilitas harga telur di tingkat produsen.

"Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita, peternak (ayam) petelur seluruh Indonesia yang hadir menemui kami, meminta kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki harga telur yang turun," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, pemerintah berusaha bergerak cepat untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan yang membuat harga telur ayam ras di tingkat peternak turun hingga di bawah tingkat yang menguntungkan bagi peternak.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi peternak dari potensi kerugian akibat kelebihan stok, menjaga keberlanjutan usaha peternakan, serta menstabilkan pasokan dan harga telur.

"Saya bangga dengan peternak petelur seluruh Indonesia mampu memenuhi kebutuhan anak bangsa, surplus bahkan ekspor ke negara lain. Di sisi lain kami sudah mengambil beberapa kebijakan, langkah-langkah agar kita bisa lindungi mereka, jangan sampai merugi," katanya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mengawal penerapan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram.

Ia juga mengimbau para peternak untuk ikut memantau penerapan harga acuan pembelian telur.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan jagung dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai daerah guna menjaga stabilitas harga pakan ternak dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan.

Amran telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati guna mengupayakan peningkatan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya menelepon langsung Ibu Kepala BGN, dan Beliau langsung menyanggupi. Insya Allah jumlahnya, kuantumnya, akan ditingkatkan untuk BGN kita seluruh Indonesia," katanya.

Amran menyampaikan bahwa penyaluran telur untuk Program MBG akan ditingkatkan menjadi tiga kali dalam sepekan.

"Iya, tiga kali seminggu, cepat itu, nanti akan cepat," katanya.

Ketua Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso mengapresiasi langkah cepat pemerintah untuk membantu keberlangsungan usaha peternak.

Peningkatan penyerapan telur untuk Program MBG, menurut dia, akan sangat membantu peternak dalam mengatasi kelebihan pasokan.

"Ini sangat membantu kami dan kami juga terima kasih atas inisiatif dari Bapak Menteri. BGN juga akan menyerap telur dari peternak, seminggu menjadi tiga kali kembali, yang kemarin baru satu kali," kata Yudianto.

Dia mengimbau para pedagang dan pelaku usaha mematuhi aturan harga acuan pembelian telur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, dia mengimbau para peternak untuk segera melapor ke Badan Pangan Nasional jika mendapati pembelian telur dengan harga di bawah acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

Kesedihan para peternak ayam petelur akibat menumpuknya pasokan telur di kandang akhirnya menemukan titik terang penyelesaian. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji akan menyedot sisa stok komoditas tersebut secara masif.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama lintas lembaga ini sukses diteken setelah adanya lobi tingkat tinggi antarpimpinan birokrasi. Ia menekankan, respons cepat BGN ini menjadi penyelamat di saat oversupply telur di kalangan peternak ayam petelur.
"Kami menelepon langsung Ibu Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), dan beliau langsung menyanggupi (penyerapan telur dari peternak), luar biasa beliau," jelas Amran saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (9/6/2026).

Volume penyerapan hasil ternak oleh lembaga pangan tersebut dipastikan bakal melesat jauh melebihi kuota sebelumnya.
"Insyaallah jumlahnya, kuantumnya akan ditingkatkan untuk BGN kita seluruh Indonesia," tegas Amran.

Percepatan ritme belanja logistik ini otomatis akan membuat stok telur di tingkat produsen cepat terkuras habis. Amran meyakini, kebijakan penyerapan telur sebanyak tiga kali dalam satu pekan, akan menambah permintaan telur dari peternak lokal.
"Tiga kali seminggu. Cepat itu nanti," lugas Amran.

Diketahui, Ketua Presidium PPN (Pinsar Petelur Nasional), Yudianto Yosgiarso menjelaskan harga telur mengalami anjlok dikarenakan adanya produksi yang oversupply. Untuk itu, Yudianto mengaku intervensi pemerintah dalam penetapan HAP yakni Rp26.500 per kilogram.
“Yang jelas ini karena kami terjadi oversupply. Yang jelas terjadi oversupply telur,” jelas Yudianto saat jumpa pers di Kementerian Pertanian, Selasa (8/6/2026).