Kelangkaan bahan baku plastik belakangan ini tak lepas dari terganggunya pasokan nafta, komponen utama dalam industri petrokimia. Kondisi tersebut sekaligus memicu kenaikan harga plastik di Tanah Air.

Gangguan ini dipicu konflik global, terutama di Timur Tengah, yang selama ini menjadi pemasok utama bahan tersebut. Dampaknya mulai terasa di dalam negeri, di mana harga plastik melonjak tajam di berbagai daerah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor nafta cukup tinggi, sehingga ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung menjalar ke industri.

"Jadi ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu 60 persen kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang harus kita impor dari Timur Tengah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Lonjakan harga plastik pun terjadi di tingkat pedagang. Di sejumlah pasar, harga plastik kantong naik dari sekitar Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu per pak. Sedotan plastik ikut naik dari Rp8.000 menjadi Rp10 ribu, sementara plastik kemasan bahkan melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu.

Dalam beberapa kasus, pelaku usaha menyebut kenaikan harga bahan plastik bisa mencapai 30 persen hingga 60 persen, bahkan ada yang tembus hingga dua kali lipat karena stok yang terbatas.

[Gambas:Youtube]

Kondisi ini membuat biaya produksi berbagai sektor ikut terdorong naik, terutama industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

Pemerintah pun mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain untuk menjaga produksi tetap berjalan, sekaligus menahan gejolak harga di pasar.

Lantas apa itu NAFTA?

Secara sederhana, nafta adalah cairan hasil olahan minyak bumi yang menjadi bahan dasar untuk banyak produk, terutama plastik. Nafta berasal dari proses penyulingan minyak mentah, lalu diolah lagi menjadi bahan kimia penting yang dipakai industri.

Di dunia industri, nafta bisa dibilang sebagai bahan awal yang sangat krusial. Dari nafta inilah dihasilkan zat seperti etilena dan propilena, yang kemudian diolah lagi menjadi plastik, karet sintetis, hingga berbagai produk kimia lainnya yang digunakan sehari-hari.

Sederhananya, nafta itu seperti bahan utama di dapur industri. Tanpa nafta, pabrik tidak bisa memproduksi bahan kimia yang menjadi dasar plastik.

Ketika pasokan nafta terganggu, efeknya langsung merembet luas. Bukan hanya industri besar, tapi juga usaha kecil seperti pedagang makanan dan minuman yang menggunakan plastik untuk kemasan.

Selain untuk plastik, nafta juga digunakan sebagai bahan campuran bensin, pelarut untuk cat dan tinta, hingga bahan baku berbagai produk industri lainnya.

Nafta memiliki sifat yang membuatnya cocok digunakan di banyak industri. Cairan ini mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki bau khas seperti bensin. Secara kimia, nafta terdiri dari campuran hidrokarbon dengan jumlah atom karbon sekitar lima sampai 12.

Titik didihnya juga bervariasi, mulai dari sekitar 30 hingga 200 derajat Celsius, tergantung jenisnya. Sifat-sifat ini membuat nafta fleksibel digunakan untuk berbagai kebutuhan industri, mulai dari bahan bakar hingga bahan kimia.

Dalam praktiknya, nafta dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya.

Nafta ringan biasanya digunakan untuk bahan baku petrokimia seperti plastik dan bahan bakar. Sementara itu, nafta berat lebih banyak dipakai untuk pelumas, aspal, atau bahan industri lainnya.

Ada juga nafta aromatik yang digunakan untuk pelarut industri, cat, hingga bahan kimia tertentu. Masing-masing jenis punya fungsi berbeda, tapi semuanya tetap berawal dari bahan yang sama, yaitu minyak bumi.

Kelangkaan nafta saat ini terjadi karena pasokannya sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Ketika terjadi konflik atau gangguan distribusi di wilayah tersebut, pasokan global langsung terganggu.

Tak hanya Indonesia, sejumlah negara lain juga mengalami kondisi serupa. Beberapa produsen bahkan terpaksa mengurangi produksi, yang akhirnya membuat pasokan semakin terbatas di pasar global. Akibatnya, harga bahan baku naik dan berdampak ke berbagai sektor.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan ( Kemendag ) mengupayakan diversifikasi negara pemasok bahan baku plastik berupa nafta untuk industri plastik dalam negeri. Pengalihan sumber pasokan bahan baku ini seiring keterbatasan nafta di kalangan industri akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso tidak menafikan adanya kelangkaan bahan baku plastik yang berakibat pada inflasi harga kemasan plastik di pasaran. Seturut itu, kalangan industri kesulitan memperoleh nafta lantaran negara pemasok dominan dari kawasan Timteng.

“Kami mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika,” kata Mendag Budi Santoso di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (14/4/2026).

Harga Plastik Naik, Industri Didorong Bangun Ketahanan di Tengah Tekanan Global



Budi menekankan, saat ini Indonesia masih proses negosiasi dengan pihak di masing-masing negara tersebut. Pembahasan soal rantai pasok masih menjadi kendala, mengingat waktu pengiriman yang akan lebih panjang dibandingkan distribusi dari Timteng.

“Ini memerlukan waktu. Sekarang masih memproses dengan stok yang ada. Sebab ini berpindah, dan sekarang kondisi perang, sehingga mungkin pengapalannya agak lambat,” ucap Budi.

Selain tiga negara di atas, pemerintah berupaya juga mencari pasokan dari Singapura, Korea Selatan, Vietnam dan Thailand. Meski begitu, dia belum dapat memastikan kapan realisasi distribusi nafta sampai ke Indonesia.

"Namun ini kan banyak yang force majeure. Ini memang krisis global terkait keterbatasan bahan baku,” ucap dia.

Harga Plastik Melonjak, Legislator Minta Pemerintah Lindungi UMKM



Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mewanti-wanti risiko distribusi bahan baku plastik berupa senyawa kimia nafta yang direncanakan pemerintah bakal mengambil pasokan dari India, negara kawasan Afrika dan Amerika.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono menekankan rantai pasok nafta selama ini yang berasal dari negara Timur Tengah terbilang memakan waktu yang cukup ringkas. Setidaknya membutuhkan waktu hanya 10 sampai 15 hari. Sedangkan, distribusi bahan baku plastik di luar kawasan Timteng bakal memerlukan waktu lebih panjang.

"Kalau di luar Middle East butuh waktu 50 hari paling cepat. Sehingga kita harus hitung ulang karena rantai pasoknya pasti akan tambah panjang," kata Fajar, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan harga beras dalam negeri tetap stabil alias tidak naik di tengah lonjakan harga plastik imbas perang Timur Tengah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sikap tegas untuk menjaga stabilitas harga pangan, termasuk beras, di tengah tekanan kenaikan biaya kemasan plastik.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi sudah ditentukan pada saat beliau mengambil rapat istana kemarin. Tidak ada kenaikan harga pangan, termasuk harga beras. Jadi tidak ada kenaikan harga pangan maupun harga beras,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rizal mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,72 juta ton per 13 April 2026, dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam 10 hari ke depan.

“Beras kita dalam posisi yang luar biasa cadangan stoknya. Jadi kami yakinkan tidak ada kenaikan harga pangan khususnya beras untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal mengakui lonjakan harga plastik menjadi tantangan baru bagi Bulog, terutama untuk kebutuhan kemasan distribusi beras dan bantuan pangan.

Untuk itu, Bulog telah menggelar rapat direksi dan mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan kondisi terkini akibat kenaikan harga biji plastik. Namun, penyesuaian tersebut tetap diupayakan seminimal mungkin guna menekan lonjakan biaya.

Selain itu, Bulog juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memperoleh keringanan harga, mengingat penggunaan kemasan plastik sangat besar dalam penyaluran produk untuk masyarakat seperti bantuan pangan dan beras SPHP.

“Mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah. Namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet ke tingkat konsumen dengan kenaikan hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungiBisnis.

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri.

Di sisi lain, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan, atau sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga plastik hingga 100% yang terjadi dalam kurun waktu terakhir mulai memberikan tekanan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman.

Plastik yang selama ini menjadi komponen utama dalam kemasan mengalami lonjakan harga yang signifikan imbas dari konflik geopolitik global di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menilai kenaikan biaya bahan baku plastik berpotensi mendorong inflasi lebih luas di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ujar Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, lonjakan biaya tersebut meningkatkan ongkos produksi industri hilir dan pada akhirnya berdampak pada harga produk akhir seperti kemasan makanan, minuman, hingga farmasi.

Tekanan Baru bagi UMKM Makanan dan Minuman

Kenaikan harga plastik yang dipicu lonjakan bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global menjadi tekanan baru bagi pelaku UMKM makanan dan minuman (mamin).

Kondisi ini mempersempit margin keuntungan dan menempatkan pelaku usaha pada pilihan sulit, mulai dari menaikkan harga, mengurangi porsi, hingga menanggung kerugian.

Kelompok UMKM skala kecil menjadi yang paling rentan terdampak. Tanpa penyesuaian strategi, kenaikan biaya produksi berpotensi mengganggu arus kas dan keberlangsungan usaha.

Kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga konsumen. Kenaikan ini dapat berpotensi mendorong kenaikan harga makanan dan minuman. Selain itu, sebagian pelaku usaha mulai mengurangi ukuran produk sebagai bentuk penyesuaian biaya.

Ketergantungan Impor Bahan Baku

Kenaikan harga plastik juga dipengaruhi tingginya ketergantungan impor bahan baku di tengah gejolak geopolitik global, termasuk penutupan Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebut sekitar 70% bahan baku industri plastik nasional masih berasal dari impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Kondisi ini membuat harga domestik sangat rentan terhadap fluktuasi global.

Pemerintah Cari Solusi

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pihaknya telah menerima keluhan pelaku UMKM terkait kenaikan harga bahan baku plastik.

Ia juga menyampaikan, pemerintah melalui jajaran eselon I tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas lonjakan tersebut. Namun, Maman menjelaskan pemerintah masih membahas serta mengkaji kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Untuk meredam dampak jangka pendek, pemerintah mulai mengalihkan pasokan bahan baku plastik ke negara yang dinilai lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat. Saat ini, proses pengalihan tersebut masih berada pada tahap administrasi.

Ke depan, pemerintah memperkirakan harga plastik berpotensi kembali stabil seiring pulihnya rantai pasok melalui pasar alternatif. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Perdagangan juga dilakukan untuk menyiapkan langkah stabilisasi, termasuk melalui operasi pasar.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan & Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut para pelaku industri pangan, khususnya produsen minuman, mulai berpikir untuk kembali ke kemasan botol kaca gara-gara plastik langka dan mahal.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik merupakan dampak penutupan Selat Hormuz, yang juga mendorong biaya logistik dan energi. Pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

"Tadi saya infokan beberapa produsen yang dulunya kemasannya botol kaca, sekarang minuman ya, ada sekarang yang yang kemudian beralih ke plastik sekarang sebagian mau balik lagi ke botol kaca untuk mengantisipasi," kata Adhi di JEC, Bantul, DIY, Rabu (8/4).

Adhi bilang produksi industri hulu plastik di dalam negeri turun hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah negara pemasok tidak mampu berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Situasi ini, lanjutnya, membuat plastik melonjak signifikan. Kenaikan harga di tingkat produsen atau industri menengah besar berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai lebih tinggi akibat keterbatasan stok.

"Kalau pedagang kecil yang pedagang atau pedagang plastik lah ya yang untuk memasok ke industri-industri kecil rata-rata sudah naik 100 persen karena mereka stoknya sangat terbatas," kata Adhi.

"Dan tentunya juga kita juga sedang mencari alternatif pemasok dari negara-negara lain di luar Timur Tengah seperti itu," sambungnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sementara itu menegaskan pasokan plastik nasional masih aman meski harga bahan baku melambung akibat gejolak geopolitik global.

Ia menjelaskan tekanan terhadap industri plastik tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan nafta, bahan baku utama industri petrokimia.

"Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Menurut Agus, gangguan distribusi global memang mendorong kenaikan biaya produksi di sektor hulu. Namun pemerintah memastikan langkah mitigasi terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga.

"Pemerintah menegaskan bahwa saat ini upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel," katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, Kemenperin bersama pelaku industri tengah menempuh sejumlah strategi. Di antaranya dengan mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi kenaikan harga plastik akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang saat ini tengah dirisaukan oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui bahwa harga plastik di pasaran saat ini sedang melambung tinggi. Bahan baku pembuatan plastik yang berasal dari minyak bumi mayoritas didistribusikan dari negara-negara di kawasan Teluk yang disalurkan lewat jalur distribusi Selat Hormuz.

"Ini menjadi perhatian serius karena banyak UMKM butuh plastik. Nah, maka dari itu, kita tahu bahwa plastik ini memang harganya naik karena kondisi bahan baku dan rantai pasok globalnya memang demikian," tutur Emil, Rabu (8/4/2026).

Dirinya menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur guna memantau dampak dari melambungnya harga plastik kepada pelaku UMKM dan mencarikan solusi atas masalah tersebut.

"Misalnya, orang belanja sekarang kan didorong agar belanjanya menggunakan tas belanja sendiri, jangan pakai kresek. Itu 'kan sudah mulai dibudayakan dari dulu ya, sudah mulai dijadikan kebiasaan baru, tapi kalau yang jual es cekek misalnya, itu kan memang harus ada plastiknya. Kita mau mau pastikan dulu, kita data secara betul-betul mana UMKM yang bisa menyesuaikan, mana yang tidak bisa," paparnya.

Dia menyatakan instansi terkait akan melakukan pendataan lebih lanjut terhadap tiap-tiap pelaku UMKM, terkhusus yang berjualan di pasar tradisional, yang terkena dampak kenaikan harga plastik agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi selaku regulator.

"Kita kan tidak bisa hanya sekadar memberi semangat saja. Kita sama-sama pikirin solusinya," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Emil, masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan berbagai kemudahan yang tersedia, seperti pemesanan makanan via aplikasi menggunakan ojek daring yang semakin masif, membuat penggunaan kemasan plastik tidak bisa terhindarkan.

"Nah, yang seperti itu bagaimana solusinya, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita cocokin dulu satu sama lain karena kalau pesan dari ojol, tidak mungkin dikirim dulu piringnya dari rumah, terus dibawa balik 'kan enggak mungkin," ucapnya.

Untuk solusi jangka pendek, dirinya pun meminta kepada para pelaku UMKM di Jawa Timur, seperti pedagang di pasar-pasar tradisional, agar dapat memungut biaya tambahan bagi pelanggan yang memerlukan kemasan plastik. Selain itu, Emil juga meminta masyarakat untuk dapat mengubah kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan kantong belanja pribadi.

"Kita utamakan dulu di sektor ekonomi yang paling mendasar, seperti pasar tradisional, baik penjual, pembeli yang berasal dari berbagai kalangan. Nah, bagi kalangan yang lebih punya daya beli dan kemampuan, kita harap mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang seperti ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan dampak kenaikan harga plastik tidak seragam di seluruh pelaku UMKM.

Edy menuturkan UMKM yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama akan mengalami tekanan paling besar dibandingkan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.

Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan plastik—seperti mainan atau produk berbasis resin—akan terdampak signifikan karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi. Sebaliknya, untuk UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus, dampaknya relatif terbatas dan masih dapat diantisipasi dengan alternatif lain.

Adapun, Akumindo menyebut pelaku UMKM cenderung memilih menahan kenaikan harga jual produk dan mengorbankan margin keuntungan.

“Kalau omzet diharapkan tidak. Tetapi kalau marginnya berkurang, bisa jadi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Edy menambahkan, kenaikan biaya kemasan plastik tidak selalu berdampak besar terhadap harga jual akhir, khususnya untuk usaha kecil seperti pedagang makanan ringan. Meski demikian, bagi usaha yang bergantung pada plastik sebagai bahan baku utama, tekanan biaya akan jauh lebih besar. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap tenaga kerja jika kondisi ini berlanjut.

Untuk itu, Edy menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan bahan baku plastik dalam negeri, termasuk melalui pengolahan ulang limbah plastik.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengungkapkan tekanan yang dihadapi industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga, melainkan juga keterbatasan pasokan. Adapun, kenaikan harganya di kisaran 30–60%.

“Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa pemasok kami mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku mereka sangat terbatas, sehingga ada beberapa pemasok yang tidak bisa memenuhi industri makanan minuman. Ini yang lebih berat,” kata Adhi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah telah menerima aspirasi dari pelaku UMKM terkait lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan di jalur Selat Hormuz.

“Sudah ada keluhan [dari UMKM], sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari lonjakan harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya produksi UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang membutuhkan kemasan plastik.

Namun, Maman menuturkan pihaknya telah menugaskan jajaran eselon I untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik yang berasal dari turunan minyak mentah. Meski demikian, pemerintah masih membahas mitigasi lintas kementerian dan belum merinci kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku plastik akibat konflik di Timur Tengah mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan harga yang dipicu gangguan pasokan global ini tidak hanya membebani biaya produksi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi serta menggerus daya beli masyarakat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima aspirasi dari pelaku UMKM terkait lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan di jalur Selat Hormuz.

“Sudah ada keluhan [dari UMKM], sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari lonjakan harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya produksi UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang membutuhkan kemasan plastik.

Namun, Maman menuturkan pihaknya telah menugaskan jajaran eselon I untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik yang berasal dari turunan minyak mentah. Meski demikian, pemerintah masih membahas mitigasi lintas kementerian dan belum merinci kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan harga bahan baku plastik yang terjadi belakangan ini.

“Menyikapi hal tersebut, pemerintah tengah mengupayakan diversifikasi bahan baku melalui penjajakan alternatif pasokan dari sejumlah negara, seperti India serta kawasan Afrika dan Amerika,” kata Dewi.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa proses peralihan sumber pasokan tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat. Meski begitu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri dan asosiasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga di tengah tekanan global.

Di sisi lain, Kemendag menyatakan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri juga terus diperkuat untuk membuka akses terhadap pemasok baru.

“Langkah ini kami upayakan agar bahan baku tetap terjamin, sehingga aktivitas produksi di dalam negeri dapat berjalan normal dan ketersediaan plastik tetap terjaga,” kata Dewi.

Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, total nilai impor plastik dan barang olahannya (HS 39) mencapai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,92 triliun (asumsi kurs Rp17.092 per dolar AS). Dari sana, negara pemasok terbesar adalah China dengan nilai US$380,05 juta, diikuti oleh Thailand US$82,71 juta, dan Korea Selatan senilai US$66,66 juta.

Potensi inflasi meluas ...

Efek Domino

Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet ke tingkat konsumen dengan kenaikan hingga 50%. Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis.

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Bukan hanya itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini turut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri. Apalagi, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Menurutnya, terganggunya produksi akibat keterbatasan pasokan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja disebut sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

Dampak di UMKM

Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menegaskan bahwa dampak kenaikan harga plastik tidak seragam di seluruh pelaku UMKM. Edy menuturkan UMKM yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama akan mengalami tekanan paling besar dibandingkan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.

Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan plastik—seperti mainan atau produk berbasis resin—akan terdampak signifikan karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi. Sebaliknya, untuk UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus, dampaknya relatif terbatas dan masih dapat diantisipasi dengan alternatif lain.

Adapun, Akumindo menyebut pelaku UMKM cenderung memilih menahan kenaikan harga jual produk dan mengorbankan margin keuntungan. “Kalau omzet diharapkan tidak. Tetapi kalau marginnya berkurang, bisa jadi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis.

Edy menambahkan, kenaikan biaya kemasan plastik tidak selalu berdampak besar terhadap harga jual akhir, khususnya untuk usaha kecil seperti pedagang makanan ringan. Meski demikian, bagi usaha yang bergantung pada plastik sebagai bahan baku utama, tekanan biaya akan jauh lebih besar. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap tenaga kerja jika kondisi ini berlanjut. Untuk itu, Edy menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan bahan baku plastik dalam negeri, termasuk melalui pengolahan ulang limbah plastik.

Industri Mamin Tertekan, Menjalar ke BUMN Pangan

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengungkapkan tekanan yang dihadapi industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga, melainkan juga keterbatasan pasokan. Adapun, kenaikan harganya di kisaran 30–60%.

“Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa pemasok kami mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku mereka sangat terbatas, sehingga ada beberapa pemasok yang tidak bisa memenuhi industri makanan minuman. Ini yang lebih berat,” tutur Adhi kepada Bisnis.

Menurutnya, keterbatasan pasokan bahan baku plastik ini lebih berbahaya dibandingkan sekadar kenaikan harga karena berpotensi mengganggu kelangsungan produksi industri mamin.

Bahkan, Adhi menyebut sejumlah pemasok luar negeri mengalami kondisi force majeure, sehingga ada yang menghentikan produksi dan ada pula yang beroperasi dengan kapasitas sangat rendah. Di dalam negeri, produksi bahan baku di sektor hulu juga dilaporkan hanya berjalan sekitar 30% dari kapasitas, yang pada akhirnya mengganggu ketersediaan pasokan.

Alhasil, kenaikan biaya produksi di industri mamin sudah tidak terhindarkan imbas harga bahan baku plastik yang melambung tajam. “Bukan karena plastik saja, tetapi karena yang lain juga.Karena nilai kurs mata uangnya rupiah, karena biaya logistik, karena biaya energi. Semua kenaikannya luar biasa,” bebernya.

Gapmmi memperkirakan lonjakan harga plastik akan berdampak signifikan terhadap biaya produksi, terutama pada produk dengan porsi kemasan plastik yang besar dalam struktur biaya. Adhi mencontohkan, jika kontribusi kemasan plastik mencapai sekitar 30% dari harga pokok dan mengalami kenaikan hingga 60%, maka dampaknya dapat mendorong kenaikan harga produk sekitar 18%.

Namun, kenaikan tersebut belum memperhitungkan faktor lain seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, serta logistik. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mendorong lonjakan harga produk ke level tinggi, sementara industri pangan olahan umumnya hanya mampu melakukan penyesuaian harga di kisaran 2%–5% mengingat tingginya sensitivitas pasar.

Untuk itu, Gapmmi memandang pemerintah perlu melakukan penghapusan bea masuk sementara. “Tentunya kami berharap dengan pemerintah menyatakan kondisi darurat ini, kita berharap beberapa regulasi yang bisa menyebabkan ekonomi biaya tinggi, coba kita pangkas dulu,” pintanya.

Dampak kelangkaan bahan baku plastik juga mulai dirasakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food. Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengungkapkan pihaknya tengah menghadapi kesulitan kemasan yang kini menjadi perhatian, seiring mulai terasa kelangkaan biji plastik di berbagai pabrik.

Dia menjelaskan, kelangkaan tersebut berasal dari sisi pasokan bahan baku plastik yang mulai terbatas di tingkat pemasok. Kondisi ini turut dirasakan oleh mitra produsen kemasan yang bekerja sama dengan ID Food. Meski demikian, perusahaan belum melihat dampak langsung terhadap harga jual produk.

“Belum tahu [ada potensi kenaikan harga produk jadi atau tidak], karena cuma ini aja. Cuma ada kelangkaan itu aja. Kelangkaan suplainya,” kata Ghimoyo saat ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Tekanan Inflasi dan Risiko Ekonomi

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai gangguan pasokan dari Timur Tengah berpotensi mendorong inflasi di tingkat produsen yang kemudian ditransmisikan ke konsumen.

Faisal menyampaikan gangguan pasokan tersebut membawa dampak berlapis, terutama bagi industri hilir dan menengah yang selama ini bergantung pada bahan baku impor.

Core Indonesia mencatat sejak penandatanganan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Uni Emirat Arab, impor bahan baku plastik untuk kebutuhan industri hilir tercatat meningkat. Pasokan tersebut relatif lebih murah karena keunggulan industri petrokimia di negara tersebut.

Namun, gangguan pasokan dari kawasan tersebut, termasuk jalur Selat Hormuz, kini memicu kenaikan harga bahan baku di tingkat produsen. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga produk olahan plastik dan menekan pelaku UMKM yang bergantung pada material tersebut.

Meski demikian, Faisal menilai kenaikan harga tidak sepenuhnya diteruskan ke konsumen akhir. Produsen cenderung menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tengah melemah, terutama pada kelas menengah. Akibatnya, tekanan inflasi yang terjadi bersifat parsial dan tidak sepenuhnya ditransmisikan ke harga jual.

Di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi daya saing industri hilir, khususnya UMKM. Namun, terdapat peluang bagi industri hulu petrokimia dalam negeri untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi yang selama ini tertekan oleh masuknya bahan baku impor yang lebih murah.

“Dampak terhadap hulu, industri hulu yang menghasilkan produk-produk bahan baku plastik, ini bisa menguntungkan, jadi kesempatan untuk kemudian dia menaikkan lagi kapasitas terpakai,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik hingga 50%–100% memberikan tekanan besar terhadap UMKM, terutama sektor kuliner yang sangat bergantung pada kemasan. Menurutnya, dampak utama yang dirasakan pelaku usaha antara lain membengkaknya biaya produksi, tergerusnya margin keuntungan, hingga terpaksa menaikkan harga jual yang berisiko menekan omzet. Dia juga menilai kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, seiring banyaknya pelaku usaha yang memilih menaikkan harga dibandingkan menekan margin.

“Jika perang berkepanjangan maka yang akan terjadi maka inflasi tak terhindarkan, sektor riil melemah, ketidakpastian meningkat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun,” ucap Esther kepada Bisnis.

Setali tiga uang, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kini pelaku UMKM berada dalam posisi sulit, mengingat kelangkaan bahan baku plastik akan berdampak langsung pada roda UMKM.

Wijayanto memperkirakan pelaku UMKM akan mengambil langkah kombinasi antara menaikkan harga dan memangkas margin di tengah persaingan yang semakin ketat, seiring melemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mendorong inflasi sekaligus menekan konsumsi.

Jika konflik berkepanjangan, dia mengkhawatirkan tekanan terhadap sektor riil semakin besar, sehingga diperlukan respons cepat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekspor produk air minum dalam kemasan (AMDK) diperkirakan lebih moderat pada 2026. Tekanan biaya produksi imbas gejolak global dinilai menjadi pemicunya.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Karyanto tetap optimistis bahwa produk AMDK akan mendorong surplus perdagangan sektor makanan dan minuman. Namun demikian, pertumbuhannya diperkirakan lebih moderat dibandingkan 2025 akibat tekanan biaya produksi di tengah kondisi global saat ini.

“Ekspor diproyeksikan tumbuh 5% pada 2026, yang mana pasar utama tetap berada di negara-negara Asia Tenggara,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa impor produk AMDK diperkirakan tetap terkendali di level rendah sepanjang tahun, karena faktor produksi dalam negeri yang kuat.

Kendati demikian, dia juga mengakui bahwa lonjakan harga bahan baku kemasan plastik menjadi faktor utama yang menahan akselerasi kinerja industri. Biaya produksi yang meningkat membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam ekspansi.

Menurutnya, dampak perang di Timur Tengah itu langsung dirasakan oleh industri AMDK, terutama melalui tekanan pada rantai pasok bahan baku. Dari sisi produksi, dia menyebut harga bahan baku kemasan plastik seperti PET (Polyethylene Terephthalate) resin, HDPE (High-Density Polyethylene), dan PP (Polypropylene) mengalami lonjakan tajam di kisaran 25%–60%.

“Bahkan pada beberapa jenis material mencapai kenaikan hingga 100%, seiring terganggunya pasokan minyak dan petrokimia global akibat ketegangan di Selat Hormuz,” kata Karyanto.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa kondisi ini mendorong kenaikan biaya produksi AMDK secara keseluruhan hingga 35%–45%. Karyanto memandang, produsen kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan banyak di antaranya terpaksa mengurangi volume produksi.

JAKARTA - Kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi sinyal meningkatnya tekanan terhadap rantai pasok global bahan baku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa plastik tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi tantangan ekonomi dan operasional bagi berbagai sektor industri .

Bagi konsumen, kondisi ini berpotensi berdampak langsung pada harga dan ketersediaan produk sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik . Kenaikan biaya produksi di tingkat industri pada umumnya akan diteruskan ke harga jual, sehingga mendorong masyarakat untuk mulai lebih selektif dalam memilih produk, termasuk mempertimbangkan alternatif konsumsi yang lebih efisien dan tidak bergantung pada plastik baru.

Sejumlah pelaku usaha termasuk di sektor usaha kecil dan menengah, juga mulai merasakan tekanan tersebut, karena kenaikan harga bahan baku kemasan berpotensi mengurangi margin usaha jika tidak diimbangi dengan penyesuaian harga jual.

Membaca Prospek Industri Air Minum Dalam Kemasan di 2026



Situasi ini mendorong pelaku usaha untuk mulai melihat ketergantungan terhadap plastik baru sebagai faktor risiko yang perlu dikelola secara lebih strategis, tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga keberlanjutan pasokan.

Seiring dengan itu pendekatan dalam penggunaan kemasan pun mulai bergeser. Model berbasis produksi baru (single-use) dinilai semakin rentan terhadap dinamika global, sehingga mendorong kebutuhan akan sistem yang lebih efisien dan adaptif, seperti penggunaan ulang (reuse) dan isi ulang (refill).

Perubahan pendekatan ini mulai terlihat di berbagai sektor, termasuk industri air minum. Air Minum Biru, penyedia layanan air minum isi ulang, merupakan salah satu pelaku usaha yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem distribusi berbasis isi ulang dengan galon milik pelanggan, sebagai bagian dari model operasionalnya, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada produksi plastik baru.

“Dalam kondisi seperti sekarang, ketahanan sistem menjadi semakin penting. Kami sejak awal membangun model bisnis yang meminimalkan ketergantungan pada plastik baru, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan di rantai pasok,” ujar Direktur PT Biru Semesta Abadi (Air Minum Biru), Yantje Wongso.

Menurutnya pendekatan tersebut tidak hanya memberikan dampak dari sisi lingkungan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi ketersediaan bahan baku plastik.

“Ketika pasokan dan harga menjadi tidak pasti, sistem yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya akan menjadi keunggulan. Reuse dan refill bukan hanya alternatif, tapi bagian dari solusi jangka panjang,” tambahnya.

Selain itu dalam menghadapi tekanan terhadap ketersediaan plastik, pendekatan yang lebih sirkular juga semakin relevan. Air Minum Biru menyatakan bahwa pengembangan sistem yang mengoptimalkan penggunaan ulang (reuse) komponen kemasan menjadi bagian dari arah inovasi ke depan, dengan tetap mengedepankan standar kebersihan dan keamanan.

Dengan tekanan global yang masih berlangsung, pelaku industri diperkirakan akan semakin terdorong untuk membangun sistem yang lebih resilien, tidak hanya untuk menjaga efisiensi biaya, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan operasional di tengah ketidakpastian.

Pendekatan seperti reuse dan refill pun menjadi semakin relevan sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik baru sekaligus menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap dinamika rantai pasok global.

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga plastik mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Lonjakan ini diduga kuat berkaitan dengan naiknya harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global, yang menjadi komponen utama dalam produksi plastik.

Di sejumlah daerah, kenaikan harga bahkan tergolong drastis. Di Palembang, Sumatra Selatan, misalnya, harga plastik dilaporkan melonjak hingga dua kali lipat. Salah satu pedagang di Pasar KM 5 mengungkapkan bahwa plastik hitam yang sebelumnya dijual sekitar Rp4.000 kini naik menjadi Rp8.000 per bungkus. Sementara plastik bening mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp11.000.

Tidak hanya harga yang meningkat, ketersediaan barang juga mulai menjadi persoalan. Para pedagang mengaku stok plastik semakin sulit diperoleh, sehingga menambah kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bahan ini untuk kemasan produk.

Pemerintah melalui Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan telah menerima berbagai keluhan dari pelaku usaha terkait kondisi tersebut. Ia menyebut pihaknya sudah menginstruksikan jajaran internal untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan guna mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik.

Menurutnya, lonjakan ini berdampak langsung terhadap biaya produksi, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menekan margin keuntungan bahkan berpotensi menaikkan harga jual produk ke konsumen.

Alternatif Pengganti Plastik yang Lebih Terjangkau

Di tengah kenaikan harga plastik, pelaku usaha dapat mulai mempertimbangkan beberapa alternatif kemasan yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan:

1. Kertas Pembungkus (Food Grade)

Kertas khusus makanan bisa menjadi pilihan yang cukup terjangkau untuk membungkus produk seperti gorengan, roti, atau makanan ringan. Selain harganya relatif stabil, bahan ini juga lebih mudah terurai sehingga lebih ramah lingkungan.

2. Daun Pisang

Penggunaan daun pisang sudah lama dikenal dalam tradisi kuliner Indonesia. Selain murah dan mudah didapat di beberapa daerah, daun pisang juga memberikan aroma khas pada makanan serta aman untuk digunakan sebagai pembungkus.

3. Kemasan Berbahan Singkong (Bioplastik)

Bioplastik dari singkong mulai banyak dikembangkan sebagai alternatif plastik konvensional. Meski belum sepenuhnya menggantikan, bahan ini lebih ramah lingkungan dan dalam beberapa kasus bisa menjadi solusi jangka panjang.

4. Wadah Kertas atau Kardus Tipis

Untuk produk seperti makanan siap saji, penggunaan kotak kertas atau kardus tipis bisa menjadi opsi. Selain cukup kuat, kemasan ini juga memberikan kesan lebih premium bagi konsumen.

5. Sistem Kemasan Ulang (Reusable Packaging)

Pelaku usaha juga bisa mulai menerapkan sistem kemasan pakai ulang, misalnya dengan memberikan opsi bagi pelanggan untuk membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan yang bisa dikembalikan.

6. Kantong Belanja Ramah Lingkungan (Totebag/Kain)

Sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai, pelaku usaha dapat menawarkan kantong belanja berbahan kain atau totebag. Selain bisa digunakan berulang kali, opsi ini juga lebih hemat dalam jangka panjang dan mendukung tren gaya hidup ramah lingkungan. Bahkan, kantong ini bisa dijadikan nilai tambah sebagai bagian dari branding usaha.

Kenaikan harga plastik yang terjadi saat ini menjadi tantangan nyata bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang sangat bergantung pada bahan tersebut. Selain menunggu langkah pemerintah dalam menstabilkan harga, pelaku usaha juga dituntut untuk lebih adaptif dengan mencari alternatif kemasan yang lebih efisien. Inovasi dalam penggunaan bahan pengganti tidak hanya membantu menekan biaya, tetapi juga bisa menjadi nilai tambah di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan.

IDXChannel - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengingatkan potensi kelangkaan kemasan plastik di pasaran. Kekhawatiran ini menyusul kesulitan memperoleh bahan baku plastik berupa nafta yang banyak dipasok negara Timur Tengah.

Eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran yang masih meruncing mengakibatkan tersendatnya distribusi rantai pasok produksi plastik seiring diblokadenya Selat Hormuz. Pelaku industri plastik yang masih bertahan melakukan produksi sesuai bahan baku tersisa secara terbatas.

"Karena memang barangnya (bahan baku plastik) yang ada terbatas karena itu kami antisipasi jangan sampai 50 hari ke depan tuh habis di tengah jalan," kata Sekjen Inaplas Fajar Budiono kepada IDXChannel, Senin (6/4/2026).

Kepada konsumen, Fajar mengimbau agar penggunaan plastik seminimal mungkin. Sebab, kelangkaan bahan baku yang memicu inflasi harga kemasan plastik belum tahu bakal berlangsung sampai kapan, menyusul ketidakpastian global.

"Jadi jangan sampai berlebihan juga untuk menggunakan plastik, contoh kalau kita belanja ya sudah kita tidak harus semua sudah pakai kantong plastik secara berlebihan. Kami harus benar-benar jaga stok sehingga kami mau minta kepada pengguna ya harus belanja sesuai dengan kebutuhannya saja," katanya.

Seturut itu, Fajar menekankan soal produsen dalam kondisi yang tak ingin bertaruh risiko bisnis. Fajar menekankan para produsen belum berani menambah stok bahan baku untuk memproduksi plastik di saat harga sedang tinggi-tingginya.

Adapun merujuk Trading Economics, bahan baku plastik berupa nafta naik (1,08 persen) menjadi USD995,66 per ton pada 6 April 2026. Selama sebulan terakhir, harga Naftha telah naik 27,77 persen, dan naik 86,31 persen dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu.

Terkini, yang sedang dilakukan produsen kemasan plastik adalah melakukan penyesuaian produksi, baik mencari sumber alternatif bahan baku hingga mengatur ulang ukuran plastik. Pada mulanya, Fajar mengatakan bahwa produsen bisa menaikkan kandungan daur ulang dengan material virgin sebagai upaya inovasi produksi. Pencampuran material ini digadang-gadang bisa menurunkan biaya produksi, selain sebagai alternatif pembuatan plastik.

"Yang jelas memang nanti harga akan ada di keseimbangan baru, enggak mungkin harga kembali lagi seperti sebelum krisis perang ini," kata Fajar.

(NIA DEVIYANA)