Lonjakan Harga Bahan Baku Plastik Imbas Perang Timur Tengah Goyang UMKM
Lonjakan harga bahan baku plastik akibat konflik Timur Tengah menekan UMKM, memicu inflasi, dan menggerus daya beli. Pemerintah berupaya mencari solusi.
(Bisnis.Com) 08/04/26 09:45 184768
Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku plastik akibat konflik di Timur Tengah mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan harga yang dipicu gangguan pasokan global ini tidak hanya membebani biaya produksi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi serta menggerus daya beli masyarakat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima aspirasi dari pelaku UMKM terkait lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan di jalur Selat Hormuz.
“Sudah ada keluhan [dari UMKM], sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).
Dia menjelaskan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari lonjakan harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya produksi UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang membutuhkan kemasan plastik.
Namun, Maman menuturkan pihaknya telah menugaskan jajaran eselon I untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik yang berasal dari turunan minyak mentah. Meski demikian, pemerintah masih membahas mitigasi lintas kementerian dan belum merinci kebijakan yang akan diambil.
“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan harga bahan baku plastik yang terjadi belakangan ini.
“Menyikapi hal tersebut, pemerintah tengah mengupayakan diversifikasi bahan baku melalui penjajakan alternatif pasokan dari sejumlah negara, seperti India serta kawasan Afrika dan Amerika,” kata Dewi.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa proses peralihan sumber pasokan tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat. Meski begitu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri dan asosiasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga di tengah tekanan global.
Di sisi lain, Kemendag menyatakan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri juga terus diperkuat untuk membuka akses terhadap pemasok baru.
“Langkah ini kami upayakan agar bahan baku tetap terjamin, sehingga aktivitas produksi di dalam negeri dapat berjalan normal dan ketersediaan plastik tetap terjaga,” kata Dewi.
Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, total nilai impor plastik dan barang olahannya (HS 39) mencapai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,92 triliun (asumsi kurs Rp17.092 per dolar AS). Dari sana, negara pemasok terbesar adalah China dengan nilai US$380,05 juta, diikuti oleh Thailand US$82,71 juta, dan Korea Selatan senilai US$66,66 juta.
Potensi inflasi meluas ...
Efek Domino
Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet ke tingkat konsumen dengan kenaikan hingga 50%. Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.
Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.
“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis.
Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.
Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.
Bukan hanya itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.
Situasi ini turut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri. Apalagi, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.
Menurutnya, terganggunya produksi akibat keterbatasan pasokan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja disebut sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.
Dampak di UMKM
Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menegaskan bahwa dampak kenaikan harga plastik tidak seragam di seluruh pelaku UMKM. Edy menuturkan UMKM yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama akan mengalami tekanan paling besar dibandingkan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.
Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan plastik—seperti mainan atau produk berbasis resin—akan terdampak signifikan karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi. Sebaliknya, untuk UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus, dampaknya relatif terbatas dan masih dapat diantisipasi dengan alternatif lain.
Adapun, Akumindo menyebut pelaku UMKM cenderung memilih menahan kenaikan harga jual produk dan mengorbankan margin keuntungan. “Kalau omzet diharapkan tidak. Tetapi kalau marginnya berkurang, bisa jadi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis.
Edy menambahkan, kenaikan biaya kemasan plastik tidak selalu berdampak besar terhadap harga jual akhir, khususnya untuk usaha kecil seperti pedagang makanan ringan. Meski demikian, bagi usaha yang bergantung pada plastik sebagai bahan baku utama, tekanan biaya akan jauh lebih besar. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap tenaga kerja jika kondisi ini berlanjut. Untuk itu, Edy menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan bahan baku plastik dalam negeri, termasuk melalui pengolahan ulang limbah plastik.
Industri Mamin Tertekan, Menjalar ke BUMN Pangan
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengungkapkan tekanan yang dihadapi industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga, melainkan juga keterbatasan pasokan. Adapun, kenaikan harganya di kisaran 30–60%.
“Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa pemasok kami mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku mereka sangat terbatas, sehingga ada beberapa pemasok yang tidak bisa memenuhi industri makanan minuman. Ini yang lebih berat,” tutur Adhi kepada Bisnis.
Menurutnya, keterbatasan pasokan bahan baku plastik ini lebih berbahaya dibandingkan sekadar kenaikan harga karena berpotensi mengganggu kelangsungan produksi industri mamin.
Bahkan, Adhi menyebut sejumlah pemasok luar negeri mengalami kondisi force majeure, sehingga ada yang menghentikan produksi dan ada pula yang beroperasi dengan kapasitas sangat rendah. Di dalam negeri, produksi bahan baku di sektor hulu juga dilaporkan hanya berjalan sekitar 30% dari kapasitas, yang pada akhirnya mengganggu ketersediaan pasokan.
Alhasil, kenaikan biaya produksi di industri mamin sudah tidak terhindarkan imbas harga bahan baku plastik yang melambung tajam. “Bukan karena plastik saja, tetapi karena yang lain juga.Karena nilai kurs mata uangnya rupiah, karena biaya logistik, karena biaya energi. Semua kenaikannya luar biasa,” bebernya.
Gapmmi memperkirakan lonjakan harga plastik akan berdampak signifikan terhadap biaya produksi, terutama pada produk dengan porsi kemasan plastik yang besar dalam struktur biaya. Adhi mencontohkan, jika kontribusi kemasan plastik mencapai sekitar 30% dari harga pokok dan mengalami kenaikan hingga 60%, maka dampaknya dapat mendorong kenaikan harga produk sekitar 18%.
Namun, kenaikan tersebut belum memperhitungkan faktor lain seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, serta logistik. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mendorong lonjakan harga produk ke level tinggi, sementara industri pangan olahan umumnya hanya mampu melakukan penyesuaian harga di kisaran 2%–5% mengingat tingginya sensitivitas pasar.
Untuk itu, Gapmmi memandang pemerintah perlu melakukan penghapusan bea masuk sementara. “Tentunya kami berharap dengan pemerintah menyatakan kondisi darurat ini, kita berharap beberapa regulasi yang bisa menyebabkan ekonomi biaya tinggi, coba kita pangkas dulu,” pintanya.
Dampak kelangkaan bahan baku plastik juga mulai dirasakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food. Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengungkapkan pihaknya tengah menghadapi kesulitan kemasan yang kini menjadi perhatian, seiring mulai terasa kelangkaan biji plastik di berbagai pabrik.
Dia menjelaskan, kelangkaan tersebut berasal dari sisi pasokan bahan baku plastik yang mulai terbatas di tingkat pemasok. Kondisi ini turut dirasakan oleh mitra produsen kemasan yang bekerja sama dengan ID Food. Meski demikian, perusahaan belum melihat dampak langsung terhadap harga jual produk.
“Belum tahu [ada potensi kenaikan harga produk jadi atau tidak], karena cuma ini aja. Cuma ada kelangkaan itu aja. Kelangkaan suplainya,” kata Ghimoyo saat ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Tekanan Inflasi dan Risiko Ekonomi
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai gangguan pasokan dari Timur Tengah berpotensi mendorong inflasi di tingkat produsen yang kemudian ditransmisikan ke konsumen.
Faisal menyampaikan gangguan pasokan tersebut membawa dampak berlapis, terutama bagi industri hilir dan menengah yang selama ini bergantung pada bahan baku impor.
Core Indonesia mencatat sejak penandatanganan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Uni Emirat Arab, impor bahan baku plastik untuk kebutuhan industri hilir tercatat meningkat. Pasokan tersebut relatif lebih murah karena keunggulan industri petrokimia di negara tersebut.
Namun, gangguan pasokan dari kawasan tersebut, termasuk jalur Selat Hormuz, kini memicu kenaikan harga bahan baku di tingkat produsen. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga produk olahan plastik dan menekan pelaku UMKM yang bergantung pada material tersebut.
Meski demikian, Faisal menilai kenaikan harga tidak sepenuhnya diteruskan ke konsumen akhir. Produsen cenderung menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tengah melemah, terutama pada kelas menengah. Akibatnya, tekanan inflasi yang terjadi bersifat parsial dan tidak sepenuhnya ditransmisikan ke harga jual.
Di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi daya saing industri hilir, khususnya UMKM. Namun, terdapat peluang bagi industri hulu petrokimia dalam negeri untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi yang selama ini tertekan oleh masuknya bahan baku impor yang lebih murah.
“Dampak terhadap hulu, industri hulu yang menghasilkan produk-produk bahan baku plastik, ini bisa menguntungkan, jadi kesempatan untuk kemudian dia menaikkan lagi kapasitas terpakai,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik hingga 50%–100% memberikan tekanan besar terhadap UMKM, terutama sektor kuliner yang sangat bergantung pada kemasan. Menurutnya, dampak utama yang dirasakan pelaku usaha antara lain membengkaknya biaya produksi, tergerusnya margin keuntungan, hingga terpaksa menaikkan harga jual yang berisiko menekan omzet. Dia juga menilai kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, seiring banyaknya pelaku usaha yang memilih menaikkan harga dibandingkan menekan margin.
“Jika perang berkepanjangan maka yang akan terjadi maka inflasi tak terhindarkan, sektor riil melemah, ketidakpastian meningkat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun,” ucap Esther kepada Bisnis.
Setali tiga uang, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kini pelaku UMKM berada dalam posisi sulit, mengingat kelangkaan bahan baku plastik akan berdampak langsung pada roda UMKM.
Wijayanto memperkirakan pelaku UMKM akan mengambil langkah kombinasi antara menaikkan harga dan memangkas margin di tengah persaingan yang semakin ketat, seiring melemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mendorong inflasi sekaligus menekan konsumsi.
Jika konflik berkepanjangan, dia mengkhawatirkan tekanan terhadap sektor riil semakin besar, sehingga diperlukan respons cepat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
#harga-bahan-baku-plastik #perang-timur-tengah #dampak-umkm #kenaikan-harga-plastik #selat-hormuz #pasokan-plastik-global #inflasi-bahan-baku #industri-mamin #kemasan-plastik #diversifikasi-pasokan-pla