Bisnis.com, MALANG — Intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi perhatian publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas diplomasi tersebut, kunjungan kepala negara ke luar negeri tetap memiliki peran penting, namun perlu disertai arah kebijakan yang jelas serta hasil yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, menilai secara prinsip kepala negara memang perlu melakukan kunjungan ke luar negeri karena terdapat aspek diplomasi yang hanya dapat dibangun melalui pertemuan langsung.

Hubungan personal antarpemimpin negara sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, maupun strategis.

“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, Erza menegaskan signifikansi sebuah lawatan tidak hanya diukur dari frekuensinya, melainkan dari urgensi agenda yang dibawa dan relevansinya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memiliki lebih dari 130 perwakilan di luar negeri yang dapat menjalankan berbagai fungsi diplomasi.

“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.

Erza menilai tingginya frekuensi lawatan Presiden memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut dia, prinsip politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara, namun pendekatan tersebut tetap memerlukan prioritas yang jelas.

“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” katanya.

Dia menilai kunjungan Presiden ke berbagai negara besar seperti China, Amerika Serikat, hingga Rusia menunjukkan upaya menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global. Namun, hasil dari pendekatan tersebut menurutnya masih belum terlihat secara jelas di ruang publik.

Karena itu, Erza mengingatkan pentingnya konsistensi dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri. Menurutnya, Indonesia perlu segera memperjelas prioritas diplomatik agar posisi strategisnya lebih mudah dipahami oleh mitra internasional.

“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan Indonesia sebenarnya memiliki instrumen diplomasi yang kuat, mulai dari jaringan perwakilan hingga diplomat yang berkualitas. Tantangan utama saat ini terletak pada penentuan arah kebijakan yang lebih jelas agar seluruh instrumen tersebut dapat bekerja secara efektif.

“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langit Jakarta mulai menggelap ketika para kiai, habaib, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan tokoh masyarakat perlahan meninggalkan halaman tengah Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026) tengah malam.

Di sela udara Ramadan yang hangat, percakapan para tokoh itu masih berlanjut tentang perang yang berkobar di Timur Tengah, tentang masa depan Palestina, hingga tentang bagaimana Indonesia menjaga dirinya tetap tegak di tengah pusaran geopolitik dunia.

Selama hampir tiga jam sebelumnya, mereka duduk bersama Presiden Prabowo Subianto dalam agenda silaturahmi sekaligus buka puasa bersama. Sekitar 158 tokoh Islam hadir dalam pertemuan itu, mulai dari pimpinan pondok pesantren, ulama dari berbagai organisasi Islam, hingga tokoh masyarakat yang selama ini memiliki pengaruh luas di tengah umat.

Di antara yang hadir malam itu tampak Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, hingga tokoh pesantren dan ulama dari berbagai daerah.

Bagi para tokoh Islam yang hadir, pertemuan tersebut mencerminkan upaya membangun kembali relasi strategis antara ulama dan pemimpin negara—relasi yang dalam tradisi politik Islam kerap disebut sebagai hubungan antara ulama dan umara.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pertemuan tersebut bertujuan saling bertukar pandangan terkait dinamika global yang kian kompleks.

“Malam hari ini adalah malam silaturahmi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para alim ulama, kiai, habaib, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan ormas Islam,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala negara menyampaikan langsung kepada para ulama berbagai perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang saat ini terjadi di dunia.

“Dalam pertemuan tersebut tadi Presiden mengatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia,” kata Muzani.

Dia menambahkan para ulama memahami langkah-langkah tersebut sebagai upaya menjaga kepentingan nasional.

“Para ulama, para kiai memahami itu sebagai sebuah sikap yang dilakukan oleh Presiden pada jalan yang baik, yang benar, karena itu kita semua diminta untuk tetap memberikan support, mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik, dengan mulus,”ucapnya.

Lebih jauh, Muzani menilai dialog antara pemerintah dan para ulama perlu terus dilakukan secara berkala.

“Karena itu saya kira pertemuan ini diharapkan bisa berlangsung secara periodik dalam beberapa pekan atau dalam beberapa bulan yang akan datang.”

Dunia yang Bergolak

Dalam diskusi yang berlangsung sejak sore hingga malam tersebut, isu geopolitik global menjadi salah satu topik utama yang dibahas.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menuturkan Presiden memaparkan situasi internasional yang saat ini dinilai memprihatinkan.

“Hari ini kami merasa bersyukur, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia telah menerima arahan beliau, di antaranya beliau menceritakan bagaimana geopolitik internasional yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Menurut Amirsyah, Presiden juga menekankan pentingnya kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai gejolak dunia.

“Karena itu kita bangsa Indonesia harus bersatu, bersinergi dalam rangka membangun kekuatan bangsa kita dan sekaligus juga mampu mencegah berbagai dinamika yang ada di dunia internasional,” katanya

Kekuatan itu, kata Amirsyah, antara lain terletak pada sumber daya alam dan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan industri nasional.

Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam diskusi tersebut adalah konflik yang sedang memanas di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan Presiden menjelaskan berbagai dampak konflik global terhadap Indonesia.

“Bahwa Presiden dengan buka puasa tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, baik perkembangan untuk dalam negeri atau luar negeri, geopolitik atau ekonomi, atau bahkan keadaan bangsa Indonesia itu sendiri,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pesan utama Presiden Ke-8 RI itu adalah menjaga stabilitas Indonesia di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

“Betapapun di luar sana sedang sangat luar biasa keadaannya karena adanya perang, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, itu intinya.”

Pada saat yang sama, dia melanjutkan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendorong perdamaian dunia.

“Indonesia akan terus-menerus berusaha untuk bagaimana perang itu bisa berhenti, bagaimana perdamaian itu bisa dicapai,” kata Marsudi.

Strategi Indonesia di Forum BoP

Dalam pertemuan itu, Presiden juga menjelaskan posisi Indonesia dalam forum internasional BoP yang belakangan menjadi sorotan publik. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan keterlibatan Indonesia di forum tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi.

“Beliau tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau Indonesia di BoP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, keputusan itu diambil setelah komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

Strategi yang digunakan, katanya, adalah apa yang disebut sebagai strategy from within.

“Yang itu yang strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan strategy from within. Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” imbuhnya.

Dia menegaskan langkah tersebut tetap sejalan dengan konstitusi Indonesia, khususnya prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia.

“Dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” kata Muhadjir

Harapan Para Ulama

Bagi banyak ulama yang hadir malam itu, pertemuan dengan Presiden bukan hanya forum diskusi politik, tetapi juga ruang untuk memperkuat persatuan nasional.

Pimpinan Ponpes Al-Bahjah Buya Yahya menilai dialog antara ulama dan pemerintah merupakan sesuatu yang penting. “Pertemuan yang indah antara Umara dan Ulama, dan seharusnyalah seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan global yang dihadapi Indonesia membutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa.

“Beliau sudah cerita panjang lebar tentang tantangan-tantangan negeri ini, dan akan bisa terjaga negeri ini adalah dengan kebersamaan kita, persatuan kita.”

Buya Yahya juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memecah persatuan.

“Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara bangsa ini, tentunya ayo kita jalani perbedaan dengan indah, bukan dengan caci maki dan prasangka buruk,” tandasnya.

Dukungan dari Dunia Pesantren

Dukungan serupa datang dari kalangan pesantren. Ketua Majelis Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang KH Hasib Wahab Chasbullah menyatakan para kiai pesantren mengapresiasi berbagai program yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah dinilai bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Apakah itu MBG, apakah itu perumahan rakyat, apakah itu koperasi merah putih, apakah itu sekolah rakyat dan semuanya itu memutus supaya yang orang tuanya miskin jangan sampai generasi anak-anaknya itu juga miskin,” kata Bahrul.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama sepakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda nasional.

“Pertama kita sepakat untuk memberikan kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, untuk mewujudkan janji-janji beliau,” katanya.

Selain itu, organisasi Islam juga siap terlibat dalam berbagai program pembangunan.

“Para ulama dan khususnya pimpinan-pimpinan umat ormas Islam, kami bersepakat untuk setelah ini nanti bekerja bersama-sama dengan para pembantu Presiden untuk membangun skema kerja sama.”

Menurut Yahya, kolaborasi tersebut diharapkan membuka ruang kontribusi bagi ormas Islam dalam berbagai agenda pemerintah.

Indonesia sebagai Mediator

Dalam konteks konflik Timur Tengah, Yahya menyebut Indonesia memiliki peluang memainkan peran sebagai mediator.

“Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses de-eskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian,” ucap Cholil

Lebih lanjut, dia menilai posisi Indonesia relatif diterima oleh berbagai pihak yang terlibat konflik.

“Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat,” tuturnya.

Tokoh Islam Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan salah satu hal yang membuatnya terkesan dari pertemuan tersebut adalah keterbukaan Presiden dalam menjelaskan kondisi bangsa.

Menurutnya, Presiden tidak hanya membicarakan tantangan, tetapi juga peluang yang dimiliki Indonesia.

“Setelah kesadaran tentang kelemahan kita, tapi beliau juga bicara tentang peluang yang luar biasa yang ada,” katanya

Lebih dari itu, kata Zaitun, Presiden menunjukkan tekad kuat untuk membantu perjuangan umat Islam, termasuk Palestina.

“Sekecil apapun kemungkinan kata beliau saya tertantang untuk berusaha,” pungkas Rasmin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia tidak boleh berada pada posisi pasif di tengah tatanan global yang semakin keras, kompetitif, dan sulit diprediksi.

Dia mengatakan diplomasi Indonesia harus dibangun di atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, serta pendekatan yang realistis. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut negara memiliki kemampuan untuk menahan tekanan, mengelola risiko, serta beradaptasi agar dapat bangkit lebih kuat.

“Sebuah ketahanan yang bersifat dinamis, karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal, dan krisis tidak datang satu persatu. Dinamika di luar negeri cepat atau lambat akan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucapnya dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurut Sugiono, ketahanan nasional tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis. Ancaman global tidak datang dalam satu bentuk dan krisis tidak hadir secara terpisah. Perkembangan di luar negeri, cepat atau lambat, akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di dalam negeri.

Dia mencontohkan gangguan rantai pasok global yang memicu kenaikan harga bahan pokok sebagai persoalan politik luar negeri.

“Ketika harga bahan pokok naik karena rantai pasok global terganggu, itu adalah persoalan politik luar negeri,” ujarnya.

Demikian pula dengan perkembangan teknologi yang memperlebar ketimpangan akses pendidikan dan lapangan kerja, serta memburuknya situasi keamanan di suatu wilayah yang berdampak pada keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.

Dalam konteks tersebut, Sugiono menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak bisa dipinjam dari pihak lain, melainkan harus dibangun dari dalam negeri. Menurutnya, hanya negara yang kuat secara internal yang akan memiliki daya tawar di tingkat global.

Sekjen Partai Gerindra itu menyebut pendekatan tersebut sebagai diplomasi ketahanan, yakni diplomasi yang tidak bersifat reaktif, tetapi adaptif dan menjadi pilar fundamental politik luar negeri Indonesia.

Di bidang kedaulatan dan pertahanan keamanan, Sugiono menegaskan bahwa stabilitas tidak hadir dengan sendirinya. Stabilitas harus dikelola secara aktif dan diiringi kepatuhan konsisten terhadap hukum internasional.

"Oleh karena itu, penyelesaian batas wilayah darat dan maritim dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu prioritas utama," jelasnya.

Persoalan Perbatasan LN

Sepanjang 2025, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam penyelesaian berbagai persoalan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Sugiono menilai kejelasan batas wilayah merupakan prasyarat utama bagi kedaulatan dan stabilitas nasional.

Dalam lingkup yang lebih luas, dia menegaskan bahwa kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh serta kerja sama strategis dengan mitra internasional.

"Dalam setahun terakhir, Indonesia telah menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara, di antaranya Australia, Kanada, Prancis, Turkiye, dan Yordania," jelasnya.

Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta meningkatkan hubungan dengan Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif. Berbagai kesepakatan tersebut dinilai sebagai komitmen untuk memperdalam kerja sama praktis dan meningkatkan interoperabilitas.

Sugiono juga menyoroti intensitas dialog strategis yang meningkat, termasuk pelaksanaan empat pertemuan Dialogue 2+2 antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan dengan negara mitra utama, yakni China, Jepang, Australia, dan Turkiye dalam satu tahun terakhir.

Menurutnya, intensitas dialog tersebut mencerminkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak terprediksi, diplomasi dan pertahanan tidak dapat dipisahkan. Ketika risiko salah perhitungan meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan berfungsi sebagai instrumen stabilisasi.

Namun demikian, Sugiono menegaskan bahwa ketahanan Indonesia tidak dibangun melalui unjuk kekuatan, melainkan melalui kepastian kebijakan, pencegahan konflik, serta pembukaan ruang dialog yang konstruktif.

Dia pun menekankan bahwa salah satu ciri paling menonjol dari dinamika global saat ini adalah semakin kaburnya batas antara isu ekonomi dan keamanan, yang menuntut respons diplomasi Indonesia yang semakin adaptif dan terintegrasi.

“Karena salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan,” pungkas Sugiono.