Bisnis.com, MALANG — Intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi perhatian publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas diplomasi tersebut, kunjungan kepala negara ke luar negeri tetap memiliki peran penting, namun perlu disertai arah kebijakan yang jelas serta hasil yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, menilai secara prinsip kepala negara memang perlu melakukan kunjungan ke luar negeri karena terdapat aspek diplomasi yang hanya dapat dibangun melalui pertemuan langsung.

Hubungan personal antarpemimpin negara sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, maupun strategis.

“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, Erza menegaskan signifikansi sebuah lawatan tidak hanya diukur dari frekuensinya, melainkan dari urgensi agenda yang dibawa dan relevansinya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memiliki lebih dari 130 perwakilan di luar negeri yang dapat menjalankan berbagai fungsi diplomasi.

“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.

Erza menilai tingginya frekuensi lawatan Presiden memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut dia, prinsip politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara, namun pendekatan tersebut tetap memerlukan prioritas yang jelas.

“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” katanya.

Dia menilai kunjungan Presiden ke berbagai negara besar seperti China, Amerika Serikat, hingga Rusia menunjukkan upaya menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global. Namun, hasil dari pendekatan tersebut menurutnya masih belum terlihat secara jelas di ruang publik.

Karena itu, Erza mengingatkan pentingnya konsistensi dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri. Menurutnya, Indonesia perlu segera memperjelas prioritas diplomatik agar posisi strategisnya lebih mudah dipahami oleh mitra internasional.

“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan Indonesia sebenarnya memiliki instrumen diplomasi yang kuat, mulai dari jaringan perwakilan hingga diplomat yang berkualitas. Tantangan utama saat ini terletak pada penentuan arah kebijakan yang lebih jelas agar seluruh instrumen tersebut dapat bekerja secara efektif.

“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” ucapnya.