Bisnis.com, MALANG — Intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi perhatian publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas diplomasi tersebut, kunjungan kepala negara ke luar negeri tetap memiliki peran penting, namun perlu disertai arah kebijakan yang jelas serta hasil yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, menilai secara prinsip kepala negara memang perlu melakukan kunjungan ke luar negeri karena terdapat aspek diplomasi yang hanya dapat dibangun melalui pertemuan langsung.

Hubungan personal antarpemimpin negara sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, maupun strategis.

“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, Erza menegaskan signifikansi sebuah lawatan tidak hanya diukur dari frekuensinya, melainkan dari urgensi agenda yang dibawa dan relevansinya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memiliki lebih dari 130 perwakilan di luar negeri yang dapat menjalankan berbagai fungsi diplomasi.

“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.

Erza menilai tingginya frekuensi lawatan Presiden memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut dia, prinsip politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara, namun pendekatan tersebut tetap memerlukan prioritas yang jelas.

“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” katanya.

Dia menilai kunjungan Presiden ke berbagai negara besar seperti China, Amerika Serikat, hingga Rusia menunjukkan upaya menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global. Namun, hasil dari pendekatan tersebut menurutnya masih belum terlihat secara jelas di ruang publik.

Karena itu, Erza mengingatkan pentingnya konsistensi dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri. Menurutnya, Indonesia perlu segera memperjelas prioritas diplomatik agar posisi strategisnya lebih mudah dipahami oleh mitra internasional.

“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan Indonesia sebenarnya memiliki instrumen diplomasi yang kuat, mulai dari jaringan perwakilan hingga diplomat yang berkualitas. Tantangan utama saat ini terletak pada penentuan arah kebijakan yang lebih jelas agar seluruh instrumen tersebut dapat bekerja secara efektif.

“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan tiga faktor kunci yang menjadi penopang ketahanan ekonomi nasional, yakni kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, serta penguatan kemitraan internasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian pertemuan lanjutan dengan investor global pada ajang IMF–World Bank Spring Meetings 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat, Selasa (15/4/2026) waktu setempat.

Menurut Perry, faktor pertama mencakup konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel. Faktor kedua adalah kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global.

"Ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat dan negara lainnya," ujar Perry dalam pernyataan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Pesan tersebut juga disampaikan dalam pertemuan Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan RI dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce. Pertemuan itu mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan sektor swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang tetap berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara.

Pada hari yang sama, Perry juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director International Monetary Fund, Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan tingginya ketidakpastian global. Dalam diskusi tersebut disoroti bahwa risiko global tidak hanya bersumber dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global.

Dia menyebut kalibrasi kebijakan dinilai tidak cukup hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, melainkan juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Selaras dengan tiga faktor kunci tersebut, Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan internasional serta komunikasi dengan investor global guna menjaga stabilitas eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menilai perekonomianIndonesia tengah memasuki fase stress test baru akibat kombinasi tekanan global dan tantangan domestik. Menghadirkan kebijakan yang kredibel dinilai berpengaruh besar untuk membantu Indonesia melewati fase ini.

Di tengah gejolak harga minyak, inflasi yang menembus 4,76% pada Februari 2026, serta pelemahan rupiah ke kisaran Rp16.800–Rp16.900 per dolar AS, pelaku usaha menekankan pentingnya menjaga ketahanan fiskal dan kredibilitas kebijakan, sembari memanfaatkan cadangan devisa yang masih tinggi dan surplus perdagangan sebagai buffer utama.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut kondisi saat ini sebagai bentuk polycrisis, ketika berbagai tekanan eksternal dan domestik terjadi secara simultan dan saling berkelindan.

Menurutnya, tantangan ini menuntut respons kebijakan yang lebih terkoordinasi sekaligus mendorong dunia usaha memperkuat manajemen keuangan, efisiensi operasional, serta diversifikasi pasar dan rantai pasok agar momentum pertumbuhan tidak terkikis.

“Dunia usaha melihat dinamika yang sedang dihadapi Indonesia saat ini sebagai bentuk polycrisis,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, sejumlah faktor ini membentuk lanskap risiko yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak menggerus momentum pertumbuhan. Shinta menilai salah satu tekanan yang perlu diwaspadai berasal dari potensi lonjakan harga minyak dunia yang dapat berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah.

Dalam APBN 2026, lanjut dia, asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sekitar US$70 per barel. Namun kondisi pasar saat ini menunjukkan harga minyak global sempat melampaui US$100 per barel.

“Artinya, jika harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN, tekanan terhadap fiskal akan meningkat, baik melalui kenaikan subsidi energi maupun meningkatnya beban belanja negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, ruang fiskal pemerintah saat ini sebenarnya sudah menghadapi tekanan bahkan sebelum mempertimbangkan risiko tambahan dari lonjakan harga energi. Dalam kondisi global yang semakin tidak pasti, Shinta menilai penguatan ketahanan fiskal menjadi semakin penting.

“Dalam situasi global yang semakin penuh ketidakpastian, kondisi ini membuat urgensi untuk menjaga fiscal resilience dan fiscal credibility menjadi semakin penting,” tuturnya.

Untuk itu, Apindo menilai konsistensi kebijakan fiskal, pengelolaan defisit yang hati-hati, pengelolaan belanja negara yang tepat sasaran, serta penguatan struktur penerimaan negara menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas asumsi makro ke depan.

“Yang kita hadapi adalah ‘fase stress test’ terhadap ketahanan ekonomi nasional. Fundamental Indonesia masih memiliki buffer yang kuat, yang tercermin dari cadangan devisa sekitar US$154,6 miliar per akhir Januari 2026 serta surplus perdagangan yang masih berlanjut,” tambahnya.

Di tengah tekanan tersebut, Shinta mengatakan dunia usaha terus melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk merespons berbagai dinamika eksternal. Salah satunya melakukan berbagai penyesuaian operasional untuk menjaga ketahanan bisnis.

“Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat manajemen keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan kondisi pasar,” imbuhnya.

Selain itu, sambung dia, sebagian pelaku usaha juga mulai memperhatikan diversifikasi pasar maupun rantai pasok sebagai langkah untuk mengelola risiko di tengah dinamika ekonomi global.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan dunia usaha memahami tekanan global yang memengaruhi asumsi dasar ekonomi makro pemerintah.

“Pada prinsipnya dunia usaha memahami bahwa dinamika geopolitik global saat ini, terutama yang berdampak pada harga energi, nilai tukar, dan biaya logistik, memang memberi tekanan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN,” ujar Erwin kepada Bisnis.

Untuk itu, Kadin memandang stabilitas fiskal dan kredibilitas kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor. Menurutnya, pengelolaan APBN perlu tetap mengedepankan kehati-hatian fiskal sekaligus fleksibilitas kebijakan.

“Kinerja penerimaan pajak yang masih tumbuh positif menjadi sinyal baik bagi ketahanan fiskal, namun efektivitas belanja negara juga perlu terus dijaga agar benar-benar mendorong produktivitas ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Erwin juga menilai belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada sektor yang memiliki dampak ekonomi luas, seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan sektor manufaktur.

Meski begitu, dari sisi pelaku usaha, berbagai langkah penyesuaian juga telah dilakukan untuk merespons ketidakpastian ekonomi global, yakni melalui efisiensi biaya, diversifikasi pasar ekspor, penguatan rantai pasok domestik, serta optimalisasi penggunaan energi dan bahan baku.

Bahkan, dia menyebut banyak pelaku usaha juga mulai memperkuat manajemen risiko terhadap volatilitas kurs dan harga komoditas. Ke depan, Kadin berharap koordinasi kebijakan ekonomi terus diperkuat agar stabilitas makro tetap terjaga.

“Ke depan, Kadin berharap koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal dan moneter, serta pelaku usaha terus diperkuat sehingga stabilitas makro ekonomi dapat terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terpelihara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju indeks harga saham gabungan (IHSG) dinilai kembali menunjukkan ketangguhannya dengan menembus level psikologis 8.000 meskipun dibayangi oleh aliran arus keluar modal asing yang masih berlanjut.

Pada penutupan perdagangan Rabu (11/2/2026), IHSG tercatat menguat signifikan sebesar 1,96% atau 159,22 poin menuju level 8.290,96.

Reli ini sekaligus menempatkan investor domestik sebagai penopang utama pasar di tengah aksi jual bersih (net sell) yang masih dilakukan oleh investor asing baik secara harian maupun tahun berjalan (year to date/YtD).

Hingga perdagangan kemarin, investor asing masih melakukan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp708,01 miliar. Jumlah tersebut menggenapi akumulasi jual bersih sepanjang tahun berjalan 2026 menjadi Rp12,44 triliun.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai kenaikan indeks saat ini lebih mencerminkan fenomena teknikal rebound karena belum didukung oleh aliran dana asing yang konsisten. Untuk itu, pasar disebut masih dalam fase konsolidasi hingga ketidakpastian global dan isu tata kelola domestik mereda.

Dia menjelaskan kekuatan modal lokal saat ini berfungsi efektif sebagai jaring pengaman untuk menjaga level psikologis indeks di angka 8.000. Namun demikian, tanpa dukungan asing, investor domestik akan menghadapi tantangan untuk terus mendorong indeks ke level yang lebih tinggi.

“Investor domestik cukup kuat menahan level support psikologis 8.000, tapi sulit untuk mendorong indeks. Likuiditas domestik lebih jadi penopang defensif,” ujar Wafi kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Senada dengan hal tersebut, analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengamati bahwa penguatan IHSG menunjukkan respons pasar yang mulai mengantisipasi berbagai sorotan lembaga global, seperti MSCI dan FTSE.

Di tengah kondisi itu, Ekky menekankan bahwa sentimen negatif yang muncul belakangan ini bukan disebabkan oleh fundamental emiten yang memburuk, melainkan murni masalah kredibilitas kebijakan.

Dia pun melihat penundaan peninjauan indeks oleh FTSE sebagai sinyal wait and see dari investor global terhadap proses reformasi aturan oleh otoritas.

Alhasil, volatilitas pasar kemungkinan masih akan bertahan hingga Mei mendatang, kecuali jika pemerintah dan otoritas mampu menunjukkan progres konkret dalam perbaikan regulasi lebih cepat dari tenggat waktu.

“Arah utamanya tetap menunggu apakah reformasi dan eksekusi kebijakan bisa cepat dan konsisten. Kalau perbaikan berjalan jelas dan komunikasi ke pasar rapi, persepsi pasar bisa membaik dan Indonesia lebih profesional,” ucapnya.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand berpendapat bahwa keberhasilan indeks melampaui level 8.000 menjadi sinyal positif bahwa tekanan eksternal mulai teredam oleh aksi teknikal pasar.

Menurut Abida, minat beli lokal yang kuat turut menjadi bukti kemandirian pasar modal domestik dalam merespons ketidakpastian global.

Di tengah keterbatasan katalis asing, pemilihan sektor saham menjadi sangat krusial bagi investor. Abida menjagokan sektor-sektor yang dinilai memiliki permintaan barang dan jasa yang stabil, seperti perbankan, telekomunikasi, dan industri unggas sebagai pilihan yang relatif defensif.

“Sektor-sektor ini sering menjadi pilihan ketika aliran modal asing terbatas karena daya tarik fundamentalnya yang kuat bagi investor domestik. Namun, untuk mempertahankan tren naik jangka panjang, dukungan arus modal asing tetap akan penting ketika sentimen eksternal stabil,” tutur Abida.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Research Group (BRG) memperingatkan adanya risiko sistemik terhadap kredibilitas kebijakan nasional usai Moody’s Ratings merevisi prospek tujuh korporasi Indonesia menjadi negatif.

Penurunan outlook menjadi negatif itu dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki prediktabilitas dan tata kelola kebijakan guna menghindari tekanan beban bunga utang di pasar global.

Adapun ketujuh korporasi yang terdampak meliputi lima entitas milik negara atau BUMN yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Selain pelat merah, dua raksasa swasta yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) turut terdampak.

Dalam laporan BRG yang disusun Toto Pranoto dan Adam F. Amru, keputusan Moody’s kali ini disebut bersifat unik sekaligus mengkhawatirkan.

Pasalnya, laporan Lembaga Management FEB Universitas Indonesia ini menyebut revisi outlook tidak dipicu oleh guncangan eksternal, melainkan oleh faktor endogen yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

“Langkah tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis dalam metodologi pemeringkatan, melainkan mencerminkan kekhawatiran struktural terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia,” tulis laporan BRG dikutip Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, Laporan BRG menyebutkan bahwa profil risiko antarkorporasi cukup kontras. Telkom dan Telkomsel, misalnya, dipandang lebih resilien karena disebut memiliki kekuatan kredit mandiri (baseline credit assessment/BCA) pada level baa1 tanpa bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebaliknya, holding pertambangan MIND ID dinilai paling rentan karena peringkat Baa2 miliknya sangat bergantung pada dukungan negara, mengingat profil kredit mandirinya berada di wilayah non-investment grade (ba1).

“Apabila peringkat sovereign turun satu takik menjadi Baa3, maka kapasitas dukungan pemerintah terhadap MIND ID juga akan berkurang, yang berpotensi menarik peringkat perusahaan ini ke level non-investment grade,” tulis BRG.

BRG juga mengingatkan sinyal negatif Moody’s ini muncul di tengah proses restrukturisasi besar-besaran BUMN di bawah Danantara Indonesia. Kurangnya transparansi dan komunikasi kebijakan dalam proses konsolidasi tersebut dikhawatirkan akan memperdalam persepsi negatif pasar.

Untuk memulihkan kepercayaan investor global dalam jendela waktu 12 hingga 18 bulan ke depan, BRG merekomendasikan pemerintah untuk segera menunjukkan konsistensi kebijakan.

Sementara itu, bagi BUMN, fokus utama diarahkan pada penguatan kualitas kredit mandiri melalui disiplin fiskal dan manajemen risiko yang lebih pruden.

“Peringkat kredit dan outlook bukanlah semata-mata penilaian teknis atas neraca keuangan, melainkan cerminan dari kepercayaan pasar global terhadap kapasitas institusional suatu negara dalam mengelola ekonominya,” tulis BRG.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings melakukan penyesuaian terhadap peringkat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dari PT Hutama Karya (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, hingga PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Langkah tersebut merupakan transmisi langsung dari perubahan prospek atau outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Dalam pengumuman resminya, Moody’s menilai ada penurunan koherensi dalam perumusan kebijakan di Indonesia selama setahun. Hal ini berisiko menggerus kredibilitas kebijakan yang menopang stabilitas makroekonomi dan fiskal.

“Komunikasi kebijakan yang kurang efektif telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas Indonesia di mata investor. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi,” tulis Moody’s.

Meski demikian, Moody’s menegaskan peringkat Baa2 masih layak dipertahankan berkat kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan moneter yang tetap pruden.

Di sisi lain, Moody’s menilai adanya risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta penurunan konsistensi dalam proses perumusan kebijakan setahun terakhir. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada profil kredit perusahaan pelat merah atau BUMN yang memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah.

Untuk Hutama Karya (HK), Moody’s menyematkan peringkat penerbit di level Baa3 dengan outlook stabil. Namun, outlook obligasi senior tanpa jaminan yang dijamin pemerintah serta medium term notes (MTN) direvisi menjadi negatif.

Moody’s menilai peringkat HK bergantung pada dukungan negara mengingat perannya sebagai pemegang konsesi tunggal Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS).

Di sisi lain, ada ketidakpastian terkait struktur rencana konsolidasi BUMN konstruksi serta memproyeksikan rasio dana dari operasi terhadap utang perseroan berada di kisaran 5% hingga 7% dalam dua tahun ke depan.

Kondisi serupa dialami oleh Pelindo. Moody’s merevisi outlook peringkatnya menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meskipun peringkat penerbit dan surat utang senior ditegaskan tetap di level Baa2.

Penyesuaian tersebut mempertimbangkan kepemilikan penuh pemerintah dan risiko perlambatan arus barang akibat dinamika kebijakan domestik serta perdagangan global. Moody’s juga menggarisbawahi laju penurunan utang Pelindo yang lebih lambat dari perkiraan di tengah belanja modal yang ekspansif.

Sementara itu, PGAS juga mendapatkan revisi outlook menjadi negatif dengan peringkat penerbit tetap di level Baa2. Kinerja PGN dinilai masih terkait erat dengan kondisi ekonomi nasional dan kepemilikan mayoritas pemerintah.

PGN disebut menghadapi tantangan operasional berupa penurunan pasokan dari blok gas utama serta keberlanjutan kebijakan batas atas harga gas domestik.

Berikut daftar penyesuaian peringkat BUMN oleh Moody’s:

- Hutama Karya: Peringkat Baa3, Outlook MTN Negatif

- Pelindo: Peringkat Baa2, Outlook Negatif

- Perusahaan Gas Negara (PGAS): Peringkat Baa2, Outlook Negatif

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga pemeringkat internasional Moody's Ratings menyoroti ketidakpastian kebijakan pemerintah. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan mereka menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil ke negatif, meskipun tetap mempertahankannya di level Baa2.

Pemerintah diharapkan segera mengakhiri ketidakpastian kebijakan supaya target-target untuk mendorong perekonomian tumbuh 5,4%, 6%, bahkan 8% bisa terealisasi. Apalagi Moody's dalam publikasi terbarunya tersebut menekankan bahwa ketidakpastian dalam perumusan kebijakan bisa merusak reputasi pemerintah.

"Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari pengumuman Moody's pada Kamis (5/2/2026).

Moody's memahami bahwa pemerintah Indonesia tetap berusaha menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Sayangnya, ketidakpastian kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas di pasar saham dan valuta asing. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

"Jika berlanjut, melemahnya kohesi dan kredibilitas kebijakan dapat mengindikasikan kekuatan institusional yang lebih rendah dari penilaian saat ini, serta melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan meningkatnya biaya pinjaman," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Lembaga itu menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tidak berubah, yakni peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing, juga peringkat program medium-term note (MTN) senior unsecured mata uang asing, serta program shelf senior unsecured tetap di level Baa2.

Penegasan peringkat itu mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) dan demografi yang menguntungkan. Hal itu dinilai dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

"Terlepas dari munculnya sejumlah risiko, penegasan ini juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi. Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Penegasan peringkat Baa2 Indonesia juga mencerminkan ekspektasi Moody's terhadap ketahanan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, disertai pelemahan yang relatif terbatas pada metrik fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal di bawah 3%.

Bukan Fundamental Ekonomi

Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's Ratings diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi negara.

"Penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia," terang Gubernur BI Perry Warjiyo melalui keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa kinerja ekonomi domestik tetap solid di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Hal itu, terangnya, terlihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun lalu tumbuh 5,1%.

Di sisi lain, inflasi tetap terjaga pada 2,92% atau berada dalam kisaran sasaran. Sementara itu, lanjutnya, stabilitas nilai tukar Rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat bank sentral. Pada segi stabilitas sistem keuangan, Perry menyebut kondisinya tetap terjaga baik dengan ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Tidak hanya itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI dua periode itu lalu menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Moody's yang tetap berada pada kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan ketahanan ekonomi yang terjaga.

Adapun Kementerian Keuangan tetap optimistis mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi di tengah sorotan tajam Moody’s terhadap tata kelola kebijakan pemerintah Indonesia.

"Pemerintah mengapresiasi asesmen Moody's yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. Pemerintah terus melakukan transformasi ekonomi dan menghidupkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi," terang pernyataan resmi Kemenkeu kemarin.

Selain itu, pemerintah terus memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikelola dengan baik. Contohnya, berbagai upaya debottlenecking yang menghambat aktivitas usaha terus dilakukan. Dari segi stabilitas, pemerintah dan BI dinyatakan terus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta stabilitas pasar keuangan.

Pemerintah pun menyampaikan optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan rakyat. Indikasi perbaikan ekonomi diklaim telah terlihat sejak semester II/2025 dengan berbagai indikator yang membaik.

Jadi Peringatan Keras

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dolfie OFP mengatakan penurunan outlook oleh Moody's menjadi negatif adalah peringatan serius. Moody’s menegaskan bahwa masalah utama Indonesia saat ini bukan pada kapasitas ekonomi, melainkan pada tata kelola dan arah kebijakan.

'Yang menjadi atensi adalah, kebijakan yang semakin sulit diprediksi dan kurang konsisten. Lemahnya komunikasi kebijakan, risiko fiskal akibat belanja sosial tanpa dukungan penerimaan yang memadai, Meningkatnya ketidakpastian terkait kerangka fiskal dan independensi Bank Indonesia (BI),' jelasnya dalam sebuah keterangan resmi.

Dolfie menarangkan bahwa jika hal ini tidak segera diperbaiki kondisi ini dapat berdampak terhadap kenaikan biaya utang negara, meningkatnya volatilitas pasar keuangan, tertahannya investasi, serta tekanan pada APBN

Oleh karena itu, pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan dapat merespons kebijakan yang cepat, tepat, konsisten, dan kredibel, yang diarahkan pada peningkatan kredibilitas kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan.

'Peringatan dari Moody’s sudah terjadi; kita jadikan hal ini sebagai momentum pembenahan dalam memperkuat kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.'

Bisnis.com, JAKARTA - Eksodus investor asing dari pasar surat utang Indonesia (SBN) mendorong kepemilikan turun ke titik terendah dalam hampir dua dekade terakhir. Kondisi ini menandai goyahnya kepercayaan investor global terhadap aset yang sebelumnya menjadi primadona, seiring berlarutnya gejolak politik dan ketidakpastian kebijakan.

Data Bloomberg yang dikutip Minggu (14/12/2025) untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, SBN berpotensi mencatat arus keluar bersih setelah investor asing melepas obligasi negara senilai US$4,6 miliar dollar AS. Porsi kepemilikan asing kini tersisa sekitar 13% dari total obligasi pemerintah yang beredar, level terendah sejak Januari 2007, berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Pembalikan tren ini mencerminkan perubahan struktural di pasar keuangan domestik. Ketergantungan yang semakin besar pada investor lokal dinilai berisiko melemahkan posisi Indonesia sebagai salah satu acuan utama pasar negara berkembang, sekaligus membatasi akses terhadap pendanaan global yang stabil.

Ze Yi Ang, manajer portofolio di Allianz Global Investor menilai situasi ini sebagai bentuk penilaian ulang investor terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian akan semakin terasa ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau tekanan eksternal meningkat.

“Indonesia sedang mengalami penilaian ulang kredibilitas akibat kekhawatiran investor terhadap tata kelola dan keberlanjutan fiskal,” ujarnya.

Tekanan di pasar obligasi turut berdampak pada nilai tukar rupiah. Sepanjang tahun ini, rupiah melemah lebih dari 3% dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Pelemahan tersebut menggerus imbal hasil obligasi berdenominasi rupiah bagi investor global, sehingga kalah bersaing dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand yang menikmati penguatan mata uang.

Situasi pasar keuangan Indonesia juga dibayangi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Perlambatan ekonomi global serta kebijakan tarif Amerika Serikat sempat menekan pasar sejak awal tahun. Di dalam negeri, kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal terutama terkait program belanja sosial berskala besar serta dinamika politik, termasuk pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memperburuk sentimen investor.

Meski investor asing menarik dana, investor domestik justru meningkatkan pembelian obligasi. Kondisi ini menekan imbal hasil obligasi acuan ke level terendah dalam hampir 4 tahun, seiring ekspektasi penurunan suku bunga. Goldman Sachs mencatat ketidakseimbangan antara pembelian domestik dan penjualan asing mencerminkan ketidakjelasan arah kebijakan ke depan.

Tekanan terhadap rupiah diperkirakan belum mereda. MUFG Bank memproyeksikan nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga 17.000 per dollar AS pada kuartal pertama, didorong oleh menyempitnya selisih imbal hasil dengan obligasi Amerika Serikat serta defisit transaksi berjalan.

Di tengah kondisi tersebut, sebagian pelaku pasar memilih bersikap selektif. Manajer investasi Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ezra Nazula, merekomendasikan obligasi tenor menengah hingga panjang dengan asumsi pelonggaran moneter ke depan. Sementara itu, sejumlah investor global mulai mengalihkan perhatian ke pasar saham, khususnya emiten berorientasi ekspor yang diuntungkan oleh pelemahan rupiah.

Ke depan, stabilitas politik dan kejelasan arah kebijakan fiskal akan menjadi faktor utama yang menentukan apakah kepercayaan investor asing dapat kembali pulih. Tanpa sinyal yang kuat, pasar keuangan Indonesia diperkirakan tetap bergerak dalam bayang-bayang kehati-hatian investor global.

Bisnis.com, JAKARTA - The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan pada pertemuan kebijakannya pekan ini guna menopang pasar tenaga kerja yang melemah. Meski demikian, kekhawatiran inflasi masih membayangi langkah pelonggaran lebih lanjut.

Melansir Bloomberg pada Senin (27/10/2025) kubu dovish di The Fed saat ini masih memegang kendali arah kebijakan dan berhasil mendorong penurunan suku bunga. Namun, sebagian pejabat lainnya memperingatkan bahwa pelonggaran yang berlebihan bisa menimbulkan risiko baru.

Data inflasi terbaru menunjukkan inflasi AS naik pada September dengan laju paling lambat dalam tiga bulan terakhir. Meskipun hasil ini memperkuat keyakinan bahwa The Fed akan kembali memangkas suku bunga, perlambatan tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung lebih banyak penurunan lanjutan.

“Situasi ini menjaga bias pelonggaran di bulan Oktober. Namun, gambaran dasarnya terkait inflasi belum banyak berubah," ujar Nicole Cervi, ekonom di Wells Fargo & Co.

Fokus Pasar

Setelah menahan diri sepanjang tahun untuk menilai dampak tarif dan kebijakan fiskal terhadap perekonomian, The Fed akhirnya menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September lalu. Bank sentral juga memperkirakan dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir tahun.

Sejak itu, data tenaga kerja menunjukkan pelemahan signifikan. Ketua The Fed Jerome Powell bahkan menyebut pasar tenaga kerja telah melemah cukup tajam dan menghadapi risiko penurunan lebih lanjut.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar hampir sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga seperempat poin pada pekan ini, disusul satu kali lagi pada Desember, dan kemungkinan ketiga pada Maret 2026.

Pasar obligasi AS juga mencatat kinerja positif sepanjang tahun, terdorong ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter. Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun sempat turun di bawah 4%, level terendah sejak April, setelah laporan inflasi dirilis Jumat lalu.

Namun, tidak semua pejabat The Fed sepakat. Sejumlah presiden The Fed regional — termasuk Alberto Musalem (St. Louis), Jeff Schmid (Kansas City), dan Beth Hammack (Cleveland) — diperkirakan akan mendorong kehati-hatian lebih besar.

Dalam proyeksi kebijakan September, sembilan dari 19 pejabat The Fed hanya mendukung maksimal satu kali pemangkasan tambahan tahun ini, sementara tujuh lainnya menolak pemangkasan lebih lanjut.

Kekhawatiran utama mereka terletak pada risiko inflasi yang belum sepenuhnya mereda. Sejumlah pejabat menyoroti tekanan harga kini meluas ke sektor jasa, di luar kategori yang terdampak langsung oleh tarif.

Inflasi jasa inti non-perumahan telah berada di atas 3% secara tahunan selama empat bulan berturut-turut. Selain itu, inflasi AS telah melampaui target 2% selama lebih dari empat tahun, dan diperkirakan baru kembali ke level sasaran pada 2028.

Presiden The Fed Philadelphia Anna Paulson menegaskan bahwa kredibilitas kebijakan moneter bergantung pada kemampuan bank sentral menurunkan inflasi kembali ke level 2%.

“Stabilitas ekspektasi inflasi jangka panjang merupakan bukti penting dari kredibilitas kebijakan moneter. Sangat penting bagi kami untuk menuntaskan tugas ini," ujarnya.

Ketidakpastian juga meningkat akibat keterlambatan publikasi data ekonomi resmi selama penutupan sebagian pemerintahan AS yang masih berlangsung sejak awal Oktober.

Menurut ekonom Veronica Clark dari Citigroup Inc., kondisi tersebut membuat The Fed kemungkinan tetap berpegang pada proyeksi September — dua kali pemangkasan tahun ini dan satu kali tambahan pada 2026.

“Masih ada perbedaan pandangan di internal, tapi belum ada data baru yang cukup kuat untuk mengubah posisi mereka,” kata Clark.

Gubernur The Fed Christopher Waller yang sebelumnya menjadi salah satu pihak pertama memperingatkan perlambatan perekrutan, kini menekankan perlunya kehati-hatian.

“Ada kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pasar tenaga kerja yang lemah. Salah satunya harus menyesuaikan — entah pertumbuhan melambat, atau pasar tenaga kerja pulih," ujarnya.