REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa aktivitas dunia usaha sedang mengalami perlambatan. Menurut dia, kondisi tersebut tidak tercermin dalam kinerja penerimaan pajak yang justru tumbuh signifikan hingga akhir Mei 2026.

Purbaya mengatakan penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan hingga April 2026 yang sebesar 16,1 persen. Peningkatan penerimaan itu sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya implementasi sistem Coretax.

“Penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan. Hingga Mei 2026, penerimaan dari pos tersebut mencapai Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kenaikan setoran pajak korporasi menunjukkan kondisi dunia usaha masih sehat dan mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan.

“Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih tumbuh dan memiliki kinerja yang baik. Kekhawatiran sebelumnya bahwa dunia usaha mengalami perlambatan ternyata tidak terbukti,” ujarnya.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga tumbuh kuat. Hingga Mei 2026, penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp315,7 triliun atau meningkat 41,3 persen secara tahunan.

Purbaya menilai pertumbuhan PPN dan PPnBM mencerminkan konsumsi domestik yang masih kuat serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

“PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” katanya.

Kinerja sejumlah sektor ekonomi juga tercermin dalam penerimaan perpajakan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 52,4 persen, diikuti sektor pertambangan 28,2 persen dan industri pengolahan 19,7 persen. Menurut Purbaya, tingginya penerimaan dari sektor-sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil masih bergerak dan terus bertumbuh.

“Kinerja sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Ketika perdagangan tumbuh tinggi berarti ada transaksi dan konsumsi yang meningkat, sedangkan industri pengolahan yang tumbuh menunjukkan pabrik-pabrik tetap berproduksi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini berlaku permanen melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha setelah sebelumnya insentif hanya diperpanjang secara berkala.

“Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan tidak ada perubahan maupun kenaikan tarif pajak bagi UMKM.

Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0 persen, sementara omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif final 0,5 persen.

Menurut Maman, kebijakan permanen ini merupakan arahan Presiden agar pelaku UMKM memiliki kepastian usaha dan tidak lagi dibayangi ketidakpastian regulasi.

Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penyesuaian untuk memastikan insentif tepat sasaran.

Maman menyebut evaluasi selama beberapa tahun terakhir menemukan adanya praktik penyalahgunaan oleh usaha-usaha besar, seperti pemecahan badan usaha agar mendapatkan fasilitas PPh final 0,5 persen.

Untuk itu, tarif PPh final 0,5 persen tetap diberikan kepada pelaku usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara bagi badan usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV), pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 646,3 triliun hingga 30 April 2026. Angka itu tumbuh 16,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 556,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih bergerak kuat di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi.

“Pajak tumbuh 16,1 persen dan mungkin akan lebih tinggi lagi, mungkin mendekati 20 persen. Prospeknya lebih bagus dibandingkan tahun lalu yang babak belur,” kata Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026) lalu.

Kenaikan penerimaan pajak paling tinggi berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hingga akhir April 2026, realisasi PPN dan PPnBM mencapai Rp 221,2 triliun atau melonjak 40,2 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurut Purbaya, lonjakan itu mencerminkan belanja masyarakat dan aktivitas usaha yang masih tinggi. “PPN dan PPnBM yang tumbuh 40 persen menunjukkan aktivitas ekonomi masih tinggi karena belanja masih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21 mencapai Rp 101,1 triliun atau tumbuh 25,1 persen secara tahunan. Pemerintah menilai kenaikan itu menjadi sinyal daya beli masyarakat belum melemah.

“Yang menarik adalah PPh orang pribadi naiknya 25,1 persen berarti tumbuhnya kuat. Padahal di luar banyak yang bilang daya beli sedang hancur,” kata Purbaya.

Adapun penerimaan dari PPh badan dan deposit PPh badan tercatat Rp 135,2 triliun atau tumbuh 5,1 persen. Kemudian penerimaan dari PPh final, PPh 22, dan PPh 26 mencapai Rp 109,1 triliun atau naik 9,8 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara kelompok pajak lainnya sebesar Rp 79,7 triliun atau turun 12 persen secara tahunan.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan penerimaan pajak didorong aktivitas ekonomi yang membaik dan implementasi sistem Coretax yang mulai stabil. Mayoritas jenis pajak utama juga tumbuh positif, mencerminkan konsumsi dan penghasilan masyarakat yang masih terjaga.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebanyak 19,25 juta wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax hingga 17 Mei 2026. Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 18,04 juta akun.

Sementara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025 telah mencapai 13,27 juta laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 10,86 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,47 juta wajib pajak nonkaryawan, dan 909 ribu wajib pajak badan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12 juta SPT per 27 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 27 April 2026 tercatat 12.109.636 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan wajib pajak, setoran SPT Tahunan untuk tahun buku Januari–Desember berasal dari 10.238.700 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.319.777 orang pribadi nonkaryawan, 539.198 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 501 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan dari sektor migas dengan jumlah tiga SPT dalam mata uang rupiah dan 20 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, laporannya berasal dari 11.403 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu berasal dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (24/2/2026), berpotensi bergerak menguat seiring data ekonomi dalam negeri yang tercatat solid.

IHSG dibuka naik 31,97 poin atau 0,38 persen ke posisi 8.428,05. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 menguat 0,92 poin atau 0,11 persen ke posisi 848,68.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan secara teknikal IHSG masih berpeluang menguat terbatas.

“Berdasarkan analisis teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance di kisaran 8.310–8.450. Potensi koreksi tetap terbuka, sehingga perlu kehati-hatian,” ujar Nico di Jakarta, Selasa.

Pajak Januari tumbuh kuat

Dari dalam negeri, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7 persen secara tahunan (yoy), setara 4,9 persen dari target APBN 2026.

Kenaikan terutama ditopang PPN dan PPnBM yang melonjak 83,9 persen (yoy) menjadi Rp45,3 triliun, mencerminkan konsumsi domestik yang tetap kuat, serta penurunan restitusi 23 persen berkat perbaikan manajemen restitusi.

PPh badan tumbuh 37 persen (yoy) menjadi Rp5,7 triliun. Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh 21 sebesar Rp13,1 triliun masih terkontraksi 20,4 persen (yoy) akibat faktor administratif, termasuk deposit Rp6,1 triliun yang belum dipindahbukukan. Jika disesuaikan, pertumbuhannya diperkirakan bisa mencapai 16,5 persen (yoy).

Adapun PPh final, PPh 22, dan PPh 26 turun 11 persen (yoy) menjadi Rp26 triliun. Pajak lainnya melonjak 685,8 persen (yoy) menjadi Rp16,1 triliun, termasuk tambahan deposit Rp15,4 triliun yang juga belum dipindahbukukan.

Nico menilai kinerja Januari 2026 menunjukkan sinyal awal yang cukup kuat bagi penerimaan negara, terutama dari sisi konsumsi.

“Ini mengindikasikan daya beli domestik relatif terjaga di awal tahun, yang positif bagi pertumbuhan kuartal I. Namun perlu dicermati bahwa sebagian pertumbuhan juga dipengaruhi faktor teknis seperti penurunan restitusi dan belum dipindahbukukannya sejumlah deposit pajak,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan pada 2025 mencapai Rp530,3 triliun atau meningkat 2,23 persen dibandingkan 2024. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh insentif dinikmati oleh rumah tangga.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, mayoritas belanja perpajakan dialokasikan dalam bentuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Insentif tersebut muncul sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang memberikan pembebasan maupun keringanan pajak pada sektor tertentu.

“Artinya, ketentuan yang seharusnya dikenakan pajak, dalam praktiknya dibebaskan. Itu yang dicatat sebagai belanja perpajakan,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kelompok rumah tangga menjadi penerima manfaat terbesar dengan porsi 55,2 persen atau setara Rp292,7 triliun. Nilai tersebut terutama berasal dari pembebasan PPN atas barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat.

Menurut Suahasil, insentif tersebut mencakup pembebasan PPN untuk sektor perumahan dan bahan makanan pokok, serta dukungan fiskal bagi sektor pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Pemerintah juga memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tarif PPh final, serta fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi.

“Jika dikategorikan berdasarkan penerima manfaat, belanja perpajakan ini paling besar diterima oleh rumah tangga, kemudian dunia usaha dalam rangka memperkuat iklim investasi,” kata Suahasil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak per September 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan restitusi pajak.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak dilihat dari dua sisi, yakni realisasi bruto dan realisasi neto (setelah dikurangi restitusi pajak).

Realisasi penerimaan pajak bruto per September 2025 mencapai Rp1.619,20 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi bruto pada 2024 sebesar Rp1.588,21 triliun. Rinciannya, Pajak Penghasilan (PPh) Badan meningkat 6 persen (year on year/yoy) menjadi Rp304,63 triliun, PPh orang pribadi naik 39,4 persen menjadi Rp16,90 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) turun 3,2 persen menjadi Rp702,20 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik 18,4 persen menjadi Rp19,69 triliun.

“Kalau kita lihat angka neto, tahun ini (per September) Rp1.295,28 triliun, masih di bawah penerimaan pajak neto tahun lalu sebesar Rp1.354,86 triliun. Salah satu sebabnya adalah karena tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025) lalu.

Sebagai informasi, restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kondisi tersebut terjadi ketika wajib pajak (WP) membayar pajak padahal seharusnya tidak ada kewajiban pajak yang terutang.

Selain itu, restitusi juga dapat berupa pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), PPN, atau PPnBM. Jika pajak yang dibayarkan WP lebih besar daripada yang seharusnya, maka sesuai ketentuan perpajakan, WP berhak mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut.

“Restitusi ini juga berarti uang dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan wajib pajak, sehingga uang itu beredar di tengah-tengah perekonomian,” jelas Suahasil.

“Kita berharap dengan uang yang beredar di tengah perekonomian, termasuk yang berasal dari restitusi pajak, hal itu dapat membantu menggerakkan ekonomi nasional,” tambahnya.