JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) mencapai 13,59 juta pada 31 Mei 2026.

Sebelumnya, DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026.

“Per tanggal 31 Mei 2026 pukul 24:00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 13.593.754 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/6/2026).

DOK. magnific.com/rawpixel.com Ilustrasi pajak.

Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.

Sementara untuk wajib pajak badan, jumlahnya mencapai 1.079.466 SPT badan dalam mata uang rupiah dan 1.724 SPT badan dalam mata uang dolar AS.

Dari sektor migas, SPT berasal dari 17 wajib pajak migas dalam mata uang rupiah dan 270 wajib pajak migas dalam mata uang dollar AS.

Adapun pelaporan SPT beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 45.108 SPT badan dalam mata uang rupiah dan 43 SPT badan dalam mata uang dollar AS.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP telah mencapai 19.502.020.

Jumlah itu terdiri atas 18.264.418 wajib pajak orang pribadi, 1.145.478 wajib pajak badan, 91.891 wajib pajak instansi pemerintah, dan 233 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan implementasi sistem Coretax DJP dalam proses perpajakan berdampak positif terhadap penerimaan negara, yang tecermin pada pertumbuhan nilai SPT kurang bayar dan melandainya nilai SPT lebih bayar.

Per 30 April, DJP mencatat nilai SPT kurang bayar wajib pajak orang pribadi karyawan tumbuh 83 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan tumbuh signifikan 949 persen, dan wajib pajak badan tumbuh 18 persen.

Sedangkan nilai SPT lebih bayar wajib pajak orang pribadi karyawan terkontraksi 46 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan turun 96 persen. Adapun SPT lebih bayar oleh wajib pajak badan masih tumbuh sebesar 59 persen.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) mencapai 13,59 juta pada 31 Mei 2026.

Sebelumnya, DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026.

“Per tanggal 31 Mei 2026 pukul 24:00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 13.593.754 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.

Sementara untuk wajib pajak badan, jumlahnya mencapai 1.079.466 SPT badan dalam mata uang rupiah dan 1.724 SPT badan dalam mata uang dolar AS.

Dari sektor migas, SPT berasal dari 17 wajib pajak migas dalam mata uang rupiah dan 270 wajib pajak migas dalam mata uang dolar AS.

Adapun pelaporan SPT beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 45.108 SPT badan dalam mata uang rupiah dan 43 SPT badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP telah mencapai 19.502.020.

Jumlah itu terdiri atas 18.264.418 wajib pajak orang pribadi, 1.145.478 wajib pajak badan, 91.891 wajib pajak instansi pemerintah, dan 233 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan implementasi sistem Coretax DJP dalam proses perpajakan berdampak positif terhadap penerimaan negara, yang tecermin pada pertumbuhan nilai SPT kurang bayar dan melandainya nilai SPT lebih bayar.

Per 30 April, DJP mencatat nilai SPT kurang bayar wajib pajak orang pribadi karyawan tumbuh 83 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan tumbuh signifikan 949 persen, dan wajib pajak badan tumbuh 18 persen.

Sedangkan nilai SPT lebih bayar wajib pajak orang pribadi karyawan terkontraksi 46 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan turun 96 persen. Adapun SPT lebih bayar oleh wajib pajak badan masih tumbuh sebesar 59 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2025 mencapai 13,45 juta per 28 Mei 2026.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 28 Mei 2026 tercatat 13.454.021 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Untuk wajib pajak orang pribadi, pelaporan SPT yang tercatat berasal dari 10.945.113 wajib pajak orang pribadi dan 1.498.213 wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Sementara untuk wajib pajak badan, DJP melaporkan setoran SPT tercatat sebanyak 972.144 dari wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 1.609 dari wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan SPT dari sektor migas sebanyak 17 SPT dalam mata uang rupiah dan 257 SPT dalam mata uang dolar AS.

Jumlah tersebut merupakan laporan SPT untuk tahun buku Januari-Desember 2025.

Sedangkan, untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, pelaporan berasal dari 36.625 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 43 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Lebih lanjut, DJP mencatat progres aktivasi akun Coretax sejauh ini telah mencapai 19.468.429 akun.

Jumlah itu terdiri atas 18.237.049 wajib pajak orang pribadi, 1.139.276 wajib pajak badan, 91.871 wajib pajak instansi pemerintah, dan 233 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan keputusan perpanjangan masa pelaporan diambil guna memberikan kepastian dan tambahan waktu bagi wajib pajak dalam menyiapkan kelengkapan administrasi, perhitungan, serta kebenaran data pelaporan pajak tahunan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan capaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 sebanyak 13.454.021 hingga Kamis, 28 Mei 2026 pukul 24:00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyebut mayoritas pelaporan kuantitatif tersebut masih didominasi oleh segmen Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 28 Mei 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 13.454.021 SPT,” kata Inge dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Untuk kelompok wajib pajak yang menggunakan siklus Tahun Buku Januari-Desember, realisasi pelaporannya meliputi, Orang Pribadi (OP) Karyawan menjadi penyumbang terbesar dengan volume mencapai 10.945.113 SPT, Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan tercatat sebanyak 1.498.213 SPT, Wajib Pajak Badan (Mata Uang Rupiah) terkumpul sebanyak 972.144 SPT, Wajib Pajak Badan (Mata Uang Dolar AS) sebanyak 1.609 SPT, Sektor Migas (Mata Uang Rupiah) terdata sebanyak 17 SPT dan Sektor Migas (Mata Uang Dolar AS) terdata sebanyak 257 SPT.

Sementara itu, untuk wajib pajak yang memiliki karakteristik Beda Tahun Buku dan pelaporannya telah dibuka secara bertahap mulai tanggal 1 Agustus 2025, DJP mengantongi Wajib Pajak Badan (Mata Uang Rupiah) sebanyak 36.625 SPT dan Wajib Pajak Badan (Mata Uang Dolar AS) sebanyak 43 SPT.

Sejalan dengan agenda modernisasi administrasi perpajakan nasional melalui sistem Coretax System, DJP juga terus mendorong proses transisi akun bagi para wajib pajak.

Hingga periode cut-off data yang sama, jumlah wajib pajak yang secara resmi telah merampungkan proses aktivasi akun Coretax terhitung sangat masif, yakni menyentuh angka 19.468.429 pengguna.

Transformasi digital ini merambah ke seluruh lini vertikal pembayar pajak, dengan rincian basis data aktivasi yakni Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi kluster terbesar dengan total 18.237.049 akun teraktivasi, Wajib Pajak Badan mencakup sebanyak 1.139.276 pelaku usaha, Wajib Pajak Instansi Pemerintah telah mengamankan sebanyak 91.871 akun administrasi, dan Wajib Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mencatat 233 pelaku usaha digital lintas yurisdiksi yang telah terintegrasi di dalam sistem.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13.193.052 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 per 7 Mei 2026.

Mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan yang mendominasi dengan jumlah 10.822.301 SPT.

“Disusul kemudian oleh OP Non-Karyawan sebanyak 1.456.715 SPT, serta Wajib Pajak Badan (Rupiah) sebanyak 883.544 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Selain progres pelaporan SPT, pemerintah juga melaporkan perkembangan signifikan dalam migrasi sistem administrasi perpajakan melalui aktivasi akun Coretax DJP.

Tercatat sebanyak 19.121.541 wajib pajak telah mengaktifkan akun di platform baru tersebut guna mendukung sistem perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi.

Inge menjelaskan, basis pengguna terbesar sistem Coretax didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 19.121.541, terdiri dari WP Orang Pribadi sebanyak 17.921.731, WP Badan 1.108.146, WP Instansi Pemerintah 91.432, dan WP PMSE sebanyak 232," ujar Inge.

Dalam laporannya, DJP juga membagi klasifikasi penyampaian SPT berdasarkan karakteristik wajib pajak dan periode tahun buku:

1. Tahun Buku Januari-Desember:

• Orang Pribadi (Karyawan & Non-Karyawan): total 12,27 juta pelaporan
• Badan (Rupiah & USD): total 885.021 pelaporan
• Sektor Migas (Rupiah & USD): 221 pelaporan

2. Beda Tahun Buku (Periode pelaporan mulai 1 Agustus 2025):

• Badan (Rupiah & USD): 28.794 pelaporan

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 30 April 2026.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi berupa perpanjangan tenggat dari jadwal semula 31 Maret, serta pembebasan denda administrasi selama satu bulan.

Dengan berakhirnya masa keringanan tersebut, wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporannya akan dikenakan denda.

Otoritas pajak akan terlebih dahulu melakukan langkah persuasif sebelum menjatuhkan sanksi. Para Account Representative (AR) di masing-masing kantor pajak akan memberikan pengingat kepada wajib pajak yang terdata belum melapor.

"Jadi sistemnya akan kami remind melalui AR-AR (Account Representative)-nya," ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Apabila surat teguran yang dikirimkan tetap tidak diindahkan dalam jangka waktu tertentu, sistem perpajakan terbaru, Coretax, akan memproses sanksi secara otomatis. Bimo menegaskan, surat tagihan denda akan langsung diterbitkan melalui sistem tersebut.

"Kalau memang dalam jangka waktu surat teguran belum dipenuhi, maka secara otomatis akan terbit surat tagihan pajak dari Cortex sebesar Rp100 ribu," tutur dia.

Aturan mengenai sanksi ini berlandaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Secara rinci, besaran denda administratif yang berlaku meliputi denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT PPh Wajib Pajak Perorangan serta SPT Masa lainnya.

Sementara itu, bagi Wajib Pajak Badan yang terlambat melaporkan SPT PPh akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta dan untuk keterlambatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan denda sebesar Rp500 ribu.

(DESI ANGRIANI)

KOMPAS.com - Direktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto menjelaskan wajib pajak orang pribadi (OP) yang terlambat melaporkan SPT lebih dulu diingatkan oleh account representative (AR) di masing-masing kantor pajak.

Bila AR atau surat teguran tak digubris baru ada denda berupa surat tagihan pajak. Sekedar diketahui, batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) sudah lewat sejak 30 April 2026.

"Bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT lewat waktu, jadi sistemnya akan kami remind melalui AR-ARnya. Kalau memang dalam jangka waktu surat teguran belum dipenuhi, maka secara otomatis akan terbit surat tagihan pajak dari Coretax sebesar Rp 100.000," ujar Bimo dikutip dari Kontan, Selasa (6/5/2026).

Pasalnya di 30 April 2026, DJP baru mencatat wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10.743.907 SPT, disusul orang pribadi non-karyawan sebanyak 1.438.498 SPT.

Meski masih ada kekurangan, pelaporan pajak 2025 meningkat karena adanya Coretax.

Peningkatan signifikan tercatat pada SPT kurang bayar yang menjadi salah satu indikator penerimaan negara.

Nilai kurang bayar wajib pajak orang pribadi karyawan mencapai Rp 8,88 triliun atau tumbuh 83 persen secara tahunan.

Lalu, kelompok non-karyawan tercatat mengalami lonjakan paling tinggi senilai Rp 3,02 triliun atau naik hingga 949 persen.

Coretax sempat eror

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah mengatakan ada kendala teknis pengisian SPT tahunan di Coretax pada batas akhir 30 April 2026.

"Kalau sistemnya eror, mereka terkendala lapor, padahal sejumlah sanksi telah menanti. Jika sistemnya yang bermasalah, tentu bukan sepenuhnya salah mereka,” ujar Said.

Meski demikian, Coretax membuat pelaporan pajak lebih efisien meski ada kendala.

"Kini sistem Coretax telah dijalankan dan saya melihat ada kemajuan penting dalam administrasi perpajakan. Namun, sejak awal implementasi, sistem TI Coretax beberapa kali mengalami kendala," kata Said.

Said mengingatkan agar DJP senantiasa memelihara sistem Coretax agar terus berfungsi sebagaimana mestinya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Coretax Ketat Awasi Wajib Pajak, Telat Lapor SPT Otomatis Kena Denda" dan "Coretax Eror di Hari Terakhir, Said Abdullah Desak Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Lapor SPT"

Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan, sudah kami perbaiki dan sekarang sudah cukup baik, tapi dampaknya ke pendapatan jelas positif sekali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan implementasi sistem Coretax DJP dalam proses perpajakan berdampak positif terhadap penerimaan negara.

“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan, sudah kami perbaiki dan sekarang sudah cukup baik, tapi dampaknya ke pendapatan jelas positif sekali,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Per 30 April 2026, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masuk ke sistem Coretax DJP tercatat mencapai 13.056.881 SPT.

Jumlah itu di antaranya mencakup 10.743.907 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.438.498 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, serta 874.476 wajib pajak badan.

Menurut Menkeu, salah satu dampak positif penerapan sistem Coretax DJP terlihat pada pertumbuhan nilai SPT kurang bayar dan melandainya nilai SPT lebih bayar.

DJP mencatat nilai SPT kurang bayar wajib pajak orang pribadi karyawan tumbuh 83 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan tumbuh signifikan 949 persen, dan wajib pajak badan tumbuh 18 persen.

Sedangkan nilai SPT lebih bayar wajib pajak orang pribadi karyawan terkontraksi 46 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan turun 96 persen. Adapun SPT lebih bayar oleh wajib pajak badan masih tumbuh sebesar 59 persen.

“Ada kenaikan nilai SPT kurang bayar, jadi pada dasarnya sistem Coretax ini bagus, karena Anda nggak usah memasukkan SPT sendiri kan. Dia (data pajak) ditempatkan sekaligus dan dikonsolidasi langsung,” ujar Menkeu.

Dengan sistem itu, lanjutnya, upaya manipulasi data SPT makin sulit dilakukan, sehingga proses pelaporan berjalan dengan lebih efektif dibanding tahun sebelumnya.

Hingga sejauh ini, data pendapatan negara yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan mencakup data hingga 31 Maret 2026.

Untuk data per triwulan I 2026, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 persen atau tumbuh 10,5 persen (year-on-year/yoy).

Khusus penerimaan pajak, nilai realisasi tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy). Pertumbuhan pajak utamanya ditopang oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) serta pajak penghasilan (PPh), yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta makin membaiknya implementasi Coretax.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 3 Mei 2026 mencapai 13.095.234 laporan. Wajib pajak orang pribadi karyawan menjadi kontributor terbesar dengan 10.767.557 SPT, sementara wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat 1.442.967 SPT.

Untuk wajib pajak badan, tercatat 856.254 SPT dalam rupiah dan 1.408 SPT dalam dolar AS. Selain itu, terdapat 197 SPT dari sektor migas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menyebutkan jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 19.011.422.

“Sebanyak 17.821.075 merupakan wajib pajak orang pribadi, 1.098.961 wajib pajak badan, 91.157 instansi pemerintah, serta 229 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik,” ujar Inge, dikutip Selasa (5/5/2026).

Di tengah capaian tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui mekanisme penelitian.

Hapus denda keterlambatan

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT dalam periode tertentu.

Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT, membayar PPh Pasal 29, atau melunasi kekurangan pajak setelah jatuh tempo hingga satu bulan berikutnya. Dalam periode tersebut, DJP tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Langkah ini diambil di tengah penyesuaian sistem administrasi perpajakan. Dengan relaksasi tersebut, wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa langsung dikenai sanksi.

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terus bertambah hingga awal Mei 2026. Per 3 Mei 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 13.095.234.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi karyawan.

“Per tanggal 3 Mei 2026 pukul 24.00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 tercatat sebanyak 13.095.234 SPT,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Secara rinci, pelaporan didominasi WP Orang Pribadi karyawan sebanyak 10.767.557 SPT, disusul WP Orang Pribadi non-karyawan sebanyak 1.442.967 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari WP Badan tercatat sebanyak 856.254 SPT dalam mata uang rupiah dan 1.408 SPT dalam mata uang dolar AS. Dari sektor minyak dan gas (migas), terdapat 13 SPT dalam rupiah dan 184 SPT dalam dolar AS.

Adapun WP dengan tahun buku berbeda yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025 tercatat sebanyak 26.814 WP Badan (rupiah) dan 37 WP Badan (dolar AS).

Di sisi lain, implementasi sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP, terus menunjukkan peningkatan adopsi. Hingga awal Mei 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 19.011.422.

Jumlah tersebut terdiri dari 17.821.075 WP Orang Pribadi, 1.098.961 WP Badan, 91.157 WP instansi pemerintah, serta 229 WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 yang masuk sampai batas akhir 30 April 2026 lalu yakni 13.056.881 SPT.

Berdasarkan data dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti, jumlah SPT yang sudah disampaikan hingga Kamis lalu itu masih di bawah target Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yaitu 15 juta SPT. Artinya, realisasi hanya tercapai sekitar 87% dari target.

DJP mencatat perolehan SPT itu terbanyak tetap dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan yaitu 10.743.907 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan sebanyak 1.438.498 SPT. WP Badan berdenominasi rupiah terkumpul sebanyak 846.682 SPT, sedangkan yang berdenominasi dolar AS 1.379 SPT.

Di sisi lain, WP migas berdenominasi rupiah sebanyak 13 SPT dan berdenominasi dolar AS sebanyak 181 SPT.

Adapun realisasi penyampaian SPT untuk beda tahun buku, atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, meliputi 26.184 SPT dari WP Badan berdenominasi rupiah dan 37 SPT WP Badan berdenominasi dolar AS.

Terkait dengan aktivasi akun Coretax, DJP mencatat sudah ada 18.993.498 WP yang mendaftar akun sistem inti administrasi perpajakan itu.

Perinciannya meliputi 17.803.629 akun WP OP, 1.098.274 WP Badan, 91.366 WP Instansi Pemerintah dan 229 WP perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Adapun otoritas pajak telah memberikan dua kali relaksasi dalam pelaporan SPT tahunan pajak 2025. Pertama, relaksasi diberikan kepada WP OP berupa penghapusan sanksi administratif bagi pelaporan dan pembayaran SPT sampai 31 Maret 2026.

Seharusnya, batas akhir pelaporan SPT OP jatuh pada 31 Maret setiap tahunnya apabila mengacu pada UU KUP. Perpanjangan deadline secara tidak langsung ini diberikan karena periode efektif pelaporan SPT terpotong libur Idulfitri.

Relaksasi kedua diberikan serupa dengan yang pertama, yaitu SPT Badan. Pada 30 April 2026, yang seharusnya menjadi batas akhir pelaporan SPT Badan, DJP kembali memberikan relaksasi dengan menghapus sanksi administratif bagi pelaporan yang disampaikan hingga 31 Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 tercatat mencapai 13,06 juta per 30 April 2026.

“Per tanggal 30 April 2026 pukul 24:00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 13.056.881 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Untuk tahun buku Januari—Desember 2025, SPT yang masuk berasal dari 10.743.907 wajib pajak orang pribadi karyawan dan 1.438.498 wajib pajak orang pribadi non karyawan. Sebagai catatan, pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 30 April 2026.

Selain itu, laporan SPT juga berasal dari 846.682 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, 1.379 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS, 13 wajib pajak sektor migas dalam mata uang rupiah, dan 181 wajib pajak sektor migas dalam mata uang dolar AS.

Sementara untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, laporan berasal dari 26.184 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 37 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Untuk progres Coretax DJP, jumlah aktivasi akun sejauh ini tercatat sebanyak 18.993.498 wajib pajak. Jumlah itu berasal dari 17.803.629 wajib pajak orang pribadi, 1.098.274 wajib pajak badan, 91.366 wajib pajak instansi pemerintah, dan 229 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, batas waktu lapor SPT Tahunan bagi orang pribadi diperpanjang dari sebelumnya 31 Maret menjadi 30 April 2026.

Sedangkan bagi wajib pajak badan, tenggat waktu mulanya ditetapkan pada 30 April namun diperpanjang menjadi 31 Mei 2026.

DJP memberikan relaksasi penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga, bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah tanggal jatuh tempo pembaruan yang ditetapkan.

Penghapusan sanksi administratif itu diwujudkan melalui tidak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Bila Surat Tagihan Pajak telanjur diterbitkan, Kepala Kantor Wilayah DJP menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

Adapun wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026