Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyuntik tambahan investasi pemerintah sebesar Rp1,96 triliun yang berasal dari APBN 2026 di tiga lembaga keuangan internasional.

Suntikan dana tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 42/2026 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2026. Beleid anyar ini diteken Purbaya pada 15 Juni 2026 dan diundangkan pada 24 Juni 2026.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No. 17/2025 tentang APBN 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2026," jelas pertimbangan PMK 42/2026, dikutip Kamis (25/6/2026).

Pasal 1 menetapkan ketiga lembaga yang menjadi sasaran investasi pemerintah tersebut meliputi Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, dan International Development Association.

Pasal 4 merincikan porsi investasi ketiga lembaga internasional itu. Pertama, porsi tambahan investasi terbesar dialokasikan untuk Islamic Development Bank, yakni mencapai Rp1.690.506.244.000 atau setara dengan 75.865.000 islamic dinar.

Pembayaran tunai untuk lembaga yang berkedudukan di Arab Saudi ini dipecah untuk tiga sasaran pokok: pembayaran kenaikan saham umum keempat sebesar 3.995.000 islamic dinar, pembayaran kenaikan saham umum keenam senilai 8.895.000 islamic dinar, dan pembayaran kenaikan saham khusus dengan alokasi mencapai 62.975.000 islamic dinar.

Kedua, tambahan investasi kepada International Fund for Agricultural Development sebesar Rp49.500.000.000 atau setara US$3.000.000. Kucuran dana ini secara spesifik ditujukan untuk penambahan saham ketiga belas pada lembaga tersebut.

Ketiga, investasi pada International Development Association ditetapkan sebesar Rp220.275.000.000 atau ekuivalen dengan US$13.350.000. Penambahan investasi berupa pembayaran tunai ini terdiri atas: penambahan saham kesembilan belas sebesar US$6.000.000, penambahan saham kedua puluh yang juga dipatok sebesar US$6.000.000, dan penambahan saham kedua puluh satu dengan nilai US$1.350.000.

Pasal 6 kemudian menetapkan pelaksanaan teknisnya penambahan investasi pemerintah pada ketiga lembaga ini akan dieksekusi oleh Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Meski PMK telah mematok angka spesifik, Purbaya tetap memberikan ruang fleksibilitas terkait nilai definitif penambahan investasi tersebut seperti yang diatur Pasal 4 dan Pasal 7, demi mengantisipasi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal 9 PMK 42/2026.

JAKARTA - Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menegaskan pihaknya telah mencatatkan Hotel Sultan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia berkata, aset itu telah dilaporkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami ingin menegaskan saja, kami dari Kementerian Keuangan , Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, Barang Milik Negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK ," ujar Encep saat ditemui di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, Encep menyampaikan, pengelolaan aset Hotel Sultan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. "Kami akan bekerja sama dengan pengguna barang, dalam hal ini Setneg dan PPKGBK," kata Encep.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, pihaknya akan menjalankan PMK untuk memanfaatkan aset tersebut. Ia berkata, pengelolaan aset ditujukan agar masyarakat merasakan manfaatnya.

"Kita wajib secara PPKGBK dan Setneg untuk mengoptimalisasikannya dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," jelas Rakhmadi.

Jadi, kata dia, pihaknya bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik. "Baik dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga emas di laman Sahabat Pegadaian yang dipantau dari Jakarta pada Rabu pukul 07.54 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun. Masing-masing berada di level Rp 2.831.000, Rp 2.885.000, dan Rp 2.769.000 per gram.

Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Selasa (2/6/2026) tercatat sebesar Rp 2.844.000 per gram untuk UBS, Rp 2.911.000 per gram untuk Antam, dan Rp 2.791.000 per gram untuk Galeri24.

Emas Galeri24 dijual dalam kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan untuk ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.

Sementara itu, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.452.000

- 1 gram: Rp 2.769.000

- 2 gram: Rp 5.470.000

- 5 gram: Rp 13.576.000

- 10 gram: Rp 27.078.000

- 25 gram: Rp 67.332.000

- 50 gram: Rp 134.556.000

- 100 gram: Rp 268.979.000

- 250 gram: Rp 670.795.000

- 500 gram: Rp 1.341.590.000

- 1.000 gram: Rp 2.683.179.000

Antam

- 0,5 gram: Rp 1.495.000

- 1 gram: Rp 2.885.000

- 2 gram: Rp 5.708.000

- 3 gram: Rp 8.536.000

- 5 gram: Rp 14.191.000

- 10 gram: Rp 28.325.000

- 25 gram: Rp 70.681.000

- 50 gram: Rp 141.279.000

- 100 gram: Rp 282.477.000

UBS

- 0,5 gram: Rp 1.530.000

- 1 gram: Rp 2.831.000

- 2 gram: Rp 5.616.000

- 5 gram: Rp 13.879.000

- 10 gram: Rp 27.613.000

- 25 gram: Rp 68.896.000

- 50 gram: Rp 137.507.000

- 100 gram: Rp 274.907.000

- 250 gram: Rp 687.064.000

- 500 gram: Rp 1.372.514.000.

SUMENEP - Praktik dugaan pelanggaran izin operasional mesin pelinting rokok di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mulai terungkap. Puluhan pabrik rokok diduga nekat mengoperasikan mesin pelinting tanpa memenuhi ketentuan resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Temuan tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, termasuk menyita mesin-mesin yang diduga digunakan secara ilegal. Ketua Komunitas Pencinta Kretek (KPK) Madura Moh Ilur Anam mengatakan, banyak pengusaha rokok di Sumenep diduga memanfaatkan celah izin uji coba untuk tetap menjalankan produksi secara masif.

"Namun, kenyataannya di Sumenep, banyak pengusaha yang mengabaikan prosedur ini dan justru bermain di zona abu-abu dengan memanfaatkan surat izin uji coba. Penegakan hukum yang lemah di tingkat daerah dianggap sebagai pemicu utama pembangkangan regulasi ini," kata Ilur dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Dalam aturan PMK 72/2024 disebutkan bahwa setiap mesin pelinting rokok wajib terdaftar secara resmi dan lokasi operasionalnya harus diverifikasi petugas guna mencegah perpindahan kepemilikan maupun penyalahgunaan mesin tanpa izin.

Ilur menilai, praktik produksi rokok tanpa izin resmi merupakan tindak pidana yang berdampak besar terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Berdasarkan data konsumsi rokok tahun 2025 dengan prevalensi perokok mencapai 38,7 persen, kata dia, keberadaan rokok ilegal berkontribusi terhadap potensi hilangnya penerimaan negara hingga Rp188,71 triliun per tahun.

"Modus operandi pengusaha yang melaporkan 'mesin rusak' untuk memperpanjang izin sementara harus dilihat sebagai bentuk manipulasi hukum. Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya memeriksa dokumen formal, tetapi juga melakukan audit teknis di lapangan. Jika terbukti ada produksi massal selama masa 'uji coba', maka unsur pidana penggelapan cukai telah terpenuhi dan harus segera naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa ketegasan hukum penting untuk melindungi tarif cukai Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) yang saat ini mencapai Rp1.231 per batang. Tanpa efek jera, kata Ilur, para pelaku usaha ilegal akan terus merasa aman menjalankan aktivitasnya karena diduga memperoleh perlindungan dari oknum tertentu.

"Selain sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, para pelaku juga dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini dikarenakan keuntungan dari produksi ilegal yang mencapai miliaran rupiah per hari tersebut diduga dialirkan untuk memperkuat infrastruktur produksi ilegal lainnya."

Ilur meminta pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Bea Cukai Pusat segera berkolaborasi untuk menindak praktik pabrik rokok ilegal di Sumenep. Menurutnya, keberanian menegakkan PMK 72/2024 akan menjadi bukti bahwa negara serius memberantas mafia cukai dan melindungi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

"Hanya melalui supremasi hukum yang konsisten, kebocoran ratusan triliun rupiah per tahun dapat dihentikan dan keadilan bagi pelaku usaha legal dapat ditegakkan," kata Ilur.

Bisnis.com, PEKANBARU - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menyita 16 aset milik penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp2,95 miliar. Penyitaan dilakukan secara serentak oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penagihan aktif pajak.

Kegiatan penyitaan dilaksanakan pada Rabu (29/4/2026) terhadap 11 wajib pajak yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya meski telah diberikan berbagai tahapan peringatan dan penagihan.

Aset yang disita mencakup 13 unit kendaraan bermotor ditaksir bernilai Rp2,42 miliar. Selain itu, DJP juga menyita tiga rekening keuangan dengan total nilai sekitar Rp530 juta.

Kanwil DJP Riau menjelaskan tindakan penyitaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Sebelum penyitaan dilakukan, petugas pajak lebih dahulu menempuh langkah persuasif dengan mengimbau wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena tidak ada penyelesaian, DJP melanjutkan proses penagihan aktif sesuai kewenangan yang diatur undang-undang.

“Penyitaan dilakukan setelah melalui tahapan penagihan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, hingga Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,” dalam pengumuman Kanwil DJP Riau, Jumat (15/5/2026).

Khusus untuk aset berupa rekening bank, DJP sebelumnya telah melakukan pemblokiran rekening sebelum akhirnya dilakukan penyitaan.

Dengan status sita tersebut, aset wajib pajak kini berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Jika hingga batas waktu yang ditentukan wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakannya beserta biaya penagihan, DJP dapat melanjutkan proses dengan pelelangan aset sitaan atau pemindahbukuan dana rekening ke kas negara.

Kepala Kanwil DJP Riau mengapresiasi jajaran petugas di lapangan yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

DJP berharap langkah penyitaan serentak ini dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa otoritas pajak memiliki kewenangan melakukan penagihan aktif, termasuk penyitaan, pencegahan, hingga penyanderaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Kanwil DJP Riau juga mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melunasi kewajiban perpajakannya sebelum tindakan penagihan lebih lanjut dilakukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 3 Mei 2026 mencapai 13.095.234 laporan. Wajib pajak orang pribadi karyawan menjadi kontributor terbesar dengan 10.767.557 SPT, sementara wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat 1.442.967 SPT.

Untuk wajib pajak badan, tercatat 856.254 SPT dalam rupiah dan 1.408 SPT dalam dolar AS. Selain itu, terdapat 197 SPT dari sektor migas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menyebutkan jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 19.011.422.

“Sebanyak 17.821.075 merupakan wajib pajak orang pribadi, 1.098.961 wajib pajak badan, 91.157 instansi pemerintah, serta 229 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik,” ujar Inge, dikutip Selasa (5/5/2026).

Di tengah capaian tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui mekanisme penelitian.

Hapus denda keterlambatan

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT dalam periode tertentu.

Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT, membayar PPh Pasal 29, atau melunasi kekurangan pajak setelah jatuh tempo hingga satu bulan berikutnya. Dalam periode tersebut, DJP tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Langkah ini diambil di tengah penyesuaian sistem administrasi perpajakan. Dengan relaksasi tersebut, wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa langsung dikenai sanksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC) menggagalkan ekspor ilegal emas setara Rp500 miliar yang dibawa dengan pesawat charter dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Setidaknya ada empat orang yang telah ditetapkan tersangka.

Pada konferensi pers, Selasa (28/4/2026), Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa temuan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya pesawat charter yang digunakan untuk mengirim emas tanpa kelengkapan dokumen ekspor, Senin (27/4/2026).

"Atas informasi tersebut petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak kurang lebih total 190 kilogram. Kalau di-rupiahkan sekitar Rp500 miliar," terang Djaka di Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, dikutip Rabu (29/4/2026).

Informasi awal yang didapatkan Bea Cukai yaitu pengiriman paket sebanyak enam kodi paket dengan berat total 150 kilogram (kg) berisi perhiasan dan koin emas yang tidak disertai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Barang-barang yang ditemukan meliputi 611 buah gelang emas sebesar 60,3 kg dan setara US$8,9 juta, serta 2.971 koin emas seberat 130,2 kg dan setara US$19,4 juta. Total keseluruhan nilai barang yaitu US$28,3 juta atau setara Rp502,5 juta.

"Barang tersebut diduga tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen ekspor sehingga selanjutnya dilakukan pencegahan dan diterbitkan surat bukti penindakan," terang Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kemenkeu Priyono Triatmojo pada konferensi pers yang sama.

Penegak hukum di Bea Cukai pun menetapkan empat orang sebagai tersangka berinisial HH, AH, HG, dan salah seorang warga negara asing asal India berinisial BB.

Priyono lalu menjelaskan bahwa nilai kepabeanan yakni bea keluar untuk emas tersebut mencapai Rp486 miliar. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Untuk emas batangan olahan seperti minted bar, tarif bea keluar ditetapkan sebesar 7,5% sampai 10%. Kemudian, emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5% hingga 10%.

Selanjutnya, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10% sampai dengan 12,5%. Adapun emas dore dikenakan tarif paling tinggi yaitu 12,5% sampai 15%. Dalam hal ini, temuan emas di Bandara Halim ini memiliki kode HS 7108.12.90 sehingga dikenakan tarif bea ekspor 12,5%.

"Sesuai ketentuan yang berlaku potensi kerugian negara dari tidak dipenuhi kewajiban bea diperkirakan mencapai Rp41.193.899.800 [Rp41,1 miliar]," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak ketentuan mengenai pengurusan piutang negara dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian kewajiban penanggung utang.

Perombakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/2026, yang merevisi beleid sebelumnya yaitu PMK 240/PMK.06/2016. PMK 23/2026 diteken Menkeu Purbaya pada 21 April 2026 dan diundangkan pada 24 April 2026.

"Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan perkembangan pengurusan piutang negara, perlu melakukan perubahan atas PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara," jelas poin pertimbangan PMK 23/2026, dikutip Minggu (26/4/2026).

Setidaknya ada empat poin perubahan penting dalam aturan baru ini. Pertama, penghapusan penetapan utang sepihak.

Pada aturan lama (PMK 240/2016), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara secara sepihak apabila Penanggung Utang enggan menandatangani Pernyataan Bersama. Kini dalam PMK 23/2026, ketentuan tersebut secara resmi dihapus melalui pencabutan Pasal 62 dan Pasal 63.

Kedua, skema penguasaan dan penggunaan aset sitaan oleh negara. Dalam aturan baru, Pasal 186A ayat (1) menyatakan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang telah disita kini dapat dikuasai secara fisik dan digunakan oleh negara, atau didayagunakan oleh PUPN cabang tanpa harus meminta persetujuan Penanggung Utang.

Jangka waktu penguasaan fisik oleh kementerian/lembaga ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, seperti yang diatur Pasal 186B ayat (7).

Sementara itu, pendayagunaan aset sitaan (berupa sewa, kontrak, kerja sama pemanfaatan, dll) ke pihak ketiga dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 186E ayat (1) dan (2). Adapun hasil pendayagunaan ini akan langsung digunakan untuk mengurangi utang.

Ketiga, PMK 23/2026 kini juga memperluas jangkauan objek penilaian PUPN untuk keperluan pengalihan hak secara paksa. Menurut Pasal 233 ayat (2) huruf e, penilaian aset kini mencakup aset keuangan yang meliputi uang tunai, aset digital/kripto, simpanan perbankan (deposito, giro), obligasi, saham, piutang, hingga penyertaan modal.

Keempat, adanya opsi pelunasan utang lewat penyerahan aset. Dalam Pasal 294 ayat (2) PMK 23/2026, pemerintah kini memberikan kepastian hukum terkait tiga metode pembayaran utang, yaitu: setoran tunai, penyerahan aset, dan/atau pengambilalihan aset.

Skema penyerahan aset ini diatur melalui penambahan Pasal 297A hingga Pasal 297D. Khusus untuk pembayaran utang melalui penyerahan aset, Pasal 297A ayat (2) dan (4) membatasi bahwa aset yang diserahkan hanya boleh berupa tanah dan/atau bangunan bersertifikat yang clean and clear alias tidak terkait permasalahan hukum, tidak dikuasai pihak ketiga, dan tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal II ayat (2) PMK 23/2026.

Alasan jalan tol bakal dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2025-2029.

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Renstra itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Alasan DJP mengenakan PPN 11 persen pada jalan tol merupakan upaya memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil, serta demi menggenjot penerimaan negara.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol yang dapat meningkatkan penerimaan negara," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang dimuat dalam Renstra.

Dalam dokumen itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.

RPMK tersebut memiliki tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan hukum bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan hukum mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil yang akan mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," imbuh putusan tersebut.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029. Keputusan tersebut ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.

RPMK tersebut memiliki tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan hukum bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan hukum mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil yang akan mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.