Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029. Keputusan tersebut ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.

RPMK tersebut memiliki tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan hukum bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan hukum mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil yang akan mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kembali memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan maupun barang kiriman milik jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Cindhe Marjuang Praja menjelaskan fasilitas pembebasan ini berlaku untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan melalui penyelenggara pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 4/2025.

"Memang jemaah haji Indonesia effort-nya [usahanya] luar biasa ya. Untuk berangkat antreannya panjang, biayanya lumayan. Jadi memang ini bentuk apresiasi dari negara kita kepada para jemaah haji yang melaksanakan haji dan mengirimkan barang yang biasanya bentuknya oleh-oleh," ujar Chinde dalam media briefing yang diselenggarakan secara daring, Kamis (16/4/2026).

Catatannya, relaksasi fiskal ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan kuota resmi, yakni Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. Sementara jemaah haji non-kuota atau yang lazim disebut haji furoda (menggunakan visa mujamalah) tidak berhak menikmati fasilitas kepabeanan ini karena tidak terdaftar secara resmi di sistem pemerintah dan dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.

Ketentuan Barang Kiriman

Untuk skema barang kiriman melalui penyelenggara pos, pemerintah mematok batas pembebasan bea masuk dengan nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) paling banyak US$1.500 per pengiriman, dengan batasan maksimal sebanyak dua kali pengiriman.

"Jadi Bapak-Ibu Jemaah Haji nanti bisa mengirimkan barang pribadinya yang biasanya bentuknya oleh-oleh, sebanyak totalnya mungkin US$3.000, tapi ketentuannya adalah dua kali pengiriman," terang Cindhe.

Jika nilai barang atau frekuensi pengiriman melampaui batas tersebut maka DJBC akan memungut bea masuk dengan tarif tunggal (flat) sebesar 7,5% untuk kelebihannya. Selain itu, atas kelebihan tersebut juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan, sementara pajak penghasilan (PPh) dikecualikan.

Terdapat syarat tata waktu pengiriman, yaitu dokumen kiriman diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lambat 30 hari pasca kepulangan kloter terakhir. Pengirim juga wajib membuktikan statusnya sebagai jemaah haji menggunakan Nomor Paspor yang terkoneksi dengan Siskohat.

Dari sisi dimensi, kemasan dibatasi paling besar berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Pengiriman juga tidak boleh lebih dari satu kemasan untuk setiap pengiriman.

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang

Sementara itu, untuk skema barang bawaan yang dibawa langsung di pesawat, relaksasi yang diberikan jauh lebih longgar, dengan perlakuan yang sedikit berbeda antara jalur reguler dan khusus.

Bagi Jemaah Haji Reguler, DJBC memberikan pembebasan bea masuk atas seluruh barang bawaan pribadi (personal use). Bahkan, untuk mempermudah proses ketibaan, pemberitahuan pabean dapat dilakukan secara lisan tanpa perlu mengisi deklarasi tertulis.

Di sisi lain, bagi Jemaah Haji Khusus, pembebasan bea masuk dipatok maksimal senilai FOB US$2.500. Jika kedapatan membawa barang lebih dari nilai tersebut, atas kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 10% serta PPN sesuai ketentuan, dengan PPh dikecualikan.

Selain oleh-oleh berupa garmen, parfum, atau makanan, Cindhe juga mengingatkan jemaah yang membeli gawai (Handphone, Komputer genggam, dan Tablet/HKT) di Arab Saudi untuk segera mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) setibanya di Tanah Air.

"Jadi memberitahukan kepada petugas Bea Cukai di bandara kedatangan supaya mendapatkan pembebasan yang tadi," jelasnya

Lebih lanjut, DJBC juga mengimbau jemaah untuk memperhatikan aturan larangan dan pembatasan (lartas) dari kementerian/lembaga lain terkait barang bawaan. Misalnya, batas maksimal kosmetik atau parfum yang diizinkan oleh BPOM adalah 20 buah (pieces), sedangkan untuk produk makanan olahan seperti cokelat dibatasi maksimal 5 kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pembagian Dana Dagi Hasil Cukai Hasil Temhakau (DBH CHT) tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2025 lalu.

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.12/2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bahwa alokasi DBH CHT tahun anggaran 2026 hanya Rp3,28 triliun atau turun lebih dari 48,66% dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp6,39 triliun.

Penurunan DBH CHT itu juga sejalan dengan realisasi penerimaan cukai rokok yang pada tahun lalu tidak mencapai target. Data yang dihimpun Bisnis, realisasi penerimaan cukai rokok pada 2025 hanya sebesar 92% dari target.

Adapun jika mengacu kepada beleid anyar tersebut, Provinsi Jawa Timur memperoleh bagi hasil cukai rokok paling besar senilai Rp1,85 triliun. Peringkat kedua adalah Jawa Tengah senilai Rp764,87 miliar.

Sekadar catatan Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah dua provinsi yang menjadi pusat industri hasil tembakau di Indonesia. Di dua daerah tersebut, terdapat perkebunan hingga pabrik-pabrik pembuat rokok.

Pajak Rokok Juga Dipangkas?

Setali tiga uang dengan penurinan DBH Cukai Rokok, pemerintah saat ini sedang menyusun aturan baru terkait pajak rokok. Pajak rokok adalah jenis pajak yang dihitung dari 10% penerimaan cukai rokok.

Beleid baru terkait pajak rokok tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta UU APBN/2026 yang mengamanatkan 2,5% pajak rokok dialokasikan untuk penegakan hukum bidang bea cukai.

Adapun pokok perubahan dan penyesuaian dalam RPMK Pajak Rokok dimaksud, mencakup tiga poin. Pertama, penyelarasan dengan peraturan terkini, di antara pengaturan penggunaan penerimaan pajak rokok untuk penegakan hukum oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026.

Kedua, penegasan terkait earmarking penerimaan pajak rokok pemerintah daerah untuk layanan kesehatan masyarakat lainnya dan penegakan hukum oleh pemda.

Ketiga, perbaikan administrasi pemungutan dan penyaluran pajak rokok, melalui pengaturan tata cara pembayaran dan pengembalian, perhitungan estimasi dan proporsi, serta jangka waktu penyampaian keputusan gubernur terkait alokasi bagi hasil pajak rokok.

Dalam catatan Bisnis, alokasi pajak rokok diambil dari 10% penerimaan cukai hasil tembakau alias cukai rokok. Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau Rp225,7 triliun. Terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan cukai rokok yang harus dikejar di kisaran 6%.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas Antam hari ini, Rabu (4/3/2026) terpantau turun -Rp107,000. Melansir laman resmi dealer Antam Logam Mulia, emas batangan ukuran 1 gram ditetapkan buyback Rp2.757.000 per gram

Sementara itu, harga jual emas Antam hari ini per gram ditetapkan Rp3.004.000 per 1 gram.

Untuk diketahui, buyback emas Antam dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Buyback Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Dalam regulasi ini, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini, Senin, 9 Maret 2026:

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) telah mengumpulkan bea keluar ekspor emas senilai Rp695 juta pada Januari 2026. Taget penerimaan bea keluar berada di kisaran Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun tahun ini.

"Adapun penerimaan bea keluar dari komoditas emas hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp695 juta," terang Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas berlaku mulai 23 Desember 2025, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan lampiran PMK tersebut, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Sejatinya pemerintah juga berencana mulai mengenakan bea keluar untuk batu bara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyebut setidaknya setoran dari tarif ekspor batu bara senilai Rp20 triliun per tahun.

Masalahnya, sampai dengan saat ini regulasi untuk mulai memungut bea keluar batu bara belum juga rampung oleh lintas kementerian/lembaga. "Sementara terkait bea keluar batu bara pemerintah masih terus berkoordinasi terkait aspek regulasinya," terang Budi.

Adapun sampai dengan Januari 2026, APBN membukukan penerimaan pajak senilai Rp22,6 triliun atau 6,7% terhadap target tahun ini yaitu Rp336 triliun.

Pada awal tahun, seluruh pos penerimaan kepabeanan cukai terkontraksi. Cukai hanya terkumpul Rp17,5 triliun atau turun 12,4% (yoy) dari tahun lalu, akibat penurunan produksi akhir 2025. Sementara itu, bea keluar terkontraksi paling dalam yakni 41,6% (yoy) atau Rp1,4 triliun. Bea masuk terkumpul Rp3,7 triliun atau turun (4,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret tahun 2027.

Kewenangan itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Adapun data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

Selain mencakup bank/lembaga penyelenggara kartu kredit, regulasi itu juga memuat pasal baru yang mengatur kewenangan Dirjen Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada ILAP mengenai laporan pemanfaatan data.

Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Dirjen Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Berikut Daftar Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit:

1. PT Bank Central Asia Tbk.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. PT Bank OCBC NISP Tbk.
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. PT Bank Permata, Tbk.
8. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
10. PT Bank HSBC Indonesia
11. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
12. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
13. PT Bank UOB Indonesia
14. PT Bank DBS Indonesia
15. PT Bank Mega, Tbk.
16. PT Bank Mega Syariah
17. PT Bank MNC Internasional, Tbk
18. PT Bank Panin, Tbk
19. PT Bank KB Indonesia Tbk.
20. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
21. PT Bank Sinarmas Tbk
22. PT Bank ICBC Indonesia
23. PT AEON Credit Services
24. PT Honest Financial Technologies
25. PT Shinhan Indo Finance
26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk
27. PT Bank QNB Indonesia Tbk

Bisnis.com, JAKARTA – Pengalokasian 58,03% dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai berbagai macam tanggapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan para kepala desa memiliki perbedaan pandangan mengenai kebijakan baru anggaran dana desa tersebut.

Sekadar catatan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 mengatur bahwa pemerintah mengalokasikan lebih dari 58% alokasi Dana Desa untuk menyokong program KDMP. Dalam aturan sebelumnya alias PMK No.145/2023, belum ada klausul alokasi khusus untuk program koperasi desa.

Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026 secara spesifik menyatakan bahwa penyesuaian alokasi Dana Desa untuk KDMP mencapai total nominal sebesar Rp34,57 triliun.

Dengan total pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun, sisa anggaran—di luar untuk Koperasi Merah Putih—tinggal sebesar Rp25 triliun. Besaran tersebut dialokasikan sebagai pagu Dana Desa reguler.

"Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan: ... e. dukungan implementasi KDMP," demikian sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e aturan tersebut.

Penggunaan dana tersebut secara rinci diarahkan pada pembayaran angsuran dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Seiring dengan besarnya alokasi tersebut, skema pencairannya pun dipisahkan secara eksklusif.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (4), penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP tidak lagi ditransfer lewat Rekening Kas Daerah (RKUD), melainkan disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung penyaluran dana.

Sebagai insentif tambahan, pemerintah juga memasukkan status pembentukan KDMP dan kinerja usahanya sebagai kriteria krusial. Desa yang memiliki kinerja usaha KDMP berpeluang mendapatkan kucuran tambahan berupa Insentif Desa yang diambil dari alokasi dana sebesar Rp1 triliun yang dihitung pada tahun anggaran berjalan seperti yang diatur Pasal 7 ayat (3).

Respons Purbaya dan Prabowo

Adapun Menkeu Purbaya tidak kaget mendengar angka tersebut. Dia malah menuturkan bahwa seharusnya alokasi Dana Desa 2026 untuk KDMP bahkan lebih tinggi lagi.

"Hitungan saya lebih besar dari itu [58%]," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Bendahara negara itu pun meminta waktu untuk memastikan lebih pasti terkait aturan baru struktur Dana Desa tahun ini. Dia mengaku akan mengecek angka itu lagi.

Adapun sebelumnya, penggunaan Dana Desa yang dirasa tidak efektif sudah disampaikan secara terbuka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo, inefisiensi dan indikasi penyaluran Dana Desa telah berjalan selama satu dekade terakhir. Dia menilai triliunan rupiah uang negara gagal bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata di akar rumput.

"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Oleh sebab itu, kepala negara dan pemerintahan itu mengamanatkan pembentukan KDMP sebagai mesin ekonomi baru di tingkat desa yang diharapkan memiliki tata kelola yang lebih terukur dan akuntabel.

Para Kepala Desa Protes

Sementara itu, sejumlah organisasi pimpinan desa meminta bertemu Prabowo usai keputusan pemerintah yang mengalokasikan 58,03% pagu dana desa 2026 untuk program Koperasi Desa Merah Putih alias KDMP.

Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan enam organisasi kepala desa (Kades) dan badan permusyawaratan desa (BPD) kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Mereka melakukan pertemuan pada Senin (16/2/2026).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) Irawadi mengungkapkan pertemuan tersebut dilakukan menyusul keresahan para pimpinan desa atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti inefektivitas penggunaan Dana Desa, sekaligus merespons terbitnya regulasi baru Kementerian Keuangan yang mewajibkan 58% Dana Desa untuk program KDMP.

Irawadi secara terang-terangan mengakui bahwa rentetan isu tersebut, terutama pernyataan Prabowo, telah mengusik situasi kebatinan para kepala desa di akar rumput.

"Pernyataan Presiden, ya jelas itu, jelas mengusik lah ya, membuat gelisah para teman-teman Kades dari arus bawah" ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/3/2026).

Dalam pertemuan, Irawadi menyampaikan Mendes PDT Yandri Susanto mencoba menenangkan para pimpinan desa. Menurut Yandri, sambungnya, pernyataan Prabowo hanya untuk memotivasi para perangkat desa agar bekerja lebih keras.

"Tapi bagaimana mau semangat, kalau Dana Desa-nya saja yang menjadi sarana untuk membangun desa sudah habis dipotong untuk dialihkan?" ujar Irawadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah organisasi pimpinan desa meminta bertemu Presiden Prabowo Subianto, usai keputusan pemerintah yang mengalokasikan 58,03% pagu dana desa 2026 untuk program Koperasi Desa Merah Putih alias KDMP.

Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan enam organisasi kepala desa (Kades) dan badan permusyawaratan desa (BPD) kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Mereka melakukan pertemuan pada Senin (16/2/2026).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) Irawadi mengungkapkan pertemuan tersebut dilakukan menyusul keresahan para pimpinan desa atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti inefektivitas penggunaan Dana Desa, sekaligus merespons terbitnya regulasi baru Kementerian Keuangan yang mewajibkan 58% Dana Desa untuk program KDMP.

Irawadi secara terang-terangan mengakui bahwa rentetan isu tersebut, terutama pernyataan Prabowo, telah mengusik situasi kebatinan para kepala desa di akar rumput. Dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 pada akhir pekan lalu, Prabowo menyebutkan Dana Desa "tidak sampai ke rakyat" dalam satu dekade belakang.

"Pernyataan Presiden, ya jelas itu, jelas mengusik lah ya, membuat gelisah para teman-teman Kades dari arus bawah" ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/3/2026).

Dalam pertemuan, Irawadi menyampaikan Mendes PDT Yandri Susanto coba menenangkan para pimpinan desa. Menurut Yandri, sambungnya, pernyataan Prabowo hanya untuk memotivasi para perangkat desa agar bekerja lebih keras.

"Tapi bagaimana mau semangat, kalau Dana Desa-nya saja yang menjadi sarana untuk membangun desa sudah habis dipotong untuk dialihkan?" ujar Irawadi.

Keputusan Pemerintah Pusat

'Pemotongan' itu sendiri bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Beleid tersebut mengamanatkan 58,03% dari total pagu Dana Desa atau sekitar Rp34,57 triliun, dialihkan secara khusus untuk mendukung implementasi KDMP.

Dengan pemotongan tersebut, Irawadi memproyeksikan sisa anggaran yang dikelola murni oleh desa kini hanya tersisa sekitar Rp300-an juta per desa. Angka ini dinilai sangat tidak realistis untuk menjalankan pembangunan fisik maupun peningkatan sumber daya manusia di tingkat desa.

Irawadi juga meluruskan asumsi publik bahwa setiap desa mengantongi Rp1 miliar. Faktanya, banyak desa yang hanya menerima Rp600 juta hingga Rp700 juta, yang penggunaannya pun sudah diatur ketat oleh pemerintah pusat melalui regulasi baku.

"Porsi itu sudah diatur dari pusat. Hanya 30% selama ini dari Dana Desa yang boleh menjadi kewenangan kepala desa untuk membangun. Di saat kita tidak ikuti sesuai regulasi, maka laporan pertanggungjawaban [LPJ] kita tidak diterima," tegasnya.

Merespons polemik ini, para pimpinan organisasi desa menegaskan bahwa jalur birokrasi melalui kementerian teknis dirasa tidak lagi efektif. Irawadi menyebut pertemuan dengan Mendes PDT maupun perwakilan eselon I di Kementerian Keuangan yang sudah dilakukan sebelumnya hanya menghasilkan diskusi normatif tanpa solusi konkret.

Oleh karena itu, poin utama dari pertemuan dengan Mendes PDT beberapa waktu lalu adalah mendesak pemerintah untuk memfasilitasi audiensi langsung antara organisasi desa dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin difasilitasi bertemu Presiden Prabowo. Di saat pertemuan itu nanti, kami akan sampaikan langsung situasi riil desa dan suasana kebatinan para kades terkait kebijakan serta pernyataan beliau," pungkas Irawadi.

Resiko Kopdes Merah Putih

Di sisi lain, kebijakan mengalihkan dana untuk pembangunan KDMP juga memunculkan kekhawatiran baru di lapangan. Irawadi menyoroti potensi matinya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akibat kehadiran KDMP.

Masalahnya, usaha-usaha KDMP sudah ada di banyak desa seperti grosir maupun toko-toko kecil milik masyarakat. Kendati demikian, sambungnya, pimpinan desa tidak bisa berbuat banyak.

"Karena ini program Presiden dan menurut beliau lebih bagus, kita sebagai aparat di bawah harus mendukung dan melihat saja nanti hasilnya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan pengalokasian lebih dari 58% pagu dana desa untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Kebijakan itu memicu kontroversi karena dianggap membatasi ruang gerak desa untuk menentukan arah penggunaan anggarannya.

Sebagai catatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026, total alokasi Dana Desa 2026 dipatok sebesar Rp60,57 triliun. Dengan adanya kewajiban alokasi 58,03% untuk program KDMP, sisa pagu reguler untuk program pembangunan desa lainnya menyusut menjadi sekitar Rp25 triliun.

Skema baru penggunaan dan penyaluran dana desa itu sejalan dengan kritik dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya telah secara terbuka menyoroti inefisiensi dan indikasi salah sasaran dari penyaluran Dana Desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir.

Dia menilai triliunan rupiah uang negara gagal bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata di akar rumput.

"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Oleh sebab itu, kepala negara dan pemerintahan itu mengamanatkan pembentukan KDMP sebagai mesin ekonomi baru di tingkat desa yang diharapkan memiliki tata kelola yang lebih terukur dan akuntabel.

Penjelasan Kemenkeu

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa pengetatan ruang gerak penggunaan anggaran desa tersebut dilakukan agar belanja negara di tingkat akar rumput memberikan dampak yang lebih terukur.

Menurutnya, arsitektur kebijakan Dana Desa tahun ini memang didesain untuk merealisasikan target-target makro pemerintah di wilayah pedesaan, yang aturan teknisnya juga diselaraskan melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes).

"Kebijakan Dana Desa tahun 2026 diarahkan untuk lebih tepat sasaran mendukung pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan," katanya kepada Bisnis, Minggu (15/2/2026).

Askolani memaparkan bahwa dukungan masif terhadap pembentukan dan implementasi KDMP merupakan langkah strategis pemerintah pusat. Apalagi, sambungnya, pemerintah membidik pendirian 80.000 koperasi di tingkat desa dalam waktu satu hingga dua tahun.

Sebagai catatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026, total alokasi Dana Desa 2026 dipatok sebesar Rp60,57 triliun. Dengan adanya kewajiban alokasi 58,03% untuk program KDMP, sisa pagu reguler untuk program pembangunan desa lainnya menyusut menjadi sekitar Rp25 triliun.

Meski porsi untuk program reguler desa menciut secara signifikan, Askolani mengklaim kebijakan prioritasisasi Dana Desa untuk KDMP tidak akan mematikan roda pembangunan di desa. Dia meyakini bahwa pendirian KDMP yang justru akan menjadi mesin pencetak pertumbuhan baru.

"Ini sangat bermanfaat untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa di hampir seluruh Indonesia," ucap anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut.

Lebih lanjut, Askolani menyatakan bahwa kucuran dana jumbo untuk pembangunan infrastruktur, pergudangan, hingga operasional KDMP pada hakikatnya adalah investasi jangka panjang.

"Bila KDMP sudah jadi, maka akan menjadi aset desa yang akan menjaga sustainabilitas pembangunan di desa dalam jangka panjang. Jadi, kebijakan penguatan di atas dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan Dana Desa menjadi lebih efektif," tutup Askolani.

Sikap Kepala Desa

Adapun sejumlah pimpinan organisasi desa akan menggelar rapat untuk menyikapi kritik Presiden Prabowo Subianto soal penyimpangan dana desa, sekaligus merespons terbitnya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan 58% anggaran Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Rencana pertemuan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) Irawadi. Dia mengaku belum bisa memberi pernyataan resmi kelembagaan terkait 'pengetatan' Dana Desa tersebut.

"Kami para ketua umum organisasi desa Senin [16/2/2026] mau pertemuan membahas terkait PMK [Peraturan Menteri Keuangan] tersebut dan terkait statement RI 1 kemarin," ujar Irawadi saat dihubungi Bisnis, Minggu (15/2/2026).

Dia berjanji akan menyampaikan sikap resmi usai para pimpinan organisasi menyamakan frekuensi terlebih dahulu dalam rapat yang direncanakan digelar pada Senin, esok hari tersebut.

Sebagai catatan, PMK No. 7/2026 mengatur bahwa alokasi sebesar 58,03% atau setara Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa 2026 yang berjumlah Rp60,57 triliun wajib implementasi KDMP. Akibatnya, ruang gerak desa untuk program reguler lainnya menyusut drastis menjadi hanya sekitar Rp25 triliun.

Tidak hanya mematok porsi anggaran, Kemenkeu juga merombak skema aliran uang. Pasal 22 ayat (4) menetapkan bahwa penyaluran Dana Desa untuk KDMP dipisahkan secara eksklusif. Aliran dana tidak lagi transit di Rekening Kas Daerah (RKUD), melainkan meluncur langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung penyaluran dana.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, PMK 7/2026 telah mengubah sifat Dana Desa secara fundamental. Dana Desa yang selama ini bersifat lentur kini berubah menjadi sangat terarah dan kaku akibat diarahkan untuk dukung program prioritas pemerintah pusat.

"Ketika alokasi terkunci untuk KDMP, desa menghadapi risiko crowding-out [penyingkiran] terhadap kegiatan yang menjadi bantalan kerentanan," ujar Syafruddin dalam analisis tertulisnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Dia memperingatkan bahwa pemangkasan porsi dana reguler dapat mengganggu fungsi stabilisasi sosial di desa. Selama ini, menurut dia, Dana Desa berperan sebagai penyangga melalui program padat karya, pemeliharaan infrastruktur skala kecil, intervensi bencana, hingga dukungan layanan dasar.

Dengan porsi yang tersisa 'hanya' Rp25 triliun, muncul kekhawatiran bahwa musyawarah desa tidak lagi memiliki kemandirian dalam merespons guncangan harga atau kebutuhan mendesak warga karena anggaran sudah terlanjur dikunci untuk kepentingan korporasi desa.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan 58,03% atau sekitar Rp34,57 triliun dari pagu anggaran dana desa senilai Rp60,57 triliun untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Ketentuan itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Aturan itu mengubah ketentuan sebelumnya alias PMK No. 145/2023, yang belum mengatur alokasi khusus untuk program koperasi di desa.

Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026 secara spesifik menyatakan bahwa penyesuaian alokasi Dana Desa akibat kebijakan pemerintah untuk mendukung implementasi KDMP ditetapkan sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap Desa, atau mencapai total nominal sebesar Rp34,57 triliun.

Dengan total pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun, sisa anggaran—di luar untuk Koperasi Merah Putih—tinggal sebesar Rp25 triliun. Besaran tersebut dialokasikan sebagai pagu Dana Desa reguler.

"Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan: ... e. dukungan implementasi KDMP," sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e aturan tersebut.

Penggunaan dana tersebut secara rinci diarahkan pada pembayaran angsuran dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Seiring dengan besarnya alokasi tersebut, skema pencairannya pun dipisahkan secara eksklusif. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4), penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP tidak lagi ditransfer lewat Rekening Kas Daerah (RKUD), melainkan disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung penyaluran dana.

Sebagai insentif tambahan, pemerintah juga memasukkan status pembentukan KDMP dan kinerja usahanya sebagai kriteria krusial. Desa yang memiliki kinerja usaha KDMP berpeluang mendapatkan kucuran tambahan berupa Insentif Desa yang diambil dari alokasi dana sebesar Rp1 triliun yang dihitung pada tahun anggaran berjalan seperti yang diatur Pasal 7 ayat (3).

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal 65 peraturan yang diteken Purbaya pada 9 Februari 2026 dan diundangkan pada 12 Februari 2026 itu.

Duit SAL untuk Himbara

Selain dana desa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK No.63/2025. Total ada Rp16 triliun duit yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih alias SAL APBN 2025 yang disuntikkan ke Himbara untuk mendukung pembiayaan KDMP.

Aturan itu terbit saat jabatan menteri keuangan masih dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati. Pada waktu itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa penempatan dana itu dilakukan supaya tidak ada lagi alasan keterbatasan likuiditas dari Himbara.

"Itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia. Kami ambil, kami taruh di Himbara. Sehingga Himbara tidak ada alasan likuiditas yang tidak ada, mereka bisa menyalurkan ke koperasi," jelasnya pada rapat bersama DPD, Selasa (2/9/2025).

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa dana Rp83 triliun akan ditempatkan ke Himbara untuk disalurkan ke Kopdes dengan suku bunga kecil sekitar 2%. Sri Mulyani, menuturkan bahwa suntikan modal ke Kopdes akan memunculkan entrepreneur.

Dia juga berharap para kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut.

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan. Pada tahun depan, Dana Desa dianggarkan Rp60 triliun. "Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyicil," paparnya.

Aturan Dana Desa Sebelumnya

Selain ketentuan di atas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengubah fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2025 melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2025.

Beleid baru itu mewajibkan pemerintah desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu perubahan atas PMK 108/2026," tertulis dalam pertimbangan PMK 81/2025.

Sebelumnya dalam PMK 108/2024, prioritas Dana Desa hanya difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, pencegahan stunting, serta permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kini, aturan baru menambahkan dukungan bagi Koperasi Merah Putih sebagai prioritas baru.

Komitmen Kepala Desa Jadi Syarat Penyaluran

Perubahan signifikan terlihat pada persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I. Kepala Desa kini diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan Komitmen sebagai syarat administratif.

Dalam surat tersebut, Kepala Desa harus menyatakan komitmennya untuk mendukung pembentukan koperasi merah putih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Jika belum teranggarkan dalam APBDes murni maka pemerintah desa wajib memuatnya dalam APBDes Perubahan atau peraturan penjabaran APBDes seperti yang diatur dalam lampiran PMK 81/2025.

Adapun ketentuan teknis penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) tetap dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% (paling lambat Juni) dan Tahap II sebesar 40% (paling cepat April), sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1).

Dana Desa sebagai Penjamin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang disalurkan ke pemerintah desa lewat Dana Desa.

Purbaya menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menjadi pelaksana pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun, dana pembangunan akan dikucurkan oleh bank-bank BUMN alias Himbara sebagai pinjaman.

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Himbara tidak perlu khawatir Agrinas gagal bayar karena akan dijamin oleh APBN.

"Agrinas pinjem ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

Artinya, jika pemerintah menyicil Rp40 triliun ke Himbara selama enam tahun maka total dana APBN yang akan dipakai untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur selama baru pendanaan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut.

"Itu gampang kok [penerbitan PMK-nya], cuma coret 1-2 baris, selesai," ujarnya.