#30 tag 24jam
DJP Riau Sita 16 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2,95 Miliar
DJP Riau sita 16 aset penunggak pajak senilai Rp2,95 miliar untuk penegakan hukum. Aset termasuk kendaraan dan rekening, disita setelah upaya persuasif gagal. [358] url asal
#penyitaan-aset-pajak #djp-riau #penunggak-pajak #aset-disita #nilai-aset-rp2 #95-miliar #kendaraan-bermotor-disita #rekening-keuangan-disita #penagihan-pajak-aktif #peraturan-menteri-keuangan #pelaksan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 15/05/26 22:48
v/222153/
Bisnis.com, PEKANBARU - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menyita 16 aset milik penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp2,95 miliar. Penyitaan dilakukan secara serentak oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penagihan aktif pajak.
Kegiatan penyitaan dilaksanakan pada Rabu (29/4/2026) terhadap 11 wajib pajak yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya meski telah diberikan berbagai tahapan peringatan dan penagihan.
Aset yang disita mencakup 13 unit kendaraan bermotor ditaksir bernilai Rp2,42 miliar. Selain itu, DJP juga menyita tiga rekening keuangan dengan total nilai sekitar Rp530 juta.
Kanwil DJP Riau menjelaskan tindakan penyitaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
Sebelum penyitaan dilakukan, petugas pajak lebih dahulu menempuh langkah persuasif dengan mengimbau wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena tidak ada penyelesaian, DJP melanjutkan proses penagihan aktif sesuai kewenangan yang diatur undang-undang.
“Penyitaan dilakukan setelah melalui tahapan penagihan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, hingga Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,” dalam pengumuman Kanwil DJP Riau, Jumat (15/5/2026).
Khusus untuk aset berupa rekening bank, DJP sebelumnya telah melakukan pemblokiran rekening sebelum akhirnya dilakukan penyitaan.
Dengan status sita tersebut, aset wajib pajak kini berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Jika hingga batas waktu yang ditentukan wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakannya beserta biaya penagihan, DJP dapat melanjutkan proses dengan pelelangan aset sitaan atau pemindahbukuan dana rekening ke kas negara.
Kepala Kanwil DJP Riau mengapresiasi jajaran petugas di lapangan yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
DJP berharap langkah penyitaan serentak ini dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa otoritas pajak memiliki kewenangan melakukan penagihan aktif, termasuk penyitaan, pencegahan, hingga penyanderaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023.
Kanwil DJP Riau juga mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melunasi kewajiban perpajakannya sebelum tindakan penagihan lebih lanjut dilakukan
Deretan Upaya DJP Tagih Tumpukan Piutang Pajak Hampir Rp140 Triliun
DJP berupaya tagih piutang pajak Rp139,83 triliun dengan strategi penagihan aktif, termasuk blokir rekening dan pencegahan ke luar negeri, untuk capai target Rp20 triliun. [281] url asal
#piutang-pajak #djp-tagih-piutang #saldo-piutang-pajak #penagihan-pajak-aktif #piutang-pajak-triliun #penunggak-pajak-terbesar #blokir-rekening-pajak #lelang-piutang-pajak #pencegahan-keluar-negeri #pe
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/11/25 08:34
v/53342/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat saldo piutang pajak neto sudah dikurangi penyisihan piutang awal 2025 tercatat sebesar Rp35,25 triliun.
Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa sebagian besar nilai saldo piutang tersebut merupakan piutang dengan umur sampai dengan satu tahun.
Namun demikian, Bimo mengungkap terdapat lonjakan satu piutang hingga senilai Rp139,83 triliun.
"Dalam catatan kami sampai dengan 30 September 2025 terdapat penambahan satu piutang sebesar Rp139,83 triliun. Di periode yang sama terdapat pelunasan piutang Rp81,297 triliun," terang Bimo kepada Komisi Keuangan DPR, dikutip Jumat (28/11/2025).
Bimo lalu memaparkan bahwa pihaknya melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif mulai dari persuasif hingga hard collection.
Pertama, penyampaian surat reminder melalui email blast dengan pendekatan behavioral insight, penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa serta pelaksanaan sita.
Upaya pencairan juga dilakukan khususnya terhadap 201 penunggak pajak terbesar nasional yakni dengan memblokir rekening mereka, termasuk juga terhadap 15 penunggak pajak besar.
Kedua, pemblokiran SABH yang ada di bawah Ditjen AHU Kementerian Hukum, pemblokiran layanan PNBP, serta pelaksanaan lelang bersama dengan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu.
Ketiga, upaya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan atas penanggung pajak."[Upaya dilanjutkan dengan] pembatasan kebebasan berup cekal dan kalau perlu sampai penyanderaan," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.
Keempat, kerja sama dengan aparat penegak hukum serta antarunit eselon I Kemenkeu, perbankan dan PPATK.
Adapun secara terpisah, Ditjen Pajak juga mencatat khusus untuk 201 penunggak pajak besar, otoritas telah mencairkan Rp11,99 triliun per 24 November 2025 lalu. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya menargetkan pengumpulan Rp20 triliun dari penunggak pajak besar itu sampai akhir 2025.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)