Bisnis.com, PEKANBARU - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menyita 16 aset milik penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp2,95 miliar. Penyitaan dilakukan secara serentak oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penagihan aktif pajak.

Kegiatan penyitaan dilaksanakan pada Rabu (29/4/2026) terhadap 11 wajib pajak yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya meski telah diberikan berbagai tahapan peringatan dan penagihan.

Aset yang disita mencakup 13 unit kendaraan bermotor ditaksir bernilai Rp2,42 miliar. Selain itu, DJP juga menyita tiga rekening keuangan dengan total nilai sekitar Rp530 juta.

Kanwil DJP Riau menjelaskan tindakan penyitaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Sebelum penyitaan dilakukan, petugas pajak lebih dahulu menempuh langkah persuasif dengan mengimbau wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena tidak ada penyelesaian, DJP melanjutkan proses penagihan aktif sesuai kewenangan yang diatur undang-undang.

“Penyitaan dilakukan setelah melalui tahapan penagihan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, hingga Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,” dalam pengumuman Kanwil DJP Riau, Jumat (15/5/2026).

Khusus untuk aset berupa rekening bank, DJP sebelumnya telah melakukan pemblokiran rekening sebelum akhirnya dilakukan penyitaan.

Dengan status sita tersebut, aset wajib pajak kini berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Jika hingga batas waktu yang ditentukan wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakannya beserta biaya penagihan, DJP dapat melanjutkan proses dengan pelelangan aset sitaan atau pemindahbukuan dana rekening ke kas negara.

Kepala Kanwil DJP Riau mengapresiasi jajaran petugas di lapangan yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

DJP berharap langkah penyitaan serentak ini dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa otoritas pajak memiliki kewenangan melakukan penagihan aktif, termasuk penyitaan, pencegahan, hingga penyanderaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Kanwil DJP Riau juga mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melunasi kewajiban perpajakannya sebelum tindakan penagihan lebih lanjut dilakukan

Bisnis.com, PEKANBARU — Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT di wilayah Riau baru mencapai 48,22% hingga 25 Maret 2026. Dari total 493.529 wajib pajak yang harus melapor, baru 237.891 SPT yang telah disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana mengatakan ada sejumlah langkah yang telah disiapkan untuk memacu kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu berakhir.

"Kanwil DJP Riau membentuk Satuan Tugas [Satgas] penerimaan SPT, membuka layanan jemput bola melalui asistensi pengisian SPT di luar kantor, menyediakan layanan tambahan pada akhir pekan, serta menambah helpdesk dan sarana prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Selain itu, DJP Riau juga memberlakukan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi, mencakup perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 serta penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga.

"Langkah ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan," jelas Hermiyana.

Selain itu untuk mendongkrak angka pelaporan SPT, Kanwil DJP Riau menggelar silaturahmi dan media meeting bersama puluhan perwakilan media massa di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan informasi perpajakan kepada masyarakat.

"Media adalah mitra strategis kami dalam membangun kepercayaan publik terhadap DJP. Informasi yang kami sampaikan akan jauh lebih berdampak jika dapat diteruskan secara tepat kepada masyarakat melalui rekan-rekan media," ujar Hermiyana.

Selain sesi diskusi dan pemaparan data, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung pengisian SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax DJP. Para peserta dari kalangan media diberikan kesempatan merasakan langsung proses pelaporan SPT secara elektronik sebagai bentuk edukasi dan peningkatan literasi perpajakan.

DJP Riau berharap sinergi dengan media massa dapat mempercepat peningkatan angka kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu yang telah diperpanjang berakhir, sehingga target kepatuhan wajib pajak di Provinsi Riau dapat tercapai secara optimal tahun ini.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau meminta dukungan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam upaya mengejar target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp22,16 triliun.

Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Kanwil DJP Riau dan Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, di Kantor Polda Riau. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan serta penguatan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin sepanjang 2025 dalam menyukseskan berbagai program perpajakan di wilayah Riau.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah berjalan dengan baik bersama Polda Riau. Dukungan ini sangat penting dalam menjaga kewibawaan hukum di bidang perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujar Hermiyana, Senin (23/2/2026).

Dirinya menegaskan bahwa dengan target penerimaan Rp22,16 triliun pada 2026, DJP Riau membutuhkan dukungan berkelanjutan dari Polda Riau dalam berbagai langkah strategis optimalisasi penerimaan pajak.

Selama ini, kolaborasi yang telah terjalin antara lain fasilitasi publikasi aktivasi akun Coretax DJP melalui videotron, kolaborasi siniar edukasi perpajakan, pembuatan video kampanye penyampaian SPT Tahunan oleh Kapolda Riau, serta pelaksanaan bimbingan teknis perpajakan kepada jajaran keuangan di lingkungan Polda Riau.

Dalam aspek penegakan hukum, sinergi diwujudkan melalui pendampingan kegiatan lapangan oleh aparat kepolisian, koordinasi penanganan perkara yang beririsan dengan tindak pidana umum, hingga bantuan pengamanan dalam pelaksanaan penagihan aktif dan penyitaan aset.

Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH), DJP Riau memandang penting kolaborasi lintas sektor dengan Polda Riau guna mendukung pengawasan aktivitas ekonomi pascapenertiban kawasan hutan serta pertukaran informasi terkait subjek dan objek pajak di kawasan tersebut.

Menurut Hermiyana, sinergi ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan atas kegiatan usaha di kawasan yang telah ditertibkan.

"Audiensi ini diharapkan semakin mempererat kolaborasi antara DJP Riau dan Polda Riau dalam menjaga integritas administrasi keuangan negara di tingkat regional serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan di Provinsi Riau," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp22,16 triliun pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, DJP Riau meminta dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna memperkuat sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Permintaan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil DJP Riau dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Audiensi ini menjadi forum penguatan kerja sama antara DJP dan Pemprov Riau dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah.

Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Riau sepanjang tahun 2025. Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak di Riau pada 2025 mencapai Rp15,81 triliun atau 89,10% dari target Rp17,75 triliun.

Secara tahunan, penerimaan pajak neto 2025 mengalami kontraksi 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Ardiyanto menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi pada sejumlah jenis pajak serta penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024.

“Aturan tersebut mengatur pengadministrasian Wajib Pajak Cabang dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara terpusat sesuai NPWP tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak,” jelasnya, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

Menghadapi target 2026 yang lebih tinggi, Ardiyanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam pertukaran dan pemanfaatan data, pengawasan Wajib Pajak bersama, serta edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan Kanwil DJP Riau. Pemprov Riau, kata dia, siap memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Setiap program yang disampaikan DJP akan kami tindak lanjuti secara konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Kerja sama ini mencakup pertukaran data, pengawasan bersama, koordinasi kebijakan pajak daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kanwil DJP Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi penerimaan negara dan daerah.

“Kami berharap hubungan baik antara Kanwil DJP Riau dan Pemprov Riau, termasuk seluruh OPD di bawahnya, terus terjaga agar upaya pengumpulan penerimaan pajak pusat dan daerah dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Ardiyanto.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menyatakan hingga 31 Desember 2025, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Riau tercatat Rp15,81 triliun secara neto atau 89,10% dari target penerimaan pajak sebesar Rp17,75 triliun.

Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, menyampaikan meski secara tahunan penerimaan pajak neto tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi pada sejumlah jenis pajak serta penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025.

Penyesuaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, yang mengatur pengadministrasian Wajib Pajak Cabang serta Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan secara terpusat sesuai dengan NPWP tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.

"Secara bruto, penerimaan pajak pada Desember 2025 justru mengalami pertumbuhan sebesar 2,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ungkapnya Kamis (22/1/2026).

Berdasarkan komposisinya, penerimaan pajak neto tahun 2025 didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 59,04%, diikuti Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 34,65%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 1,38%, serta pajak lainnya sebesar 4,82%.

Kelompok PPN dan PPh tercatat mengalami kontraksi yang terutama disebabkan oleh peningkatan restitusi dan penurunan setoran dari sektor tertentu. Sementara itu, kelompok pajak lainnya mencatatkan pertumbuhan signifikan yang bersumber dari penerimaan bunga penagihan dan deposit pajak.

Dari sisi sektoral, sektor pertanian menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh meningkatnya penerimaan dari Wajib Pajak sektor kelapa sawit seiring kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sepanjang tahun 2025.

Sebaliknya, sektor industri pengolahan dan sektor administrasi pemerintahan mengalami kontraksi secara neto, antara lain akibat peningkatan restitusi dan dinamika realisasi belanja pemerintah.

Aspek kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Riau juga menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga 31 Desember 2025, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2024 yang telah disampaikan mencapai 412.448 SPT atau sekitar 101% dari target sebanyak 408.329 SPT.

Rinciannya terdiri dari 324.288 SPT Orang Pribadi Karyawan, 65.626 SPT Orang Pribadi Non Karyawan, dan 22.534 SPT Badan.

Memasuki periode pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 pada tahun 2026, Kanwil DJP Riau mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera mempersiapkan pelaporan melalui aplikasi Coretax DJP.

"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan ditetapkan paling lambat 31 Maret 2026 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 bagi Wajib Pajak Badan. Hingga 21 Januari 2026, tercatat sebanyak 6.297 SPT telah disampaikan di Provinsi Riau," ujarnya.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Wajib Pajak dan pemangku kepentingan atas kontribusi dan sinergi yang terjalin sepanjang tahun 2025.

Dia menyebut DJP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan yang berkeadilan, serta edukasi perpajakan guna menjaga penerimaan negara yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional maupun daerah.