JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia ( Peradi SAI ) siap mengambil peran sebagai jembatan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum di tengah era baru penerapan KUHP Nasional. Untuk itu, Peradi-SAI menggelar Indonesia Legal & Economic Forum (ILEF) 2026, sebagai upaya memastikan kepastian hukum berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum bertema “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca KUHP Baru: Enam Bulan Pertama – Membaca Perspektif Aparat Penegak Hukum” itu digelar setelah enam bulan KUHP Nasional berlaku efektif. Momentum tersebut menjadi krusial karena dunia usaha kini menghadapi perubahan mendasar terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang jauh lebih luas dibanding rezim hukum sebelumnya.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengatakan ILEF 2026 ini dibentuk untuk mempertemukan kalangan bisnis dan hukum yang kini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Forum ini kami buat untuk mempertemukan dunia bisnis dan dunia hukum. Sekarang suka tidak suka keduanya harus berjalan seiring. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai bagaimana ketentuan pidana korporasi akan diterapkan dalam praktik,” kata Harry di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, implementasi KUHP Nasional membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga sistem kepatuhan korporasi. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum menginterpretasikan serta menerapkannya.

Harry menegaskan perkembangan hukum pidana Indonesia kini telah mengarah pada akuntabilitas korporasi yang lebih kuat. Perusahaan tidak lagi dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan ketika terjadi pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah.

“Kalau sepatutnya tahu tetapi membiarkan pelanggaran terjadi, itu juga bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Bahkan penegak hukum dapat menelusuri siapa beneficial owner yang sesungguhnya berada di balik korporasi,” ujarnya.

Bagi Harry, semangat KUHP baru adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib, transparan, dan patuh hukum. Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan jaminan bahwa diskresi bisnis yang dilakukan dengan itikad baik tidak serta-merta dikriminalisasi.

“Yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat. Jangan sampai keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik justru dipidana,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Hukum Investasi dan Ekonomi Peradi SAI sekaligus Ketua Pelaksana ILEF 2026, Daniel Ginting, mengatakan forum ini menjadi ruang dialog yang penting untuk membangun kesamaan persepsi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum.

“Momentum enam bulan pertama pelaksanaan KUHP Nasional sangat baik untuk membangun pemahaman bersama. Dunia usaha membutuhkan kejelasan interpretasi hukum dan ruang diskresi agar bisa bergerak dengan lebih pasti,” ujarnya.

Menurut Daniel, hasil diskusi dalam forum tersebut akan terus dikembangkan bersama kalangan usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

ILEF 2026 menghadirkan sejumlah pembicara yang berada di garis depan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional, yakni Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Surya Jaya, Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Agung Dr. Erni Mustikasari, serta Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri Brigjen Pol. Boy Rando Simanjuntak.

Forum tersebut juga menghadirkan keynote speech dari Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Executive Officer Indonesia Business Council (IBC) Dr. Sofyan A. Djalil.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan pembangunan ekonomi. “Korporasi adalah mesin penggerak ekonomi bangsa, namun kepastian hukum merupakan jangkar utama. Implementasi KUHP baru harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan tetap mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Patra M. Zen, menjelaskan ILEF memiliki tiga tujuan utama, yakni menjadi jembatan antara dunia bisnis dan hukum, menjadi sarana pembelajaran mengenai rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang baru, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait implementasi KUHP Nasional.

Patra mengingatkan bahwa sebelum KUHP baru berlaku, pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya hanya dikenal dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, lingkungan hidup, dan tindak pidana pencucian uang. Kini cakupannya jauh lebih luas sehingga membutuhkan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Yang dibutuhkan adalah kesepahaman. Kami tidak melihat KUHP baru sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Patra.

Melalui ILEF 2026, Peradi SAI berharap tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca-KUHP baru. Forum ini sekaligus menjadi upaya memperkuat dialog antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, advokat, dan pelaku usaha demi menciptakan iklim investasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) mendorong pemerintah untuk menyempurnakan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan berikat , fasilitas kepabeanan, serta iklim investasi nasional . Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri berorientasi ekspor di tengah tantangan geopolitik global dan perlambatan permintaan pasar internasional.

Ketua Umum APKB, Iwa Koswara mengatakan, bahwa saat ini APKB menaungi sekitar 705 perusahaan anggota yang bergerak di berbagai sektor industri, mulai dari pengolahan Crude Palm Oil (CPO), tekstil, alas kaki, elektronik, hingga berbagai industri manufaktur lainnya. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri Indonesia.

"APKB pada prinsipnya selalu mendukung kebijakan pemerintah. Namun, regulasi yang diterapkan harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan keberlangsungan dunia usaha. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan investor," ujar Iwa Koswara.

Fasilitas Kawasan Berikat Menyokong Geliat Ekonomi Rakyat



Menurut Iwa, masih terdapat sejumlah kendala administratif dan implementasi regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi baru. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan investor yang akan memulai kegiatan usaha di Indonesia apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika industri.

Iwa Koswara, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pengurangan kuota penjualan domestik bagi perusahaan kawasan berikat dari 50 persen menjadi 25 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan pelaku usaha agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan industri nasional.



"Kami menghormati setiap upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola kawasan berikat. Namun, rencana pengurangan kuota penjualan domestik dari 50 persen menjadi 25 persen perlu dipertimbangkan kembali melalui kajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan kondisi riil dunia usaha saat ini," ujar Iwa Koswara.

Ia menjelaskan bahwa dengan ketentuan kuota penjualan domestik sebesar 50% yang berlaku saat ini, masih terdapat perusahaan yang mengalami pembekuan fasilitas akibat kendala administratif maupun implementasi kebijakan. Kondisi tersebut telah memberikan tekanan terhadap kelancaran produksi, arus kas perusahaan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan tenaga kerja.

"Faktanya, dengan kuota 50 persen saja masih banyak perusahaan yang menghadapi pembekuan fasilitas. Oleh karena itu, kami mempertanyakan kesiapan dunia usaha apabila kuota tersebut kembali dipangkas menjadi 25 persen. Kebijakan ini berpotensi mempersempit ruang gerak perusahaan dan menambah beban industri yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya permintaan pasar ekspor," katanya.

Terkait kebijakan kepabeanan, Iwa Koswara menjelaskan, bahwa seluruh anggota APKB tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, termasuk rancangan PMK terbaru yang mengatur pemberian fasilitas berdasarkan 50 persen realisasi ekspor tahun sebelumnya. Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.

"Kami melihat masih banyak perusahaan yang mengalami pembekuan fasilitas kepabeanan. Padahal pembekuan tersebut hanya menyangkut fasilitas ekspor dan impor, sementara seluruh kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi. Kondisi ini tentu berdampak terhadap kelancaran produksi, distribusi, dan keberlangsungan usaha," katanya.

Ia menambahkan bahwa tekanan eksternal berupa ketidakpastian geopolitik dan melemahnya permintaan pasar global telah menyebabkan banyak purchase order (PO) dari luar negeri dibatalkan. Akibatnya, sejumlah perusahaan harus melakukan efisiensi operasional secara besar-besaran.

"Ada perusahaan yang sebelumnya mampu menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja, namun karena penurunan permintaan pasar jumlah pekerjanya berkurang hingga sekitar 20 ribu orang. Jika kondisi ini terus berlangsung dan diikuti regulasi yang kurang adaptif, perusahaan tidak memiliki banyak pilihan selain mengurangi produksi, menunda investasi, bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja," ungkap Iwa.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK), APKB mengusulkan agar mekanisme pemberian sanksi administratif lebih mengedepankan asas proporsionalitas. Menurut Iwa, pelanggaran administratif yang bersifat ringan seharusnya diberikan kesempatan untuk diperbaiki tanpa harus langsung dikenakan pemblokiran fasilitas yang dapat menghentikan aktivitas usaha.

Dirjen Bea Cukai Tinjau Kawasan Berikat, Dorong Pertumbuhan Industri dan Ekspor



Selain itu, APKB juga mengusulkan tiga kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri nasional, yaitu penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap sesuai kesiapan industri, penyempurnaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta optimalisasi pengelolaan kawasan berikat sebagai instrumen peningkatan daya saing ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

"Kami berharap tiga usulan tersebut dapat menjadi solusi yang menyeimbangkan kepentingan pemerintah dalam melakukan pengawasan dengan kebutuhan dunia usaha untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional," jelasnya.

APKB juga mendorong adanya kepastian regulasi mengenai mekanisme penjualan lokal serta pemanfaatan barang restok kawasan berikat untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menurut Iwa, hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang komprehensif sehingga pemanfaatan barang restok masih menghadapi biaya pengeluaran yang relatif tinggi.

Sebagai salah satu pilar penting ekonomi nasional, kawasan berikat memberikan kontribusi ekspor sekitar Rp1.114 triliun atau sekitar 28% dari total ekspor nasional. Sebanyak 705 perusahaan anggota APKB juga menyerap sekitar satu juta tenaga kerja, sehingga keberlangsungan kawasan berikat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Di akhir keterangannya, Iwa Koswara menegaskan bahwa APKB akan terus menjaga sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Organisasi tersebut juga berkomitmen meningkatkan kepatuhan anggotanya terhadap seluruh peraturan yang berlaku.

"APKB selalu mengedepankan dialog dan solusi. Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola kawasan berikat yang baik, namun kami juga berharap setiap kebijakan mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha sehingga iklim investasi tetap sehat, ekspor terus meningkat, dan lapangan kerja dapat terus terjaga," pungkas Iwa Koswara.

BONTANG - Di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat iklim investasi bagi para investor di awal tahun 2026 menunjukkan data signifikan. Transformasi ekonomi dan kemudahan perizinan yang digalakkan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil manis.

Berdasarkan data terbaru dari dasbor Online Single Submission (OSS), tercatat 657 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru telah diterbitkan dalam periode 1 Januari hingga 30 April 2026. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa iklim investasi di Kota Bontang tetap bergairah, khususnya sektor riil.

Hal yang menarik dari data perizinan kali ini adalah dominasi luar biasa dari sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mencapai 99,7 persen dari total perizinan.

“Fenomena ini menunjukkan adanya demokratisasi ekonomi di tengah masyarakat Bontang,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur.

Masyarakat kini tidak lagi hanya bergantung pada industri berat skala besar. Namun, aktif menciptakan lapangan kerja mandiri melalui sektor jasa, kuliner, hingga perdagangan kreatif. Sementara, sektor non-UMK tetap hadir memperkuat fondasi industri dengan porsi 0,3 persen.

Aspian Nur mengatakan, lonjakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menunjukkan kepercayaan publik terhadap iklim investasi di Bontang berada di level tertinggi. “Kami telah memangkas sekat birokrasi melalui sistem OSS agar pelaku usaha merasa aman dan nyaman. Kami adalah rumah yang siap menyambut investor dengan karpet merah," ujarnya.

Pemerintah Kota Bontang kini menerapkan sistem perizinan berbasis risiko untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi.

Berikut adalah rincian profil proyek yang masuk di awal 2026:

- Risiko Rendah: 63,2 persen (Pelaku usaha bisa langsung beroperasi setelah NIB terbit)

- Risiko Menengah Rendah: 20,7 persen

- Risiko Menengah Tinggi: 12,5 persen

- Risiko Tinggi: 3,7 persen (Tetap menarik bagi industri strategis dengan pengawasan ketat)

Dari sisi sumber investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih memegang kendali utama dengan angka fantastis 99,7 persen. Buktinya pengusaha lokal melihat Bontang sebagai ladang subur untuk mengintegrasikan bisnis mereka dengan industri manufaktur yang sudah mapan.

Sisanya, sebesar 0,3 persen berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan posisi geografis yang strategis sebagai kota pelabuhan dan gerbang logistik di wilayah tengah Indonesia, Bontang diprediksi akan terus mengalami gelombang investasi hingga akhir tahun.

“Apalagi pemerintah daerah berencana meluncurkan program insentif pajak dan kemudahan modal bagi pemilik NIB baru,” ucapnya.

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia

ADA paradoks dalam narasi investasi nasional, semakin gencar kemudahan berusaha dipromosikan akan semakin besar kemungkinan kita mengabaikan variabel paling menentukan siapa yang memegang kendali. Reformasi administratif memang berjalan, perizinan dipercepat, dan angka investasi meningkat.

Namun di balik itu, terdapat realitas yang lebih sunyi, bahwa tidak semua pelaku berada dalam posisi yang setara. Sebagian bergerak tanpa hambatan, sementara yang lain tersendat sejak awal, bukan karena kekurangan kapasitas, tetapi karena keterbatasan akses.

Fenomena ini menunjukkan bahwa arus investasi tidak sepenuhnya mencerminkan daya saing, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, sebagaimana ditegaskan oleh Douglass North, kualitas institusi menentukan arah pembangunan.

Ketika distribusi kekuasaan timpang, aturan main kehilangan netralitas dan berubah menjadi instrumen seleksi. Akibatnya, investasi tidak lagi mengikuti logika efisiensi, melainkan logika akses.

Ketimpangan ini bekerja melalui berbagai mekanisme seperti asimetri informasi sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Stiglitz, dapat memberi keunggulan bagi pelaku tertentu yang memiliki akses lebih awal terhadap peluang dan kebijakan. Sementara itu, principal-agent problem membuka ruang bagi penyimpangan kepentingan ketika pengawasan lemah. Kombinasi keduanya menciptakan pasar yang tampak kompetitif, tetapi sesungguhnya bias.

Dampaknya adalah distorsi kompetisi yang dalam kerangka perfect competition, pasar seharusnya memberikan kesempatan setara. Namun, dalam praktiknya hambatan masuk tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politis. Akses terhadap kekuasaan menjadi faktor pembeda utama.

Banyak pelaku potensial tersingkir bahkan sebelum kompetisi dimulai, menciptakan pre-market exclusion. Sehingga dalam jangka panjang, hal ini mendorong konsentrasi pasar dan melemahkan dinamika inovasi.

Distorsi ini juga menggerus kepercayaan investor, mengacu pada teori portofolio dari Harry Markowitz dimana keputusan investasi bergantung pada keseimbangan risiko dan imbal hasil. Namun, power asymmetry menciptakan ketidakpastian yang tidak dapat dimodelkan.

Dalam kerangka uncertainty vs risk dari Frank Knight, risiko yang terukur masih dapat dikelola, tetapi ketidakpastian akibat faktor kekuasaan jauh lebih berbahaya. Investor menjadi lebih berhati-hati, menunda ekspansi, atau mengalihkan investasi ke lingkungan yang lebih kredibel. Erosi kepercayaan ini bersifat kumulatif dan sulit dipulihkan.

Lebih jauh lagi, ketimpangan kekuasaan menyebabkan misalokasi sumber daya. Dalam konsep allocative efficiency, modal seharusnya mengalir ke sektor paling produktif. Namun ketika kekuasaan mendominasi, investasi cenderung bias terhadap aktor tertentu, bukan terhadap efisiensi. Distorsi ini menghasilkan deadweight loss, yaitu hilangnya potensi kesejahteraan ekonomi yang tidak pernah terealisasi. Lapangan kerja tidak tercipta, produktivitas tidak optimal, dan inovasi terhambat.

Kondisi ini diperparah oleh munculnya moral hazard , bahwa pelaku yang memiliki perlindungan kekuasaan cenderung mengambil keputusan yang kurang efisien karena tidak menanggung risiko secara penuh. Akibatnya, kualitas investasi menurun dan potensi kegagalan meningkat.

Dalam jangka panjang, ekonomi berisiko mengalami stagnasi inovasi. Mengacu pada teori pertumbuhan endogen Paul Romer, inovasi membutuhkan kompetisi yang sehat. Tanpa itu, pertumbuhan hanya bergantung pada ekspansi faktor produksi bukan peningkatan produktivitas.

Persoalan ini menjadi krusial dalam konteks Indonesia, bahwa perspektif ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan sangat ditentukan oleh kualitas institusi. Mengacu pada Daron Acemoglu dan James A. Robinson, hanya institusi inklusif yang mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, institusi ekstraktif yang ditandai oleh konsentrasi kekuasaan cenderung menghasilkan pertumbuhan yang rapuh.

Reformasi yang selama ini berfokus pada deregulasi belum cukup. Penyederhanaan aturan tanpa penguatan institusi justru berisiko memperbesar discretionary power. Oleh karena itu, agenda utama harus bergeser pada transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi implementasi. Digitalisasi dapat membantu, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan integritas sistem. Tanpa level playing field yang nyata, investasi hanya akan memperkuat struktur yang sudah timpang.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi tidak ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi oleh kualitas sistem yang menopangnya. Power asymmetry adalah ancaman yang tidak kasat mata, tetapi berdampak sistemik menggerus kepercayaan, merusak kompetisi, dan menahan inovasi. Indonesia tidak kekurangan peluang, tetapi membutuhkan keberanian untuk menata ulang hubungan antara kekuasaan dan pasar.

Iklim investasi yang sehat bukan hanya yang mampu menarik modal, tetapi yang memastikan keadilan bagi seluruh pelaku. Karena hanya dalam sistem yang adil, investasi dapat benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, 60 persen investasi di Indonesia menghasilkan laba. Kondisi ini dinilai menjadi daya tarik investasi bagi investor yang mau menanamkan modalnya ke Indonesia.

Menko Airlangga mengatakan, kondisi ini membuat Indonesia lebih unggul dari sisi iklim investasi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ia optimistis, target investasi yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun pada tahun 2026 akan dapat tercapai.

"Apa yang membedakan Indonesia dengan negara lain, adalah kontribusi terhadap keuntungan. Sekitar 60 persen investasi di Indonesia itu menghasilkan laba," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (23/4/2026).

Rincian Sebaran Investasi Rp498 Triliun yang Masuk RI di Kuartal I 2026, Serap 706 Ribu Pekerja



Selain faktor tersebut, Airlangga menilai stabilitas ekonomi menjadi daya tarik utama bagi investor untuk tetap masuk ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dijaga di angka kurang lebih 5% secara rerata, yang membuat iklim investasi di dalam negeri semakin menarik.

"Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak termasuk gejolak yang terakhir," ucap Airlangga.

Disamping itu, Airlangga menyebut populasi yang besar menciptakan market Indonesia lebih menarik ketimbang negara-negara di kawasan. Konsumsi domestik yang saat ini berkontribusi dominan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan fundamental perekonomian nasional.

"Indonesia juga punya domestic market yang kuat. Sehingga dengan demikian ini menjadi buffer terhadap berbagai gejolak ataupun krisis," jelasnya.

Investasi 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras dengan Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja



Airlangga menambahkan, Pemerintah terus mendorong peningkatan iklim investasi sebagai motor penggerak perekonomian lewat berbagai kebijakan hingga stimulus fiskal. Misalnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembukaan berbagai kawasan industri dengan untuk menarik investasi masuk.

"Indonesia mendorong pengembangan Special Economic Zone, Kawasan Ekonomi Khusus maupun kawasan industri," pungkasnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri acara halalbihalal Idulfitri 1447 H bersama keluarga besar KSPSI AGN di PT KMK Global Sports, Tangerang, pada Selasa (14/4/2026).

Kapolri mengatakan kegiatan halalbihalal itu merupakan salah satu upaya untuk terus membangun soliditas dan silaturahmi bersama kelompok buruh. Kapolri menegaskan soliditas dan dukungan seluruh pihak sangat penting untuk menghadapi kondisi global yang sedang tidak menentu akibat perang di kawasan Timur Tengah.

"Yang tentunya akan berdampak kepada situasi dalam negeri. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa Indonesia harus bisa menghadapi situasi tersebut," jelasnya.

Salah satu upaya yang harus dijaga dengan cara memastikan iklim investasi di Indonesia tetap kondusif. Kapolri mengingatkan jika Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa serta sumber daya manusia yang cukup besar untuk bisa bersaing dengan negara lain.

"Namun demikian, tentunya perlu diciptakan suatu iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu tadi kita sepakat bahwa kali ini kita mendorong agar kita bersama-sama menjaga agar pengusaha dan buruh bisa bersinergi," tegasnya.

Di sisi lain, Kapolri berharap permasalahan industrial yang mungkin terjadi dapat diselesaikan dengan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja.

Lihat video: Titiek Soeharto dan Kapolri Salurkan 16 Truk Bantuan di Huntara Pinangsori



"Tentunya ini kita harapkan untuk bisa diselesaikan dengan baik dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelesaikan hal-hal yang bersifat sengketa industrial dengan baik.

Kapolri mengajak agar seluruh kelompok buruh agar dapat merayakan Hari Buruh pada 1 Mei mendatang dengan aman dan tertib.

Kapolri menegaskan kepolisian akan menjamin hak berpendapat dalam kegiatan May Day yang menjadi aksi peringatan perjuangan buruh dunia dan perjuangan buruh Indonesia.

"Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan baik, dengan aman, dengan tertib. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa buruh Indonesia, pengusaha Indonesia, semuanya kompak dan siap memberikan ruang bagi investasi yang akan masuk di Indonesia," tuturnya.

Ikrar Nusa Bhakti

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik

DALAM teori investasi, risiko adalah bagian dari keputusan bisnis. Risiko pasar, risiko teknologi, hingga risiko geopolitik dapat dimitigasi dan dihitung. Namun ada satu jenis risiko yang paling dihindari investor jangka panjang: risiko hukum yang tidak konsisten dan sulit diprediksi. Risiko inilah yang kini menjadi perhatian ketika publik mengikuti sejumlah perkara besar yang menjerat pelaku usaha dan pengambil kebijakan di Indonesia.

Salah satu studi kasus yang paling disorot adalah perkara yang melibatkan Pertamina dan sejumlah pelaku usaha logistik energi. Pada Februari 2025 Kerry Andrianto, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo serta beberapa staf Pertamina ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tuduhan yang disampaikan ke publik saat itu sangat serius: pengaturan tender, manipulasi harga, hingga praktik BBM oplosan. Narasi ini segera membentuk persepsi publik tentang skandal korupsi besar di sektor energi.

Namun, ketika perkara mulai disidangkan pada Oktober 2025, konstruksi dakwaan yang muncul berbeda secara mendasar. Tuduhan mengenai tata kelola minyak mentah, mark up, dan BBM oplosan tidak lagi muncul dalam dakwaan resmi. Fokus perkara bergeser pada penyewaan kapal tanker dan fasilitas penyimpanan BBM, dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih kecil dibandingkan klaim awal. Bagi dunia bisnis, perubahan ini bukan sekadar dinamika hukum, melainkan sinyal ketidakpastian standar penegakan hukum.

Dari perspektif industri, para terdakwa merupakan pelaku usaha penyewaan kapal dan fasilitas penyimpanan BBM—bagian dari rantai pasok energi yang memang dijalankan Pertamina melalui skema outsourcing. Dari ratusan kapal yang disewa Pertamina, porsi kapal yang mereka kelola hanya sebagian kecil.

Praktik ini lazim dalam industri migas global yang padat modal dan berisiko tinggi. Sejumlah mantan direktur Pertamina bahkan menyatakan di persidangan bahwa prosedur yang dijalankan berada dalam batas kewajaran tata kelola.

Bagi investor, persoalan utamanya bukan pada satu kasus tertentu, melainkan pada pola. Pola serupa juga terlihat dalam perkara lain yang melibatkan tokoh publik dan pengambil kebijakan. Dalam kasus Tom Lembong, misalnya, klaim kerugian negara yang besar disampaikan sejak awal penetapan tersangka, namun kemudian berubah setelah audit dilakukan dan diuji di persidangan. Terlepas dari hasil akhirnya, perubahan konstruksi dan angka kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi metodologi.

Hal yang sama juga dapat diamati dalam perkara Ira Puspadewi, yang terkait dengan pengelolaan BUMN transportasi (ASDP Indonesia Ferry). Kasus ini memunculkan diskusi publik tentang batas antara keputusan manajerial, kebijakan korporasi, dan pertanggungjawaban pidana. Apakah setiap keputusan bisnis yang dipersoalkan di kemudian hari harus berujung pada kriminalisasi?

Demikian pula dalam kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim. Perdebatan publik tidak hanya berkisar pada benar atau salahnya kebijakan, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah risiko kebijakan publik yang dijalankan dengan itikad baik dapat berubah menjadi risiko pidana ketika hasilnya diperdebatkan?

Dari sudut pandang pendidikan bisnis, rangkaian kasus ini membentuk case portfolio yang penting. Investor tidak menilai Indonesia dari satu perkara, melainkan dari konsistensi sistemnya. Mereka bertanya: apakah penetapan tersangka dan penahanan selalu didasarkan pada konstruksi hukum yang matang sejak awal? Apakah perhitungan kerugian negara mengikuti metodologi yang jelas, transparan, dan dapat diuji?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan bagi investasi jangka panjang. Dalam iklim di mana batas antara kesalahan bisnis, kebijakan publik, dan tindak pidana menjadi kabur, risiko hukum berubah dari sesuatu yang dapat dihitung menjadi risiko yang tidak terukur (unquantifiable risk). Jenis risiko inilah yang paling sering membuat investor menunda keputusan atau memilih yurisdiksi lain.

Indonesia tentu membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. Tidak ada kompromi dalam hal itu. Namun ketegasan tanpa konsistensi justru berisiko melemahkan tujuan yang lebih besar. Integritas hokum bukan hanya soal keras atau lunaknya hukuman, tetapi soal kejelasan standar, proporsionalitas, dan kepastian proses.

Jika Indonesia ingin menarik investasi berkualitas dan berjangka panjang, maka pelajaran dari berbagai kasus ini harus dibaca dengan jernih. Modal datang bukan karena retorika atau insentif semata, melainkan karena kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh ketika hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dapat dipahami dan diprediksi.

BONTANG - Kota Industri Bontang terus membuktikan daya tariknya sebagai ladang investasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan data terbaru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan tren yang sangat positif dengan realisasi investasi mencapai Rp821 miliar hingga Triwulan III 2025.

Angka fantastis ini yang dicatat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) hingga November 2025 serta mencapai 44,17 persen dari target ambisius tahunan yang ditetapkan sebesar Rp2,5 Triliun.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspiannur optimistis target investasi tahun ini tidak hanya akan tercapai, tetapi berpotensi terlampaui. "Kami optimis capai target hingga triwulan IV nanti," ucapnya, Sabtu (1/11/2025).

Pencapaian ini cerminan dari komitmen kuat para pelaku usaha terhadap iklim investasi yang kondusif di Bontang. Saat ini, sektor industri kimia dan farmasi, perdagangan, serta konstruksi masih menjadi tulang punggung investasi.

Namun, DPMPTSP Bontang berupaya keras melakukan diversifikasi. Pihaknya terus mendorong investor agar tidak hanya fokus di sektor industri besar. “Jadi kita mendorong juga penanaman modal ke sektor-sektor baru yang berkelanjutan,” katanya.

Untuk mempercepat laju investasi, DPMPTSP telah mengambil langkah proaktif dalam reformasi pelayanan. Pihaknya mengandalkan sistem perizinan berbasis online yang terintegrasi dengan sistem digital untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan memangkas waktu pengurusan.

Dari sisi pelayanan, pihaknya sudah menerapkan sistem perizinan berbasis online untuk memangkas waktu pengurusan.

Sebagai tambahan informasi sepanjang 1 Januari hingga 22 Oktober 2025, DPMPTSP Bontang sudah menerbitkan 2.489 NIB (Nomor Induk Berusaha).

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengingatkan para kepala daerah agar lebih bijaksana dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan. Hal itu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

“Pengawasan bagus dan efektif, tapi tidak perlu digembar-gemborkan sehingga menimbulkan ekses yang kontraproduktif terhadap iklim investasi,” kata Sultan di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, keributan akibat aksi sidak yang viral di media sosial justru dapat merugikan dunia usaha dan mengganggu kepercayaan investor. “Stabilitas ekonomi dan investasi sangat bergantung pada suasana kondusif di daerah,” ujarnya.

Pernyataan Sultan disampaikan menanggapi viralnya video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melakukan sidak ke salah satu pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) di Subang. Dalam video tersebut, Dedi tampak terkejut saat mengetahui sumber air berasal dari lapisan tanah dalam atau akuifer, bukan mata air permukaan.

Kegaduhan di media sosial pun muncul akibat kesalahpahaman publik terkait definisi sumber air pegunungan. Sultan menilai situasi tersebut tidak produktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri.

Sementara itu, Guru Besar Teknologi Geologi UGM Prof Dr Ir Heru Hendrayana menjelaskan bahwa air tanah dalam berasal dari lapisan batuan berpori yang disebut akuifer dan umumnya memiliki kualitas sangat baik serta aman dikonsumsi.

“Air akuifer ini terlindungi secara alami, sehingga kualitasnya jauh lebih baik dan tidak terpengaruh oleh aktivitas manusia seperti air permukaan terbuka,” ujar Heru.