Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan penurunan suku bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro.

"Telah diputuskan bahwa suku bunga pinjaman PNM Mekar yang sebelumnya berada pada kisaran 18 hingga 25 persen diturunkan menjadi 8 persen," katanya lewat rilisnya, Senin (22/6/2026).

Menteri Maman menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para perempuan pelaku usaha ultramikro dan supermikro yang menjadi nasabah PNM Mekar.

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, jutaan nasabah PNM Mekar masih menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk meringankan beban pembiayaan agar para pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Menteri Maman menjelaskan besaran biaya pinjaman selama ini turut dipengaruhi oleh model pendampingan intensif yang dijalankan PNM melalui account officer dan account advisor.

Mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, serta pemantauan terhadap perkembangan usaha para nasabah.

"Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga terjadi penurunan suku bunga pinjaman menjadi 8 persen," ujar Maman.

Dia menambahkan, keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh PNM bersama Danantara dengan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan payung hukum yang diperlukan.

"Keputusan ini sudah ditetapkan dan segera ditindaklanjuti. Saat ini payung hukumnya sedang dipersiapkan," kata Maman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menurunkan beban bunga pinjaman bagi nasabah program Mekaar milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi sekitar 8%, dari sebelumnya berada pada kisaran 18–25%.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penguatan ekonomi masyarakat bawah, terutama perempuan pelaku usaha ultra mikro yang tergabung dalam program Mekaar.

“Jadi ini kan ada sebuah keseriusan dan semangat besar dari Pak Presiden, keberpihakan beliau terhadap ekonomi masyarakat di bawah. Khususnya para nasabah-nasabah Mekaar,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Menurut Maman, selama ini nasabah Mekaar yang telah mengikuti program pembiayaan PNM selama 10–15 tahun terakhir menanggung beban bunga pinjaman di kisaran 18–25%. Namun, pemerintah memutuskan untuk menurunkan secara signifikan bunga pinjaman menjadi sekitar 8% melalui skema subsidi yang diberikan negara.

“Pak Presiden menginginkan bahwa ada keringanan beban biaya pinjaman. Nah, itu sudah perintah dari beliau. Alhamdulillah, di dalam rapat komite pembiayaan ini, diputuskan pinjaman mereka turun dari range 18—25% menjadi 8%,” ujarnya.

Maman menambahkan kebijakan ini akan berdampak pada sekitar 10–15 juta nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro di bawah binaan PNM di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan penurunan bunga tersebut dimungkinkan karena adanya subsidi pemerintah untuk menutup sebagian biaya pembiayaan, termasuk biaya pendampingan PNM kepada para nasabah.

“Jadi di PNM itu, mereka punya account officer, memberikan pendampingan, monitoring kepada ibu-ibu ini. Jadi diberikan subsidi kurang lebih sekitar 10% di dalam pinjaman ini. Jadi, Alhamdulillah, tadi sudah dikalkulasikan nanti bunga pinjamannya sekitar kurang lebih 8%,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum untuk implementasinya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan penurunan suku bunga layanan pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi 8 persen akan segera ditindaklanjuti oleh Danantara Indonesia selaku holding BUMN.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan. Sebelumnya, suku bunga pinjaman yang diterapkan berkisar antara 18-25 persen.

“Alhamdulillah, ini tadi sudah diputuskan (suku bunga PNM Mekaar turun menjadi 8 persen) dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara. Tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya,” kata Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pemerintah akan mensubsidi penurunan suku bunga pinjaman dari 18-25 persen menjadi 8 persen tersebut bagi sekitar 10-15 juta nasabah PNM Mekaar.

Ia menuturkan, selama lebih dari satu dekade, para nasabah menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi karena layanan PNM Mekaar tidak hanya sebatas menyalurkan pinjaman, tapi juga memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha.

Maman menyatakan, PNM mengerahkan petugas yang terdiri dari account officer dan account advisor untuk melakukan pendampingan intensif, pembinaan, hingga pemantauan perkembangan usaha para nasabah.

“Kenapa mereka (nasabah PNM Mekaar) dianggap (harus membayar) biayanya cukup tinggi? Karena mereka ini harus didampingi. Jadi, di PNM itu punya account officer memberikan pendampingan, monitoring (pemantauan) pada ibu-ibu (nasabah) ini,” imbuhnya.

Pihaknya bersama Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat secara menyeluruh bagi para pelaku usaha ultramikro.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM secara terpadu, Kementerian UMKM juga akan mengintegrasikan data penerima pembiayaan PNM Mekar ke dalam platform SAPA UMKM.

Melalui integrasi tersebut, data dan layanan UMKM yang dimiliki kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya akan terhubung dalam satu platform.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ruang belanja masyarakat diperkirakan mulai tertekan seiring kenaikan suku bunga acuan ke level 5,75% yang berpotensi mengubah pola konsumsi rumah tangga sekaligus memperlambat laju ekspansi sektor ritel dan industri yang bergantung pada pembiayaan kredit.

Sejumlah ekonom hingga dunia usaha menilai kebijakan moneter yang lebih ketat ini berpotensi menahan laju belanja rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kenaikan BI Rate kali ini juga menjadi yang kedua sepanjang Juni 2026. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan dari level 5,25% menjadi 5,50% pada 9 Juni 2026, dan kembali naik menjadi 5,75% pada 18 Juni 2026.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,75% tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi sektor ritel. Di satu sisi, bunga simpanan yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat kembali dibelanjakan di pusat perbelanjaan.

Menurutnya, kekhawatiran utama justru berada pada sisi investasi. Kenaikan bunga simpanan umumnya diikuti peningkatan bunga pinjaman perbankan sehingga biaya pembiayaan bagi pelaku usaha ikut meningkat.

“Dengan adanya kenaikan bunga tabungan, maka bunga pinjaman di bank juga akan naik biasanya, sehingga ini akan menyulitkan sektor ritel untuk ekspansi karena investasi yang diadakan biasanya juga didukung dari bunga bank,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Namun, dia menilai dampak akhir dari kebijakan tersebut masih perlu dicermati. Menurutnya, belum dapat dipastikan apakah tambahan pendapatan bunga yang diterima masyarakat akan lebih banyak mengalir ke konsumsi, atau justru kenaikan biaya bunga pinjaman akan lebih membebani pelaku usaha.

Hippindo berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa subsidi bunga kredit bagi dunia usaha agar investasi tetap berjalan di tengah tren kenaikan suku bunga.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai keputusan bank sentral tersebut dapat dipahami dalam konteks global yang masih sarat ketidakpastian, mulai dari tensi geopolitik hingga arah kebijakan moneter negara maju yang masih ketat. Kendati demikian, Shinta menyebut tekanan terhadap sektor riil tidak dapat dihindari.

“Dunia usaha juga mencermati bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi secara berturut-turut dalam waktu relatif singkat tentu membawa konsekuensi terhadap sektor riil. Kenaikan biaya dana pada akhirnya akan memengaruhi biaya pembiayaan usaha, baik untuk modal kerja maupun investasi,” kata Shinta kepada Bisnis.

Terlebih, pelaku usaha mulai merasakan peningkatan biaya pembiayaan, terutama pada sektor yang bergantung pada kredit perbankan seperti manufaktur, konstruksi, properti, UMKM, hingga sektor padat karya.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Dia menilai upaya menjaga iklim usaha, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta menekan biaya ekonomi perlu dilakukan secara bersamaan agar pertumbuhan tetap berkelanjutan.

Bukan hanya itu, Apindo menyampaikan jika suku bunga kembali naik hingga 6,00%, maka dampaknya terhadap biaya pembiayaan, ekspansi investasi, dan permintaan domestik perlu menjadi perhatian bersama. Saat ini, banyak perusahaan mulai melakukan penyesuaian atau recalibration rencana bisnis akibat kenaikan biaya modal.

“Kenaikan suku bunga yang lebih tinggi berpotensi membuat sebagian pelaku usaha menunda ekspansi, mengurangi investasi baru, atau lebih selektif dalam melakukan pengembangan kapasitas usaha,” ucapnya.

Ke depan, lanjut Shinta, jika kebijakan moneter tetap ketat, maka dukungan kebijakan fiskal, deregulasi, percepatan reformasi struktural, serta upaya menurunkan berbagai komponen biaya ekonomi tinggi menjadi semakin penting untuk menjaga daya saing dan ketahanan sektor riil Indonesia.

Konsumsi Tertekan

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mengingatkan adanya risiko perlambatan konsumsi rumah tangga akibat meningkatnya beban bunga dan cicilan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan kenaikan suku bunga membawa konsekuensi terhadap biaya pembiayaan dan daya beli masyarakat yang perlu diantisipasi secara serius.

“Ketika biaya kredit meningkat dan cicilan rumah tangga bertambah, ruang belanja masyarakat berpotensi tertekan, khususnya untuk barang-barang nonprimer dan kebutuhan yang bersifat diskresioner,” ujar Erwin kepada Bisnis.

Adapun, sektor yang paling rentan terdampak kenaikan suku bunga adalah perdagangan ritel, otomotif, properti, elektronik rumah tangga, serta sektor yang bergantung pada pembiayaan konsumen. Selain itu, UMKM yang mengandalkan modal kerja perbankan juga berpotensi tertekan akibat meningkatnya biaya pinjaman.

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rangkaian kenaikan suku bunga acuan dalam waktu singkat mencerminkan langkah pengetatan yang cukup agresif, yang terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global, bukan semata karena lonjakan inflasi domestik.

Dari sisi konsumsi, Yusuf menilai kenaikan 25 basis poin terakhir belum akan langsung mengubah perilaku belanja masyarakat. Namun, akumulasi kenaikan suku bunga serta sinyal pengetatan tetap memberi tekanan, terutama di tengah indikasi perlambatan konsumsi yang sudah terlihat sebelumnya melalui data penjualan ritel yang menunjukkan masyarakat semakin selektif dan menahan belanja nonesensial.

“Dalam kondisi seperti ini, kenaikan suku bunga menjadi tambahan faktor yang mendorong rumah tangga lebih berhati-hati,“ ucap Yusuf kepada Bisnis.

Butuh Stimulus

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,75% berpotensi menahan laju konsumsi rumah tangga, terutama pada barang-barang yang bergantung pada pembiayaan kredit seperti otomotif, elektronik, dan properti.

“Mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 53% terhadap PDB Indonesia, perlambatan konsumsi akan berdampak pada sektor ritel. Namun, dampaknya diperkirakan masih terbatas jika inflasi tetap terkendali dan pemerintah mampu menjaga daya beli melalui stimulus yang tepat sasaran,” kata Rizal kepada Bisnis.

Menurutnya, sektor yang paling rentan terdampak adalah perdagangan ritel barang tahan lama seperti otomotif, elektronik, furnitur, dan properti residensial yang sangat bergantung pada pembiayaan kredit. Sementara itu, sektor ritel kebutuhan pokok atau fast moving consumer goods (FMCG) lebih tahan karena permintaannya bersifat inelastis.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah platform digital raksasa seperti Shopee, Lazada, Gojek, dan Grab kian agresif mengembangkan bisnis pinjaman online (pinjol) guna menangkap peluang tingginya kebutuhan dana tunai masyarakat pada pertengahan tahun.

Pada momen ini, kebutuhan masyarakat diperkira meningkat seiring dengan tahun ajaran baru sekolah.

Pertengahan tahun menjadi periode menantang bagi keuangan keluarga di Indonesia akibat akumulasi pengeluaran musim liburan sekolah dan persiapan tahun ajaran baru.

Opsi pembiayaan digital dari platform teknologi menjadi salah satu alternatif pilihan, di mana akurasi perhitungan total kewajiban pembayaran sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengguna terhadap rincian tarif yang diajukan masing-masing perusahaan.

Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara, Jonathan Christianto, menilai transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih matang.

“Pengguna perlu memahami komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran agar dapat menyesuaikan keputusan finansial dengan kemampuan mereka,” kata Jonathan dikutip Selasa (16/6/2026).

Berikut adalah rincian peta persaingan ekspansi produk pinjaman tunai dan perbandingan bunga dari empat ekosistem digital terbesar di Indonesia:

Shopee (SPinjam)

Layanan ini mengusung kampanye transparansi biaya guna membantu pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal penawaran. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan bersifat tetap, mulai dari 1,8% per bulan atau setara dengan 0,06% per hari.

Keunggulan utama terletak pada kebijakan bebas biaya administrasi untuk pengajuan pinjaman pertama. Sebagai ilustrasi, plafon pinjaman Rp1,5 juta mengenakan kewajiban cicilan sekitar Rp527.000 per bulan untuk tenor 3 bulan, serta kisaran Rp277.000 per bulan untuk tenor 6 bulan.

Gojek/GoTo (GoPay Pinjam):

Fitur yang dikelola oleh Findaya ini menyasar pengguna umum yang memerlukan dana tunai cepat untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun harian.
Suku bunga pinjaman dipatok flat berkisar antara 1,11% hingga 2,69% per bulan, sangat bergantung pada hasil profil risiko akun dan tenor.

Komponen biaya tambahan meliputi biaya layanan mulai 1,95% per bulan, biaya provisi (pencairan) sebesar 1% hingga 5,3% yang dipotong di awal, serta pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dari total biaya layanan.

Untuk segmen pelaku usaha, tersedia opsi GoPay Pinjam Modal (GoModal) dengan tarif bunga lebih rendah berkisar 0,99% hingga 3% per bulan serta biaya admin sebesar 0 % sampai 3 %.

Lazada (LazBon)

Merupakan fitur pinjaman tunai hasil kolaborasi Lazada dengan beberapa mitra fintech lending resmi yang beroperasi sesuai koridor regulasi OJK untuk sektor multiguna.

Suku bunga pinjaman yang ditetapkan rata-rata berada pada rentang 1,5 % hingga 3,5 % per bulan, disesuaikan dengan penilaian skor kredit konsumen.

Struktur biaya tambahan mencakup biaya provisi atau admin sebesar 1 % hingga 5 % yang langsung memotong nominal pencairan dana ke rekening bank.

Skema denda keterlambatan merujuk pada aturan terbaru OJK dan AFPI dengan batas maksimal 0,1 % hingga 0,3 % per hari dari sisa pokok pinjaman.

Grab (GrabModal):

Fasilitas yang difasilitasi oleh OVO Finansial ini berfokus pada ekosistem produktif internal melalui dua skema utama, yaitu GrabModal Narik (mitra pengemudi) dan GrabModal Mantul (mitra merchantGrabFood/GrabMart).

Suku bunga pinjaman dipatok flat 4,0 % per bulan untuk program GrabModal Narik, serta berkisar antara 3,0 % hingga 5,0 % per bulan untuk GrabModal Mantul.

Perusahaan membebaskan biaya admin tambahan tersembunyi karena kalkulasi pemotongan telah dihitung terbuka sejak awal penawaran.
Sistem pembayaran menerapkan mekanisme potong saldo otomatis dari pendapatan harian mitra, sehingga sebagian besar program ini bebas dari pengenaan denda harian serta dilengkapi fitur jeda bayar saat mitra libur beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen memunculkan pertanyaan mengenai arah bunga kredit perbankan ke depan.

Sejumlah ekonom menilai kenaikan suku bunga acuan memang berpotensi mendorong penyesuaian bunga pinjaman, tetapi prosesnya diperkirakan berlangsung bertahap dan tidak serta-merta dilakukan seluruh bank karena masih mempertimbangkan kondisi likuiditas, biaya dana, serta permintaan kredit.

Dalam rilis Bank Indonesia yang diterbitkan pada Selasa (9/6/2026), BI memutuskan menaikkan BI-Rate menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,25%.

Adapun, kebijakan tersebut ditempuh sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak global akibat perang di Timur Tengah, tingginya permintaan valuta asing domestik, serta keluarnya investasi portofolio asing dari Indonesia.

Selain menaikkan BI-Rate, bank sentral juga meningkatkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), menurunkan biaya swap lindung nilai bagi investor asing, membuka kembali fasilitas repo untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan, serta meningkatkan intensitas operasi moneter di pasar rupiah dan valuta asing.

Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kecukupan likuiditas di sistem keuangan.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai kenaikan BI-Rate kali ini memang tidak terhindarkan mengingat tekanan terhadap rupiah masih cukup besar meski sebelumnya BI telah menaikkan suku bunga pada RDG bulanan.

“Kenaikan kembali BI Rate ke 5,5% ini memang harus dilakukan agar stabilitas nilai tukar rupiah dapat menguat, atau setidaknya bertahan di 18 ribuan. Terlebih lagi, dalam beberapa hari ini baik kurs rupiah maupun IHSG sama-sama tertekan, meskipun telah ada kenaikan di RDG bulanan sebelumnya,” ujar Eko kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, kenaikan suku bunga acuan memang akan membawa konsekuensi terhadap penyesuaian bunga simpanan maupun bunga kredit.

Namun, stabilitas nilai tukar yang terjaga justru akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku atau komponen impor.

“Kenaikan ini memang akan berkonsekuensi kepada re-pricing bunga simpanan dan bunga kredit, namun ini membawa rupiah menjadi lebih stabil maka sebenarnya ini juga membantu dunia usaha, terutama yang memiliki atau menjual konten impor,” katanya.

Eko menjelaskan, untuk menjaga likuiditas, perbankan umumnya akan meningkatkan daya tarik produk simpanan dengan menaikkan bunga deposito sehingga dana masyarakat tetap masuk ke sektor perbankan.

Di sisi lain, tren kenaikan bunga tersebut berpotensi membuat pertumbuhan kredit menjadi lebih moderat.

“Yang dibutuhkan ekonomi Indonesia saat ini adalah stabilitas nilai tukar dan terjaganya inflasi. Dari situ dunia usaha akan punya kesempatan untuk berusaha lebih baik. Kalau rupiah terus bergejolak, maka dalam bunga yang rendah pun dunia usaha juga enggan pinjam kredit ke bank,” tuturnya.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan juga memandang kenaikan BI-Rate akan lebih cepat tercermin pada penyesuaian bunga simpanan dibandingkan bunga kredit.

“Kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan ekspektasi inflasi, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik di tengah ketidakpastian global,” ujar Trioksa kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, kenaikan bunga simpanan terutama deposito berpotensi terjadi secara bertahap seiring meningkatnya persaingan penghimpunan dana dan kebutuhan menjaga likuiditas.

Namun, ruang kenaikannya diperkirakan tetap selektif karena kondisi likuiditas industri perbankan secara umum masih memadai.

Sementara dari sisi penyaluran kredit, Trioksa menilai bank cenderung akan lebih berhati-hati dalam menentukan bunga kredit baru, khususnya pada segmen yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Kondisi tersebut membuat pertumbuhan kredit berpotensi sedikit melambat meski dampaknya diperkirakan tidak signifikan apabila ekonomi domestik tetap kuat dan kualitas kredit terjaga.

“Bank juga akan semakin fokus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, biaya dana, dan kualitas aset agar profitabilitas tetap terjaga di tengah lingkungan suku bunga yang lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen merupakan langkah defensif di tengah tekanan tajam terhadap nilai tukar rupiah.

Menurut dia, kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan daya tarik aset berdenominasi rupiah dibandingkan merespons tekanan inflasi saat ini.

Dari sisi industri perbankan, Josua memperkirakan dampak kenaikan BI-Rate akan lebih cepat terlihat pada strategi penghimpunan dana dibandingkan penyaluran kredit.

Bank diperkirakan mulai menaikkan bunga simpanan, terutama deposito berjangka dan dana nasabah besar, guna mempertahankan likuiditas di tengah meningkatnya persaingan dengan instrumen investasi lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Namun, menurut dia, penyesuaian bunga kredit cenderung berlangsung lebih lambat dan selektif.

Kredit baru, khususnya kredit modal kerja dan kredit investasi yang sensitif terhadap biaya dana, berpotensi mengalami penyesuaian lebih cepat dibandingkan kredit berjalan atau kredit dengan bunga tetap seperti sebagian kredit pemilikan rumah.

“Untuk kredit, dampaknya biasanya muncul lebih lambat dan lebih selektif. Suku bunga kredit baru akan lebih cepat terdampak dibandingkan kredit berjalan, terutama pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang sensitif terhadap biaya dana,” katanya kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Josua menambahkan, langkah BI membuka kembali fasilitas repo bagi perbankan menjadi sinyal bahwa bank sentral tidak hanya berupaya menstabilkan nilai tukar, tetapi juga memastikan likuiditas perbankan tetap memadai agar penyaluran kredit produktif tidak terganggu.

Menurut dia, pendekatan tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilisasi rupiah dan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan.

Kalangan perbankan sendiri menegaskan belum akan gegabah melakukan penyesuaian suku bunga kredit. PT Bank Central Asia Tbk (BCA), misalnya, menyatakan akan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan dan berbagai indikator ekonomi sebelum mengambil keputusan.

Executive Vice President BCA Hera Haryn mengatakan perseroan memandang kenaikan BI-Rate sebagai langkah strategis BI dalam merespons dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah.

“Kami senantiasa mencermati keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan ke level 5,50 persen. Kami melihat keputusan ini merupakan langkah strategis BI dalam merespons dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah,” ujar Hera kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Dia mengatakan BCA secara konsisten memperhatikan perkembangan suku bunga acuan, parameter makroekonomi, potensi risiko, serta kondisi likuiditas sektor perbankan dan pasar dalam menentukan strategi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit.

“Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin,” katanya.

Jaga Stabilitas

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia atau BRI juga menilai kenaikan BI-Rate merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.

Di saat yang sama, langkah tersebut juga dipandang sebagai upaya menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan perseroan meyakini fundamental industri perbankan nasional masih kuat, ditopang oleh permodalan yang memadai, likuiditas yang terjaga, serta kualitas aset yang tetap resilien.

Oleh sebab itu, BRI akan terus menjalankan pengelolaan aset dan liabilitas secara prudent.

“BRI meyakini bahwa fundamental industri perbankan nasional tetap kuat, ditopang oleh permodalan yang memadai, likuiditas yang terjaga, serta kualitas aset yang resilien. Perseroan juga terus melakukan pengelolaan aset dan liabilitas secara prudent,” ujar Dhanny kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lanjut dia, BRI akan terus memantau perkembangan kondisi pasar dan suku bunga secara cermat guna memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal.

“Sebagai bank dengan fokus utama pada segmen UMKM, BRI akan terus memantau perkembangan kondisi pasar dan suku bunga secara cermat, serta memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Perseroan juga akan terus memastikan kecukupan permodalan, menjaga likuiditas, serta mengoptimalkan struktur liabilitas bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal juga menyatakan pihaknya akan terus mencermati perkembangan pasar dan kebutuhan nasabah dalam menentukan strategi pendanaan maupun penyaluran kredit.

Menurut dia, dari sisi pendanaan Bank Oke akan tetap fokus menjaga struktur dana yang sehat dan efisien, sedangkan dari sisi pembiayaan akan terus mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kemampuan bayar debitur.

“Di tengah kondisi likuiditas industri perbankan yang masih kompetitif, Bank Oke memastikan posisi likuiditas tetap terjaga dengan baik melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang disiplin, diversifikasi sumber pendanaan, serta pemantauan risiko likuiditas secara berkelanjutan,” ujar Efdinal kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Seiring dengan hal ini, kenaikan BI-Rate kali ini diperkirakan belum akan langsung diterjemahkan menjadi kenaikan bunga kredit secara menyeluruh oleh industri perbankan.

Bank cenderung lebih dahulu mengevaluasi kondisi likuiditas, biaya dana, dan dinamika permintaan pembiayaan sebelum melakukan penyesuaian, sembari tetap menjaga kualitas aset dan fungsi intermediasi di tengah lingkungan suku bunga yang lebih tinggi.

Bisnis.com,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti persoalan kesejahteraan pegawai, disparitas sistem pengupahan, hingga skema kredit Bank BJB bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang masa pensiun.

Dalam arahannya saat perayaan Ulang Tahun Bank BJB ke 65, Dedi Mulyadi meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada ASN senior, khususnya terkait suku bunga pinjaman menjelang pensiun.

Menurutnya, ASN yang selama puluhan tahun menjadi nasabah loyal dan disiplin membayar cicilan seharusnya mendapat bentuk apresiasi berupa penurunan bunga kredit saat mendekati masa pensiun.

“Misalnya ASN selama 30 tahun menjadi peminjam setia dan tidak pernah telat bayar. Ketika menjelang pensiun tiga atau empat tahun, bisa tidak suku bunganya diturunkan sebagai bentuk apresiasi,” katanya dikutip Jumat (22/5/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut penting karena pendapatan ASN biasanya mulai menurun menjelang pensiun, sementara mereka tetap harus mempersiapkan kebutuhan hidup di masa tua.

Selain itu, Dedi juga menyoroti ketimpangan sistem pengupahan di Indonesia yang dinilai terlalu mengutamakan jabatan struktural dibanding pekerja lapangan.

Menurut dia, disparitas gaji yang terlalu tinggi membuat banyak orang lebih tertarik mengejar posisi struktural ketimbang bekerja di sektor operasional yang menjadi tulang punggung produktivitas.

“Marketing yang kehujanan dan kepanasan kurang diminati karena orang lebih mengejar jabatan struktural yang pekerjaannya lebih ringan tetapi gajinya besar,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan produktivitas, baik di lingkungan birokrasi maupun sektor nonbirokrasi.

Karena itu, pemegang saham pengendali ini meminta Bank BJB mulai membangun sistem penghargaan berbasis kinerja dan produktivitas, termasuk berani memangkas disparitas penghasilan di internal perusahaan.

“Kalau ingin menjadi bank modern, disparitasnya harus dihilangkan. Berani memangkas gaji pejabat, kemudian meningkatkan kesejahteraan pegawai yang bekerja loyal dan produktif,” ujarnya.

KDM menilai sistem penghargaan seharusnya diberikan kepada pegawai dan cabang yang benar-benar menghasilkan kinerja terbaik, bukan dibagi rata tanpa mempertimbangkan produktivitas.

“Cabang yang paling produktif dan bekerja keras harus lebih dihargai. Jangan sampai yang bekerja keras tidak dihargai, sementara yang leha-leha mendapat banyak,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan budaya kerja berbasis prestasi perlu dibangun agar pegawai lebih fokus meningkatkan kinerja dibanding sekadar mengejar jabatan.

Ia juga menggambarkan filosofi kepemimpinannya yang menempatkan kerja keras sebagai dasar penghargaan dalam organisasi.

“Orang yang paling dekat itu orang yang paling capek, paling sering disuruh, paling harus mau berkorban, paling sering ditelepon, dibangunkan malam, disuruh pagi, bergerak setiap waktu tidak pernah berhenti. Nanti seiring dengan apa yang dia dapat, karena itulah bekerja,” ujarnya.

Menurut Dedi, pola kerja tersebut menjadi bagian penting untuk membangun budaya organisasi yang produktif dan kompetitif.

“Orang harus merasa bahwa yang dihargai itu prestasi, bukan semata jabatan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) mengungkap biaya konstruksi berpotensi naik hingga 15% di tengah tren pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menjelaskan bahwa kenaikan biaya konstruksi tersebut didorong oleh adanya peningkatan biaya logistik dan harga material seperti baja hingga semen.

“Depresiasi rupiah menciptakan dampak finansial 11% - 15% per project dengan probabilities addendum kontrak mencapai 85% - 95%,” kata Andi kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Andi menambahkan, tren depresiasi mata uang ini secara langsung menekan arus kas (cashflow) serta margin keuntungan para kontraktor nasional.

Selain itu, ketergantungan pada komponen impor dan suku bunga pinjaman turut memberatkan beban biaya konstruksi di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif.

Untuk mengantisipasi kerugian berkelanjutan, Gapensi menilai mekanisme addendum atau penyesuaian kontrak pada proyek jangka panjang menjadi langkah yang sangat krusial.

Pada saat yang sama, Gapensi turut mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan penggunaan produk dan material dalam negeri guna meminimalisasi ketergantungan terhadap barang impor.

Pemerintah juga diminta menjaga kelancaran pembayaran termin proyek agar likuiditas kontraktor tetap terjaga dan tidak menghentikan progres pembangunan di lapangan.

“Kami meyakini bahwa proyek strategis nasional tetap memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja, dan pendorong konektivitas wilayah. Karena itu, stabilitas ekonomi makro, termasuk stabilitas nilai tukar, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.742 pada perdagangan hari ini, Rabu (20/5/2026). Di sisi lain, pergerakan greenback mengalami apresiasi.

Berdasarkan data TradingView, rupiah dibuka melemah 36 poin atau 0,20% ke Rp17.742 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS terapresiasi 0,05% ke 99,37.

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akses kredit murah bagi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai dioperasikan pemerintah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo mengatakan pemerintah akan menyalurkan kredit murah melalui Kopdes Merah Putih untuk membantu masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro di desa.

"Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat," ujar Prabowo.

Ia mengungkapkan sebelumnya telah memerintahkan penurunan bunga program Mekaar Supermikro milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menurutnya, bunga pinjaman program tersebut sebelumnya mencapai 24 persen dan dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil.

"Tadinya bunganya 24 persen, 22 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen," katanya.

Prabowo menyebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Danantara, bunga pinjaman akhirnya diturunkan menjadi 8 persen.

"Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara, sudah 8 persen. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen? Ya enggak benar itu. Kita ubah," ujarnya.

Ia memastikan ke depan pemerintah akan memperluas akses kredit murah bagi masyarakat melalui gerai layanan keuangan yang tersedia di koperasi desa.

"Nanti untuk semua rakyat kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini," kata Prabowo.

Selain layanan pembiayaan, Prabowo mengatakan koperasi desa juga akan menjadi pusat distribusi sembako, pupuk subsidi, LPG 3 kilogram, layanan logistik, hingga penyerapan hasil panen petani.

Menurutnya, keberadaan koperasi akan membuat desa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk menjual hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akses kredit murah bagi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai dioperasikan pemerintah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo mengatakan pemerintah akan menyalurkan kredit murah melalui Kopdes Merah Putih untuk membantu masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro di desa.

"Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat," ujar Prabowo.

Ia mengungkapkan sebelumnya telah memerintahkan penurunan bunga program Mekaar Supermikro milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menurutnya, bunga pinjaman program tersebut sebelumnya mencapai 24 persen dan dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil.

"Tadinya bunganya 24 persen, 22 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen," katanya.

Prabowo menyebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Danantara, bunga pinjaman akhirnya diturunkan menjadi 8 persen.

"Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara, sudah 8 persen. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen? Ya enggak benar itu. Kita ubah," ujarnya.

Ia memastikan ke depan pemerintah akan memperluas akses kredit murah bagi masyarakat melalui gerai layanan keuangan yang tersedia di koperasi desa.

"Nanti untuk semua rakyat kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini," kata Prabowo.

Selain layanan pembiayaan, Prabowo mengatakan koperasi desa juga akan menjadi pusat distribusi sembako, pupuk subsidi, LPG 3 kilogram, layanan logistik, hingga penyerapan hasil panen petani.

Menurutnya, keberadaan koperasi akan membuat desa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk menjual hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.

Terkait kesejahteraan buruh, Prabowo mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah. Pemerintah berupaya agar biaya kontrak rumah yang dikeluarkan tiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden turut memberikan perhatian pada tenor yang memudahkan bagi para buruh untuk mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

"Tadi saya mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri," kata Presiden menjelaskan.

Ia menekankan bahwa durasi cicilan bisa disesuaikan mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun agar tidak memberatkan kantong para pekerja. Presiden meyakini skema ini aman karena buruh, petani, dan nelayan adalah kelompok masyarakat yang menetap dan produktif di wilayahnya.

Presiden Prabowo menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional yang disambut oleh sejumlah tokoh buruh yang hadir, di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) masih menjadi solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Namun, di tengah maraknya layanan ilegal, penting untuk memastikan bahwa pinjol yang digunakan benar-benar terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga Januari 2026, tercatat ada 94 penyelenggara pinjol resmi yang beroperasi secara legal. Menariknya, aturan terbaru juga membuat bunga pinjol semakin terkendali dan lebih ramah bagi pengguna.

Daftar Pinjol Resmi OJK 2026

Berikut sebagian penyelenggara pinjol legal yang telah berizin dan diawasi OJK:

1. PT Pasar Dana Pinjaman – Danamas
2. PT Amartha Mikro Fintek – Amartha
3. PT Indo Fin Tek – Dompet Kilat
4. PT Creative Mobile Adventure – Boost
5. PT Toko Modal Mitra Usaha – Tokomodal
6. PT Mitrausaha Indonesia Grup – Modalku
7. PT Pendanaan Teknologi Nusa – KTA Kilat
8. PT Kredit Pintar Indonesia – Kredit Pintar
9. PT Oriente Mas Sejahtera – Finmas
10. PT Aman Cermat Cepat – KlikA2C
11. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia – Akseleran
12. PT Ammana Fintek Syariah – Ammana
13. PT Dana Pinjaman Inklusif – PinjamanGo
14. PT Lunaria Annua Teknologi – KoinP2P
15. PT Pohon Dana Indonesia – Pohondana
16. PT Mekar Investama Teknologi – Mekar
17. PT Pembiayaan Digital Indonesia – AdaKami
18. PT Esta Kapital Fintek – Esta Kapital
19. PT Tri Digi Fin – KreditPro
20. PT Fintegra Homido Indonesia – FINTAG
21. PT Kredit Utama Fintech Indonesia – RupiahCepat
22. PT Mediator Komunitas Indonesia – Crowdo
23. PT Artha Dana Teknologi – Indodana
24. PT Julo Teknologi Finansial – JULO
25. PT Progo Puncak Group – Pinjamin
26. PT Layanan Keuangan Berbagi – DanaRupiah
27. PT Indonusa Bara Sejahtera – OVO Finansial
28. PT Finansial Integrasi Teknologi – PinjamModal
29. PT Alami Fintek Sharia – Alami
30. PT Simplefi Teknologi Indonesia – Awan Tunai
31. PT Dana Kini Indonesia – Danakini
32. PT Abadi Sejahtera Finansindo – Singa
33. PT Intekno Raya – Danamerdeka
34. PT Indonesia Fintopia Technology – Easycash
35. PT Kuaikuai Tech Indonesia – PinjamYuk
36. PT Rezeki Bersama Teknologi – FinPlus
37. PT Uangme Fintek Indonesia – Uangme
38. PT Stanford Teknologi Indonesia – PinjamDuit
39. PT Dana Syariah Indonesia – Dana Syariah
40. PT Berdayakan Usaha Indonesia – BATUMBU
41. PT Artha Permata Makmur – Cashcepat
42. PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat – KlikUMKM
43. PT Kredit Plus Teknologi – Pinjam Gampang
44. PT Cicil Solusi Mitra Teknologi – Cicil
45. PT Lumbung Dana Indonesia – Lumbungdana
46. PT Inovasi Terdepan Nusantara – 360 Kredi
47. PT Kreditku Teknologi Indonesia – Kredinesi
48. PT Pinduit Teknologi Indonesia – Pintek
49. PT Modal Rakyat Indonesia – Modal Rakyat
50. PT Anugerah Digital Indonesia – Solusiku
51. PT Idana Solusi Sejahtera – Cairin
52. PT Trust Teknologi Finansial – TrustiQ
53. PT Harapan Fintech Indonesia – Klik Kami
54. PT Duha Madani Syariah – Duha Syariah
55. PT Sol Mitra Fintec – Invoila
56. PT Satustop Finansial Solusi – Sanders One Stop Solution
57. PT Dana Bagus Indonesia – DanaBagus
58. PT Teknologi Merlin Sejahtera – UKU
59. PT Fintek Digital Indonesia – Kredito
60. PT Info Tekno Siaga – AdaPundi
61. PT Lentera Dana Nusantara – Lentera Dana Nusantara
62. PT Solusi Teknologi Finansial – Modal Nasional
63. PT Komunal Finansial Indonesia – Komunal
64. PT Cerita Teknologi Indonesia – Restock.ID
65. PT Grha Dana Bersama – Avantee
66. PT Gradana Teknoruci Indonesia – Gradana
67. PT Inclusive Finance Group – Danacita
68. PT IKI Karunia Indonesia – IKI Modal
69. PT Finansia Aira Teknologi – Ivoji
70. PT Bursa Akselerasi Indonesia – Indofund.id
71. PT LinkAja Modalin Nusantara – iGrow
72. PT Adiwisista Finansial Teknologi – Danai.id
73. PT Fidac Inovasi Teknologi – DUMI
74. PT Lampung Berkah Finansial Teknologi – LAHAN SIKAM
75. PT Qazwa Mitra Hasanah – qazwa.id
76. PT KrediFazz Digital Indonesia – KrediFazz
77. PT Doeku Peduli Indonesia – Doeku
78. PT Aktivaku Investama Teknologi – Aktivaku
79. PT Mulia Inovasi Digital – Danain
80. PT Indosaku Digital Teknologi – Indosaku
81. PT Fintech Bina Bangsa – EDUFUND
82. PT Kreasi Anak Indonesia – Gandeng Tangan
83. PT Piranti Alphabet Perkasa – PAPITUPI Syariah
84. PT Smartec Teknologi Indonesia – Bantu Saku
85. PT Digital Micro Indonesia – Danabijak
86. PT Solid Fintek Indonesia – AdaModal
87. PT Sejahtera Sama Kita – Samakita
88. PT Kawan Cicil Teknologi Utama – KawanCicil
89. PT Klikcair Magga Jaya – KlikCair
90. PT Ethis Fintek Indonesia – ETHIS
91. PT Sahabat Mikro Fintek – SAMIR
92. PT Plus Ultra Abadi – UATAS
93. PT Pintar Inovasi Digital – Asetku
94. PT Mapan Global Reksa – Findaya

Ciri-Ciri Pinjol Legal yang Perlu Diketahui

• Memiliki izin resmi dari OJK
• Berbadan hukum PT dengan modal minimal Rp25 miliar
• Bunga dan biaya transparan sesuai aturan
• Proses penagihan sesuai etika dan tidak mengintimidasi
• Terdaftar sebagai anggota AFPI
• Memiliki layanan pelanggan yang jelas

Bunga Pinjol Resmi OJK Terbaru

Salah satu keunggulan pinjol legal adalah bunga yang diatur dan transparan. Berdasarkan ketentuan terbaru:

1. Pinjaman produktif:
   Maksimal 0,067% per hari (berlaku mulai 1 Januari 2026)
2. Pinjaman konsumtif (tenor < 1 tahun):
   Maksimal 0,1% per hari (berlaku mulai 1 Januari 2026)
3. Denda keterlambatan:
   Total biaya (bunga + denda) tidak boleh melebihi 100% dari pokok pinjaman

Aturan ini membuat pinjol resmi jauh lebih aman dibandingkan pinjol ilegal yang sering mengenakan bunga tidak wajar.

Memilih pinjol bukan hanya soal kemudahan pencairan dana, tetapi juga soal keamanan dan kenyamanan dalam jangka panjang. Dengan memastikan layanan tersebut terdaftar di OJK serta memahami batas bunga yang berlaku, Anda bisa terhindar dari risiko pinjol ilegal yang merugikan. Selalu cek legalitas sebelum meminjam agar keuangan tetap sehat dan terkendali.

FAQ

1. Apa risiko menggunakan pinjol ilegal?

Pinjol ilegal biasanya mengenakan bunga sangat tinggi, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan penagihan dengan cara intimidatif yang melanggar hukum.

2. Berapa batas maksimal bunga pinjol resmi saat ini?

Berdasarkan ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan, bunga pinjaman produktif maksimal sebesar 0,067% per hari. Sementara untuk pinjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 1 tahun, batas maksimalnya adalah 0,1% per hari.

3. Apakah total utang bisa lebih besar dari pokok pinjaman?

Tidak. Pada pinjol resmi, total biaya yang terdiri dari bunga dan denda keterlambatan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman. Aturan ini dibuat untuk melindungi pengguna agar tidak terjebak utang yang terus membengkak.