Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja memanfaatkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menjadi momentum kebangkitan industri tekstil Indonesia.

Kesepakatan antara Indonesia dengan AS memberikan fasilitas tarif impor nol persen bagi produk tekstil dan garmen Indonesia melalui skema tariff-rate quota (TRQ).

“Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional,” ujar Jemmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar Amerika Serikat yang jauh lebih besar dibandingkan pasar domestik, sekaligus menopang sekitar 4 juta tenaga kerja dan memberi dampak ekonomi bagi 20 juta masyarakat Indonesia.

Dengan nilai ekspor saat ini sekitar 4 miliar dolar AS, industri tekstil nasional pun membidik pertumbuhan signifikan hingga sepuluh kali lipat dalam satu dekade ke depan.

“Kami berharap ini dapat menjadi titik awal kebangkitan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dengan mendorong masuknya investasi, meningkatkan kinerja ekspor, serta menggerakkan kembali seluruh ekosistem industri,” ujar Jemmy.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk memanfaatkan momentum ART adalah penyelenggaraan pameran tekstil dan garmen terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, yakni Indo Intertex & Inatex pada 15–18 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Indo Intertex & Inatex 2026 akan diikuti oleh lebih dari 800 peserta yang merepresentasikan 1.500 merek global, serta menargetkan kehadiran lebih dari 35 ribu pengunjung profesional dari 29 negara.

“Indo Intertex dan Inatex kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan industri secara nyata, mulai dari menghadirkan pemasok yang relevan, menampilkan teknologi yang terpercaya, hingga menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pelaku industri dalam mengambil keputusan secara lebih cepat,” ujar Direktur PT Peraga Expo Paul Kingsen.

Sebagai satu-satunya pameran di Indonesia yang menghadirkan seluruh rantai nilai industri secara komprehensif, mulai dari mesin, produk tekstil, hingga teknologi printing dan bahan kimia untuk tekstil, Indo Intertex & Inatex terus menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi sektor tekstil nasional maupun regional.

Sejumlah program unggulan juga dihadirkan untuk memperkaya wawasan sekaligus memberi nilai tambah bagi pelaku industri.

Seminar dan Workshop interaktif akan menghadirkan para ahli dan praktisi guna membahas tren, strategi, serta tantangan terkini di industri tekstil dan garmen.

Di sisi lain, isu keberlanjutan dan sirkularitas tekstil menjadi sorotan, mendorong pelaku industri untuk semakin memahami dan menerapkan praktik berkelanjutan yang kian relevan di pasar global.

“Kami juga melihat kualitas partisipasi yang terus meningkat, seiring dengan fokus pasar pada efisiensi, inovasi, dan manufaktur berkelanjutan,” ujar Paul.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Perjanjian Resiprokal Perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC, Amerika Serikat, 19 Februari 2026. Perjanjian itu mengatur banyak aspek, mulai dari soal tarif perdagangan hingga soal pengaturan hubungan platform digital dan media.

Dewan Pers mencatat setidaknya ada dua pasal yang bisa berdampak langsung terhadap kehidupan pers Indonesia yaitu mengenai ketentuan investasi asing hingga soal peran pemerintah dalam relasinya dengan perusahaan digital asal Amerika Serikat.

Pertama, investasi asing. Ketentuan soal investasi asing dalam perjanjian bilateral itu terdapat dalam pasal 2.28 yang pada intinya meminta Indonesia mengizinkan investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan untuk investor dari Amerika Serikat di sejumlah sektor, termasuk di penerbitan.

Dewan Pers menilai dengan ketentuan ini, maka modal asing untuk sektor media akan dibuka hingga 100% dan khusus bagi investor asal Amerika Serikat. Hal ini tidak sejalan dengan sejumlah regulasi di Indonesia.

Pasal 17 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membolehkan modal asing di lembaga penyiaran maksimal adalah 20%. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga membuka peluang adanya modal asing di media melalui pasar modal, namun kepemilikannya tidak boleh mayoritas.

Kedua, soal relasi platform digital Amerika Serikat dengan media. Ketentuan soal ini tertuang dalam pasal 3.3 perjanjian bilateral itu yang isinya meminta pemerintah Indonesia “menahan diri” dari mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, dan model pembagian keuntungan.

Dewan Pers menilai ketentuan dalam perjanjian dagang ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Pasal 5 Perpres itu mewajibkan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas antara lain bekerja sama dengan Perusahaan Pers. Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan diatur dalam Pasal 7 Perpres itu berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita.

Ketentuan dalam perjanjian bilateral itu akan membuat Perpres Nomor 32 tahun 2024 itu tak bergigi atau malah tak bisa berfungsi. Kerja sama antara platform digital dan media massa masih mungkin bisa dilakukan, tapi sifatnya bisnis (B2B), tidak bersifat imperatif.

Karena itu, Dewan Pers berpendapat:

1. Pemerintah sebaiknya mencabut klausul soal kepemilikan saham asing hingga 100 persen di sektor penerbitan karena tidak sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

2. Pemerintah sebaiknya mencabut pasal 3.3 perjanjian bilateral karena tidak sejalan dengan Perpres Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Dewan Pers berpendapat bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Negara memiliki kewajiban untuk memperkuat pers antara lain bisa dilakukan dengan membuat kebijakan yang memungkinkan pers bisa tumbuh sehat secara bisnis, menghasilkan jurnalisme berkualitas dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan agar bisa menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang Undang Pers.

Pernyataan Sikap Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencermati dengan seksama draf Perjanjian Perdagangan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya pada Section 3: Digital Trade and Technology. IJTI menilai kesepakatan ini merupakan langkah mundur yang tidak seimbang dan berpotensi menjadi "lonceng kematian" bagi ekosistem media massa di tanah air.

Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut secara sistematis melucuti instrumen perlindungan negara terhadap industri media domestik dan justru memberikan karpet merah bagi dominasi platform global (Big Tech).

Atas dasar tersebut, IJTI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Imperialisme Digital dan Pelemahan Pers Nasional: Perjanjian ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memahami anatomi industri media modern. Dengan membatasi ruang gerak regulasi domestik, pemerintah secara tidak langsung membiarkan pers nasional menjadi objek eksploitasi imperialisme digital platform global. Ini adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia.

2. Imunitas Ekonomi Big Tech: Pasal 3.1 dan 3.5 yang melarang pajak layanan digital dan bea masuk transmisi elektronik menciptakan ketimpangan struktural. Di saat media nasional patuh pada aturan pajak dan regulasi konten lokal yang ketat, platform global justru diberikan imunitas ekonomi. Hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition).

3. Ancaman Terhadap Kedaulatan Data dan Algoritma: Larangan bagi pemerintah untuk menuntut akses pada kode sumber (source code) dan algoritma (Pasal 3.4) adalah bentuk penyerahan kedaulatan informasi. Tanpa transparansi algoritma, media nasional akan terus menjadi tawanan "kotak hitam" platform global yang seringkali meminggirkan konten berita kredibel demi kepentingan trafik dan konten viral yang dangkal.

4. Lumpuhnya Regulasi Publisher Rights: Perjanjian ini secara substansial berpotensi memandulkan regulasi yang telah susah payah dibangun, termasuk semangat Publisher Rights (Perpres No. 32 Tahun 2024). Jika instrumen perlindungan ini dibatasi oleh perjanjian internasional, maka kemandirian ekonomi media dan kedaulatan konten nasional akan runtuh, mengakibatkan media nasional kehilangan sumber pendapatan utama di ruang digital.

5. Risiko Keamanan dan Arus Informasi Unilateral: Kolaborasi keamanan siber dan aliran data lintas batas yang diatur tanpa proteksi kuat bagi industri lokal hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar data mentah, tanpa ada nilai tambah bagi penguatan ekosistem informasi dalam negeri.

Tuntutan IJTI kepada Presiden Prabowo

Mengingat dampak destruktif yang dihasilkan, IJTI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Melakukan Review Total dan Moratorium Ratifikasi: Segera mengkaji ulang pasal pasal dalam Section 3 Perjanjian Perdagangan RI-AS yang berpotensi membunuh ekosistem pers nasional. Pemerintah tidak boleh mengorbankan pilar keempat demokrasi demi kepentingan perdagangan jangka pendek.

2. Menjamin "Level Playing Field": Memastikan bahwa setiap perjanjian internasional tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi afirmatif (pajak digital, transparansi algoritma, dan pembagian pendapatan yang adil) demi melindungi media lokal dari praktik monopoli platform global.

3. Memperkuat Kedaulatan Informasi: Menempatkan keberlanjutan media nasional sebagai kepentingan nasional yang vital (essential national interests). Pemerintah harus menjamin bahwa arus informasi digital di Indonesia tidak dikendalikan sepenuhnya oleh entitas asing yang tidak memiliki tanggung jawab sosial terhadap publik Indonesia.

4. Melibatkan Komunitas Pers: Mengajak dewan pers, organisasi profesi jurnalis, dan asosiasi perusahaan media dalam setiap perundingan internasional yang berdampak pada lanskap media digital nasional.

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) sebetulnya melalui proses yang setara bahkan dalam beberapa aspek lebih ketat dibandingkan dengan standar di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis isu yang berkembang mengenai produk asal Amerika Serikat yang disebut-sebut tidak memerlukan sertifikasi halal di Indonesia, menyusul kerjasama resiprokal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

"Tapi kalau prosesnya minimal sama, kalau tidak sama, mereka lebih ketat. Apalagi soal mazhab, lebih ketat lagi. Mereka banyak menggunakan pendekatan mazhab Imam Maliki, Hambali, dan Imam Hanafi, sedangkan kita menggunakan Imam Syafii yang relatif paling toleran," ujar Haikal dalam media gathering di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Pakai Sertifikasi Halal, MUI Buka Suara



Ia mencontohkan salah satu standar yang dinilai lebih ketat adalah terkait kandungan alkohol dalam produk obat-obatan. Menurutnya, ketentuan yang digunakan oleh lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat seperti IFANCA, bahkan tidak memperbolehkan kandungan alkohol sama sekali.

Sementara di Indonesia, berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), masih diperbolehkan adanya kandungan alkohol hingga batas tertentu dalam kondisi khusus, seperti untuk kebutuhan obat.

"Kalau ditanya jujur, Amerika bisa lebih ketat daripada kita. Keputusan MUI saja misalnya alkohol untuk obat boleh sampai 0,5 persen, sementara IFANCA tidak boleh sama sekali, harus nol persen. Saya sudah konfirmasi langsung soal itu," katanya.

Babe Haikal juga menjelaskan bahwa di beberapa negara seperti Australia, pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan halal bahkan dilakukan sangat ketat dengan penggunaan kamera pengawas selama 24 jam. Kemenko Perekonomian Respons Kabar Produk AS Masuk RI Bebas Sertifikasi Halal

Ia menyebutkan, apabila petugas penyembelih diketahui melanggar aturan, termasuk tidak menjalankan kewajiban ibadah, maka dapat langsung diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya.

"Di Australia itu ada CCTV 24 jam di tempat pemotongan. Sekali ketahuan tidak menjalankan kewajiban seperti salat, bisa langsung dipecat sebagai juru sembelih. Jadi jangan main-main urusan halal," ujarnya.

Meski demikian, Babe Haikal menegaskan standar halal di Indonesia tidak bisa disebut lebih longgar. Menurutnya, penetapan fatwa halal di Indonesia tetap mengacu pada keputusan MUI yang mempertimbangkan kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat.

"Bukan berarti kita lebih longgar. Kita mengikuti fatwa yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan keadaan di Indonesia. Bagaimanapun pemegang fatwa tetap Majelis Ulama Indonesia," kata dia.

Terkait produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia dengan membawa logo halal dari lembaga sertifikasi di negaranya, Babe Haikal menjelaskan bahwa produk tersebut pada prinsipnya tetap dapat beredar selama lembaga sertifikasinya telah diakui.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus produk tersebut juga dapat mencantumkan logo halal Indonesia apabila telah melalui proses pengakuan atau sertifikasi tambahan di dalam negeri.

"Misalnya ada logo halal dari Amerika, di sampingnya bisa juga mendapatkan logo halal Indonesia. Kalau belum ada pun, insyaallah produk itu sudah halal karena sertifikasinya juga melalui proses yang ketat," ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan badan halal Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian internasional penyetaraan sertifikasi halal dalam kerja sama global.

Dengan adanya MRA tersebut, pengakuan sertifikasi dilakukan secara terstandar dan tetap berada dalam kerangka regulasi nasional. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia-AS tidak menghapus kewajiban pemenuhan standar nasional, termasuk ketentuan halal dan perlindungan konsumen.

"Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia, jelas Seskab dalam keterangan tertulis, (23/2).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) turun dari 19 persen ke 15 persen.

Hal ini menyusul Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan rencana penerapan tarif global 15 persen.

“Dapat diskon jadi 15 persen,” kata Menko Airlangga saat ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan kesepakatan atau hasil akhir negosiasi tarif dagang Indonesia-AS yang tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) beberapa waktu lalu tetap akan berlaku setelah 90 hari.

“Tidak batal, itu kan baru berlaku sesudah 90 hari, dan sesudah ratifikasi,” kata Menko Perekonomian.

Diketahui dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Airlangga memastikan hal itu masih akan berlaku bagi Indonesia.

“Kalau bea masuk 0 (persen) untuk sektor yang 1.600 lebih itu kan salah satu andalan kita. Jadi diharapkan market-nya bisa ekspansi. Yang dari 0 persen ke sekarang juga memang sudah 0 persen,” ujar dia.

Sebelumnya, AS tetap memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap produk impor dari Indonesia.

Meski demikian, daftar 1.819 pos tarif dan produk tekstil yang telah diidentifikasi dalam perjanjian memperoleh pengecualian tarif 0 persen.

Sehari setelah pengumuman ART, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatalkan beberapa kebijakan tarif global Trump.

Pada Jumat (20/2) waktu setempat, Mahkamah Agung AS, dengan hasil pemungutan suara 6-3, memutuskan bahwa Presiden Donald Trump tidak berwenang untuk memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan perjanjian perdagangan resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) bisa diperluas ke mitra dagang lain untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono berpendapat kesepakatan yang tertuang dalam ART memancing reformasi tata kelola perdagangan di Indonesia. Bahkan, reformasi ini bakal lebih optimal bila bisa menjangkau mitra dagang lainnya.

“Sebaiknya benefit dari reformasi itu diperluas juga untuk partner yang lain. Jadi, benefit reformasi ini tidak hanya terbatas dari industri-industri yang berasal dari Amerika Serikat, tapi juga dari yang lain,” kata Riandy dalam taklimat media bertajuk “Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan” di Jakarta, Jumat.

Terlebih, sumber investasi tidak hanya berasal dari AS, juga ada partisipasi dari negara seperti Jepang, China, dan lainnya.

“Jadi, secara unilateral, secara domestik, benefit dari reformasi itu makin besar kalau partner yang ikut dapat manfaat makin besar,” tambahnya.

Namun, dia pun tak menampik perluasan kesepakatan itu juga memiliki tantangan, terutama secara politik.

Dalam kesepakatan bersama AS, Indonesia mengamankan sekitar 2 persen akses pasar ke negeri Paman Sam itu. Meski, menurut dia, porsi itu relatif kecil, setidaknya terdapat timbal balik yang disepakati.

Kesepakatan timbal balik atau konsesi serupa akan lebih menantang untuk didapatkan dari negara mitra lainnya, kata Riandy.

“Harapannya memang ke sana, cuma itu akan sangat menantang secara politik untuk memperluas (kesepakatan dagang) itu tanpa dapat hadiah apa-apa dari partner yang sudah kita kasih kelonggaran,” jelas dia.

Dari sisi teknis, pengecualian regulasi yang hanya berlaku untuk satu negara dinilai tidak mudah diterapkan. Dalam rantai pasok global, penentuan asal barang, komponen, hingga status perusahaan memiliki batas yang relatif kabur, terutama untuk aturan non-tarif seperti ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Secara teknis, itu sangat tidak clear. Makanya regulasi non-tarif biasanya kalau sudah direformasi, direformasi untuk semuanya,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Riandy menilai pemerintah perlu merancang implementasi kebijakan pasca-ratifikasi ART secara cermat.

Ia menggarisbawahi fokus pembahasan seharusnya bergeser dari perdebatan ratifikasi ke penyusunan aturan turunan yang jelas, termasuk konsekuensi jangka panjangnya bagi ekosistem perdagangan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan akan meninjau ulang kesepakatan impor komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG, dari Amerika Serikat (AS) selama 90 hari pascaputusan Mahkamah Agung AS.

“Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika, ya, akhirnya kami juga ada kesempatan 90 hari untuk melakukan review (tinjauan ulang),” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Yuliot tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan atau pembahasan lebih lanjut ihwal kesepakatan tersebut dalam jangka waktu 90 hari.

Pembahasan dan peninjauan ulang yang dilakukan dalam jangka waktu 90 hari ke depan, lanjut dia, juga merupakan bagian dari langkah implementasi.

“Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi,” kata Yuliot.

Meskipun demikian, Yuliot menjelaskan bahwa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS adalah tarif resiprokal. Pembatalan tersebut tidak berlaku terhadap kesepakatan dagang antarnegara yang terjalin dalam proses-proses diskusi sesudah AS menetapkan tarif resiprokal.

“Kesepakatan untuk impor energi dari AS di dalam ART (Agreement on Reciprocal Trade) itu kan disebutkan nilainya adalah 15 miliar dolar AS. Sementara yang terkait dengan peninjauan oleh Mahkamah Agung AS itu kan yang terkait dengan tarif. Jadi, ada perbedaan,” kata Yuliot.

Pada Kamis (19/2), Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani kesepakatan tarif resiprokal (ART). Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Namun, sehari setelah kesepakatan, pada Jumat (20/2), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memastikan akan ada pembicaraan lanjutan dengan AS setelah keputusan MA yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan dagang berbasis keberlanjutan dengan eksportir kayu keras Amerika Serikat (AS) anggota American Hardwood Export Council (AHEC) setelah putusan Mahkamah Agung (MA) AS terkait kebijakan tarif resiprokal.

Asmindo menyebutkan bahwa komitmen tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Pemerintah Indonesia dan AS pada 18 Februari 2026.

“Kolaborasi ini berbasis prinsip keberlanjutan dan kepatuhan legal, serta bertujuan memperkuat rantai nilai Indonesia–Amerika, bukan menggantikan kayu domestik. Yang diimpor adalah bahan baku, sementara nilai tambah manufaktur, desain, dan ekspor tetap dilakukan di Indonesia,” kata Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat berdasarkan keterangannya, Jakarta, Kamis.

Menurut Dedy, kerja sama itu tetap dijalankan meskipun Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal, karena dinilai memiliki nilai strategis jangka panjang bagi penguatan rantai pasok global industri furnitur dan kerajinan berbasis kayu kedua negara.

Ia kemudian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah merampungkan perjanjian ART dengan AS.

“Dengan demikian tercipta hubungan dagang yang saling menguntungkan atau win-win solution antara Indonesia dan AS. Ekspor furnitur Indonesia meningkat, kapasitas manufaktur nasional menguat, dan pada saat yang sama permintaan terhadap kayu keras Amerika juga tumbuh,” ujarnya.

Dedy menjelaskan kemitraan dengan anggota AHEC berorientasi pada peningkatan daya saing dan volume ekspor produk furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar global, khususnya AS, tanpa menggeser peran kayu domestik sebagai bahan baku utama industri nasional.

Ia menyebut pemanfaatan American hardwood diposisikan sebagai alternatif bahan baku berkualitas untuk memperkaya variasi material, meningkatkan kualitas produk, serta memenuhi preferensi desain dan standar pasar internasional bernilai tinggi.

Selama ini, lanjutnya, nilai belanja industri furnitur Indonesia terhadap American hardwood diperkirakan mencapai sekitar 30 juta dolar AS per tahun.

Dengan adanya ART yang diharapkan mendorong peningkatan ekspor mebel Indonesia ke pasar Amerika Serikat melalui akses perdagangan yang lebih kompetitif, kebutuhan bahan baku hardwood Amerika diproyeksikan Asmindo meningkat hingga sekitar 100 juta dolar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan produksi furnitur ekspor Indonesia yang menggunakan kombinasi kayu lokal dan kayu keras impor premium untuk segmen pasar menengah atas dan premium.

Melalui kemitraan ini, kedua pihak menjajaki penggunaan kayu keras AS pada berbagai kategori produk seperti solid wood furniture, komponen interior, serta kerajinan kayu berorientasi ekspor ke pasar AS, Eropa, dan lokal pada segmen premium global.

Kerja sama tersebut juga mencakup pertukaran informasi spesies dan standar kualitas kayu keras AS, dialog teknis terkait pengolahan dan keberlanjutan, serta fasilitasi jejaring bisnis antara eksportir Amerika dan produsen furnitur anggota Asmindo di Indonesia.

Menurut asosiasi, tahap awal implementasi kemitraan difokuskan pada penjajakan pasar, peningkatan pemahaman teknis material, dan pembentukan fondasi rantai pasok jangka panjang yang transparan, legal, dan berkelanjutan.

“Indonesia tidak hanya ingin menjadi basis produksi, tetapi menjadi pusat manufaktur furnitur bernilai tambah tinggi yang berbasis keberlanjutan dan kemitraan global,” tutur Dedy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dunia perdagangan global hari ini mempertontonkan ironi besar. Retaknya proteksionisme di jantung negara maju, justru menjadi peluang, sekaligus ancaman bagi negara berkembang.

Ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, tatanan "America First" mendadak lumpuh secara yuridis.

Putusan ini bukan sekadar urusan domestik Washington, melainkan sinyal hancurnya legitimasi instrumen kekuasaan darurat internasional (IEEPA) dalam mengatur arus barang global.

Di tengah ketidakteraturan ini, posisi Indonesia di blok BRICS menjadi instrumen daya tawar krusial untuk melakukan renegosiasi harga diri dan kedaulatan industri di panggung internasional.

Paradoks global ini selaras dengan pemikiran Dani Rodrik, ekonom dari Harvard University. Dalam teorinya, The Global Governance Paradox, Rodrik mengingatkan bahwa ambisi integrasi ekonomi sering kali bertabrakan dengan kedaulatan politik domestik, menciptakan ketidakpastian sistemik yang melemahkan negara berkembang, tanpa kebijakan industri solid.

Putusan MA AS membuktikan hal tersebut; kebijakan Trump kandas karena berbenturan dengan konstitusi sendiri. Namun, bagi Indonesia, kado penurunan tarif untuk negara Asia ini tidak akan berarti jika "kaki" industri nasional masih kram akibat gejala deindustrialisasi dini yang kian nyata.

Di tengah pintu pasar dunia yang terbuka, denyut manufaktur kita—tercermin dalam Purchasing Managers Index (PMI)—justru sesak napas di bawah ambang ekspansi sejak pertengahan 2024.

Penurunan indeks secara konsisten menunjukkan sektor pengolahan terjebak dalam zona stagnasi. Masalahnya berakar pada realitas pahit: kelesuan pesanan dan penumpukan stok barang, bukan sekadar angka statistik, melainkan jeritan ekosistem yang kalah saing akibat "ekonomi biaya tinggi" menahun.

Kita menyaksikan kontradiksi menyakitkan; instrumen penekan dari luar negeri mulai melandai, tetapi industri dalam negeri justru mengalami tekanan dari dalam.

Kondisi ini menuntut kita menoleh kembali pada pemikiran Begawan Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.

Dalam gagasan mengenai struktur ekonomi nasional, Soemitro menekankan bahwa industrialisasi bukan sekadar membangun pabrik, melainkan upaya mengubah struktur ekonomi dari kolonial yang hanya mengekspor bahan mentah menjadi ekonomi nasional yang berbasis pada nilai tambah lokal.

Bagi Soemitro, kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral yang berpihak pada penguatan struktur produksi dalam negeri.

Tanpa sinergi ini, keterbukaan ekonomi global hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi hasil industri bangsa lain.

Ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, senada dengan pandangan tersebut. Ia memperingatkan bahwa tanpa kebijakan industri aktif, keterbukaan pasar hanya membuat negara berkembang terjebak sebagai penyedia bahan mentah atau pasar limpahan produk asing.

Mustahil produk kita mampu menari di pasar internasional jika biaya energi, harga gas bumi, serta inefisiensi logistik tetap menjadi beban operasional yang berat.

Tanpa reformasi struktural yang presisi, penurunan tarif di Amerika hanya akan menjadi panggung bagi kompetitor regional, seperti Vietnam, sementara Indonesia tetap menjadi penonton di rumah sendiri yang kebanjiran barang impor.

Indonesia memerlukan langkah strategis yang lebih efektif untuk membendung deindustrialisasi ini:

Pertama, audit regulasi total dan sinkronisasi tata ruang. Pemerintah harus memutus ego sektoral yang menghambat investasi.

Kawasan industri wajib bertransformasi menjadi ekosistem "satu atap" mandiri, di mana seluruh perizinan operasional tuntas sebelum investor membangun pabrik. Ketidakpastian lahan adalah musuh utama industrialisasi.

Kedua, proteksi pasar domestik melalui SNI wajib. Standardisasi bukan sekadar urusan mutu, melainkan instrumen perlindungan pasar yang legal secara internasional.

Pengawasan pabean harus diperkuat dengan sistem deteksi dini praktik dumping untuk membendung banjir barang substandar yang merusak harga lokal. Pasar domestik adalah benteng pertama pertahanan industri.

Ketiga, kalibrasi ulang mekanisme perhitungan TKDN. Kita harus berhenti menjadi sekadar perakit fisik teknologi asing. Bobot TKDN wajib dialihkan pada aspek desain serta research & development (R&D).

Inovasi lokal harus menjadi jantung produksi agar belanja negara benar-benar mengalir ke kantong industri domestik dan memperkuat struktur nilai tambah sesuai visi Soemitro.

Keempat, akselerasi teknologi melalui insentif fiskal agresif. Transisi menuju Industri 4.0 dan teknologi hijau membutuhkan dukungan nyata.

Perluasan tax holiday bagi industri yang melakukan retrofit mesin hemat energi sangat mendesak. Sebagaimana laporan UNIDO, resiliensi ekonomi bergantung pada kekuatan struktur industri yang mengait dari hulu ke hilir.

Kelima, revitalisasi SDM melalui kemitraan total. Kurikulum vokasi harus terintegrasi penuh dengan kebutuhan riil industri.

Konsep "belajar, magang, bekerja" wajib memastikan lulusan memiliki kompetensi teknis siap pakai, sehingga biaya pelatihan ulang di perusahaan dapat ditekan signifikan. Manusia adalah motor penggerak transformasi struktur ekonomi.

Pada akhirnya, kedaulatan ekonomi Indonesia tidak akan lahir dari belas kasihan kebijakan Washington DC, melainkan dari keberanian melakukan koreksi total terhadap struktur industri dalam negeri.

Putusan Mahkamah Agung AS hanyalah pembuka celah kecil; yang menentukan kita menjadi pemenang atau pecundang adalah ketegasan membendung deindustrialisasi.

Saatnya Indonesia menggunakan status di BRICS dan pelemahan posisi hukum AS untuk renegosiasi posisi dagang yang bermartabat.

Memperkuat manufaktur adalah keharusan strategis agar Indonesia tidak terjebak dalam keadaan pendapatan menengah selamanya.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar Harris Arthur Hedar buka suara merespons gaduh Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS di media sosial yang makin liar. Publik diminta jangan cepat reaktif hanya karena potongan informasi dan mulai membudayakan baca teks resmi.

Harris mengingatkan kedaulatan negara tidak dijaga dengan emosi sesaat, melainkan dengan pemahaman utuh atas aturan main. “Bangsa kita ini rasanya jadi sering berdebat bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena kelebihan potongan informasi. Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah. Padahal, kalau kita sungguh ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca utuh dan berimbang," kata Harris di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Soal isu data yang bikin ngeri-ngeri sedap, Harris menegaskan, kuncinya ada pada Undang-Undang (UU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). Ia meminta publik tak sekadar menelan janji "aman", tapi menagih bukti penegakan hukumnya.

“Narasi yang fair adalah bukan 'aman 100 persen, lalu selesai', melainkan 'tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP'," kata Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini.

Isu halal pun tak kalah panas. Meski pemerintah lewat dokumen FAQ memastikan sertifikasi halal tetap wajib, Harris mencium adanya kekhawatiran publik yang harus dijawab dengan transparansi teknis, bukan sekadar administrasi.

“Pertanyaan pengujiannya adalah, apakah MRA itu pengakuan proses atau pengakuan otomatis? Apakah standar Indonesia tetap menjadi rujukan untuk pasar Indonesia? Bagaimana mekanisme audit, pengawasan, dan sanksi?" tuturnya.

Harris juga menyoroti soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baginya, kedaulatan industri bukan cuma soal melarang barang impor, tapi memastikan industri lokal punya "tangga" untuk naik kelas lewat alih teknologi dan investasi nyata.

Adapun terkait isu militer, meski pemerintah menjamin tak ada pasal pertahanan, Harris tetap memberikan catatan kritis. Di era digital, kata dia, geopolitik bisa menyusup lewat rantai pasok dan teknologi.

“Kalimat yang lebih dewasa adalah, tidak ada pasal pertahanan, tetapi dampak strategis tetap bisa muncul melalui desain kebijakan ekonomi. Itu bukan paranoia, itu realitas dunia modern,” tuturnya.

Dia pun mengajak untuk lebih transparan dan publik untuk lebih disiplin membaca. Dikatakannya, jangan sampai pasar kacau hanya karena ketidakpastian informasi.

“Karena salah satu ciri negara maju dan moderen adalah keterbukaan informasi untuk mendapatkan pendapat publik yang bermakna atau meaningful public participation,” pungkasnya.

yang sekarang juga mendekati 0 persen kan. Yang kedua, barang-barang yang kita impor, barang-barang yang memang kita butuhkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah anggapan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia akan menyempit akibat kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai Neraca Perdagangan Indonesia bisa tertekan akibat kebijakan tarif AS. Menurut dia, tarif untuk sejumlah produk Indonesia ke AS saat ini juga sudah mendekati 0 persen.

"Enggak lah. Kan kalau yang dari AS, yang sekarang juga mendekati 0 persen kan sudah ada. Yang kedua, barang-barang yang kita impor kan, barang-barang yang memang kita butuhkan," ujar Budi di Jakarta, Selasa.

Budi menyatakan posisi perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat saat ini masih mencatat surplus.

Menurut Budi, kesepakatan tarif tersebut justru membuat Indonesia memperoleh sejumlah fasilitas tarif sebesar 0 persen untuk berbagai komoditas. Kondisi itu dinilai akan semakin mendorong daya saing produk nasional di pasar global.

"Surplus nomor satu kita itu ke Amerika, nomor dua ke India. Jadi enggak ada masalah. Yang kedua, kan dari perjanjian itu, kita banyak mendapatkan yang 0 persen. Seharusnya ya, justru malah meningkat. Memang harapan kita ingin meningkatkan ekspor," katanya.

Komoditas asal Indonesia yang mendapatkan tarif 0 persen ke pasar AS, antara lain adalah minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang.

Selain itu, Indonesia dan AS juga menyepakati skema tarif 0 persen untuk produk tekstil dan garmen (apparel) melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ).

Skema tersebut memungkinkan volume tertentu ekspor tekstil dan garmen Indonesia masuk ke pasar AS tanpa Bea Masuk.

Namun, besaran kuota akan ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS, seperti kapas (cotton) dan serat buatan (man-made fiber).

Pada Januari-Desember 2025, Amerika Serikat menyumbang surplus sebesar 21,12 miliar dolar AS. Komoditas penyumbang surplus terbesarnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), serta alas kaki.

Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 30,96 miliar dolar AS, dengan pendorong utamanya mesin/peralatan mekanis dan sebagainya, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja.

Sementara nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat 9,84 miliar dolar AS, dengan komoditas utamanya adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, biji dan buah mengandung minyak, dan mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menanggapi soal ketentuan transfer data pribadi lintas negara yang tertuang dalam kontrak perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menurut dia, transfer data lintas negara merupakan keniscayaan dari ekonomi digital modern.

Namun, kemudahan arus data harus diimbangi dengan penguatan kedaulatan digital dan perlindungan hak warga negara. "Perlindungan hak individu adalah kewajiban negara. Kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap data warga Indonesia, di mana pun diproses, tetap terlindungi oleh sistem hukum yang kuat dan dapat ditegakkan," kata Sukamta, Senin (23/2/2026).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa momentum ini harus digunakan untuk mempercepat pembangunan tata kelola data nasional yang kredibel, transparan, berdaya saing global dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.

Pendekatan yang diperlukan bukan proteksionisme data maupun liberalisasi tanpa batas, melainkan keseimbangan antara kelancaran arus data untuk pertumbuhan ekonomi dan kepastian perlindungan hukum bagi warga negara.

Oleh karena itu, ia menegaskan beberapa hal yang harus dipersiapkan dan ditindaklanjuti. "Pertama, Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang Independen. Pembentukan lembaga yang independen dan memiliki kapasitas investigatif, teknis, serta kewenangan sanksi yang memadai menjadi prioritas. Tanpa pengawasan efektif, perlindungan data hanya bersifat normatif," ujarnya.

Terkait hal ini, kata dia, pemerintah sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanatkan oleh UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 58. “Saya mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Perpres ini,” tuturnya melanjutkan.

Kedua, Penyusunan Aturan Turunan yang Komprehensif. UU PDP mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP ini harus memperjelas kriteria negara dengan perlindungan memadai, mekanisme evaluasi berkala, standar kontrak perlindungan data lintas batas.

"Termasuk di dalamnya soal transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PDP Pasal 56 bahwa transfer data lintas negara diperbolehkan sepanjang negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara, atau terdapat jaminan perlindungan yang mengikat, atau ada persetujuan subjek data. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dengan PP," kata dia.

Ketiga, Klasifikasi Data Strategis. Perlu ditetapkan kategori data sensitif strategis (misalnya kesehatan, biometrik, infrastruktur kritikal) yang memerlukan pengamanan tambahan. Keempat, Mekanisme Pengaduan dan Remediasi Lintas Negara.

Warga negara harus memiliki jalur pengaduan yang jelas dan dapat diaskes apabila terjadi penyalahgunaan data di luar negeri. Kelima, Evaluasi Berkala atas Status Adequacy. Pengakuan terhadap suatu negara sebagai “adequate” sebaiknya bersifat dinamis dan dievaluasi secara periodik berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik di negara mitra.

Keenam, Penguatan Infrastruktur Data Domestik. Transfer data lintas negara tidak boleh menghambat pengembangan pusat data nasional dan industri cloud domestik. Keduanya harus berjalan paralel.

“Ini momentum untuk mempercepat konsolidasi tata kelola data nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga mampu menjadi pemain penting global di pasar digital,” pungkasnya.

Setiap produk yang wajib halal dan masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa produk-produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal sesuai dengan regulasi yang ada.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya.

“Seluruh produk yang termasuk kategori wajib halal dan masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor dari Amerika Serikat dan negara lain, harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai regulasi, baik (bersertifikat) halal di negaranya maupun halal di Indonesia,” ujat Haikal.

Ia menegaskan, perjanjian kerja sama resiprokal antara Indonesia dan AS tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal bagi produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia.

“Kerja sama resiprokal bukanlah penghapusan kewajiban halal. Setiap produk yang wajib halal dan masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Haikal.

“Negara hadir untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk,” ujarnya menambahkan.

Sedangkan untuk produk nonhalal, lanjutnya, dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Produk nonhalal ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Haikal menambahkan bahwa pengakuan timbal balik justru memperkuat tata kelola halal global tanpa mengurangi kedaulatan regulasi Indonesia.

Adapun mekanisme kerja sama saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan bentuk pengakuan standar halal antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melalui proses asesmen yang ketat.

Mekanisme ini tidak berarti penghapusan kewajiban halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN yang telah diakui BPJPH tersebut.

Saat ini, terdapat lima LHLN di Amerika Serikat yang telah melakukan kerja sama pengakuan standar halal dengan BPJPH, yaitu Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), American Halal Foundation (AHF), Islamic Services of America (ISA), Halal Transactions, Inc / Halal Transactions of Omaha (HTO), serta Islamic Society of Washington Area melalui Halal Certification Department (ISWA).

“BPJPH juga memastikan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan kewajiban bersertifikat halal atau Wajib Halal Oktober 2026 dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk impor,” kata Haikal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026