JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono bangga dengan peran Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) yang kini ikut terlibat dalam mengurus sektor pertanian. Dia menyebut perluasan peran TNI ini bukanlah bentuk kembalinya konsep Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru .

"Tentu menjadi satu kebanggaan bahwa tentara Indonesia ini bukannya kita kembali ke Dwifungsi Orde Baru, akan tetapi justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dave menyatakan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, definisi kedaulatan negara kini telah berkembang luas. Menurutnya, TNI memiliki peran krusial tidak hanya dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga menjaga kedaulatan di sektor-sektor strategis lainnya.

Legislator Partai Golkar ini merinci bahwa kehadiran TNI sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga kedaulatan digital. Ia menilai optimalisasi fungsi TNI di sektor-sektor tersebut adalah langkah nyata dalam menegakkan kedaulatan negara secara utuh.

"Karena kan kedaulatan itu kan ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital, nah di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional. Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

"Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit," kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. "Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan."

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. "Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Hanya di mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu," ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional. "Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi I DPR menyetujui usulan tambahan anggaran pagu indikatif 2027 yang dilayangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sebagai mitra kerja, Komisi I DPR akan meneruskan usulan tersebut kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam usulannya, Kemhan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun. Di mana, pagu indikatif yang disetujui Kemenkeu dan Bappenas sebesar Rp139 triliun.

"Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," kata Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto usai rapat tertutup, Rabu (10/6/2026).

Utut mengungkap alasan disetujuinya tambahan anggaran ini lantaran Komisi I DPR melihat jika pagu indikatif 2027 untuk Kemhan dan TNI ini terlihat memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita godok di tanggal 19 September 2025, besar anggaran Kementerian Pertahanan adalah Rp187 triliun," ujarnya.

Lihat video: Kemhan Kaji Izin Lintas Udara Pesawat AS di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Agus Subiyanto menggelar rapat kerja tertutup pada Rabu (10/6/2026) dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI Tahun 2027.

Dalam rapat yang berlangsung di ruangan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut, turut hadir KASAU Mohammad Tonny Harjono, KASAL Muhammad Ali, KASAD Maruli Simanjuntak, serta jajaran pimpinan TNI lainnya.

Ketua Komisi I Utut Adianto menjelaskan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilaksanakan.

“Berdasarkan catatan sudah 7 fraksi yang hadir dan berdasarkan kuorum sudah memenuhi tata tertib,” kata Utut.

Utut melanjutkan bahwa pembahasan bersifat strategis dan mengandung unsur kerahasiaan negara sehingga disepakati untuk digelar tertutup.

Rapat tersebut kemudian resmi dibuka dan dilanjutkan secara tertutup untuk membahas arah kebijakan serta perencanaan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2027.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pembentukan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis harus memberikan dampak nyata bagi penguatan industri pertahanan nasional, termasuk melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hal itu disampaikan Dave menanggapi semakin luasnya kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis yang mencakup alutsista, radar, pelatihan militer, hingga potensi produksi bersama.

“Komisi I DPR RI memandang pembentukan Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis sebagai tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara,” ujar Dave saat dihubungi Bisnis pada Jumat (29/5/2026),

Menurutnya, kemitraan tersebut menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama tidak hanya di bidang pertahanan dan ekonomi, tetapi juga di isu strategis lain seperti transisi energi, pendidikan, teknologi, hingga dukungan terhadap multilateralisme.

Dalam konteks pertahanan, dia mengatakan bahwa Komisi I DPR akan mengawal agar setiap bentuk kerja sama benar-benar memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

“Kami akan memastikan bahwa kesepakatan yang melibatkan alutsista, radar, pelatihan militer, maupun potensi produksi bersama tidak berhenti pada pembelian alat dari luar negeri semata,” katanya.

Politisi Golkar itu menekankan bahwa DPR mendorong adanya transfer teknologi yang nyata dalam setiap kerja sama pertahanan dengan Prancis.

“Prinsip yang kami dorong adalah adanya transfer of technology yang nyata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan industri dalam negeri,” ujar Dave.

Indonesia, kata dia, harus mampu berkembang bukan hanya sebagai pengguna alat utama sistem persenjataan, tetapi juga menjadi produsen industri pertahanan yang kompetitif.

“Agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen yang berdaya saing,” imbuhnya.

Selain sektor pertahanan, Dave menilai kemitraan strategis Indonesia-Prancis juga berpotensi memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum internasional, termasuk dalam isu Palestina.

Dia mengatakan dukungan bersama terhadap multilateralisme sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Melalui kemitraan ini, Indonesia dapat lebih lantang menyuarakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Dave menambahkan bahwa kerja sama tersebut juga menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan global yang sesuai dengan amanat konstitusi, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, Komisi I DPR akan terus mengawal implementasi kemitraan strategis Indonesia-Prancis agar tetap berpijak pada kepentingan nasional.

“Komisi I DPR RI akan terus mengawal implementasi dari kemitraan strategis ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berpijak pada kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” tandas Dave.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti pelibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam mengatasi tindak kriminal seperti begal. Dave menegaskan, pelibatan militer itu harus terukur dan punya dasar hukum yang jelas.

Dave mengatakan, keamanan dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan, negara memang memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang tanpa rasa takut.

"Dalam konteks pelibatan TNI, tentu perlu dilihat secara proporsional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dave dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/5/2026).

Prinsipnya, kata dia, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sementara penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat berada dalam ranah kepolisian. Untuk itu, ia menilai, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian.

Namun demikian, ia berkata, TNI dapat dilibatkan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri dalam kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

"Pelibatan tersebut tentu harus terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi yang baik antarinstitusi," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dave menekankan, masyarakat butuh kehadiran negara yang nyata. Ia menilai, aparat harus mampu memberikan rasa aman, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, dan memastikan ruang publik tetap aman bagi masyarakat.

"Kami di Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memastikan seluruh langkah berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia atas usulan Amerika Serikat.

Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.

“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” katanya, Kamis (28/5/2026).

TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.

“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan, publik juga perlu memahami bahwa tawaran tersebut datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena itu, menurutnya, aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.

Lihat video: Serahkan Pesawat Canggih C-130J Super Hercules

TB Hasanuddin juga menyoroti status Bandara Kertajati yang selama ini merupakan bandara sipil. Menurut dia, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas.

“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

TB Hasanuddin menambahkan, di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina, kerja sama MRO dengan Amerika Serikat memang dilakukan untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik. Namun, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik.

Karena itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI). “Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) menanggapi proses peradilan militer terhadap empat terdakwa anggota Bais TNI dalam kasus penyiraman keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Menurutnya, melalui peradilan militer, terdakwa dapat dihukum berat.

Hal itu dia sampaikan saat rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026). Awalnya, anggota Komisi I, TB Hasanuddin menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus karena diadili di peradilan militer, bukan peradilan umum.

Dia menjelaskan bagaimana dirinya ikut serta dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kami membentuk Undang-Undang TNI yang dulu, dan kemudian, ya, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Khusus untuk Pasal 65, karena waktu itu saya, 2004 itu saya masih Sekretaris Militer Presiden, sehingga kami bolak-balik ke DPR untuk mengikuti proses ini," katanya.

Dia menjelaskan bahwa substansi atau roh dari Pasal 65 berkaitan dengan lahirnya Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri yang ditandai melalui Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurutnya, aturan tersebut menjadi landasan penting dalam mengatur relasi serta pemisahan fungsi antara TNI dan Polri setelah tidak lagi berada dalam satu institusi ABRI. Dia kemudian menyinggung bunyi Pasal 3 ayat (4) dalam ketetapan tersebut.

"Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum," ucapnya.

Kemudian dia menjelaskan bahwa memasukan bulat-bulat pasal tersebut sebagai bentuk penegasan mengenai posisi dan peran TNI setelah pemisahan dengan Polri. Dia lalu menyinggung bunyi Pasal 65 ayat (2) dalam beleid tersebut.

"Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang," lanjutnya.

Dia mengatakan akhirnya memberikan alinea pada ayat (3) yang berbunyi, "Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang."

Dia menyoroti bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik pidana militer maupun pidana umum, masih berada di bawah yurisdiksi peradilan militer. Dia menjelaskan, ketentuan tersebut menjadi bagian dari aturan yang hingga kini masih berlaku.

Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Panglima TNI dan pemerintah untuk menentukan apakah aturan perundang-undangan tersebut perlu diperbaiki atau direvisi bersama.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan sudah banyak Perwira Tinggi TNI yang dijebloskan ke dalam penjara melalui peradilan militer.

Bahkan dalam konteks kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pelaku penyiraman dapat dihukum berat.

"Ada seorang perwira tinggi sekarang kena seumur hidup penjara karena melanggar peradilan militer. Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa peradilan militer memiliki posisi dan nilai yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hal itu juga tercermin dari keberadaan oditur militer di Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Mahkamah Militer di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari struktur penegakan hukum nasional.

JAKARTA - Komisi I DPR menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengatakan pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis antara Indonesia dan Thailand.

“Intinya kita ingin perdagangan antara Indonesia dan Thailand itu meningkat terutama dalam penggunaan mata uang Bath dan Rupiah, selain itu upaya meningkatkan jumlah turis dari Thailand juga akan kita upayakan,” ungkap Utut.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah hambatan ekonomi pascaperang antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peluang peningkatan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara.

Utut mengungkapkan pihaknya juga membahas isu terkait pemerintah Myanmar yang mengeluhkan perlakuan diskriminatif dari blok ASEAN setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.

“Hal ini tentu bukan urusan dari DPR RI melainkan urusan dari Kementerian Luar Negeri, namun kita juga akan mendorong agar Myanmar dapat kembali masuk dalam ASEAN,” pungkasnya.

JAKARTA - Berangkat dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus , anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI. Revisi ini untuk mengatur ulang menyangkut peradilan militer.

Usulan ini disampaikannya menanggapi sikap Kontras dan koalisi masyarakat sipil lainnya yang mendesak agar kasus Andrie Yunus ini bisa disidangkan di peradilan umum. TB Hasanuddin awalnya menyampaikan kembali bahwa selama belum ada perubahan dalam UU TNI, maka suka tidak suka, semua yang menyangkut perbuatan hukum prajurit aktif TNI baik semimiliter, militer, maupun sipil, tetap dilakukan di pengadilan militer.

"Ke depan menurut hemat saya, banyak pengalaman, banyak hal, sebaiknya mungkin dilakukan ratifikasi atau dilakukan revisi dari Undang-Undang TNI ini, khususnya peradilan militer," kata TB Hasanuddin di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, revisi undang-undang ini akan mengatur ulang terkait prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana sipil sebaiknya bisa dilakukan di pengadilan sipil. Namun, untuk urusan-urusan militer, tetap akan disidangkan di pengadilan militer.

"Tapi sekarang ini ya bagaimana? Ya selama undang-undangnya belum diubah ya kita harus taat asas mengikuti peradilan militer," ujarnya.

Menurutnya, perubahan terhadap aturan terkait peradilan militer lewat revisi UU TNI ini bisa saja dilakukan, meskipun sebelumnya rencana revisi ini mengundang penolakan dari masyarakat. "Kalau menurut hemat saya harus ada tekanan, harus ada pengertian dari semua pihaklah, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menegaskan perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sah disidangkan di peradilan militer. Hal yang menguatkan perkara ini diadili di pengadilan militer, di antaranya karena tersangka merupakan prajurit TNI.

"Kalau ke peradilan sipil, malah salah saluran, salurannya salah. Sekarang saluran yang saat ini berlaku yang legitimate adalah peradilan militer, karena dari status, kemudian dari lokus, dari kesatuan, kemudian dari kepangkatan masuk semua di peradilan militer," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia meyakini, bila perkara ini diadili melalui pengadilan umum, proses hukumnya tidak berjalan. Bahkan, berkas perkaranya akan ditolak pengadilan negeri.

"Kalau di peradilan sipil malah enggak masuk, malah salah nanti, proses hukum tidak akan berjalan. Nanti bisa ditolak oleh pengadilan negeri, karena saat ini aturannya menyatakan secara legitimate yang berwenang mengadili untuk memeriksa perkara ini adalah pengadilan militer."

JAKARTA - Komisi I DPR berencana menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas gugurnya tiga prajurit TNI yang menjadi pasukan perdamaian di Lebanon. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan bahwa pihaknya akan menggali fakta-fakta terkait peristiwa serangan Israel yang menewaskan prajurit TNI tersebut.

"Kita sedang jadwalin nih, sebab beliau kan juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya sudah sebulan di muka. Jadi kita lihat yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta, dan kita mengambil kebijakan enggak keliru," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Selain itu, kata dia, Komisi I DPR juga akan membahas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang pelakunya diduga merupakan anggota BAIS TNI.

"Dan terus juga soal mudah-mudahan bagaimana sikap kita jangan sampai terulang lagi kasus penyiraman. Terus itu kira-kira agendanya kira-kira itu," ujarnya.

Komisi I DPR masih menunggu jadwal dari Menteri Pertahanan terkait kapan rapat kerja tersebut dapat digelar. Utut juga tak bisa memastikan apakah rapat bisa digelar secara terbuka.

"Tapi kita kan juga enggak bisa memaksa, kita kan harus nunggu kesediaan beliau. Kesediaan waktulah, kalau orangnya pasti bersedia," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Knesset Parlemen Israel yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang ditangkap dengan vonis teror dan terbukti membunuh rakyat Israel. Kebijakan Israel ini merupakan bentuk eskalasi serius dari praktik pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, sekaligus mempertegas watak represif otoritas Israel terhadap rakyat Palestina.

"Pengesahan undang-undang ini bukan sekadar kebijakan hukum domestik, melainkan bentuk nyata legitimasi kekerasan negara terhadap rakyat yang berada dalam kondisi terjajah. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," tegas Sukamta, Senin (6/4/2026).

Sukamta juga menyoroti pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang secara terbuka merayakan pengesahan undang-undang tersebut dan menyampaikan pernyataan provokatif terkait rencana eksekusi tahanan Palestina.

"Pernyataan tersebut menunjukkan adanya niat sistematis untuk melakukan tindakan yang mengarah pada kejahatan kemanusiaan. Dunia internasional tidak boleh diam terhadap ancaman ini."

Berdasarkan data terbaru hingga Maret 2026, terdapat sekitar 9.446 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, dengan 4.691 di antaranya berada dalam status penahanan administratif yakni dipenjara tanpa dakwaan, tanpa proses pengadilan, dan tanpa kesempatan membela diri. Di antara para tahanan tersebut juga terdapat perempuan dan anak-anak.

Sukamta menegaskan, kondisi ini semakin diperparah oleh laporan berbagai lembaga internasional mengenai praktik penyiksaan sistematis di fasilitas penahanan Israel, termasuk kekerasan fisik dan psikologis, kondisi tidak manusiawi, kelaparan, serta penolakan akses layanan medis.

"Fakta bahwa puluhan tahanan Palestina meninggal dalam tahanan, termasuk anak-anak, adalah bukti nyata bahwa sistem penahanan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam kehidupan manusia secara langsung," ujarnya.

Sukamta mengingatkan bahwa isu tahanan Palestina merupakan salah satu akar konflik yang terus memicu ketegangan di kawasan, termasuk dalam dinamika konflik terbaru pasca Operasi Badai Al-Aqsa. Ia menilai bahwa kebijakan hukuman mati ini berpotensi memperburuk situasi keamanan regional dan memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Sukamta mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi yang lebih tegas dan aktif, baik melalui forum bilateral maupun multilateral, termasuk di United Nations dan Organization of Islamic Cooperation.

"Indonesia harus berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kejahatan kemanusiaan terjadi secara terang-terangan," tegasnya.

Sukamta juga menyerukan kepada masyarakat internasional, organisasi HAM global, serta negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan untuk segera mengambil tindakan konkret guna menghentikan kebijakan tersebut. Menurutnya, perjuangan untuk membela hak-hak rakyat Palestina, termasuk para tahanan, merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan universal yang tidak boleh diabaikan.

"Kita tidak boleh diam. Setiap nyawa manusia memiliki nilai yang sama. Dunia harus bersatu menghentikan praktik ketidakadilan ini sebelum terlambat," pungkasnya.

JAKARTA - Eskalasi perang di Timur Tengah pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dibalas dengan rentetan rudal dan drone ke sejumlah titik di kawasan Teluk memicu kekhawatiran atas keselamatan Warga Negara Indonesia ( WNI ). Penutupan ruang udara di beberapa negara serta meningkatnya status siaga keamanan membuat situasi di kawasan tersebut semakin dinamis.

Data Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI menunjukkan, hingga 28 Februari 2026 terdapat 519.042 WNI yang berada di sejumlah negara kawasan Timur Tengah. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh perwakilan RI dalam kondisi siaga.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin meminta pemerintah bergerak cepat dan terukur dalam memastikan perlindungan WNI. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu menegaskan, negara tidak boleh menunggu hingga situasi memburuk sebelum mengambil langkah konkret.

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh KBRI harus memastikan data WNI benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala. Pendataan ini menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi,” ujar Nurul di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Nurul yang juga menjabat Ketua Media Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar, komunikasi antara WNI dan perwakilan RI di luar negeri harus diperkuat. Kanal informasi resmi, termasuk hotline darurat, perlu dipastikan aktif 24 jam agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera direspons. Ia juga mendorong agar KBRI di negara-negara terdampak memperbarui imbauan keamanan secara berkala sesuai situasi terkini.

Nurul menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario kontinjensi secara komprehensif. Skenario tersebut mencakup pemetaan wilayah berisiko tinggi, identifikasi kelompok WNI yang rentan, serta kesiapan jalur evakuasi melalui udara, laut, maupun darat jika kondisi semakin memburuk.

"Evakuasi harus sudah masuk dalam perencanaan sejak awal. Bukan berarti kita ingin situasi memburuk, tetapi dalam kondisi konflik, kesiapan adalah hal mutlak," katanya.

Nurul juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah untuk sementara waktu. Menurutnya, penundaan perjalanan, termasuk perjalanan ibadah umrah, merupakan langkah bijak di tengah situasi keamanan yang belum stabil.

Imbauan serupa disampaikan Kementerian Haji yang meminta masyarakat mempertimbangkan penjadwalan ulang keberangkatan umrah hingga waktu yang belum ditentukan, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi keamanan di kawasan tersebut. "Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan memaksakan perjalanan ketika situasi belum sepenuhnya aman," ujar Nurul.

Sebagai mitra kerja Kemlu, lanjut Nurul, Komisi I DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. Ia memastikan DPR siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dari sisi kebijakan maupun anggaran.

Nurul menambahkan, dinamika konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Karena itu, ia meminta pemerintah memantau situasi secara menyeluruh dan mengambil langkah antisipatif yang terkoordinasi.

"Kita berharap situasi segera mereda. Namun yang terpenting saat ini adalah memastikan setiap WNI berada dalam perlindungan negara," ujar Nurul.