TEHERAN - Ketika Presiden AS Donald Trump tiba-tiba menghentikan 'Proyek Kebebasan' untuk memandu kapal komersial melalui Selat Hormuz, ia mengatakan itu untuk memperlancar negosiasi dengan Iran atas permintaan dari Pakistan dan negara-negara lain.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan proyek tersebut dihentikan karena sekutu Amerika Serikat di Teluk, Arab Saudi dan Kuwait, menolak mengizinkan pesawat tempur Amerika menggunakan pangkalan atau wilayah udara mereka dalam operasi tersebut.

Hambatan tersebut kini telah teratasi setelah Presiden AS dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pemimpin de facto Arab Saudi, menyelesaikan masalah tersebut dalam panggilan telepon pada Rabu malam, menurut laporan The Wall Street Journal dan The Financial Times.

Hal ini membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk memulai kembali operasi untuk memandu kapal komersial dengan dukungan angkatan laut dan udara. Belum jelas apakah dan kapan hal itu dapat terjadi, meskipun para pejabat Pentagon, yang berbicara kepada WSJ, memberikan perkiraan waktu paling cepat minggu ini.

Mengapa MBS Tolak Operasi Proyek Kebebasan di Selat Hormuz?

1. Saudi Ingin Menghentikan Perang Iran

Kehati-hatian tersebut—yang tidak disangkal oleh Riyadh—menegaskan keinginan Arab Saudi untuk mengakhiri secara permanen perang AS-Israel di Iran, yang mengakibatkan agresi Teheran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk.

Riyadh meyakini bahwa "Proyek Kebebasan" Trump "merupakan langkah yang secara tidak perlu meningkatkan ketegangan dan tidak dipikirkan dengan matang," kata sebuah sumber yang diberi informasi mengenai masalah tersebut kepada Financial Times.

2. Arab Saudi Sudah Frustasi

Menurut laporan tersebut, Arab Saudi frustrasi dengan "penanganan perang yang tidak menentu" oleh panglima tertinggi Amerika, yang menyebabkan negara-negara Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab (UEA), menanggung beban serangan balasan Iran.

Riyadh, penandatangan Perjanjian Abraham, awalnya melihat keuntungan dari agresi AS dan Israel terhadap Republik Islam. Namun, sekarang kerajaan tersebut khawatir tentang ketidakpastian Trump dan kurangnya tujuan yang koheren.

3. Khawatir Iran Akan Melakukan Serangan Balasan

Sumber-sumber juga mengatakan kepada FT bahwa ancaman Trump untuk menyerang infrastruktur sipil dan menghancurkan semua pembangkit listrik Iran membuat Riyadh khawatir, karena kemungkinan besar akan memicu respons yang lebih ganas dari rezim Islam tersebut.

Kerajaan Arab Saudi kini telah bergabung dengan negara-negara Arab lainnya dalam memperingatkan Trump agar tidak berperang, mendesak Washington untuk mencari solusi diplomatik. Mereka juga mendukung upaya Pakistan untuk menengahi kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz.

4. Kekhawatiran Saudi Memang Terbukti

Segera setelah pasukan AS melancarkan upaya untuk mentransitkan kapal melalui Hormuz, Teheran merespons dengan melancarkan lebih dari selusin serangan udara ke UEA, sebagian besar berhasil dicegat, tetapi sebuah fasilitas minyak di Fujairah terbakar, melukai tiga warga India yang bekerja di sana.

Pasukan Iran juga menyerang tiga kapal angkatan laut Amerika dan kapal dagang, yang dicegat oleh pasukan AS. Drone dan kapal serang cepat juga dikirim untuk menyerang kapal-kapal komersial. Pemerintahan Trump mengatakan telah menembak jatuh drone dan rudal serta menenggelamkan enam kapal kecil Iran.

Agresi tersebut mengancam gencatan senjata yang rapuh selama sebulan antara kedua negara. Namun, Trump mencoba mengecilkan masalah ini, mengklaim bahwa itu bukan "tembakan berat" tetapi hanya "sentuhan ringan", dan gencatan senjata tetap berlaku.

Pasokan pangan dan produksi khususnya beras sangat mempengaruhi stabilitas. Karena itu konsistensinya perlu dijaga

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati menilai konsistensi produksi pangan nasional menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026 di tengah ketidakpastian pangan global.

“Pasokan pangan dan produksi khususnya beras sangat mempengaruhi stabilitas. Karena itu konsistensinya perlu dijaga,” kata Ninasapti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Di tengah ketidakpastian global dan tekanan pangan dunia, sektor pertanian dinilai tetap menjadi salah satu bantalan utama ekonomi nasional melalui penguatan produksi, stabilitas pasokan, dan pengendalian harga pangan.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pada periode yang sama tahun sebelumnya, sektor pertanian tercatat menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama dengan kontribusi sebesar 1,11 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Ninasapti, capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian nasional karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar.

Ia menilai konsistensi produksi pangan perlu terus dijaga hingga akhir 2026 agar sektor pertanian mampu mempertahankan perannya sebagaimana yang ditunjukkan sepanjang 2025, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun pengendalian inflasi pangan.

Menurut dia, komoditas pangan memiliki pengaruh besar terhadap inflasi nasional karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan menjaga produksi dan pasokan pangan domestik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Di tengah kenaikan harga secara umum tersebut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru memberikan andil deflasi sebesar 0,06 persen yang dipengaruhi turunnya harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan pasokan pangan domestik yang relatif terjaga dan mulai memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Ninasapti menegaskan keberhasilan menjaga pasokan dan produksi beras nasional sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Pasokan beras dan juga dari sisi produksi sangat mempengaruhi stabilitas. Saya kira ini perlu dijaga dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan swasembada beras menunjukkan besarnya peran sektor pangan dalam menopang kondisi ekonomi nasional. Komoditas beras dinilai memiliki andil signifikan terhadap pengendalian inflasi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Beras itu andilnya sangat besar dalam mengendalikan inflasi. Artinya ini menunjukkan peran makanan dan minuman yang sangat besar,” ujarnya.

Ninasapti juga mengapresiasi kerja keras petani serta dukungan pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. Menurut dia, keberhasilan menjaga swasembada beras tidak hanya berdampak terhadap stabilitas harga, tetapi juga membuka peluang kerja yang luas di sektor pertanian.

“Yang jelas beras sudah swasembada. Lapangan pekerjaan di pertanian masih terbuka lebar. Dalam beberapa tahun terakhir minat anak muda terjun ke sektor pertanian juga masih cukup besar,” tuturnya.

Saat ini, cadangan beras pemerintah disebut telah mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersimpan di berbagai gudang Perum Bulog di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi gejolak pasar global.

“Saya kira hari-hari ini sektor yang memiliki kekuatan pada bangsa kita adalah sektor pertanian,” kata Ninasapti.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat langkah penyerapan telur ayam ras guna menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah melimpahnya produksi telur.

“Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan secara hybrid bersama Kementan, Bapanas, asosiasi perunggasan, peternak, dan pelaku usaha.

Pemerintah menilai kondisi surplus produksi telur harus dikelola secara cepat dan terukur agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Karena itu, percepatan penyerapan, distribusi, serta penguatan konsumsi terus didorong guna menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional.

Kementan juga meminta pemerintah daerah mengatur dan menertibkan pedagang maupun peternak yang menjual telur jauh di bawah harga acuan pembelian/penjualan (HAP).

“Harus ada yang mengomando di daerah agar harga penjualan telur ada dalam rentang HAP sehingga para peternak mendapatkan keuntungan dan terus bersemangat meningkatkan produksinya,” ujar Makmun.

Ia mengatakan Kementan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi perunggasan, kementerian dan lembaga terkait, serta pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan baku pakan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat hilirisasi dan perluasan pasar hasil peternakan agar produksi peternak rakyat dapat terserap optimal.

“Pemerintah terus memperkuat hilirisasi, distribusi, dan perluasan pasar agar hasil produksi peternak dapat terserap lebih optimal,” katanya.

Makmun menambahkan, sesuai arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, pemerintah memastikan negara hadir menjaga peternak rakyat agar tetap mampu berproduksi dan berkembang di tengah dinamika pasar.

Pemerintah optimistis penguatan penyerapan telur, distribusi antardaerah, pengendalian biaya produksi, serta peningkatan konsumsi protein hewani dapat menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah cepat untuk membantu penyerapan produksi telur peternak.

“Pemerintah daerah akan memfasilitasi penyerapan telur melalui gerakan pembelian telur oleh ASN serta kampanye konsumsi telur kepada masyarakat. Ini menjadi langkah awal yang bisa segera dilakukan untuk membantu peternak,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga memperkuat penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Menurut Nur Haryani, penyerapan telur melalui Program MBG akan ditingkatkan dari sebelumnya satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu agar produksi telur peternak rakyat dapat lebih banyak terserap.

“Penyerapan telur melalui Program MBG akan kami tingkatkan dari sebelumnya satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu. Harapannya, produksi peternak bisa lebih banyak terserap,” katanya.

Pemerintah daerah juga memperkuat program konsumsi telur melalui kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), pencegahan stunting, dan program sosial lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus membantu menjaga harga di tingkat peternak.

Untuk membantu menekan biaya produksi peternak, bantuan jagung subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) mulai disalurkan pada Sabtu (9/5). Langkah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya pakan dan menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Saham-saham sektor pertambangan, energi, dan pelayaran mendominasi daftar penurunan terdalam (top losers) Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang perdagangan pekan 4-8 Mei 2026, seiring tekanan jual besar yang menghantam pasar pada akhir pekan.

Data statistik perdagangan BEI menunjukkan saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) menjadi saham dengan penurunan terbesar setelah ambles 39,29% ke level 1.445. Saham PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) juga terkoreksi 35,90%, disusul PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) yang turun 32,63%.

Tekanan juga terjadi pada saham PT Timah Tbk (TINS) yang melemah 30,90% dalam sepekan. Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) turun 29,57%, sementara PT Indika Energy Tbk (INDY) terkoreksi 27,02%.

Pelemahan saham tambang terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap kebijakan royalti minerba yang diperketat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 yang efektif berlaku sejak 15 April 2026. Kebijakan tersebut memperketat skema royalti progresif komoditas nikel berdasarkan Harga Mineral Acuan (HMA).

Tekanan jual semakin besar pada perdagangan Jumat (8/5/2026), ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup jeblok 204,92 poin atau 2,86% ke level 6.969,39. Sektor bahan baku menjadi yang paling tertekan dengan pelemahan hingga 7,80%, sementara sektor energi turun 4,59%.