Bisnis.com, BANDUNG - Perum BULOG mengklaim telah mencatatkan capaian bersejarah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan menembus angka stok beras sebesar 5 juta ton untuk pertama kalinya.

Pencapaian monumental ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam inspeksi mendadak ke Gudang Filial BULOG Cabang Karawang.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan stok yang melimpah ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pangan masyarakat.

"Alhamdulillah per pagi ini, Kamis tanggal 23 April 2026 stok beras yang ada di gudang BULOG menembus angka 5.000.198 ton. Pencapaian 5 juta ton ini adalah wujud komitmen BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Ini juga menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang cukup dan terjangkau," kata Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan resmi kepada Bisnis, Senin (27/4/2025).

Keberhasilan mencetak rekor stok beras ini, menurutnya, merupakan buah dari strategi kolektif yang solid, mulai dari optimalisasi penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga modernisasi infrastruktur pergudangan.

"Saat ini, operasional BULOG didukung oleh jaringan lebih dari 1.500 gudang milik sendiri serta lebih dari 1.200 gudang mitra sewa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia," ungkapnya.

Dengan cadangan yang kuat, BULOG memposisikan diri sebagai penggerak utama dalam ekosistem pangan nasional.

Stok tersebut diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk meredam gejolak harga pasar, mengantisipasi kondisi darurat, serta mengakselerasi program bantuan pangan pemerintah bagi masyarakat rentan.

Kabar positif ini turut diperkuat dengan performa gemilang di tingkat regional. Pemimpin Perum BULOG Wilayah Jawa Barat Nurman Susilo mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pengadaan nasional.

Di Jawa Barat, stok beras yang dikelola saat ini mencapai 750.000 ton, yang merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2023. Realisasi pengadaan Kantor Wilayah Jawa Barat pada tahun 2026 telah menyentuh angka 370.000 ton setara beras, atau sekitar 53,29% dari target tahunan.

"Angka ini akan terus bertambah dikarenakan musim panen raya yang sudah mulai berjalan di bulan ini," tutur Nurman.

Melalui fondasi stok yang kokoh dan semangat kolaborasi bersama petani serta seluruh pemangku kepentingan, BULOG optimistis target swasembada dan kedaulatan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah isu gudang beras kosong di tengah kondisi pasokan nasional.

Ia bahkan menyebut pihak yang menyuarakan kekurangan beras berpotensi mendorong kebijakan impor yang dinilai tidak berpihak pada petani dalam negeri.

"Nah, kalau ada yang mengatakan gudang itu tidak ada isinya atau kurang, artinya apa? Kalau kita percaya dia, keputusan kita apa? (Kalau) kurang. Berarti impor, kan? Kalau mau impor, berarti pro pada petani negara lain," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan narasi kekurangan beras dinilai bisa menggiring opini publik agar pemerintah mengambil langkah impor. Dalam pandangannya, kebijakan tersebut justru menguntungkan produsen beras dari luar negeri dan bukan petani domestik.

"Pro petani negara lain berarti antek asing. Jadi harus dikonstruksi. Apa maunya? Apakah tidak sayang petani kita lagi berbahagia sekarang?" kata dia.

Amran menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini justru dalam posisi tinggi, yakni menyentuh 5 juta ton. Ia menyebut fenomena yang terjadi di lapangan bukan kekurangan pasokan, melainkan pasar yang cenderung jenuh.

[Gambas:Youtube]

"Kalau kita lihat, itu menandakan bahwa pasar jenuh. Bahwa horeca (hotel, restoran, catering) dan rumah tangga itu 12 juta-12,5 juta ton, itu tertinggi selama kita ada pengukuran," ujarnya.

Menurutnya, tingginya stok di tingkat rumah tangga dan sektor horeka membuat distribusi beras dari pemerintah tidak terserap optimal, meskipun harga telah ditekan.

Ia menjelaskan kondisi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya ketika penyerapan bantuan pangan masih relatif lebih tinggi. Saat ini, keterisian stok di masyarakat membuat kebutuhan tambahan beras menurun.

"Rumah-rumah penuh dengan beras. Jadi itu menandakan seandainya ini terserap habis, berarti kosong di lapangan. Itu logikanya," kata Amran.

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok beras nasional mencukupi di tengah potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino yang melanda Indonesia pada 2026.

"Stok tadi pagi 4,7 juta ton dan itu tertinggi selama Republik Indonesia Merdeka," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Selain stok 4,7 juta ton di gudang Bulog, Mentan menyebut juga terdapat pasokan sebesar 12 juta ton di restoran ditambah padi siap panen (standing crop) sekitar 11 juta ton. Secara akumulasi pasokan ini mencukupi untuk kebutuhan 10 bulan ke depan.

"Kekeringan itu enam bulan, jadi aman kan? Begitu cara menghitungnya," kata dia.

Oleh karena itu, Mentan Andi mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi adanya potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino.

Di saat bersamaan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait juga terus mengupayakan antisipasi dampak fenomena alam tersebut agar tidak terlalu berdampak pada sektor pertanian.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam saat berkunjung ke Kota Padang mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak Godzilla El Nino yang berpotensi besar melanda Indonesia pada 2026.

Medrilzam mengatakan potensi Godzilla El Nino tersebut setelah para ahli meteorologi dunia menyampaikan adanya ancaman fenomena itu, yang bisa berdampak pada berbagai sektor terutama pertanian.

Selain sektor pertanian, Bappenas juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan imbas fenomena alam itu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko lonjakan inflasi pangan pada 2026 kian nyata seiring dengan risiko penurunan produksi beras imbas dari fenomena iklim El Nino berkepanjangan. Pada saat yang sama, tekanan biaya dari sisi pupuk dan rantai pasok global belum sepenuhnya mereda.

Tekanan tersebut tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terakumulasi dari sisi produksi, distribusi, hingga biaya input. Kondisi ini membuka peluang kenaikan harga pangan yang lebih luas dan bertahan lebih lama.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan gangguan produksi beras mulai terlihat sejak awal tahun. Kondisi ini dipicu oleh berkurangnya luas panen. Penurunan tersebut berdampak langsung pada total produksi padi nasional.

Risiko makin besar dengan potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung dari Juli 2026 hingga Juli 2027. Fenomena ini memicu kekeringan panjang di sejumlah wilayah, sementara anomali cuaca juga menyebabkan curah hujan tinggi dan banjir di sentra produksi seperti Sumatera dan Aceh.

Selain itu, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor turut merusak lahan pertanian. Perubahan iklim juga mendorong pergeseran masa tanam yang berujung pada keterlambatan panen dan penurunan produksi, terutama pada awal tahun.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada keseimbangan pasokan dan harga. Esther menilai El Nino berpotensi mendorong kenaikan harga beras melalui dua jalur sekaligus, yakni peningkatan biaya produksi dan penurunan pasokan.

Penyesuaian pola tanam serta kebutuhan irigasi tambahan meningkatkan biaya operasional petani, yang kemudian mendorong kenaikan harga gabah. Di sisi lain, kekeringan yang berkepanjangan mengurangi produksi sehingga pasokan beras di pasar menyusut.

Dengan pola tersebut, potensi penurunan pasokan beras diperkirakan dapat berlangsung hingga akhir 2026, seiring durasi El Nino yang panjang.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Program peningkatan areal tanam dan percepatan tanam digencarkan melalui gerakan kejar tanam dan penanganan dampak El Nino di berbagai provinsi.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan untuk menjaga ketersediaan air. Pemerintah juga mengoptimalkan pompanisasi guna meningkatkan frekuensi tanam.

Intervensi hulu diperkuat melalui penyediaan benih tahan kekeringan serta peningkatan kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton. Sementara itu, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Di sisi hilir, distribusi bantuan pangan dan operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu menahan lonjakan harga di tingkat konsumen.

Namun, pelaku pasar melihat tekanan harga belum sepenuhnya terkendali. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan menuturkan volatilitas harga pangan, khususnya cabai rawit merah, masih menjadi indikator rapuhnya stabilitas pasar.

“Mulai dari Rp80.000, puncaknya Rp90.000, Rp100.000, bahkan tertinggi sampai Rp120.000,” ujarnya.

Dia menyebut kondisi saat ini relatif tertolong oleh surplus beras, sehingga pasokan dan harga masih terkendali. Meski demikian, daya beli masyarakat dinilai masih lemah dan cenderung tertahan.

Tekanan lain datang dari faktor nonpangan yang memiliki efek rambatan ke harga kebutuhan pokok, seperti biaya distribusi dan energi. Kondisi tersebut mempersempit ruang stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, distribusi komoditas tertentu masih belum merata. Harga minyak goreng rakyat, misalnya, dinilai belum sepenuhnya stabil karena keterbatasan distribusi di luar pasar yang berada dalam pengawasan pemerintah.

Reynaldi juga menyoroti risiko dari sisi hulu, terutama potensi kenaikan harga pupuk. Kenaikan tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap biaya produksi pertanian.

“Setiap hulu ketika ada gejolak entah itu kelangkaan bahan baku atau kenaikan harga bahan bakunya atau pupuknya ini akan berdampak secara langsung,” ujarnya.

Dari sisi industri, Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira memastikan ketersediaan pupuk nasional masih terjaga dengan kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton per tahun.

Namun, dia mengakui dinamika geopolitik di Timur Tengah memengaruhi harga pupuk global, terutama urea. Meski demikian, ketergantungan pada gas domestik membuat produksi urea dalam negeri relatif lebih stabil.

Untuk bahan baku lain yang masih impor, perusahaan telah melakukan diversifikasi pasokan dari berbagai negara di luar wilayah konflik. Selain itu, penguatan manajemen stok dan efisiensi produksi dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan.

Kombinasi risiko tersebut menunjukkan tekanan inflasi pangan pada 2026 berpotensi lebih persisten. Kenaikan harga tidak hanya dipicu oleh gangguan produksi akibat El Nino, tetapi juga oleh peningkatan biaya input dan distribusi.

Dalam kondisi ini, kenaikan harga pangan berpotensi terjadi secara bertahap dengan puncak yang bergantung pada kedalaman penurunan produksi dan efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga pasokan.

Jika gangguan produksi berlangsung panjang dan tekanan biaya terus meningkat, ruang kenaikan harga akan makin terbuka, terutama pada komoditas strategis seperti beras dan hortikultura.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti adanya potensi koreksi produksi beras nasional pada awal 2026 di tengah dinamika cuaca ekstrem dan ancaman El Nino. Kondisi ini berisiko menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga.

BPS mencatat produksi beras sepanjang Januari–Mei 2026 diperkirakan mencapai 16,57 juta ton, turun sekitar 0,38 juta ton atau 2,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Koreksi ini terjadi meskipun pada awal tahun sempat terlihat adanya peningkatan produksi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan ini sejalan dengan proyeksi melemahnya produksi pada periode Maret–Mei 2026. BPS memperkirakan produksi beras pada periode tersebut mencapai 11,91 juta ton atau turun 1,49 juta ton, setara penurunan 11,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, BPS mencatat potensi produksi padi pada Maret–Mei 2026 hanya sebesar 20,68 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 2,59 juta ton GKG. Angkanya turun 11,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,26 juta ton GKG.

Namun, angka potensi tersebut masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman di lapangan sepanjang Maret–Mei 2026.

“Contohnya di sini ketika ada serangan hama atau organisme pengganggu tanaman atau OPT, ketika nanti ada banjir, ketika kekeringan, ketika misalnya waktu pelaksanaan panen oleh petaninya bergeser maka tentunya ini akan mengalami perubahan potensi,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Rabu (1/4/2026).

El Nino Datang, Produksi Turun

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam laporan perkembangan iklim terbarunya memperkirakan peluang berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini.

Hingga akhir Maret 2026, kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau masih berada pada fase Netral. Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua 2026.

“Pada saat ini, prediksi BMKG untuk intensitas El Niño berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50–80%, dan mencatat adanya kemungkinan kecil [kurang dari 20%] fenomena ini berkembang menjadi kategori kuat” ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan dalam rilis resmi.

Meski telah mendeteksi bibit-bibit kemunculan El Niño pada paruh kedua tahun ini, BMKG mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menginterpretasikan data prediksi terkini karena adanya fenomena spring predictability barrier. Fenomena ini merupakan penurunan drastis akurasi prediksi model cuaca dan iklim untuk ENSO saat belahan Bumi utara melewati periode musim semi (Maret, April, Mei).

Akurasi prediksi El Niño yang dihasilkan pada periode Maret–April umumnya hanya andal untuk prakiraan tiga bulan ke depan, sehingga diperlukan keahlian (expertise) dalam pemahaman interaksi multifaktor yang menyebabkan lahirnya kondisi El Niño maupun dampak telekoneksinya ke wilayah Indonesia. Untuk itu BMKG perlu terus memantau pembaruan data secara berkala dan mengkaji perkembangannya.

Terpisah, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyampaikan bahwa secara historis, El Niño dapat menurunkan produksi padi Indonesia sekitar 1%–3% secara nasional, bahkan bisa mencapai 2%–5% dalam kondisi ekstrem.

Menurutnya, fenomena iklim tersebut tidak hanya berdampak pada volume produksi, tetapi juga pada terganggunya kalender tanam yang menyebabkan panen mundur dan memicu kekosongan pasokan sementara di pasar.

“Kondisi ini sangat berpotensi mendorong kenaikan harga beras. Dalam struktur konsumsi Indonesia, beras memiliki permintaan yang sangat inelastis, sehingga sedikit gangguan pasokan dapat langsung memicu kenaikan harga,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Eliza berpandangan situasi ini akan berdampak langsung pada inflasi pangan dan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, jika tidak segera diantisipasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menambahkan bahwa penurunan produksi beras 2026 dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari berkurangnya luas panen, fenomena El Nino dan cuaca ekstrem, bencana alam seperti banjir dan longsor, hingga pergeseran masa tanam akibat perubahan iklim.

Dia menilai dampak El Nino juga akan terasa pada harga beras melalui peningkatan biaya produksi akibat kebutuhan irigasi tambahan yang berujung pada kenaikan harga gabah. Selain itu, dampak fenomena ini juga memicu potensi berkurangnya pasokan beras di pasar.

“Kekeringan yang berkepanjangan akibat El Nino mengurangi produksi padi, menyebabkan pasokan beras di pasar berkurang dan mendongkrak harga,” ujar Esther.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Indef menilai pemerintah perlu memperkuat langkah strategis, antara lain melalui peningkatan areal tanam dan percepatan tanam, optimalisasi infrastruktur irigasi, pompanisasi, penyediaan benih tahan kekeringan dan pupuk bersubsidi, serta penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Selain itu, dia memandang mitigasi dampak juga perlu dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyaluran bantuan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai bahwa potensi El Nino ekstrem belum tentu terjadi pada tahun ini.

Dia menilai proyeksi penurunan produksi saat ini masih bersifat sementara dan perlu menunggu perkembangan hingga periode panen berikutnya. Bahkan, masih terdapat peluang kenaikan produksi pada periode tanam gadu pada Juni–September.

Meski demikian, Khudori memperkirakan produksi beras 2026 secara keseluruhan berpotensi lebih rendah dibandingkan 2025, seiring datangnya kemarau lebih awal dan kondisi cuaca yang lebih kering di sebagian besar wilayah.

Dari sisi harga, dia mengingatkan adanya risiko kenaikan, terutama pada musim gadu dan paceklik, ketika produksi lebih rendah dari rata-rata konsumsi.

“Saat ini, terutama Maret lalu, harga beras terutama di zona II dan III mayoritas di atas HET. Itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Maret adalah puncak panen raya. Kalau di puncak panen raya saja harga beras bertahan tetap tinggi, bagaimana di musim gadu dan paceklik?” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, Khudori mendorong pemerintah untuk segera memetakan wilayah terdampak kekeringan dan melakukan langkah taktis, termasuk optimalisasi pompanisasi jika sumber air tersedia.

Selain itu, dia menyarankan perubahan strategi operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar lebih efektif dengan melibatkan jalur distribusi utama seperti pedagang besar dan pasar induk.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi rujukan dunia di sektor pangan. Amran mengatakan, Indonesia bahkan menerima penghargaan internasional di bidang pangan lantaran sukses berswasembada.

“Banyak negara datang belajar ke Indonesia, mulai dari Jepang, Kanada, hingga Belarus. Ini bukti bahwa kita berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan,” ujarnya pada acara pembukaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI Tahun 2026 di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan krisis pangan merupakan ancaman nyata yang dapat menggoyahkan stabilitas negara. Ketergantungan pada impor, menurut dia, tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga membawa tekanan politik.

“Satu juta ton impor beras bisa membawa tekanan besar dari negara pengekspor,” tegasnya.

Amran juga menekankan filosofi kerja keras dalam mencapai keberhasilan.

“Doa tanpa tindakan adalah nol. Sukses itu tidak gratis. Kita harus bersatu dan bekerja nyata,” katanya di hadapan para peserta PSBM.

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk program hemat energi serta hilirisasi komoditas unggulan. Hilirisasi kelapa, misalnya, disebut memiliki potensi nilai ekonomi mencapai Rp 5.000 triliun. Komoditas lain seperti gambir juga memiliki potensi hilirisasi hingga Rp 5.000 triliun.

Selain itu, Indonesia saat ini telah menguasai pasar global minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), menjadikannya sebagai pemain utama dalam industri tersebut. Menurut Amran, hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memimpin dalam sektor pangan dan agribisnis dunia.

Dalam momentum yang bersejarah, Indonesia juga berhasil mengekspor 10.000 ton beras ke Palestina, yang disebutnya sebagai ekspor pertama dalam sejarah ke wilayah tersebut. Amran kembali menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah kunci kekuatan bangsa. Ia mengajak seluruh saudagar Bugis Makassar untuk bersinergi dan mengambil peran dalam membangun ekonomi nasional berbasis potensi lokal.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 47 juta ton lebih sepanjang 2026, sebagai cerminan kondisi pasokan yang kuat dan surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri.

"Ketersediaan pangan nasional dipastikan dalam kondisi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun," kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Beras per 5 Maret 2026, Badan Pangan Nasional memperkirakan total ketersediaan beras nasional sepanjang tahun ini dapat mencapai sekitar 47,1 juta ton.

"Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia sepanjang 2026," ujarnya.

Ia menjelaskan kebutuhan beras masyarakat Indonesia relatif stabil setiap bulan, sehingga posisi stok nasional berada dalam kondisi aman.

"Kebutuhan beras per bulan masyarakat Indonesia, relatif stabil di angka 2,5 juta ton. Jadi untuk beras, Indonesia sudah surplus dan kita kuat," terang Rachmi.

Secara rinci, proyeksi total ketersediaan beras sebesar 47,1 juta ton berasal dari stok awal tahun yang diperkirakan mencapai 12,4 juta ton, ditambah dengan proyeksi produksi beras nasional tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 34,7 juta ton.

Dengan total kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan sekitar 31,1 juta ton, Indonesia diproyeksikan masih akan memiliki stok akhir tahun hingga 16 juta ton, sehingga memperkuat posisi ketersediaan beras nasional.

Kondisi itu sekaligus menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga, bahkan di tengah dinamika geopolitik global yang saat ini berkembang.

"Seperti yang beberapa kali Bapak Kepala Bapanas (Andi Amran Sulaiman) sampaikan, kita sudah mencukupi, kita surplus beras. Kemudian beberapa komoditas yang lain juga surplus, seperti telur ayam dan daging ayam," jelas Rachmi.

Bapanas menegaskan pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga melalui penguatan produksi dalam negeri serta pengelolaan pasokan yang terencana.

Jika terdapat komoditas tertentu yang masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri, kebijakan tersebut telah diperhitungkan sejak awal guna menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri.

"Jadi jangan khawatir untuk ketersediaan pangan saat ini. Kalau ada komoditas yang memang membutuhkan tambahan dari luar, misalnya bawang putih, maka itu sudah sejak awal diperkirakan," bebernya.

"Dihitung berapa kebutuhannya dan didatangkan dari luar sesuai dengan waktu kedatangan, diatur agar tadi harga di dalam negeri juga stabil," tambah Rachmi.

Secara terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kekuatan pangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas negara.

"Bapak Presiden dari awal sudah sangat menekankan pentingnya soal swasembada pangan dan pada hari ini kita semua menjadi saksi hidup, saksi sejarah, betapa pentingnya persiapan yang sudah dilakukan dari satu tahun setengah yang lalu, ketika Bapak Presiden menjabat sebagai Presiden," kata Qodari.

Ia menambahkan, berbagai langkah penguatan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari strategi antisipatif dalam menghadapi potensi krisis global.

"Di tengah krisis, pada hari ini (pangan) kita boleh dibilang aman. Jadi Bapak Presiden Prabowo adalah sosok yang sangat visioner, mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa depan," katanya.

"Bapak Presiden Prabowo sudah berkali-kali, bertahun-tahun menegaskan tanpa pangan, tidak ada negara," tambah Qodari.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali, terutama untuk komoditas beras yang menjadi pangan pokok utama masyarakat.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi Indonesia aman," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Perum Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirim 30.303 ton beras di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara pada 2026 hingga awal Maret ini, realisasi movenas tercatat 6.073 ribu ton beras. Sedangkah jagung yang dikirim mencapai 23.596 ribu ton.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar menjelaskan stok beras dan jagung di gudang Bulog NTB dalam kondisi melimpah. Untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengoptimalkan persiapan pengadaan, Bulog NTB mengatur strategi melalui pelaksanaan mobilisasi nasional (movenas) ke Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mara Kamin Siregar menjelaskan, langkah movenas dilakukan sebagai bagian dari strategi distribusi antarwilayah guna memastikan stabilitas stok dan harga tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi penyerapan hasil panen di NTB.

“Dengan stok yang cukup melimpah, kami mengatur strategi distribusi melalui movenas ke wilayah yang membutuhkan, yaitu Bali dan NTT. Ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Maman, Kamis (5/3/2026).

Dua wilayah utama tujuan pengiriman adalah Bali dan NTT, yang secara kebutuhan pasokan kerap bergantung pada suplai dari NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Menurut Regar, strategi ini juga menjadi bagian dari kesiapan Bulog NTB dalam menghadapi musim panen raya yang berpotensi meningkatkan volume gabah dan beras di daerah. Dengan distribusi yang terukur, ruang penyimpanan tetap tersedia untuk menyerap produksi petani.

“Kami ingin memastikan penyerapan hasil panen petani di NTB tetap optimal. Karena itu, distribusi keluar daerah menjadi salah satu solusi agar stok di gudang tetap terkendali dan tidak menumpuk,” jelasnya.

Selain menjaga keseimbangan stok, movenas juga diharapkan dapat mendukung stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen. Bulog berkomitmen menjaga agar distribusi berjalan lancar sehingga tidak terjadi gejolak pasokan di daerah tujuan maupun di NTB sendiri.

JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia ( PERPADI ), Sutarto Alimoeso menegaskan, komitmen PERPADI dalam mendukung pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional melalui penguatan peran penggilingan padi sebagai tulang punggung rantai pasok pangan.

Sutarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali dioptimalkannya berbagai instrumen stabilisasi beras, termasuk penugasan penyerapan gabah dan beras serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, keberlangsungan usaha penggilingan, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“PERPADI mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras. Program SPHP dan penyerapan gabah oleh Bulog merupakan instrumen penting untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di tingkat konsumen tidak bergejolak,” ujar Sutarto.

Stok Beras di Awal 2026 Sentuh 12,5 Juta Ton, Bapanas: Kita Patut Bersyukur



Ia menambahkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini berada dalam kondisi yang cukup untuk mendukung upaya stabilisasi harga dan pengamanan pasokan, termasuk untuk menghadapi HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2026.

“CBP menjadi instrumen strategis pemerintah. Selama stok CBP terjaga dan penyalurannya berjalan efektif, stabilitas harga beras bisa dikendalikan, terutama saat permintaan meningkat,” katanya.

Menjelang periode peningkatan konsumsi Ramadan dan Idul Fitri 2026, PERPADI mencermati adanya potensi tekanan harga beras akibat meningkatnya permintaan, faktor cuaca, serta dinamika distribusi. Untuk itu, PERPADI menyatakan kesiapan bersinergi dengan pemerintah dan Bulog guna memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

“Penggilingan padi anggota PERPADI siap mendukung penugasan pemerintah, baik dalam penyerapan gabah petani maupun pengolahan beras, agar stok nasional, termasuk CBP, tetap terjaga dan harga tidak melonjak,” ujarnya.

Terkait kenaikan harga beras yang sempat terjadi di sejumlah wilayah, Sutarto menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, biaya produksi, cuaca, serta biaya logistik.

Program SPHP Beras Dipastikan Berlanjut di 2026, Stok Beras Bulog 3,2 Juta Ton



“Secara umum, stok beras nasional aman. Kenaikan harga lebih banyak dipicu oleh meningkatnya biaya di hulu. Karena itu, PERPADI mendorong agar kebijakan harga, mulai dari HPP hingga Harga Eceran Tertinggi (HET), diselaraskan agar tidak menimbulkan distorsi di pasar,” jelasnya.

Sutarto menambahkan, keberhasilan stabilisasi harga beras sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan kepastian kebijakan. Ia menilai percepatan penyaluran beras SPHP yang bersumber dari CBP, serta pola kerja sama yang efektif antara Bulog dan penggilingan padi, akan memberikan dampak nyata dalam menahan gejolak harga di pasar.

“SPHP menjadi salah satu benteng utama pengendalian harga, tetapi mekanisme distribusinya harus cepat dan tepat sasaran agar manfaat CBP benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, PERPADI menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras, menstabilkan harga di seluruh mata rantai, serta mendukung terwujudnya swasembada beras yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Imlek dan Ramadhan, seiring stok yang tercatat tertinggi sepanjang sejarah. Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 3,3 juta ton, sehingga pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Stok kita aman. Stok beras kita 3,3 juta ton dan tertinggi sepanjang sejarah, jadi aman,” kata Amran usai menghadiri acara Retreat Bela Negara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bogor, Jumat (30/1/2026).

Ia menegaskan beras menjadi komoditas utama yang terus dijaga pemerintah karena berpengaruh langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, terutama menjelang periode konsumsi tinggi.

Selain menjaga stok beras, Amran menyampaikan pemerintah juga menyiapkan peningkatan produksi sektor peternakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah.

Menurut dia, implementasi MBG akan mendorong tambahan kebutuhan pangan hewani dalam jumlah besar, terutama telur dan daging ayam, sehingga persiapan produksi harus dilakukan sejak dini.

“Kalau kita ikuti program MBG, kita butuh tambahan telur sekitar 0,7 juta ton dan daging ayam sekitar 1,1 juta ton. Ini harus kita siapkan dari sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan Kementerian Pertanian bersama kementerian dan lembaga terkait mendorong penguatan sektor hulu peternakan, mulai dari penyediaan pakan, anak ayam umur sehari (day old chick/DOC), hingga dukungan vaksin dan infrastruktur pendukung lainnya.

Penguatan produksi tersebut dinilai penting agar peningkatan permintaan akibat MBG dapat dipenuhi dari dalam negeri tanpa menimbulkan tekanan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, Amran juga menyinggung kesiapan pasokan beras untuk mendukung kebutuhan Jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, meski belum merinci lebih lanjut skema ekspor maupun kerja sama yang disiapkan.

“Doakan-doakan. Yang jelas berasnya siap,” ucap Amran singkat menanggapi peluang ekspor beras Indonesia dan pengiriman stok kebutuhan Jamaah haji.

Amran menambahkan pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan ketahanan pangan nasional sebagai fondasi stabilitas ekonomi, terutama di tengah dinamika global dan cuaca tak menentu yang masih berpotensi memengaruhi rantai pasok pangan.

Ia menilai keberhasilan menjaga pasokan dan harga pangan tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, termasuk peran petani, pelaku usaha, serta dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut dia, pemerintah akan terus memantau perkembangan produksi dan distribusi pangan secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap adaptif terhadap kondisi di lapangan.

“Ketahanan pangan adalah kunci. Kalau pangan aman, negara juga lebih stabil,” tutur dia.

Pemerintah berharap kesiapan stok beras dan penguatan produksi pangan hewani dapat menopang kelancaran pelaksanaan MBG sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional dalam jangka menengah hingga panjang.

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kebutuhan beras di wilayah tersebut mencapai sekitar 202.000 ton per tahun. Namun, ketersediaan pasokan berpotensi terganggu apabila jalur distribusi menghadapi masalah.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Harus Pratamura mengatakan seluruh pasokan beras Kepri masih bergantung pada daerah penghasil di luar wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan sentra produksi beras nasional lainnya.

“Kepri bukan daerah penghasil beras. Karena itu, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi faktor krusial,” ujar Nyanyang dalam kegiatan Business Matching Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Graha Kepri, Batam, Jumat (16/1/2025).

Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras. Kondisi geografis Kepri yang didominasi wilayah laut juga menyebabkan daerah tersebut tidak memiliki produksi beras sendiri.

“Jadi kalau jalur distribusi ada gangguan, efek dominonya di Kepri sangat terasa,” kata dia.

Nyanyang menekankan pentingnya kelancaran distribusi melalui jalur laut. Hambatan transportasi dinilai dapat memengaruhi ketersediaan stok di pasar dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Distribusi menjadi kunci karena Kepri wilayah kepulauan. Gangguan distribusi dapat langsung berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan harga,” ujarnya.

Pemprov Kepri bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait terus memantau stok dan harga beras sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menilai ketergantungan Kepri terhadap pasokan beras dari luar daerah perlu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadikan distribusi sebagai faktor penentu dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.

“Kami harus jujur mengakui bahwa Kepri bukan daerah penghasil beras. Karena itu, kelancaran jalur distribusi, khususnya transportasi laut, menjadi urat nadi ketahanan pangan di daerah ini. Sedikit saja ada gangguan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Wahyu.

Ia menilai langkah Pemprov Kepri dalam memantau stok dan harga beras sudah tepat, tetapi langkah ini perlu disertai dengan penguatan kerja sama antardaerah penghasil serta kesiapan logistik.

“DPRD Kepri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bulog, dan pelaku usaha distribusi. Selain itu, upaya diversifikasi pangan lokal juga perlu terus didorong sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan,” katanya.

Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras di gudang-gudang Bulog di Kepri saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan sekitar tiga hingga empat bulan ke depan. Stok beras di Gudang Bulog Batam tercatat sekitar 3.097 ton, sementara di Gudang Bulog Karimun sekitar 184 ton. Selain itu, stok beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Batam dan Karimun mencapai sekitar 2.630 ton.

Adapun cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Tanjungpinang tercatat sekitar 2.000 ton dan diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyebut pasokan beras nasional diperkirakan masih aman, meski banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi menyebabkan gagal panen padi hingga 11,43%.

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan wilayah terdampak banjir bukan penghasil beras utama secara nasional, sehingga stok pangan di dalam negeri relatif cukup.

Dia menuturkan, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara biasanya menghasilkan padi untuk konsumsi lokal, sehingga gangguan panen di tiga provinsi tersebut tidak berdampak besar pada pasokan nasional.

“Untuk kondisi tiga provinsi tersebut itu sebenarnya tidak berpengaruh secara nasional, karena memang wilayah terkena banjir tidak sepenuhnya menjadi wilayah penghasil beras,” kata Abdullah kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Abdullah menambahkan, fluktuasi harga pangan di Jabodetabek tidak berkaitan dengan banjir di Sumatra, melainkan lantaran dinamika produksi dan distribusi lokal.

Namun, Ikappi menyatakan pemerintah perlu memperhitungkan cadangan beras menjelang puasa dan Lebaran 2026, sehingga penghitungan cadangan dan distribusi pangan harus matang untuk mengantisipasi kenaikan harga.

“Pangan kita akan membutuhkan cukup besar di periode lebaran 2026, maka kami berharap dihitung betul agar pemerintah bisa mengantisipasi harga tidak tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan dampak ekonomi banjir di Sumatra lebih terasa secara lokal, dengan kerugian masyarakat yang cukup besar akibat tanaman pangan rusak.

Untuk itu, Ikappi meminta agar pemerintah melakukan intervensi dan memperkuat distribusi dari daerah penghasil besar agar pasokan pangan di tiga wilayah terdampak tetap terjaga.

Potensi Gagal Panen

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan sekitar 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berisiko gagal panen.

BPS mencatat proporsi potensi gagal panen padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Khususnya di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025, sebesar 11,43% lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut, berpotensi terjadi gagal panen,” ucap Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat mempengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menuturkan adanya potensi gagal panen pada 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu setara kurang lebih 125.000 hektare.

Eliza menyampaikan, dengan asumsi realisasi gagal panen mencapai sekitar 70% dari total lahan berisiko tersebut, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 270.000 ton beras

Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kehilangan produksi.

“Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan, besar sekali,” ujar Eliza kepada Bisnis.

Core menyatakan bencana banjir tidak hanya merusak lahan dan peralatan pertanian, melainkan juga berisiko memperdalam kemiskinan di kalangan petani.