Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengungkapkan, perlunya mitigasi kendaraan mogok di perlintasan kereta sebidang.

"Pemicu awal Kecelakaan Kereta Api (KKA) adalah perlintasan sebidang di Jalan Ampera JPL 78 Bekasi, maka perlu mitigasi berupa standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan apabila kendaraan bermotor mogok di atas rel Kereta Api," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Deddy menambahkan, SOP kendaraan yang mogok/rusak di atas rel perlintasan sebidang dapat diusulkan oleh Direktorat Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Senin malam 27 April 2026 tepatnya pukul 20.55 di Stasiun Bekasi Timur (BKST) terjadi Kecelakaan Kereta Api (KKA), KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL TM 5568A (PLB 5568a) yang berhenti di peron 2 Stasiun BKST. Atas kejadian ini lalu lintas perjalanan Kereta Api di lintas Jakarta sampai Cikarang dapat dikatakan terhenti total.

Tragedi itu berpangkal dari 35 menit sebelumnya di perlintasan sebidang JPL 85 Ampera. Sebuah taksi listrik mogok di tengah rel dan tertemper KRL CRRC Jakarta-Cikarang (PLB 5181), sehingga KRL PLB 5568a di belakangnya tertahan tidak dapat melanjutkan perjalanan akibat KRL PLB 5181 yang tertemper taksi listrik.

Sebagai informasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih melakukan penanganan atas kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur pada Senin malam sekitar pukul 20.50 WIB.

Kepala Bagian Pembinaan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menyebut, kecelakaan tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir-Surabaya dengan KRL di kawasan Bekasi Timur.

Ia juga menyebutkan lalu lintas padat di sekitar TKP. Saat ini anggota Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Satlantas Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan upaya-upaya memberikan perlintasan terhadap ambulans-ambulans yang menuju lokasi TKP untuk menjemput korban.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan kembali mengalami fenomena El Nino yang kuat. Di sebagian besar wilayah Nusantara, El Nino umumnya ditandai dengan musim kemarau yang lebih panjang dan kering.

Prediksi tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak untuk berupaya beradaptasi menghadapi kemarau kering agar dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dapat diminimalkan.

Di belahan dunia lain, dampak El Nino dapat terjadi sebaliknya, yakni memicu hujan berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan banjir.

Sebetulnya bagi Indonesia, El Nino kuat bukan kejadian pertama kali. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1997–1998 dan 2015–2016.

Pada periode tersebut, El Nino kuat di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan kekeringan luas, krisis air bersih, hingga gangguan produksi pangan.

Sejumlah peneliti bahkan menyebut El Nino kuat yang diprediksi terjadi tahun ini sebagai “Godzilla”, istilah populer untuk menggambarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Salah satu sektor yang perlu bersiap menghadapi cuaca kering ekstrem adalah sektor kehutanan dan perkebunan, terutama di wilayah hutan dan kebun yang berada di lahan gambut.

Saat musim kemarau ekstrem, lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar secara cepat dan masif, sehingga berpotensi membahayakan warga di sekitar lokasi, bahkan hingga masyarakat di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bak api dalam sekam

Gambut mudah terbakar karena materialnya berasal dari serasah tumbuhan (akar, batang, cabang, ranting, dan daun) yang melapuk dalam kondisi tergenang.

Ketika mengering, gambut menjadi seperti tembakau kering yang sangat mudah terbakar. Di sisi lain, lapisan gambut yang tebal sulit dipadamkan, layaknya api dalam sekam.

Pada permukaan atas, lahan gambut sering tampak belum atau tidak terbakar, padahal di bawahnya tersimpan bara api yang berbahaya.

Namun demikian, bangsa Indonesia tidak boleh pesimistis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Indonesia telah berulang kali menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.

Upaya mitigasi memang tidak selalu berhasil, tetapi ada pula langkah mitigasi yang terbukti efektif sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.

Instrumen mitigasi

Berbagai praktik baik dalam pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut beserta instrumen pendukungnya perlu kembali dipromosikan agar para pihak berwenang dapat bersiap menghadapi El Nino.

Instrumen pertama yang penting dipastikan adalah kondisi sekat kanal (canal blocking) di lahan gambut. Sekat pada saluran umumnya terbuat dari bahan nonpermanen seperti kayu atau karung berisi tanah sehingga memerlukan perawatan berkala.

Sekat permanen dengan beton dan tulangan besi pun tidak sepenuhnya aman dari kerusakan. Karakter lahan gambut yang cenderung masam, serta lapisan tanah mineral di bawahnya yang kerap mengandung pirit, yang menjadi sangat asam ketika terpapar udara, membuat sekat permanen rentan mengalami kerusakan akibat korosi.

Ketika sekat kanal rusak, air dari lahan gambut akan keluar tanpa terkendali. Pada musim kemarau, kanal tanpa sekat justru mempercepat hilangnya cadangan air dari lahan gambut sehingga perbaikan harus segera dilakukan.

Kedua, memastikan instrumen berupa titik sumur bor dengan pipa yang telah dibenamkan di lahan —yang dibangun dalam sepuluh tahun terakhir— berada dalam kondisi baik dan mudah diakses. Titik sumur bor yang rusak perlu segera diperbaiki agar siap digunakan saat dibutuhkan.

Ketiga, memastikan stasiun-stasiun monitoring kedalaman muka air tanah berfungsi dengan baik serta dapat dipantau secara real time dari jarak jauh. Data tersebut memungkinkan daerah berisiko tinggi kebakaran diprediksi lebih dini.

Pada era pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla dan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, ketiga instrumen tersebut banyak dibangun oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ribuan sumur bor, sekat kanal, dan stasiun monitoring berhasil dibangun BRG dan BRGM di Sumatera dan Kalimantan pada periode tersebut.

Sepanjang 2017–2019 saja, BRG telah membangun 13.816 unit sumur bor. Instrumen-instrumen ini terbukti membantu mengurangi kebakaran hutan gambut sekaligus menekan dampaknya.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pemerintah resmi menyatakan masa tugas BRGM berakhir melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025. Selanjutnya, tugas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dialihkan kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inventarisasi instrumen

Dalam konteks ini, pemerintah idealnya segera menginventarisasi berbagai instrumen yang telah dibangun pada era BRG/BRGM agar upaya mitigasi kebakaran hutan menjelang El Nino tidak harus dimulai dari nol.

Pemerintah juga perlu kembali melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian untuk bahu-membahu mencegah kebakaran hutan, khususnya di kawasan lahan gambut.

Selagi masih berada pada masa transisi menuju El Nino, bangsa Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Saat ini, hujan masih kerap turun di sebagian wilayah Indonesia, termasuk di sejumlah kawasan hutan gambut. Air yang masih tersedia perlu dikonservasi guna melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran.

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Sejumlah laporan dari Riau dan wilayah Sumatera menunjukkan kebakaran gambut mulai terjadi, sehingga upaya mitigasi menjadi semakin mendesak. Hanya bangsa yang mampu belajar dari pengalamanlah yang dapat terus maju di tengah perubahan iklim global yang kian menjadi keniscayaan.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan mitigasi dan titik rawan bencana dalam perjalanan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan kesiapan seluruh moda transportasi selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Berbagai langkah mitigasi juga telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan, termasuk dampak cuaca ekstrem maupun potensi bencana di sejumlah titik rawan.

“Kita berharap transportasi multimoda pada masa Lebaran ini dapat dipersiapkan sebaik mungkin. Berbagai potensi risiko juga telah dimitigasi, termasuk kesiapan tim di sejumlah titik dengan tingkat kerawanan tinggi agar apabila terjadi gangguan dapat segera ditangani,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pemaparan PT KAI, jumlah perjalanan kereta api yang disiapkan pada masa angkutan Lebaran tahun ini meningkat sekitar 2,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total sekitar 49.886 perjalanan kereta api untuk layanan jarak jauh maupun lokal.

Selain itu, diperkirakan sekitar 5 juta penumpang akan menggunakan transportasi kereta api selama periode angkutan Lebaran. Khusus di Stasiun Pasar Senen, jumlah penumpang harian diperkirakan mencapai sekitar 24 ribu orang, meningkat dibandingkan hari biasa yang berkisar antara 12 hingga 15 ribu penumpang.

Menko AHY juga menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan akses transportasi bagi masyarakat selama masa mudik, termasuk melalui kebijakan diskon tiket kereta api.

“Sesuai arahan Presiden, pemerintah berupaya meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat selama mudik Lebaran, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui PT KAI diberikan diskon tiket hingga 30 persen dengan target sekitar 1,2 juta penumpang,” jelasnya.

Selain program diskon tiket, pemerintah juga menjalankan sejumlah program dukungan lainnya, seperti program mudik gratis serta program motor gratis (motis) yang memungkinkan masyarakat mengangkut sepeda motor menggunakan kereta api menuju kampung halaman.

Menko AHY menekankan peningkatan kualitas layanan transportasi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Selain menyiapkan infrastruktur fisik, pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan secara humanis dan menyenangkan. Perjalanan mudik bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati menuju kampung halaman,” jelasnya.

Ia menambahkan penguatan transportasi kereta api juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya selama periode mudik Lebaran.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance/BRINS), anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), menyerahkan klaim asuransi alat berat senilai Rp1,4 miliar kepada nasabahnya yang merupakan pelaku usaha.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo berharap pembayaran klaim yang dilakukan di Kantor Cabang (KC) BRI Pinrang, Sulawesi Selatan, tersebut dapat mendukung nasabah untuk segera bangkit dan memulai kembali aktivitas usahanya.

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah BRI Insurance. Kami memahami bahwa alat berat bukan sekadar aset, melainkan pendukung utama proses operasional bisnis,” kata Budi Legowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Alat berat yang diasuransikan oleh nasabah atas nama Ulfa Mutmainnah tersebut mengalami kerusakan karena terperosok ke sungai akibat tanah yang amblas pada 1 Juli 2025 di Desa Tumbang Tuan, Kalimantan Tengah.

Pimpinan Marketing Representative Office (MRO) BRI Insurance Parepare Yulia Asniar menyatakan, pembayaran klaim tersebut menunjukkan komitmen pihaknya dalam membantu pemulihan operasional bisnis nasabah.

“BRI Insurance memiliki beberapa produk unggulan untuk melindungi harta benda tertanggung, salah satunya perlindungan atas kerusakan alat berat. Dengan adanya pembayaran klaim ini, bisnis tertanggung dapat segera pulih, dan kepercayaan terhadap asuransi, khususnya kepada BRI Insurance, semakin kuat,” ujarnya.

Pimpinan Kantor Cabang BRI Pinrang Agus Setiyono mengapresiasi upaya BRI Insurance untuk segera menuntaskan pembayaran klaim tersebut karena dinilai sangat bermanfaat bagi nasabah maupun perseroan.

Ia pun menekankan pentingnya masyarakat untuk melakukan mitigasi risiko usaha dengan memiliki asuransi kerugian karena musibah dapat terjadi kapan pun dan di mana pun.

Ulfa Mutmainnah selaku nasabah juga memberikan apresiasi atas pelayanan BRINS serta proses klaim yang cepat dan mudah.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI Insurance yang telah membayarkan klaim asuransi atas kerusakan alat berat yang kami miliki. Proses klaimnya mudah dan responsnya cepat,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 12 Februari 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung progres pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Penaga oleh Satgas Kuala.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan pascabanjir besar yang sebelumnya sempat melumpuhkan wilayah tersebut. Pengerukan sedimentasi di muara dinilai menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.

Dengan berkurangnya sedimentasi, kapasitas tampung air di bagian hilir meningkat sehingga aliran air dari hulu menuju laut menjadi lebih lancar. Kondisi ini secara signifikan mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara yang kerap menimbulkan efek tertahannya air di kawasan permukiman.

“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik. Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Lihat video: Pemulihan Infrastruktur Dasar di Aceh Tamiang



Selain memperkuat perlindungan terhadap ancaman banjir, kata Sjafrie, normalisasi muara juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Kedalaman alur yang terjaga memudahkan kapal keluar masuk tanpa harus menunggu pasang tinggi atau khawatir kandas.

“Akses yang lebih lancar tersebut turut meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, sehingga produktivitas nelayan pun terdongkrak,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pengembangan ruang terbuka hijau dan biru (RTHB) menjadi solusi penting untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya di kawasan menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan iklim.

"Intinya ini adalah gerakan menyeluruh di semua daerah dari Aceh hingga Papua," katanya seusai pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (Galang RTHB) di Tebet Eco Park, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan Galang RTHB tidak hanya menyasar kota, tetapi juga kabupaten.

Namun, perhatian utama diarahkan ke kawasan perkotaan seiring tren urbanisasi yang terus meningkat.

Menurut AHY, secara global maupun nasional diproyeksikan sekitar 70 persen penduduk akan tinggal dan beraktivitas di wilayah perkotaan, sehingga kota harus disiapkan dengan daya dukung yang memadai.

"Oleh karena itu kita fokus pada kota-kota kita dan kita siapkan daya dukung kota yang juga tetap bisa menjamin kehidupan yang nyaman untuk semua," ujarnya.

AHY mengatakan Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi, sehingga penguatan RTHB diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi mitigasi.

"Kita tahu risiko bencana di Indonesia begitu tinggi. Oleh karena itu RTHB ini diharapkan juga menjadi lokasi yang bisa membantu menanggulangi atau memitigasi bencana alam," ucapnya.

Ia mencontohkan saat terjadi hujan ekstrem dengan debit air berlebih, ruang terbuka hijau dan biru dapat berfungsi sebagai area serapan dan tampungan air untuk mengurangi potensi banjir di kawasan perkotaan.

Selain fungsi mitigasi banjir, AHY menyebut keberadaan vegetasi di ruang terbuka hijau juga berkontribusi menekan polusi udara melalui penyerapan karbon oleh pepohonan.

"Ruang terbuka hijau ruang terbuka biru bisa menjadi solusi yang baik," ungkap dia.

AHY menambahkan pengembangan RTHB juga sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan ruang terbuka hijau dan biru sebesar 30 persen dari wilayah kota.

Ia menilai pemenuhan target tersebut penting untuk memastikan masyarakat memiliki ruang hidup yang sehat, produktif, dan kreatif, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah produksi emisi karbon yang terus berlangsung.

Menurut AHY, Galang RTHB merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan secara kolaboratif lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah yang dinilai rentan terhadap bencana.

"Ini menjadi prioritas, terlebih lagi daerah-daerah yang saat ini begitu rentan terhadap bencana," tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Kehutanan meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (MANDARA) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan berkelanjutan. Peluncuran dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

MANDARA dirancang untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber agar menjadi satu referensi nasional yang akurat dan mutakhir. “Dengan MANDARA, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih. Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir

Menurut Dyah, fragmentasi data selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan mangrove secara optimal. Perbedaan sumber dan metode pendataan kerap menyulitkan perencanaan rehabilitasi yang tepat sasaran. “Melalui MANDARA, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menegaskan penguatan sistem data merupakan fondasi penting dalam mendukung perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim . Data yang kuat, kata dia, akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Data yang kredibel akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem mangrove,” ujarnya.

Pengembangan MANDARA merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan mangrove.

“Ke depan, MANDARA akan terus kami kembangkan agar mampu menjawab kebutuhan perencanaan di tingkat nasional, daerah, hingga tapak. Sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui sistem informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengelolaan mangrove membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir. “MANDARA menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak untuk berkontribusi dalam menjaga mangrove Indonesia sebagai benteng alami pesisir dan aset penting pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Sujobasuindro mengatakan kehadiran MANDARA akan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan. Mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. “MANDARA membantu kami memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa integrasi data melalui MANDARA juga memudahkan sinkronisasi program rehabilitasi mangrove yang didanai melalui APBN maupun skema non-APBN, termasuk kerja sama dengan mitra pembangunan dan dunia usaha. “Dengan data yang terintegrasi, rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Peluncuran platform ini sekaligus mendukung Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga riset, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan optimistis MANDARA akan memperkuat tata kelola mangrove nasional dalam mendukung perlindungan pesisir, mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) merupakan upaya mitigasi bencana yang terukur dan berbasis sains. Langkah ini diambil sebagai respons paralel terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Pernyataan itu sekaligus meluruskan narasi di media sosial yang menyebutkan OMC memiliki risiko dan seperti bom waktu jika terus dikakukan Dalam narasi yang beredar, OMC memiliki risiko bencana lain seperti membuat kondisi cuaca tidak stabil serta membentuk cold pool (kolam dingin), memindahkan atau menumpuk air di wilayah tertentu sehingga membuat banjir besar dan memberikan rasa aman yang palsu.

"Dalam konteks tersebut, BMKG menegaskan cold poll atau kolam dingin merupakan fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami. Fenomena ini terjadi saat air hujan menguap di bawah awan badai, mendinginkan udara, dan menciptakan massa udara padat yang jatuh ke permukaan," tulis BMKG, Kamis (29/1/2026).

Setiap kali terjadi hujan secara alami cold pool pasti terbentuk secara alami. Sehingga mengaitkan fenomena ini sebagai efek samping yang berbahaya dari OMC adalah kekeliruan sains.

Pasalnya, OMC dengan teknik penyemaian awan (cold seeding) tidak menumbuhkan awan baru dan hanya bekerja pada awan yang sudah ada di alam. "BMKG menegaskan bahwa implementasi OMC bertujuan murni untuk mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat dengan menambah atau mengurangi curah hujan, bukan pemicu cuaca tidak stabil," kata BMKG.

Merespons narasi bahwa OMC memindahkan hujan ke wilayah tetangga dan berpotensi membuat banjir, BMKG menjelaskan dua metode utama untuk melindungi wilayah strategis.

Pertama, Jumping Process Method di mana tim OMC mendeteksi suplai awan dari laut (Laut Jawa/Samudra Hindia) menggunakan radar dan menyemainya sebelum mencapai daratan agar hujan jatuh di perairan.

Kedua, Competition Method yakni awan yang tumbuh langsung di atas daratan (in-situ), penyemaian dilakukan sejak dini untuk mengganggu pertumbuhan awan (tidak menghilangkan) agar tidak menjadi awan Cumulonimbus yang masif. Hal ini untuk meluruhkan intensitas hujan, bukan memindahkannya ke permukiman lain.

Meskipun demikian, BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir. Fakta hilangnya sekitar 800 Situ di Jabodetabek sejak 1930-an menjadi faktor utama kurangnya daerah resapan dan berpotensi menjadi pemicu banjir.

"BMKG sepakat bahwa penataan lingkungan sebagai respons terhadap penanganan banjir menjadi hal paling utama yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, saat bersamaan secara paralel juga diperlukan upaya mengurangi curah hujan seperti OMC agar bisa diterima oleh kondisi lingkungan saat ini," ungkapnya.

KUPANG - Upaya deteksi dini bencana angin kencang, disertai edukasi dan pelatihan evakuasi dinilai penting untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diperlukan menyusul peristiwa puting beliung yang merusak belasan rumah warga di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, pada Sabtu (17/1/2026).

Anggota DPRD Kota Kupang, Otniel Benyamin Selan menegaskan bahwa perubahan pola cuaca ekstrem menuntut kesiapsiagaan masyarakat sejak dini, tidak hanya mengandalkan respons saat bencana sudah terjadi.

“Deteksi dini, edukasi kebencanaan, dan pelatihan evakuasi harus menjadi pengetahuan dasar warga, khususnya di daerah rawan angin kencang. Dengan kesiapan itu, risiko korban jiwa dan kerugian bisa ditekan,” ujarnya.

Menurut Otniel yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Kupang ini, bencana angin kencang sering datang tiba-tiba dan berdampak langsung pada permukiman warga.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat perlu diperkuat, termasuk melalui simulasi evakuasi dan penyebaran informasi cuaca yang mudah dipahami warga.

Aksi Cepat Tanggap di Manutapen

Usai angin putting beliung melanda Kelurahan Manutapen, Otniel sigap turun langsung meninjau dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, Sabtu (17/1/2026). Kehadirannya menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Alak.

Berdasarkan data di lapangan, bencana angin kencang tersebut berdampak pada 18 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di RT 13 dan RT 14. Rincian kerusakan meliputi 5 rumah rusak berat, 8 rumah rusak sedang, dan 5 rumah rusak ringan.

“Kami hadir untuk memastikan warga terdampak mendapat perhatian segera. Ini adalah bentuk empati dan tanggung jawab kami dari Partai Perindo untuk selalu ada di tengah masyarakat, terutama saat musibah melanda,” kata Beni, sapaan akrabnya.

Otniel juga mengapresiasi gerak cepat berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di lokasi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Polsek Alak, Bapak Penjabat Wali Kota, Dinas Sosial, BPBD, Camat, Lurah, serta para Ketua RT dan RW yang telah berkolaborasi memberikan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, alumni SMK Kristen 2 Kupang ini berharap bencana di Manutapen dapat menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadati potensi bencana di Kota Kupang. Sehingga masyarakat memahami mitigasi risiko bencana alam.

Berkat kerja intensif di lapangan, saat ini arus lalu lintas dari Tarutung menuju Sipirok sudah kembali dapat dilalui,

Medan (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan yang terdampak bencana di Sumatera Utara, khususnya pada ruas Jalan Nasional Tarutung–Sipirok–Padangsidimpuan yang menjadi jalur vital penghubung antarwilayah di kawasan Tapanuli

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU menurunkan tim tanggap darurat ke lokasi terdampak untuk memastikan akses transportasi masyarakat dapat segera dipulihkan.

"Kami bergerak cepat melakukan penanganan darurat agar jalan nasional tetap fungsional. Langkah yang dilakukan antara lain pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan yang amblas, serta pembuatan jalur detour di titik-titik kritis," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 Provinsi Sumatera Utara, Manaek Manalu di Tapanuli Selatan, Selasa.

Ia mengatakan, bencana tersebut menyebabkan sedikitnya 53 titik longsor di sepanjang ruas jalan, dengan delapan titik mengalami amblas dan putus total.

Ia menjelaskan, berkat kerja intensif di lapangan, saat ini arus lalu lintas dari Tarutung menuju Sipirok sudah kembali dapat dilalui, meski pengguna jalan diminta tetap waspada karena curah hujan masih tinggi dan beberapa titik masih rawan longsor.

“Kami terus melakukan pemantauan dan penanganan berkelanjutan agar konektivitas masyarakat tetap terjaga, sejalan dengan komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir saat masyarakat menghadapi bencana," kata dia.

Selain jalan, Kementerian PU juga memastikan tidak terdapat jembatan nasional yang amblas. Beberapa jembatan lama yang terdampak telah ditangani secara darurat sehingga tetap aman dilalui kendaraan.

Respons cepat pemerintah pusat tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Ahmad Darwis, seorang sopir asal Desa Situmba Julu, Kecamatan Sipirok, menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

“Kami sangat merasakan perhatian Bapak Presiden. Jalan nasional Sipirok–Tarutung yang sering kami lalui kini sudah lancar kembali setelah bencana,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Hasmar Siregar. Ia menilai langkah cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membantu memulihkan aktivitas warga yang sempat lumpuh akibat bencana.

“Alhamdulillah, penanganan dari pemerintah pusat sangat cepat. Atas nama masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Kementerian PU. Aktivitas ekonomi dan sosial kami mulai kembali normal,” ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean dan Kodir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 32 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later atau BNPL). Peraturan yang resmi berlaku pada 15 Desember 2025 ini mempertegas bahwa penyelenggara pay later hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Dalam lembar Frequently Asked Questions di laman resmi OJK, terbitnya aturan ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkembangan teknologi digital yang mendorong munculnya inovasi pembiayaan baru seperti BNPL. Sehingga, aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum, memperkuat manajemen risiko, dan ,emjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

“Dalam rangka memitigasi risiko seperti potensi gagal bayar, ketidakseimbangan informasi, serta risiko operasional dan sistemik akibat pemanfaatan teknologi digital, diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan BNPL diselenggarakan dengan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, dan tata kelola yang baik,” tulis OJK dalam lembar FAQ, dikutip Jumat, 26 Desember 2025.

Berdasarakan aturan tersebut, penyelenggaraan pay later dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa poin yang diatur dalam POJK ini di antaranya tentang prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen, kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL, dan prinsip pelindungan data pribadi.

Selain itu, diatur pula kerja sama penyelenggaraan pay later dengan pihak lain, keterbukaan informasi, penagihan hingga pelaporan. “Bank umum dapat menyelenggarakan BNPL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank, sementara perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menyelenggarakan layanan BNPL,” ucap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi lewat keterangan resmi, Rabu, 24 Desember 2025.

Asuransi bukan sekadar produk, melainkan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menggandeng Koperasi Pengusaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Kopana Migas) untuk mendiseminasikan pentingnya mitigasi risiko usaha migas hilir melalui produk asuransi.

Sosialisasi tersebut menyasar para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan diawali dari wilayah Bandung, Jawa Barat.

“Asuransi bukan sekadar produk, melainkan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang,” kata Direktur Utama Askrindo M. Fankar Umran dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan operasional sektor energi dan migas hilir memiliki risiko tinggi, mulai dari kebakaran, kerusakan aset, hingga tuntutan hukum pihak ketiga.

Meskipun demikian, ia mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memandang asuransi sebagai bagian penting dari strategi perlindungan keberlanjutan bisnis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihaknya pun menjalin kolaborasi dengan Kopana Migas dalam meningkatkan literasi risiko dan pemahaman atas perlindungan yang tepat bagi pelaku usaha migas hilir.

Melalui kolaborasi tersebut, Askrindo dan Kopana Migas mendorong perlindungan terintegrasi bagi anggota koperasi sekaligus memperkuat posisi tawar pelaku usaha SPBU dan SPBE dalam menghadapi risiko.

Ke depannya, Kopana Migas diharapkan menjadi pusat koordinasi pengelolaan asuransi dan penyelesaian klaim bagi anggotanya, sejalan dengan komitmen Askrindo untuk memperluas literasi asuransi di berbagai sektor strategis.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto menilai bahwa pemahaman produk dan mekanisme klaim dapat membantu pelaku usaha lebih tenang dalam memitigasi risiko usaha, sehingga bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis.

Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, pihaknya juga memberikan pemahaman bahwa asuransi bukan sekadar bagian dari biaya operasional usaha, tapi juga investasi perlindungan aset dan keberlanjutan usaha.

“Askrindo berkomitmen menghadirkan perlindungan yang relevan, klaim yang transparan, serta menjadi pelindung sektor strategis nasional, termasuk migas hilir,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kopana Migas Opik Taufik dan Regional Office Head Class II Bandung Askrindo Mohamad Wafdy menyampaikan bahwa Askrindo menyiapkan berbagai solusi perlindungan sesuai karakteristik risiko migas hilir.

Sejumlah produk asuransi tersebut antara lain Property All Risk (PAR), Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI), Liability (tuntutan hukum pihak ketiga), hingga Asuransi Uang (Money Insurance).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025