Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan beras premium milik Bulog akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Bahkan, Bulog juga akan mendistribusikan beras tersebut ke prajurit TNI.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog telah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyediaan beras untuk setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Terkait dengan MBG, kemarin kami sudah rapat juga dengan MBG [Badan Gizi Nasional] dalam hal ini. Jadi beras Bulog, beras premium Bulog nanti juga akan digunakan sebagai beras MBG untuk masing-masing dapur-dapur MBG yang di masing-masing daerah,” kata Rizal dalam konferensi pers di Bulog Business District, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Selain untuk program MBG, Rizal menuturkan Bulog juga mendapat arahan untuk mendukung kebutuhan beras bagi batalion teritorial pembangunan (TP) di seluruh Indonesia. Hal ini seiring arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar Bulog mendukung penyediaan beras bagi batalion TP.

“Jadi kalau ada 100 batalyon TP, berarti kami akan dukung kebutuhan beras-beras batalion teritorial pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Bulog menyampaikan BGN wajib menyerap beras Bulog untuk kebutuhan MBG. Kala itu, Bulog menyiapkan dua opsi penggunaan beras untuk MBG, yakni kualitas premium dan medium.

“Jadi sesuai dengan Inpres [Instruksi Presiden], Bulog itu menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN untuk menyerap beras Bulog. Kami Bulog menyiapkan ada dua opsi, baik beras premium maupun beras medium,” terang Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Rizal menyampaikan Bulog menyerahkan penggunaan kualitas beras dengan mengikuti keputusan BGN. Dia juga memastikan pihaknya akan menyajikan beras Bulog yang memenuhi syarat dan layak konsumsi untuk mendukung program MBG.

“Kami tawarkan ke beliau [BGN], terserah dari BGN akan menggunakan beras premium atau beras medium. Namun beras yang akan kami sajikan ini betul-betul berkualitas, higienis, sehat, dan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” ujarnya.

Jika BGN menggunakan beras Bulog, Rizal menuturkan beras tersebut akan tersedia di seluruh kabupaten/kota dan menyesuaikan kebutuhan setiap dapur SPPG.

“Kami dorong, sesuai dengan Inpres Bapak Presiden bahwa diharapkan MBG itu menggunakan berasnya Bulog. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini, kami akan buat tim terpadu ini, sesuai dengan rencana ada Keppres maupun Inpres-nya itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kebutuhan beras di wilayah tersebut mencapai sekitar 202.000 ton per tahun. Namun, ketersediaan pasokan berpotensi terganggu apabila jalur distribusi menghadapi masalah.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Harus Pratamura mengatakan seluruh pasokan beras Kepri masih bergantung pada daerah penghasil di luar wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan sentra produksi beras nasional lainnya.

“Kepri bukan daerah penghasil beras. Karena itu, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi faktor krusial,” ujar Nyanyang dalam kegiatan Business Matching Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Graha Kepri, Batam, Jumat (16/1/2025).

Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras. Kondisi geografis Kepri yang didominasi wilayah laut juga menyebabkan daerah tersebut tidak memiliki produksi beras sendiri.

“Jadi kalau jalur distribusi ada gangguan, efek dominonya di Kepri sangat terasa,” kata dia.

Nyanyang menekankan pentingnya kelancaran distribusi melalui jalur laut. Hambatan transportasi dinilai dapat memengaruhi ketersediaan stok di pasar dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Distribusi menjadi kunci karena Kepri wilayah kepulauan. Gangguan distribusi dapat langsung berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan harga,” ujarnya.

Pemprov Kepri bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait terus memantau stok dan harga beras sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menilai ketergantungan Kepri terhadap pasokan beras dari luar daerah perlu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadikan distribusi sebagai faktor penentu dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.

“Kami harus jujur mengakui bahwa Kepri bukan daerah penghasil beras. Karena itu, kelancaran jalur distribusi, khususnya transportasi laut, menjadi urat nadi ketahanan pangan di daerah ini. Sedikit saja ada gangguan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Wahyu.

Ia menilai langkah Pemprov Kepri dalam memantau stok dan harga beras sudah tepat, tetapi langkah ini perlu disertai dengan penguatan kerja sama antardaerah penghasil serta kesiapan logistik.

“DPRD Kepri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bulog, dan pelaku usaha distribusi. Selain itu, upaya diversifikasi pangan lokal juga perlu terus didorong sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan,” katanya.

Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras di gudang-gudang Bulog di Kepri saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan sekitar tiga hingga empat bulan ke depan. Stok beras di Gudang Bulog Batam tercatat sekitar 3.097 ton, sementara di Gudang Bulog Karimun sekitar 184 ton. Selain itu, stok beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Batam dan Karimun mencapai sekitar 2.630 ton.

Adapun cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Tanjungpinang tercatat sekitar 2.000 ton dan diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan.

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama percepatan pembangunan Papua sekaligus kunci transformasi Indonesia menuju negara maju dan makmur.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan di Papua dalam waktu dua hingga tiga tahun, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan pencetakan 100.000 hektar (ha) sawah baru. Pasalnya, hingga kini Papua masih defisit sekitar 500.000 ton beras

Amran mengungkapkan bahwa kebutuhan beras Papua saat ini sebesar 660.000 ton per tahun, sementara produksi lokal baru mencapai 120.000 ton.

“Untuk menutup kekurangan sekitar 500.000 ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100.000 ha,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas, Rabu (17/10/2025).

Amran mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah membagi pelaksanaan program pencetakan sawah baru di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, bahkan enam provinsi di Papua sudah mengajukan permohonan cetak sawah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pencetakan 100.000 ha sawah akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat.

Dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, Amran optimistis target tersebut berpeluang selesai dalam dua tahun dan paling lambat tiga tahun, sehingga Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

Wujudkan kemandirian pangan setiap daerah

Dalam pertemuan bersama KEPP-OKP, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya merupakan syarat penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, serta kelaparan.

Oleh karena itu, ia menekankan tidak boleh ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam hal pemenuhan pangan.

“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tapi, dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa tantangan geografis dan tingginya biaya logistik membuat setiap wilayah harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pusat mendorong Papua mengembangkan potensi pangan lokal, seperti padi, jagung, sagu, dan singkong.

Senada dengan Presiden Prabowo, Amran menekankan bahwa swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.

Ia menyebut, kini Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, telah berada pada jalur swasembada, sementara Jawa dinilai telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” tegas Amran.

Terkait potensi pangan lokal, Amran menyampaikan bahwa Kementan juga berencana memperkuat pangan lokal Papua melalui optimalisasi komoditas sagu.

Ia mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan dan mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun namun belum beroperasi secara optimal. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi lokal Papua.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, para menteri dan pimpinan lembaga, enam gubernur se-Papua, puluhan bupati dan wali kota, serta anggota KEPP-OKP.

Melalui pertemuan itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Papua mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui kemandirian pangan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum merestui usulan impor beras industri pada 2026 lantaran produksi dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai tidak ada urgensi untuk mengimpor beras industri di tengah melimpahnya pasokan beras nasional.

“Berasnya banyak, masa impor,” kata Zulhas singkat saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan kebutuhan beras industri masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Alhasil, usulan impor dari pelaku industri belum disetujui demi menjaga swasembada beras.

“Terutama untuk usulan untuk beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu, kita semuanya bisa swasembada,” ujar Tatang.

Tatang menuturkan, volume usulan impor beras industri yang diajukan sebanyak 380.952 ton. “Kemudian kami tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri. Mungkin itu saja ya satu hal terkait dengan beras,” tambahnya.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan importasi beras tersebut mayoritas berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

“Sepanjang Januari—Oktober 2025, impor beras sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta, dan negara asal utama impor beras ini adalah Januari—Oktober 2025, ini dari Myanmar, Thailand, dan India,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Pada Oktober 2025, BPS mencatat impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Menurut catatan BPS, potensi produksi beras dalam negeri akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025, yang utamanya ditopang subround I (Januari–April 2025) dengan peningkatan 26,54%.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,79 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Peningkatan ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” ujarnya.

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Bisnis.com, CIREBON-- Cadangan beras pemerintah di wilayah Cirebon, Kuningan, dan Majalengka mencapai 160.000 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menjaga kebutuhan dan stabilitas harga hingga periode Lebaran 2026, sekaligus menjadi penyangga jika terjadi gejolak pasokan.

Kepala Bulog Cirebon, Imam Mahdi, menyatakan bahwa ketersediaan beras dalam posisi aman dan setiap kebijakan penyaluran telah dihitung berdasarkan pola konsumsi serta kebutuhan intervensi selama beberapa bulan ke depan.

“Stok CPP (cadangan pangan pemerintah) yang kami kelola saat ini berada pada level yang sangat memadai. Dengan volume yang ada, kami memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan dan operasi stabilisasi harga akan tetap berjalan tanpa hambatan hingga Lebaran mendatang,” ujar Imam, Jumat (14/11/2025).

Imam menjelaskan, stok 160.000 ton ini berasal dari pengadaan nasional, termasuk serapan hasil panen petani, serta tambahan pasokan dari pusat untuk memastikan cadangan pemerintah tidak menyusut signifikan akibat peningkatan distribusi bantuan dan operasi pasar selama tahun berjalan.

Menurutnya, batas aman stok CPP pada periode triwulan akhir biasanya berada di kisaran ratusan ribu ton, sehingga angka 160.000 ton dianggap ideal untuk menutup kebutuhan masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut.

Ia menambahkan, upaya menjaga tingkat ketersediaan dilakukan secara berlapis, mulai dari penguatan serapan lokal hingga percepatan perputaran stok di sejumlah gudang strategis.

Dalam beberapa bulan terakhir, Bulog Cirebon intens menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga penerima manfaat di tiga daerah itu.

"Penyaluran bantuan pangan beras (BPB) ini menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan stok berjalan dinamis. Namun demikian, cadangan tetap terjaga karena pemerintah pusat telah menambah pasokan guna mengantisipasi kebutuhan akhir tahun dan awal tahun," katanya.

Ia juga menegaskan, Bulog terus memonitor perkembangan harga beras di pasar. Bila ditemukan potensi kenaikan harga, pihaknya siap melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui gelar pangan murah.

Program SPHP ini diakui mampu menahan lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang musim tanam atau ketika distribusi terganggu. “Intervensi pasar akan terus dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan stok yang kuat, kami memiliki ruang cukup luas untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen,” katanya.

Selain menjaga stabilitas harga, cadangan tersebut juga diperuntukkan bagi kebutuhan kedaruratan. Imam menyebut bahwa bencana hidrometeorologi, seperti banjir atau tanah longsor yang biasanya terjadi pada puncak musim hujan, menjadi faktor yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.

Dalam kondisi tersebut, cadangan beras pemerintah akan menjadi sumber utama bantuan pangan cepat kepada warga terdampak.

“Kami sudah menghitung kurva permintaan menjelang bulan puasa dan Lebaran. Proyeksi kebutuhan bisa dipenuhi oleh stok yang ada,” ujarnya.

Bulog Cirebon juga tengah memaksimalkan distribusi melalui sinergi dengan pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, serta jaringan ritel modern. Kolaborasi ini disebut penting agar beras CPP bisa tersalurkan lebih cepat, akurat, dan sesuai sasaran.

Imam mengatakan, optimalisasi distribusi bertujuan agar tidak terjadi penumpukan stok di gudang dan masyarakat mendapatkan beras dengan kualitas yang baik.

“Yang penting sekarang adalah memastikan pasokan tetap mengalir lancar. Kami mengimbau masyarakat untuk membeli beras secara normal karena stok pemerintah sangat mencukupi,” pungkasnya.