Bisnis.com, BANDUNG - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin standar kualitas pangan bagi masyarakat.

Langkah ini dilakukan melalui peninjauan langsung untuk memastikan implementasi Prosedur Operasional Standar (SOP) telah berjalan sesuai regulasi.

Ketua Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menjelaskan lokasi yang dipantau meliputi SPPG Situraja Utara, Situraja 2 Mandiri, Situmekar, Tarunajaya, serta SPPG Yayasan Insan Peduli Berkarya.

"Kami memantau dan evaluasi di 6 titik SPPG Situraja, Darmarja, Cisitu. Kami juga akan kunjungi semua SPPG di Kabupaten Sumedang," kata Tuti.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Tuti mengungkapkan secara umum SOP yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pangan telah berjalan dengan baik di lapangan.

Meski demikian, terdapat sejumlah instrumen krusial yang tetap menjadi fokus pengawasan, mulai dari aspek legalitas hingga pengolahan limbah.

"Banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi oleh SPPG mulai dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sudah terbit dan Sertifikat halal, Penjamah Makanan dan IPAL. Harus kita pastikan berjalan dengan benar," tegasnya.

Tuti menjelaskan pemantauan ini berfungsi sebagai media evaluasi sekaligus pemberian rekomendasi bagi pengelola SPPG. Meski dinilai telah memenuhi kriteria dasar, terdapat catatan kecil yang perlu segera diperbaiki guna mengoptimalkan operasional dapur gizi tersebut.

"Secara keseluruhan SPPG sudah sangat bagus tinggal sedikit kekurangan. Mulai dari layout, kebersihan, penempatan dari alur awal sampai akhir," imbuhnya.

Melalui standarisasi yang ketat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan mulus tanpa kendala teknis maupun risiko kesehatan.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemenuhan gizi yang aman, higienis, dan berkelanjutan.

"Semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi akan kami berikan sehingga pelaksanaan MBG di Kabupaten Sumedang akan lebih baik lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Operasional 350 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat dihentikan karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penghentian juga dikarenakan tidak adanya tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Penghentian operasional tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Ketua Satgas MBG Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan penghentian operasional SPPG sepenuhnya merupakan kewenangan BGN. Satgas MBG di daerah, kata dia, hanya berperan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Kami hanya memastikan apakah mereka sudah mendapatkan SLHS dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Itu yang terus kami pantau, tapi kalau soal pencabutan atau pemberian izin operasional itu sepenuhnya kewenangan BGN,” katanya di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Selain sertifikasi sanitasi dapur, Satgas MBG juga memantau keamanan bahan pangan segar yang digunakan dalam program makan bergizi gratis. Pengawasan dilakukan secara acak oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Keamanan pangan segar, baik asal hewan maupun tumbuhan, juga kita pantau. Memang tidak semua dapur bisa kita periksa setiap waktu, tapi kita melakukan pemantauan secara acak,” katanya.

Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahan makanan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya sebelum diolah dan dibagikan kepada siswa.

“Misalnya, dari sayur-sayuran apakah mengandung bahan kimia berbahaya, atau dari produk hewani apakah ada pengawet yang tidak boleh digunakan. Itu kita cek secara berkala,” tuturnya.

Pemprov Jabar mendukung langkah tegas pemerintah pusat dalam memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi sebelum beroperasi.

“Kalau memang belum punya sertifikat seperti SLHS, tentu harus diperbaiki dulu. Mereka harus memperbaiki sumber airnya, kondisi dapurnya, dan lingkungan sekitarnya agar memenuhi standar,” ucapnya.

Menurut Linda, langkah pengawasan tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para siswa penerima manfaat.

BGN mensyaratkan SPPG yang dihentikan operasionalnya itu dapat mengajukan permohonan pencabutan setelah melakukan pendaftaran SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat dan membangun IPAL serta tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – SMA Negeri 2 Pamekasan menolak sebanyak 1.022 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedianya dibagikan kepada segenap siswa maupun guru pada Senin (9/3/2026). Sebabnya, pihak sekolah mendapati sajian MBG yang diterima berupa ikan lele mentah yang termarinasi, bahkan terdapat lele yang masih hidup.

Kepala SMAN 2 Pamekasan Moh Arifin menjelaskan pihaknya menolak jatah sajian MBG yang sedianya diperuntukkan selama tanggal 9-11 Maret 2026. Dirinya menilai bahwa kualitas MBG yang dikirimkan oleh pihak penyedia tidak layak dikonsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.

“Penolakan untuk Senin tanggal 9 Maret 2026 untuk jatah MBG tiga hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi, ditolak ini ya. Untuk, sekali lagi, untuk jatah tiga hari ya, tanggal 9, 10, 11. [MBG yang disajikan] dua potong tempe, dua potong tahu, dan satu lele mentah ini,” beber Arifin dikutip Rabu (11/3/2026).

Atas hal tersebut, Arifin pun menyayangkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) As-Salman, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Bangkalan yang dinilai tak memperhatikan faktor kebersihan makanan. Menurutnya, ikan lele mentah tidak mungkin dapat dikonsumsi para siswa karena akan cepat membusuk.

“Jadi MBG tidak layak untuk dibagikan ke siswa dan guru. Kenapa? Yang pertama lele yang masih hidup ini diperkirakan jam 12.00 WIB membusuk dan merusak ke [makanan] yang lain. Jadi, mohon maaf untuk dapur [SPPG], sekolah bersikap [menolak MBG] demi keselamatan anak-anak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arifin bahkan mengaku bahwa dirinya menemukan ikan lele yang masih hidup ditempatkan dalam wadah berbahan plastik yang sama dengan potongan tempe dan tahu yang telah diungkep.

“Buktinya masih mentah ya, masih mentah lelenya, bahkan kumis lelenya masih utuh. Ini yang sangat disesalkan oleh sekolah karena terus terang akan menjadi sampah di sekolah karena akan dibuang oleh anak-anak nanti,” kata dia.

Lebih lanjut, pihak sekolah menyebut temuan ini bukan untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, Arifin pun menyatakan pihak sekolah akan mengambil langkah untuk meninjau ulang kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken dengan pihak SPPG terkait.

“Sehingga ada kecenderungan sekolah juga akan segera memutus kontrak. MoU untuk pindah dapur. Akan kami sampaikan secara tertulis,” jelas Arifin.

Merespons ihwal tersebut, Ahli Gizi SPPG As-Salman Bangkalan Fikri Mutawakkil mengakui tentang adanya insiden penolakan MBG tersebut. Namun, ia mengklaim penyajian MBG berupa ikan lele marinasi hingga tahu-tempe ungkep merupakan upaya pihak SPPG dalam menjaga kandungan protein dan gizi makanan agar tetap optimal saat disimpan.

“Kenapa kami menggunakan lele marinasi? Yang pertama untuk mencegah berkurangnya gizi di lele. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga, penyimpanan lele marinasi itu tahan sampai satu hari,” klaim Fikri.

Tak hanya itu, pihak SPPG As-Salman juga menyayangkan potongan video yang beredar hanya menampilkan sisi negatif, tanpa memperlihatkan konteks secara penuh, yakni sajian MBG lainnya yang disajikan, seperti roti pizza, telur rebus, susu, hingga buah naga.

“Dan pada video tersebut yang ditampilkan itu hanya di ditampilkan hanya menu yang lele, tahu dan tempe ungkep saja, tapi tidak disertakan dengan menu yang ini ya dengan roti pizza, susu, terus telur rebus, dan buah naga. Itu yang kami sangat sayangkan dan tidak ditampilkan di video tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, kata Fikri, pihaknya berkomitmen untuk melakukan evaluasi total. Ia juga berjanji akan melakukan perbaikan ke depannya.

SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan diketahui melayani total 3.329 penerima manfaat program MBG, yang terdiri dari siswa SMA/SMK/MA, SMP/MTs, PAUD/TK, SLB, tenaga pendidik, juga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di wilayah tersebut.

“Untuk selanjutnya kami dari SPPG As-Salman, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tindakan yang salah, dan akan memperbaiki ke depannya. Mungkin ini sebagai evaluasi dari kami dan akan lebih baik ke depannya,” tuturnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu Program MBG di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur tersebut.

BGN menegaskan unggahan video yang beredar di media sosial tersebut hanya menampilkan sebagian menu sehingga memunculkan persepsi yang tidak utuh mengenai MBG yang disiapkan oleh SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan berdasarkan laporan di lapangan, paket makanan yang disiapkan oleh SPPG sebenarnya terdiri dari beberapa komponen menu, yakni lele marinasi, tahu dan tempe ungkep, roti pizza, telur rebus, susu full cream, serta buah naga.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, menu yang disiapkan SPPG sebenarnya lengkap. Namun, dalam video yang beredar hanya terlihat sebagian menu karena pihak sekolah menolak mengeluarkan paket makanan dari kendaraan distribusi,” beber Nanik di Jakarta.

Nanik menegaskan bahwa setiap menu dalam sajian MBG disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi serta standar keamanan pangan. Oleh sebab itu, setiap laporan atau polemik di lapangan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan evaluasi guna memastikan pelayanan kepada segenap penerima manfaat tetap berjalan optimal.

“Program MBG menempatkan keamanan pangan dan kualitas gizi sebagai prioritas utama. Kami terus melakukan pemantauan serta evaluasi agar seluruh proses penyiapan hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” pungkas Nanik.

Bisnis.com, BATAM — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam menerapkan sistem antar ke sekolah dalam pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 Hijriah guna memastikan layanan tetap berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.

Koordinator Wilayah SPPG Batam Defri Frenaldi mengatakan, selama bulan puasa mekanisme distribusi disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat, khususnya peserta didik yang menjalani kegiatan belajar di tengah suasana Ramadan.

“Selama Ramadan, distribusi tetap berjalan dengan mekanisme yang disesuaikan. Untuk peserta didik, salah satu skema yang diterapkan adalah sistem antar ke sekolah dengan koordinasi bersama pihak sekolah,” ujarnya di Batam.

Dia menjelaskan, penyaluran kembali dilaksanakan secara serentak mulai Senin (23/2/2026). Melalui sistem antar sekolah, paket MBG diantarkan langsung ke satuan pendidikan berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Setiap serah terima dilakukan dengan verifikasi daftar penerima dan dokumentasi sebagai bentuk pengawasan serta akuntabilitas.

“Untuk wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa, MBG diberikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat yang diproduksi dan dikemas langsung oleh dapur SPPG,” kata dia.

Paket tersebut merupakan makanan siap santap yang memenuhi prinsip gizi seimbang dan keamanan pangan, bukan produk makanan ultra-proses pabrikan.

Menu yang disiapkan antara lain telur asin, abon, dendeng kering, buah, serta makanan khas lokal dengan opsi tambahan kurma. SPPG juga menghindari penggunaan bahan yang mudah basi atau berisiko menimbulkan gangguan keamanan pangan.

Sementara itu, bagi wilayah dengan mayoritas penerima manfaat tidak berpuasa, distribusi dilakukan seperti hari biasa dengan menu siap santap. Namun, penerima manfaat yang tetap berpuasa tetap diberikan paket kemasan sehat.

“Untuk sasaran non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan, layanan MBG tetap diberikan setiap Senin dan Kamis melalui posyandu atau titik kumpul yang telah disepakati,” tambah dia.

Defri menambahkan, selama Ramadan pengawasan internal tetap diperketat, termasuk pencatatan distribusi, pengendalian mutu makanan, serta kewajiban pengembalian tote bag sebagai bagian dari sistem kontrol.

“Kami pastikan distribusi MBG selama Ramadan di Batam melalui sistem antar sekolah tetap tertib, aman, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut selama momentum Ramadan 2026 dengan penyesuaian jadwal dan pilihan menu berupa makanan kering.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menyiapkan makanan siap santap dengan karakteristik lebih tahan lama dan disesuaikan untuk kebutuhan berbuka puasa. Adapun menu yang disiapkan antara lain kurma, telur rebus, buah-buahan, serta abon.

“Contoh misalnya kurma, telur rebus, buah, kemudian abon, apa lagi, penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa (20/1/2026).

Adapun, mekanisme penyaluran program MBG selama Ramadan 2026 relatif sama dengan pola tahun sebelumnya. Di daerah dengan mayoritas peserta didik menjalankan ibadah puasa, paket makanan tetap dibagikan di sekolah untuk kemudian dibawa pulang dan dikonsumsi saat waktu berbuka.

“Untuk daerah yang mayoritas muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah. Tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama, tahan 12 jam. Dari mulai disiapkan sampai dia dikonsumsi pada saat buka [berbuka puasa],” jelasnya.

Sementara itu, untuk wilayah dengan mayoritas masyarakat yang tidak menjalankan puasa, layanan MBG tetap berlangsung normal.

Dihubungi terpisah, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya telah menghitung secara matang kebutuhan pangan program MBG untuk periode satu bulan penuh selama Ramadan 2026.

Namun demikian, menurut Eko, BGN perlu mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pangan selama momentum Ramadan dan Lebaran 2026. Untuk itu, Indef menilai Satuan Tugas (Satgas) Pangan juga perlu memantau pergerakan pasokan bahan pangan secara harian.

“Jangan sampai nanti terjadi kelangkaan suplai karena 'berebut' bahan pangan untuk MBG dan untuk persiapan Lebaran,” kata Eko kepada Bisnis, Jumat (13/2/2026).

Bisnis.com, BATAM – Realisasi program Satuan Pengolahan Pangan dan Gizi (SPPG) aglomerasi di Provinsi Kepulauan Riau hingga 2 Februari 2026 telah mencapai 199 unit dari total target 303 SPPG. Namun, dari jumlah tersebut, baru 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menekankan pentingnya SLHS karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“SLHS menjadi aspek krusial agar menu yang disajikan aman, higienis, dan sesuai standar,” ujar Rika belum lama ini.

Rika menjelaskan kendala utama pengurusan SLHS adalah proses pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya bisa dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam, sehingga memperpanjang waktu sertifikasi. Selain itu, sebagian SPPG masih menghadapi masalah dapur yang belum memenuhi standar sanitasi dan operasional yang belum sesuai SOP.

“Kami juga menemukan keterbatasan tenaga ahli gizi di dapur SPPG serta lambatnya beberapa mitra pengelola dalam mengurus SLHS,” tambahnya.

Rika menegaskan percepatan SLHS menjadi prioritas agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal. Saat ini, 15 SPPG telah menjalani appraisal, sementara 46 SPPG lainnya akan mengikuti tahap berikutnya.

“Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG agar program benar-benar berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran,” kata Rika.

Dukungan juga datang dari Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Syarti Widya, yang memastikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat proses sertifikasi.

“Kami berharap seluruh SPPG di Kepri dapat memenuhi standar SLHS, baik dari sarana, higienitas, maupun kualitas menu, sehingga program MBG memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat hingga awal Februari 2026, lebih dari 24.000 UMKM telah terlibat dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan keterlibatan UMKM dalam MBG diperluas karena program tersebut membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro.

Adapun, Kementerian UMKM menjalankan kolaborasi lintas sektor dengan 14 mitra, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga BUMN.

“Kami berharap dengan inisiatif ini UMKM kita akan semakin banyak yang ikut melayani program makan bergizi gratis. Tahun ini kami akan dorong di delapan provinsi,” kata Riza dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Riza menjelaskan keterlibatan UMKM dalam program MBG telah dipersiapkan secara intens sejak awal peluncuran program. Bahkan, ungkap dia, tak lama setelah program berjalan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan serangkaian pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari rangkaian tersebut, Kementerian UMKM membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus program MBG yang bertugas mengawal kebijakan hingga aspek regulasi, termasuk penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

“Di dalam Perpres itu diwajibkan agar SPPG menggunakan supplier-supplier dari usaha mikro kecil dan menengah. Saya kira ini satu peluang bagus untuk UMKM dan tentunya teman-teman koperasi yang mendapatkan akses pasar,” ujarnya.

Meski demikian, Riza mengakui masih terdapat SPPG yang belum menjadikan UMKM sebagai pemasok utama untuk kebutuhan MBG. Untuk itu, sejak tahun lalu Kementerian UMKM melakukan uji coba di lima provinsi melalui skema program SPPG Ramah UMKM.

Dia menjelaskan bahwa program tersebut diberikan kepada SPPG yang konsisten menyerap produk UMKM dengan tiga kriteria utama.

Pertama, minimal 65% belanja dapur berasal dari produk UMKM pada tahun lalu dan meningkat menjadi 85% pada tahun ini.Kedua, SPPG wajib memiliki sertifikat laik higienis.Ketiga, seluruh pekerja harus mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau ada SPPG yang memenuhi kriteria itu, mohon kami diinformasikan supaya kita bisa kolaborasi dan sekaligus juga memberikan insentif kepada mereka,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG turut memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dia menyebut sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan.

Selain itu, SPPG menyerap 924.424 tenaga kerja secara langsung. Di sisi lain, program ini juga melibatkan 68.551 pemasok, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saudara tahu dong 1 supplier itu kan UMKM, berapa itu yang kerja di situ? Paling nggak 20–30 orang lagi kan. Mitra ada 21.413 yang masuk langsung,” tutupnya.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga telah menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.

Prabowo menyampaikan bahwa hingga saat ini, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta orang dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima paling lambat pada Desember 2026.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden pada agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” ujar Prabowo.

Dalam pemaparannya, Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan bahwa saat ini terdapat 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah. Selain itu, sebanyak 13.829 dapur lainnya masih dalam proses penilaian dan pengajuan.

Menurutnya, keberadaan lebih dari 22.000 dapur operasional tersebut telah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja langsung, dengan rata-rata 50 tenaga kerja di setiap dapur yang digaji secara rutin.

“Dengan 22.000 dapur saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja satu juta,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada tenaga kerja dapur, tetapi turut menggerakkan rantai pasok di tingkat desa. Setiap dapur membutuhkan pemasok bahan pangan seperti sayuran, telur, ikan, ayam, dan daging, yang melibatkan banyak pelaku usaha lokal.

“Di tiap desa, tiap dapur menimbulkan pemasok. Bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang,” jelasnya.

Dengan perluasan program hingga 82 juta penerima manfaat, Prabowo memperkirakan total lapangan kerja yang tercipta bisa mencapai 3 hingga 5 juta orang.

Dia menilai hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan utama rakyat, yakni pekerjaan.

“Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja. Hanya dari MBG,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu pun juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai berupaya menjelekkan program pemerintah dan memicu instabilitas melalui aksi-aksi yang berujung kerusuhan.

Prabowo menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokratis, namun kerusuhan yang merusak dan membahayakan masyarakat tidak dapat dibenarkan.

“Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, itu membahayakan. Itu pidana,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan tidak semua pelaku UMKM dapat langsung menjadi pemasok ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG). Hal ini lantaran adanya standar kualitas dan kuantitas yang telah diterapkan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan saat ini tercatat sekitar 24.000 UMKM yang telah menjadi pemasok bahan baku dapur MBG, mulai dari daging, sayur, ikan, ayam, buah-buahan, beras, telur, hingga produk non-pangan seperti sabun cuci piring buatan UMKM.

“Produk UMKM pasti sangat diperlukan oleh SPPG, tetapi di tahap awal, tentu tidak semua UMKM dapat memenuhi standar SPPG,”kata Riza kepadaBisnis, dikutip Jumat (30/1/2026).

Riza menyampaikan untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian UMKM melakukan pelatihan, pendampingan, danbusiness matching. Langkah ini bertujuan agar UMKM dapat memasok bahan baku ke dapur SPPG secara berkelanjutan, baik dari sisi kuantitas maupun standar kualitas yang dibutuhkan.

Sejauh ini, Riza mengatakan belum ada keluhan dari UMKM saat memasok ke dapur MBG, justru masalah yang muncul kerap kali terkait ketidaktahuan UMKM soal cara bermitra, kebutuhan dapur, dan jumlah pasokan.

“Itulah kenapa kita lakukan pelatihan dan pendampingan serta business matching, dan tahun 2026 kami perluas lagi,” lanjutnya.

Ke depan, Riza menuturkan Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjaring UMKM yang tertarik menjadi pemasok dapur MBG.

Program tersebut mencakup pelatihan selama tiga bulan, yang nantinya dilanjutkan denganbusiness matchingantara UMKM yang lulus pelatihan dengan dapur SPPG.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pendampingan dalam pembuatan kontrak kerja serta akses pembiayaan apabila membutuhkan tambahan modal usaha.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan hingga saat ini, tidak ada SPPG yang dibekukan karena menolak pasokan bahan dari UMKM, petani, atau produsen lokal lainnya. Menurutnya, kendala yang kerap muncul di SPPG lebih terkait kontinuitas pasokan daripada penolakan produk.

“SPPG ini kan butuh jumlah besar, dan butuh kontinuitas. Jadi seluruh produk yang diproduksi lokal itu memang diutamakan masuk ke SPPG,” kata Dadan seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dadan menambahkan setiap SPPG memiliki ahli gizi yang memastikan menu disusun berbasis potensi sumber daya lokaldan selera masyarakat setempat. Adapun, proses memasak di SPPG tetap menjaga kearifan lokal, sehingga makanan tidak hanya bergizi, namun juga sesuai budaya dan kebiasaan setempat

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan SPPG yang menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan demi mengutamakan supplier besar yang memonopoli pasokan, akan mendapat sanksi tegas.

Dia menjelaskan seluruh SPPG wajib menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil sebagai pemasok dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 (Perpres 115/2025).

“Akan sayasuspend[SPPG yang menolak pasokan dari petani dan peternak]. Sebab ini berarti Anda melawan Peraturan Presiden,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Menurut Nanik, dalam Pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 115 Tahun 2025, pelaksanaan MBG menekankan prioritas pada pemanfaatan produk lokal serta keterlibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Nanik menjelaskan bahwa pemerintah mewajibkan SPPG untuk menampung produk dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan skala kecil sebagai upaya mendorong perekonomian rakyat.

“Ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," terangnya.

Selain itu, Nanik menambahkan SPPG juga harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan untuk dapur MBG dengan kualitas baik.

“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnisoriented,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan pihaknya siap menjadi pemasok utama beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat peran dalam menjaga stabilitas pangan dan mendukung peningkatan gizi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya siap menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras sebagai komoditas pangan utama program MBG.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres), Rizal menuturkan Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyiapkan bahan pangan dasar, terutama beras, guna mendukung pelaksanaan MBG.

Dalam regulasi tersebut juga diatur mekanisme penyerapan beras Bulog oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga rantai pasok program berjalan terintegrasi.

“Kami siap menyuplai beras berkualitas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Dari sisi kualitas, Bulog memastikan beras yang akan disalurkan telah memenuhi standar ketat, mulai dari aspek kebersihan, mutu, hingga kelayakan konsumsi. Langkah ini menjadi krusial mengingat program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menyasar kelompok penerima manfaat strategis dan berskala nasional.

Rizal menambahkan Bulog akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin kelancaran distribusi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Bulog sudah mulai memasok beras untuk program MBG melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Di daerah-daerah yang kesulitan suplai [beras akan dipasok] Bulog, sudah [Bulog memasok beras untuk MBG],” ujar Dadan saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Zulhas menjelaskan bahwa sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan. Sementara itu, program SPPG menyerap 924.424 tenaga kerja secara langsung.

Di sisi lain, program ini juga melibatkan 68.551 pemasok, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saudara tahu dong 1 supplier itu kan UMKM, berapa itu yang kerja di situ? Paling nggak 20–30 orang lagi kan. Mitra ada 21.413 yang masuk langsung,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.

Adapun, kenaikan penerima MBG tersebut sejalan dengan bertambahnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091 [unit]. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Selain itu, Zulhas menuturkan program MBG juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dia merincikan sebanyak 32.000 tenaga kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah diproses, sementara program SPPG melibatkan 924.424 tenaga kerja secara langsung. Selain itu, terdapat 68.551 pemasok (supplier) yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saudara tahu dong 1 supplier itu kan UMKM, berapa itu yang kerja di situ? Paling nggak 20–30 orang lagi kan. Mitra ada 21.413 yang masuk langsung,” ujarnya.

Menurutnya, program MBG memiliki efek berganda dari terhadap ekonomi. “Kalau PBB itu mengatakan US$1 bisa jadi US$23, bahkan lebih dampaknya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan MBG telah menjangkau 58,3 juta penerima manfaat dengan dana operasional harian mencapai Rp855 miliar per 19 Januari 2026. Pada periode yang sama terdapat 21.102 SPPG.

“Realisasi anggaran sampai hari ini [20 Januari 2026], itu sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun itu per 16 Januari [2026]. Per pagi ini sudah mendekati Rp18 triliun,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dadan menuturkan BGN menjadi salah satu badan atau kementerian yang sudah bisa merealisasikan anggaran dengan nilai jumbo.

“Ini uang turun langsung dari kantor kas negara ke SPPG-SPPG dan digunakan 70% untuk membeli bahan baku, 20% untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10% untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam program makan bergizi,” ujarnya.

Sepanjang 2026, BGN menargetkan akan ada 28.000 SPPG aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta yang kita bisa kejar. Serta, dengan proyeksi 21 miliar porsi makan pada pertengahan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan beras premium milik Bulog akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Bahkan, Bulog juga akan mendistribusikan beras tersebut ke prajurit TNI.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog telah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyediaan beras untuk setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Terkait dengan MBG, kemarin kami sudah rapat juga dengan MBG [Badan Gizi Nasional] dalam hal ini. Jadi beras Bulog, beras premium Bulog nanti juga akan digunakan sebagai beras MBG untuk masing-masing dapur-dapur MBG yang di masing-masing daerah,” kata Rizal dalam konferensi pers di Bulog Business District, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Selain untuk program MBG, Rizal menuturkan Bulog juga mendapat arahan untuk mendukung kebutuhan beras bagi batalion teritorial pembangunan (TP) di seluruh Indonesia. Hal ini seiring arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar Bulog mendukung penyediaan beras bagi batalion TP.

“Jadi kalau ada 100 batalyon TP, berarti kami akan dukung kebutuhan beras-beras batalion teritorial pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Bulog menyampaikan BGN wajib menyerap beras Bulog untuk kebutuhan MBG. Kala itu, Bulog menyiapkan dua opsi penggunaan beras untuk MBG, yakni kualitas premium dan medium.

“Jadi sesuai dengan Inpres [Instruksi Presiden], Bulog itu menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN untuk menyerap beras Bulog. Kami Bulog menyiapkan ada dua opsi, baik beras premium maupun beras medium,” terang Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Rizal menyampaikan Bulog menyerahkan penggunaan kualitas beras dengan mengikuti keputusan BGN. Dia juga memastikan pihaknya akan menyajikan beras Bulog yang memenuhi syarat dan layak konsumsi untuk mendukung program MBG.

“Kami tawarkan ke beliau [BGN], terserah dari BGN akan menggunakan beras premium atau beras medium. Namun beras yang akan kami sajikan ini betul-betul berkualitas, higienis, sehat, dan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” ujarnya.

Jika BGN menggunakan beras Bulog, Rizal menuturkan beras tersebut akan tersedia di seluruh kabupaten/kota dan menyesuaikan kebutuhan setiap dapur SPPG.

“Kami dorong, sesuai dengan Inpres Bapak Presiden bahwa diharapkan MBG itu menggunakan berasnya Bulog. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini, kami akan buat tim terpadu ini, sesuai dengan rencana ada Keppres maupun Inpres-nya itu,” pungkasnya.