Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 29 April 2026 mencapai Rp14 triliun.

“Tadi Pak Ara (sapaan akrab Maruarar) menyampaikan tentang progres KUR perumahan. Hari ini sudah sangat tinggi, sudah Rp14 triliun, ya, untuk pencapaian sekarang. Ini angka yang luar biasa,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati ketika dijumpai di Jakarta, Rabu.

Sri mengatakan bahwa capaian tersebut disampaikan oleh Menteri Ara kepada Ketua Satgas Perumahan/Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam.

“Karena tentu KUR Perumahan juga adalah arahan dari Pak Hashim,” ujar Sri.

Selain itu, ia mengatakan rapat bersama Hashim juga membahas mengenai pemetaan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program perumahan.

Pemetaan lahan tersebut, lanjut dia, dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rapat yang sama.

Sri mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Nusron menyampaikan daftar lahan yang bisa digunakan.

“Kemudian dari Pak Menteri (Ara) menyampaikan bahwa kami akan membentuk tim survei terkait dengan daftar (lahan) tersebut. Mana yang memang menjadi prioritas, itu digunakan sebagai lahan perumahan,” kata Sri.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai 11 kota satelit yang lahannya juga sudah dipetakan oleh Nusron.

Terkait program kota satelit, Sri mengatakan terdapat keterlibatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam melakukan kajian awal ihwal desain tata ruang kota-kota satelit tersebut.

“Mulai dari backlog-nya bagaimana, terus bagaimana sarana-prasarana di sana, bagaimana konteks tata ruangnya, termasuk integrasi transportasi. Itu sudah ada gambarannya,” kata Sri.

Selanjutnya, tim survei akan menentukan lahan mana yang menjadi prioritas, sekaligus memilih skema yang tepat untuk merealisasikan program-program perumahan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Wulan Windiarti resmi meraih gelar Doktor di Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya setelah menjalani sidang promosi terbuka pada Selasa, 28 April 2026. Wulan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dari Program Doktor Ilmu Hukum (PDIM).

Sidang promosi yang digelar di Kampus Jayabaya, Jakarta, itu menjadi tahapan akhir dalam proses akademik untuk memperoleh gelar tertinggi di bidang hukum. Acara tersebut dihadiri pimpinan kampus, promotor, serta tim penguji dari kalangan profesor dan pakar hukum.

Dalam ujian terbuka tersebut, Wulan berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Industri Non-B3 dalam Sengketa Wanprestasi untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.”

“Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan kepastian hukum dalam praktik kerja sama pengelolaan limbah industri yang kerap menimbulkan sengketa,” ujar Wulan, Rabu (29/4/2026).

Wulan menjelaskan, riset tersebut mengkaji secara mendalam aspek hukum dalam kerja sama pengelolaan limbah industri non-B3, khususnya terkait potensi wanprestasi. Menurut Wulan kompleksitas pengelolaan limbah industri menuntut kejelasan regulasi agar tidak memicu konflik hukum di kemudian hari.

“Dengan adanya kejelasan perjanjian dan perlindungan hukum, diharapkan dapat meminimalisir sengketa serta memberikan kepastian bagi para pihak,” tambahnya.

Lihat video: Dosen Bergelar Doktor Masih Minim, Mendikti: Pemerintah akan Berikan Beasiswa S3



Dalam proses penyusunan disertasi, Wulan dibimbing oleh promotor Fauzie Yusuf Hasibuan dan ko-promotor Basuki Rekso Wibowo. Keduanya dinilai berperan penting dalam mengarahkan penelitian hingga memenuhi standar akademik program doktoral.

Sidang tersebut juga melibatkan tim penguji, antara lain Kristiawanto, Maryanto, Dhoni Martien, Kurnia Toha, serta Henry Aspan. Keberhasilan ini turut memperkuat rekam jejak akademik Wulan yang juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Hukum di Universitas Pelita Bangsa.

Pihak kampus menyatakan, sidang promosi Doktor bukan sekadar agenda akademik, tetapi juga menjadi tolok ukur kualitas riset di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran penguji eksternal dinilai penting untuk menjaga objektivitas serta standar akademik dalam proses penilaian disertasi.

Melalui sidang ini diharapkan lahir gagasan baru yang relevan dengan kebutuhan hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa secara efektif dan berkeadilan. Universitas Jayabaya juga menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang hukum yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan negara di tengah kompleksitas persoalan hukum modern.

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di area Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), Presiden mengatakan Program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan akan terus diperluas hingga mencakup seluruh sasaran yang ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah memberi makan puluhan juta orang dan akan terus kita lanjutkan sampai tuntas,” kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan Program MBG tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan lansia yang membutuhkan asupan gizi memadai. Distribusi bantuan dilakukan secara aktif, termasuk dengan mengantarkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Prabowo menilai skala program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang secara rutin,” kata Presiden.

Prabowo juga mengatakan Program MBG mulai menarik perhatian sejumlah negara lain yang ingin mempelajari implementasinya.

Menurut Kepala Negara, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dukungan masyarakat. Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang terus dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap.

“Kita terus perbaiki agar program ini semakin baik,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden juga mengaitkan keberlanjutan program tersebut dengan upaya hilirisasi yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, hasil pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial secara berkelanjutan. “Kita ingin kemakmuran itu dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil,” kata Prabowo.

Pemerintah optimistis melalui kombinasi kebijakan ekonomi dan sosial tersebut, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya refocusing anggaran di tengah meningkatnya harga energi imbas perang di Timur Tengah. Program MBG pada hari Sabtu dihapus untuk menghemat sekitar Rp 50 triliun per tahun.

Ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Juanda, berpandangan kebijakan penghapusan program MBG pada hari Sabtu merupakan keputusan yang bagus. Namun, pemerintah harus lebih menekankan fokus pada perbaikan manajemen pelaksanaan MBG.

“MBG dikurangi satu hari yakni pada Sabtu, apakah make sense atau tidak, jawaban singkatnya sih itu lebih baik daripada tidak, lebih baik daripada tidak sama sekali berubah,” ujar Bambang dalam acara Strategic Talk Series 1 bertajuk ‘Tata Kelola Makan Bergizi Gratis agar Kebijakan Fiskal Optimal’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, pengurangan hari dalam program MBG bukan menjadi variabel yang paling disorot. Bambang memandang manajemen program MBG merupakan hal fundamental yang mesti diperbaiki. “Terus, apakah memang harus dikurangi dua hari atau tiga hari, kalau bisa dalam memecahkan ini (persoalan MBG) bukan sekadar mengurangi hari, tetapi bagaimana sih kebijakannya berjalan optimal,” tuturnya.

Bambang menerangkan, dengan dana MBG yang jumbo yakni Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, seyogianya pemanfaatannya bisa mencapai tujuan. Adapun tujuan MBG yakni meningkatkan status gizi masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas SDM, membiasakan pola makan sehat dan gizi seimbang, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong ekonomi lokal.

Namun, pertanyaannya adalah apakah implementasi program MBG yang telah dilakukan lebih dari setahun itu berjalan sesuai arah tujuan? Sementara justru muncul banyak persoalan, seperti kasus-kasus keracunan MBG hingga tergerusnya perekonomian rakyat kecil.

Diketahui, tujuan MBG menurut Badan Gizi Nasional (BGN) berupa lima hal, yakni meningkatkan status gizi masyarakat (terutama mengatasi stunting dan malnutrisi), mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas SDM, memberikan edukasi gizi dan pola makan sehat, menurunkan risiko kesakitan dan kematian, serta mendorong ekonomi lokal.

Melihat dinamika yang terjadi di lapangan, nilai-nilai fundamental yang mestinya dijadikan fokus di antaranya pemilihan mitra. Menurut Bambang, mitra MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus profesional, tidak asal-asalan. Hal itu meminimalisasi berbagai persoalan yang muncul soal manajemen hingga kualitas produk yang sampai kepada siswa.

“Pemilihan mitra harus profesional. Saya tidak antipati kalau eksekutif, legislatif, misalkan TNI atau Polri enggak boleh (menjadi mitra MBG). Mereka boleh, kita dukung, kalau punya kapasitas maksudnya, kalau memang sudah ada rekam jejak bahwa sudah biasa sehingga bisa memberikan pelayanan,” terangnya.

Dengan menggandeng mitra MBG yang profesional, diyakini persoalan-persoalan yang muncul di lapangan bisa terminimalisasi, seperti kualitas MBG yang tidak bergizi, kualitas MBG yang sudah tidak layak dimakan, atau kasus siswa keracunan MBG.

“Jadi menurut saya, lebih bagus yang fundamental yang harus diubah. Jangan hanya sekadar mengurangi hari,” ujarnya.

JAKARTA - Kemendiktisaintek menekankan pada pengembangan program studi (prodi) daripada penutupan prodi yang saat ini ramai diperbincangkan. Hal ini dijelaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

"Alih-alih kita menutup program studi. Program studi ini justru kita kembangkan dalam artian apa? Dalam artian program studi kita dorong untuk terus melakukan update pengetahuan yang diajarkan," katanya usai Kick Off Program Bestari Saintek dan Peluncuran Program Semesta Skema Pendanaan APBN 2026, di Kantor Kemendiktisaintek, Rabu (29/4/2026).

Guru Besar ITB ini mencontohkan pengembangan program studi Teknik Elektro. Dulu, katanya, prodi Teknik Elektro belum mengajarkan ilmu mengenai Internet of Things (IoT) namun kini sesuai perkembangan zaman pengajaran mengenai IoT pun harus dikenalkan kepada mahasiswanya.

"Jadi alih-alih menutup prodi, yang kita dorong adalah bersama-sama dengan perguruan tinggi, Kemendikti itu membuat supaya prodi ini mengupdate secara berkala relevansi antara apa yang diajarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB itu mencontohkan perkembangan pada program studi Teknik Elektro. Menurutnya, beberapa tahun lalu materi mengenai Internet of Things (IoT) belum menjadi bagian pembelajaran utama, namun kini teknologi tersebut wajib dikenalkan kepada mahasiswa karena telah menjadi kebutuhan industri modern.

“Jadi alih-alih menutup prodi, yang kita dorong adalah bersama-sama dengan perguruan tinggi, Kemendikti itu membuat supaya prodi ini mengupdate secara berkala relevansi antara apa yang diajarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

Brian menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai industri baru. Karena itu, setiap program studi di Indonesia harus terus melakukan penyesuaian kurikulum agar lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.

Ia menyebut proses pembaruan tersebut merupakan bagian dari continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan yang sudah diterapkan di berbagai negara.

“Program studi itu continuous improvement setiap 4 tahun, bahkan setiap 2 tahun. Itu berbeda-beda, itu melakukan peninjauan kembali. Oh, apa sih teknologi terkini? Misalnya ada AI, bagaimana nih AI ini? Ada IoT, kemudian ke depan ada kuantum komputasi,” jelasnya.

Menurut Brian, perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan mahasiswa menghadapi teknologi masa depan yang akan digunakan saat mereka lulus nanti.

“Kita harus rubah dong supaya nanti lulusannya ketika lulus, dia bekerja, itu sesuai dengan perkembangan teknologi yang 4 tahun lagi dipakai,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - ​​​PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melaksanakan program Clean Energy Day dan optimasi pemanfaatan energi secara efisien sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI Dedeng Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan program itu merupakan implementasi arahan strategis pemerintah melalui BP BUMN dan PT PLN (Persero) dalam merespons dinamika global, termasuk tekanan terhadap rantai pasok energi.

"Kegiatan ini dilaksanakan tiap Jumat dan diikuti oleh seluruh pegawai serta tenaga alih daya di lingkungan PLN EPI," ujar dia.

Menurut dia, PLN EPI sebagai subholding PLN berperan aktif memastikan efisiensi energi sekaligus menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.

Dedeng menegaskan transformasi menuju energi bersih tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku.

"Komitmen menuju net zero emission pada 2060 tidak hanya lahir dari proyek besar, tetapi juga dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Program Clean Energy Day menjadi langkah nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi emisi dan menjaga keberlanjutan energi," ujar dia.

Ia menambahkan program itu merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang mendorong pola kerja yang lebih efisien, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan energi.

Melalui program Clean Energy Day, pegawai dan tenaga alih daya diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan berbasis BBM setiap Jumat, serta mengoptimalkan penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, bersepeda, atau berjalan kaki.

Selain itu, pegawai juga diminta mencatat histori perjalanan guna mengukur penurunan emisi karbon dan efisiensi penggunaan bahan bakar.

Berdasarkan data internal, implementasi program ini berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 45,7 ton CO2e per tahun, yang setara dengan penggunaan 18.800 liter Pertamax atau CO2 yang diserap 500 mangrove selama 20 tahun.

"Program ini bukan sekadar inisiatif, tetapi langkah nyata untuk membangun pola pikir baru bahwa energi adalah sumber daya yang harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab," kata Dedeng.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menggelar pengundian Program BRI Debit FC Barcelona Jakarta, Senin (28/4/2026), sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah.

Program itu memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memenangkan berbagai hadiah menarik, terutama once in a lifetime experience, nasabah berkesempatan melakukan perjalanan eksklusif ke Spotify Camp Nou.

Hadir tersebut mencakup tiket pertandingan kandang FC Barcelona, tur museum, serta akomodasi yang telah disiapkan.

Program perjalanan direncanakan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2026.

Direktur Network and Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto, menyebut Program BRI Debit FC Barcelona merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah dalam menggunakan layanan dan produk BRI.

“Program BRI Debit FC Barcelona kami hadirkan sebagai wujud komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah. Tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai pengalaman eksklusif yang relevan dengan minat masyarakat, khususnya penggemar sepak bola,” ujar Aquarius Rudianto saat gelaran program di Jakarta.

Program BRI Debit FC Barcelona adalah dari strategi perseroan memperkuat akuisisi dan aktivasi nasabah melalui produk kartu debit co-branding. Kartu ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menghadirkan berbagai benefit tambahan bagi nasabah.

BRI Debit FC Barcelona menghadirkan berbagai manfaat eksklusif, mulai dari kartu co-branding edisi terbatas dengan desain ikonik FC Barcelona hingga diskon 20 persen untuk bergabung sebagai culers premium membership yang memberikan akses ke beragam privilese resmi klub.

Selain itu, tersedia potongan harga untuk pembelian tiket pertandingan, tur stadion, museum, serta merchandise resmi, termasuk tambahan diskon di online store dan kesempatan mendapatkan akses lebih awal dalam pembelian tiket.

Selain hadiah utama tersebut, BRI juga menghadirkan beragam hadiah menarik, mulai dari jersey bertanda tangan pemain FC Barcelona, topi bertanda tangan legenda klub, hingga merchandise resmi lainnya.

Seluruh proses pengundian dilaksanakan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dan disaksikan oleh pihak terkait.

Nasabah tetap dapat mendaftar program BRI Debit FC Barcelona melalui unit kerja BRI maupun website resmi BRI sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun pengundian telah dilakukan.

BRI Debit FC Barcelona tahap satu merupakan rangkaian dari program yang berlangsung sejak Januari hingga 20 April 2026.

“Program ini akan terus berlanjut melalui tahapan pengundian berikutnya serta berbagai penawaran dan benefit menarik lainnya bagi nasabah, sejalan dengan komitmen BRI untuk menghadirkan program inovatif yang memberikan nilai tambah bagi para pemegang kartu,” tukasnya.

Melalui program ini, BRI juga mendorong peningkatan transaksi non-tunai sekaligus memperkuat interaksi dengan nasabah sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TANGERANG - Pemerintah menegaskan komitmen negara dalam menjamin kepastian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan melalui Keputusan Bersama (SKB) dan Nota Kesepahaman (MoU) lintas kementerian dan lembaga. Penandatanganan SKB dan MoU dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2026, di Kampus Politeknik IMIPAS, Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026)

Keputusan Bersama (SKB) tentang Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan dalam Kerangka Jaminan Kesehatan Nasional dan Desentralisasi ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditandatangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Reaktivasi: 1,4 Juta Alih Segmen, 388 Ribu Jadi Mandiri



Dalam SKB ini mengatur penguatan pembagian peran dan kewenangan lintas kementerian dan lembaga, meliputi Kemenimipas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan setiap tahanan dan warga binaan terdaftar sebagai peserta JKN aktif, termasuk sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi yang tidak mampu.

Pengaturan ini mencakup kepastian kepesertaan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di rutan, lapas, dan LPKA, serta pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Nota Kesepahaman antara Kemenimipas dan BPJS Kesehatan berfungsi sebagai payung kerja sama strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak. MoU ini bertujuan meningkatkan komitmen, koordinasi, serta efektivitas kerja sama dalam penyelenggaraan Program JKN di lingkungan Kemenimipas.

Ruang lingkup MoU meliputi optimalisasi kepesertaan JKN aktif bagi ASN dan pegawai non-ASN, dukungan aktivasi kepesertaan JKN, dukungan kebijakan kepesertaan JKN pada pelayanan publik, pelaksanaan interoperabilitas pertukaran dan pemanfaatan data, dukungan kerja sama fasilitas kesehatan, serta bentuk kerja sama lain yang disepakati para pihak.

Direktur Utama BPJS Kesehatan , Prihati Pujowaskito menyampaikan, bahwa antar lembaga ini menjadi faktor penting untuk menjaga ketertiban pelaksanaan JKN dari sisi kebijakan, kepesertaan, dan tata kelola data.

“BPJS Kesehatan saat ini mengelola lebih dari 285 juta jiwa peserta, atau hampir seluruh penduduk Indonesia. Capaian sebesar ini harus ditopang oleh sinergi kebijakan lintas kementerian agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, tertib administrasi, dan berkelanjutan, termasuk dalam memastikan data warga binaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akurat dan mutakhir,” ujar Pujo.

Ia menegaskan, bahwa peran BPJS Kesehatan tidak hanya terbatas pada pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup ketertiban kepesertaan, pengelolaan data peserta, serta kesinambungan layanan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Sinergi antar lembaga ini diharapkan akan memperkuat pengelolaan kepesertaan, mulai dari proses aktivasi, menjaga keaktifan peserta, hingga pemanfaatan layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut Pujo menjelaskan, bahwa SKB dan MoU ini saling melengkapi. SKB memberikan kepastian hukum dan pembagian peran lintas kementerian dan pemerintah daerah, sementara MoU menjadi dasar kerja sama operasional antara Kemenimipas dan BPJS Kesehatan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah pemerintah dalam melakukan pendataan dan verifikasi sosial ekonomi warga binaan pemasyarakatan untuk kepesertaan PBI-JK, yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan dukungan pemadanan data kependudukan.

“Ketepatan data sangat menentukan ketepatan layanan sekaligus pengendalian pembiayaan. Oleh karena itu, sinergi melalui SKB dan MoU ini menjadi payung yang kuat untuk mendorong pertukaran dan pemanfaatan data antarinstansi secara interoperabel, aman, dan akuntabel,” kata Pujo.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto menegaskan, bahwa penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi pemasyarakatan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kolaborasi tidak akan berarti tanpa dilandasi integritas yang kuat di setiap lini pelaksanaan.

“Saya mendorong seluruh jajaran untuk fokus pada aksi nyata di lapangan yang berdampak bagi warga binaan dan masyarakat luas. Satukan langkah dari pusat hingga tingkat pelaksana untuk mewujudkan pemasyarakatan yang produktif, berintegritas, dan modern,” katanya.

Agus menjelaskan, pemasyarakatan lahir sebagai manifestasi komitmen bangsa dalam membina, memberikan harapan, membangun jati diri manusia, serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai perubahan telah dilakukan, termasuk perubahan cara pandang dan penerapan sistem pengelolaan yang mengedepankan pendekatan berbasis kemanusiaan.

“Banyak perubahan yang telah kita lakukan, baik dari sisi cara pandang terhadap narapidana maupun sistem pengelolaan yang kini lebih berbasis kemanusiaan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan apa yang harus kita lakukan bersama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Agus menyebut semangat baru pemasyarakatan diwujudkan melalui 15 program yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan harus diterjemahkan dalam langkah konkret yang menyentuh masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengawal program pertanian hingga ke tingkat petani guna memastikan implementasi berjalan efektif, tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan petani nasional.

"HKTI memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengawal implementasi program pertanian agar benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan," kata Wamentan Sudaryono yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI dalam peringatan HUT ke-53 HKTI di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, HKTI bukan sekadar organisasi melainkan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan benar-benar sampai ke petani.

“HKTI harus jadi mata, telinga, dan corong pemerintah. Program tidak boleh berhenti di atas kertas, harus dirasakan langsung oleh petani,” katanya menegaskan.

Menurut dia, penguatan peran HKTI menjadi semakin relevan seiring dengan konsolidasi internal organisasi yang kini telah solid tanpa dualisme kepengurusan.

“Hari ini HKTI sudah bersatu. Ini kekuatan besar untuk menggerakkan sektor pertanian dari pusat sampai daerah,” ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk menjaga keberlanjutan produksi. Langkah tersebut mencakup percepatan perbaikan irigasi, penyederhanaan distribusi pupuk, hingga menjaga harga gabah dan jagung tetap menguntungkan petani.

“Kita pastikan pupuk tersedia, distribusi dipermudah, dan harga tetap berpihak pada petani,” katanya menjelaskan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri guna menekan ketergantungan impor pangan. Sejumlah komoditas strategis seperti telur dan daging ayam bahkan telah mencapai swasembada.

“Kita optimistis produksi dalam negeri terus meningkat dan ketergantungan impor makin ditekan,” katanya.

Wamentan mengatakan seluruh upaya tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat posisi petani sebagai aktor utama dalam ketahanan pangan nasional.

“Tidak ada petani yang kita tinggalkan. Ini kerja bersama untuk memastikan pertanian Indonesia semakin kuat dan berdaulat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebutkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk pertama kalinya menembus angka lebih dari 5 juta ton. Sementara itu, produksi beras nasional pada tahun 2025 meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 125,35—tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan penguatan sektor pertanian nasional yang tidak terlepas dari kerja bersama antara pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk HKTI sebagai penghubung utama di lapangan.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja bersama antara pemerintah, petani, dan HKTI sebagai penghubung utama di lapangan.

“Ini bukti kerja bersama. Pemerintah hadir, petani bekerja, dan HKTI ikut mengawal. Hasilnya nyata, stok pangan kita kuat,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) menyoroti lesunya permintaan kredit, di tengah upaya regulator menggenjot fungsi intermediasi perbankan Tanah Air melalui program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi).

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan penyaluran kredit bergantung pada dua sisi yaitu penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, dia menyebut bahwa baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan sebenarnya terus berupaya agar fungsi intermediasi berjalan lancar.

“Tapi yang harus kita waspadai juga dan harus kita teliti, demand side-nya bagaimana nih? Kenyataannya memang banyak orang wait and see,” ujar Tigor usai menghadiri Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Tigor menuturkan, kondisi geopolitik global membuat banyak pelaku usaha berhati-hati. Pasalnya, pelaku usaha masih menunggu kepastian mengenai situasi ekonomi dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Menurutnya, hal ini wajar lantaran pengusaha tentu tidak ingin mengambil risiko terlalu besar tanpa perhitungan matang.

Di Superbank sendiri, dia menyebut bahwa pertumbuhan kredit masih cukup baik. Hal itu tecermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh 50% pada 2025. Bahkan untuk tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit pada rentang 50—60%.

Namun secara umum, Tigor mengakui bahwa permintaan kredit memang masih cenderung tertahan lantaran banyak nasabah masih menahan ekspansi akibat ketidakpastian global.

Meski begitu, lanjut dia, pertumbuhan kredit secara industri sebenarnya masih cukup baik. Sebagai catatan, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kredit bank pada Maret 2026 tumbuh 9,49% secara tahunan (year on year/YoY).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih sehat dan bank masih punya amunisi untuk menyalurkan kredit. Dengan demikian, kata dia, masalah utama bukan pada kesiapan bank, melainkan permintaan dari dunia usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.

“Cuma demand side-nya ini memang enggak bisa dipaksa. Kita harus lihat, karena mereka lihat secara makro, secara mikro, dan secara keseluruhannya juga,” pungkasnya.

BANDUNG - Suasana Idul Fitri di Desa Pasirlangu, Bandung, tahun ini terasa sedikit berbeda. Di balik gempita takbir dan aroma opor ayam, masih tersimpan memori kelabu tentang bencana tanah longsor yang menerjang pada akhir Januari lalu. Namun, di tengah masa pemulihan yang menantang tersebut, secercah harapan hadir membawa hangatnya semangat kebersamaan.

Melalui program tahunan LG Lebaran Sehat, PT LG Electronics Indonesia (LG) hadir langsung di tengah masyarakat Pasirlangu. Bukan sekadar kunjungan seremonial, kehadiran LG kali ini membawa misi khusus: menyembuhkan luka fisik dan batin warga pascabencana.

Lebih dari Sekadar Paket Makanan

Memasuki tahun keempat pelaksanaannya, LG Lebaran Sehat tetap setia pada khittahnya untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Sebanyak 1.000 paket makanan sehat dibagikan kepada warga. Menariknya, makanan ini bukan sekadar pengisi perut; setiap menu disusun secara cermat mengikuti pedoman GERMAS dari Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan gizi seimbang.

"Di tengah suasana Lebaran ini, kami berharap kehadiran LG dapat memberikan dukungan bagi masyarakat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam membangun kembali semangat dan harapan," ujar Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia.

Filosofi ini berakar kuat pada tagline global mereka: Life’s Good when We Do Good. Bagi LG, kehidupan yang baik hanya bisa terwujud jika dibarengi dengan aksi nyata yang berdampak positif bagi sesama.

Menjaga Masa Depan di Tengah Pemulihan



Fokus LG tidak berhenti pada bantuan sosial. Bekerja sama dengan Posyandu setempat, LG juga menyasar kelompok yang paling rentan: anak-anak balita. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara intensif untuk memantau tumbuh kembang serta mendeteksi dini potensi stunting pascabencana. Tak ketinggalan, 100 botol vitamin diberikan sebagai benteng pertahanan kesehatan mereka.

Di sisi lain desa, tawa riang anak-anak mulai terdengar di PAUD Desa SPS Aster. LG memberikan donasi berupa set mainan edukatif, peralatan sekolah, hingga mengajak mereka mewarnai bersama.

"Ini adalah upaya kami untuk mengembalikan semangat belajar anak-anak. Kami ingin mereka tetap optimis menatap masa depan meski sedang berada dalam masa pemulihan," ungkap Rudy Tambuwun, Branch Manager LG Bandung Area.

Edukasi Hijau Sejak Dini

Ada satu hal menarik dalam aksi sosial kali ini. Seluruh material yang digunakan dalam kegiatan LG Lebaran Sehat menggunakan bahan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Ini adalah cara halus namun efektif dari LG untuk mengenalkan gaya hidup berkelanjutan kepada generasi muda di Pasirlangu.

Inisiatif ini merupakan bagian dari pilar LG Loves and Cares, salah satu cabang dari payung besar LG Loves Indonesia. Selain kepedulian sosial, LG juga memiliki komitmen pada lingkungan (LG Loves Green), pendidikan (LG Loves School), dan kesejahteraan anak (LG Loves Children).

Komitmen Jangka Panjang

Bagi LG, pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ha Sang-chul menegaskan bahwa kontribusi berkelanjutan, sekecil apa pun, akan membawa perubahan nyata.

Saat matahari mulai terbenam di ufuk Pasirlangu, jejak-jejak bantuan mungkin akan habis dikonsumsi. Namun, semangat yang ditinggalkan—bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masa sulit—akan terus menetap, membuktikan bahwa hidup memang terasa lebih baik saat kita berbuat baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran.

"Kami melakukan koordinasi dengan BPK. Pada 2026 ini, program bedah rumah (BSPS) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga perlu kami pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, prosedurnya terpenuhi, serta didukung data yang akurat dari BPS," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, program-program perumahan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Dengan begitu, harapannya masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui program-program perumahan ini," katanya.

Ara bertemu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Haerul Saleh sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, koordinasi ini juga menegaskan komitmen Kementerian PKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola program, seiring dengan meningkatnya skala intervensi pemerintah di sektor perumahan, termasuk melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Melalui sinergi yang kuat dengan BPK, Kementerian PKP optimistis pelaksanaan program perumahan ke depan akan semakin tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya, Ara mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program BSPS.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026