Pemerintah memastikan Indonesia setop impor beras untuk kebutuhan bahan baku industri pada 2026.

Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan dapat dipenuhi dari pasokan hasil produksi petani lokal.

Keputusan itu dibahas dalam rapat Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Hasilnya, lebih mengutamakan pasokan dari produksi dalam negeri.

"Konsumsi (gula) kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak jadi (impor). Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono dalam keterangan resmi, Selasa (30/12).

Dalam rapat itu ditegaskan Indonesia tidak ada lagi melakukan impor beras umum, yang sebelumnya pernah ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Begitu juga dengan beras industri, pemerintah memutuskan tak ada impor jenis beras tersebut pada tahun depan. Tahun ini, kuota impor untuk beras industri telah diterbitkan untuk 13 pelaku usaha swasta yang membutuhkan bahan baku tepung beras dan bihun.

Beras bahan baku industri yang dimaksud yakni beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen juga.

Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri di 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah. Harapannya bahan baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan.

Selain beras, gula konsumsi juga diputuskan tidak ada importasi di tahun depan. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, diperkirakan carry over stock gula konsumsi dari 2025 ke 2026 sebesar 1,437 juta ton.

Sementara kebutuhan konsumsi setahun di 2,836 juta ton, sehingga produksi gula konsumsi setahun yang diestimasikan dapat mencapai 2,7 juta ton sampai 3 juta ton dapat menciptakan surplus yang kokoh.

Sedangkan impor untuk jagung pakan, benih, dan rumah tangga dipastikan tidak ada di 2026. Dalam kalkulasi Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, carry over stock dari 2025 ke 2025 sangat besar di angka 4,521 juta ton. Dari itu terdapat estimasi susut/tercecer 831,6 ribu ton.

Kendati begitu, produksi jagung di 2026 diproyeksikan sebesar 18 juta ton. Kebutuhan setahun jagung berkisar di 17,055 juta ton, sehingga ketersediaan jagung secara nasional masih sangat mencukupi meskipun tidak ada importasi pada 2026.

IDXChannel - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, peniadaan impor beras industri dan beras khusus dalam Neraca Komoditas (NK) 2026 berpotensi memicu hambatan baru di sektor pangan.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Hasran menjelaskan, kebijakan tersebut berisiko mengganggu industri, mengingat akurasi data produksi domestik belum sepenuhnya dapat dipastikan sehingga dapat memicu kenaikan harga pangan olahan.

"Kebutuhan beras untuk industri olahan memiliki spesifikasi dan karakteristik yang berbeda dari beras konsumsi oleh petani lokal," kata Hasran dalan keterangan resminya pada Minggu (28/12/2025).

"Menutup pintu impor tanpa mempertimbangkan akurasi data dan jaminan pasokan domestik yang sesuai standar industri hanya akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha," tutur dia.

Terbatasnya akses terhadap beras industri dengan kualitas tertentu berisiko meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Jika beban ini terus berlanjut, masyarakat sebagai konsumen akhir terancam menghadapi kenaikan harga produk olahan berbasis beras pada tahun depan.

Hasran menyebut, riset CIPS menunjukkan sistem Neraca Komoditas seringkali gagal menyajikan data yang rinci dan tersegmentasi.

Tanpa pemetaan data yang akurat mengenai varietas dan spesifikasi tertentu, kebijakan penutupan impor hanya akan menciptakan ketimpangan antara angka ketersediaan di atas kertas dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Di sisi lain, penetapan Neraca Komoditas 2026 juga melampaui tenggat waktu yang diatur dalam regulasi. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 mengatur penetapan Neraca Komoditas seharusnya dilakukan paling lambat hari kerja ketujuh bulan Desember, tetapi NK 2026 justru baru diumumkan pada 16 Desember 2025.

“Penundaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Neraca Komoditas yang berujung pada keterlambatan penetapan NK 2026 menunjukkan sistem ini belum dirancang untuk berfungsi secara responsif. Sistem yang kaku ini justru berpotensi menghambat efisiensi dan daya saing industri nasional,” tutur Hasran.

Karena itu, Hasran mendorong pemerintah untuk segera meninjau kembali data kebutuhan beras industri dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha secara transparan.

Penggunaan data rencana pasokan secara lebih detail dan berbasis kebutuhan sangat krusial agar kebijakan swasembada tidak menekan industri hilir hingga memicu beban biaya baru, yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat ketika harga pangan meningkat.

Klaim swasembada juga seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menutup impor beras industri, terutama tanpa mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan riil pelaku usaha di sektor pangan.

Selain itu, proses penetapan Neraca Komoditas 2026 menunjukkan bahwa sistem ini masih kaku dan bergantung pada data pasokan yang belum akurat di tingkat teknis. Reformasi sistem impor menjadi kunci agar industri nasional dapat bergerak lebih responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik.

"Neraca Komoditas belum dapat diterapkan secara efektif sebagai instrumen pengendali impor. Oleh karena itu, sistem impor perlu diarahkan kembali agar lebih berbasis mekanisme pasar, sehingga mampu merespons kebutuhan bahan baku secara aktual," tutur Hasran.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal usulan importasi beras industri pada 2026 yang ditolak untuk masuk ke dalam neraca komoditas 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mengikuti semua keputusan dari neraca komoditas 2026, termasuk perihal beras industri.

“Kalau kami kan tergantung dari neraca komoditas itu. Yang diputuskan neraca komoditas kami ikut,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, pemerintah belum memberikan persetujuan atas usulan impor beras industri pada 2026. Kebijakan tersebut diambil lantaran produksi beras dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memandang belum ada urgensi untuk membuka keran impor beras industri di tengah kondisi pasokan beras nasional yang dinilai melimpah.

“Berasnya banyak, masa impor,” kata Zulhas singkat saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan, kebutuhan beras industri masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Alhasil, usulan impor dari pelaku industri belum disetujui demi menjaga swasembada beras.

“Terutama untuk usulan untuk beras untuk kebutuhan industri karena kita sanggup memenuhi sehingga usulan yang dari teman-teman di perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu, kita semuanya bisa swasembada,” ujar Tatang.

Tatang menuturkan, volume usulan impor beras industri yang diajukan sebanyak 380.952 ton. “Kemudian kami tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri. Mungkin itu saja ya satu hal terkait dengan beras,” tuturnya.

Namun, kebijakan tersebut menuai perhatian dari kalangan pengamat. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang kebijakan tanpa impor beras industri berisiko mengganggu bisnis horeka yang menyajikan menu khas negara lain.

Menurut Eliza, apabila impor dipaksakan untuk dihentikan, pelaku usaha berpotensi kesulitan menjaga cita rasa makanan, yang pada akhirnya dapat mengecewakan konsumen.

“Jika dipaksakan tidak impor, ini akan mengganggu bisnis horeka yang memasak sajian khas negara lain sehingga konsumen akan kecewa karena rasanya tidak sesuai seperti biasanya,” ujar Eliza kepadaBisnis, Rabu (17/12/2025).

Eliza menjelaskan beras untuk kebutuhan industrihotel, restoran, dan kafe (horeka), terutama yang menyajikan menu asing dan bukan menu nusantara, tidak seluruhnya dapat digantikan oleh beras produksi dalam negeri.Artinya, setiap jenis beras memiliki varietas khusus dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat.

“Misalkan basmati atau japonica itu nggak akan sama seperti yang dihasilkan di Indonesia karena kondisi agroklimatnya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, kebijakan tanpa impor beras industri tidak dapat serta-merta diterapkan bagi sektor horeka. Eliza menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan impor beras industri secara lebih selektif agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha horeka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kebijakan pemerintah yang belum merestui imporberas industri pada 2026 dinilai berpotensi menekan kinerja sektor perhotelan, restoran, dan kafe (horeka).

Seperti diketahui, pemerintah belum memberikan persetujuan atas usulan impor beras industri pada 2026. Kebijakan tersebut diambil lantaran produksi beras dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memandang belum ada urgensi untuk membuka keran impor beras industri di tengah kondisi pasokan beras nasional yang dinilai melimpah.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan tanpa impor beras industri berisiko mengganggu bisnis horeka yang menyajikan menu khas negara lain.

Menurut Eliza, apabila impor dipaksakan untuk dihentikan, pelaku usaha berpotensi kesulitan menjaga cita rasa makanan, yang pada akhirnya dapat mengecewakan konsumen.

“Jika dipaksakan tidak impor, ini akan mengganggu bisnis horeka yang memasak sajian khas negara lain, sehingga konsumen akan kecewa karena rasanya tidak sesuai seperti biasanya,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Eliza menjelaskan beras untuk kebutuhan industri makanan atau horeka, khususnya yang menyajikan menu asing dan bukan menu nusantara, tidak seluruhnya dapat digantikan oleh beras produksi dalam negeri.

“Karena memang setiap jenis beras itu ada varietas khususnya yang itu tidak akan sama jika dipaksakan di produksi di dalam negeri,” imbuhnya.

Artinya, setiap jenis beras memiliki varietas khusus dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat.

“Misalkan basmati atau japonica itu nggak akan sama seperti yang dihasilkan di Indonesia karena kondisi agroklimatnya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, kebijakan tanpa impor beras industri tidak dapat serta-merta diterapkan bagi sektor horeka. Eliza menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan impor beras industri secara lebih selektif agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha horeka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum merestui usulan impor beras industri pada 2026 lantaran produksi dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai tidak ada urgensi untuk mengimpor beras industri di tengah melimpahnya pasokan beras nasional.

“Berasnya banyak, masa impor,” kata Zulhas singkat saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan kebutuhan beras industri masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Alhasil, usulan impor dari pelaku industri belum disetujui demi menjaga swasembada beras.

“Terutama untuk usulan untuk beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu, kita semuanya bisa swasembada,” ujar Tatang.

Tatang menuturkan, volume usulan impor beras industri yang diajukan sebanyak 380.952 ton. “Kemudian kami tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri. Mungkin itu saja ya satu hal terkait dengan beras,” tambahnya.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan importasi beras tersebut mayoritas berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

“Sepanjang Januari—Oktober 2025, impor beras sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta, dan negara asal utama impor beras ini adalah Januari—Oktober 2025, ini dari Myanmar, Thailand, dan India,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Pada Oktober 2025, BPS mencatat impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Menurut catatan BPS, potensi produksi beras dalam negeri akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025, yang utamanya ditopang subround I (Januari–April 2025) dengan peningkatan 26,54%.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,79 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Peningkatan ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” ujarnya.

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkapkan beras untuk kebutuhan industri akan dipenuhi dari dalam negeri.

"Jadi ada usulan untuk beras industri 380.952 ton, kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri," ujar Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono di Jakarta, Selasa.

Menurut Tatang, kebutuhan beras industri sanggup dipenuhi dari dalam negeri dikarenakan Indonesia dalam kondisi swasembada beras.

"Kita semuanya bisa swasembada," katanya.

Berdasarkan data Kemenko Pangan, pada periode Januari-Desember 2025 produksi beras Indonesia mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, produksi jagung Indonesia juga mencapai 16,55 juta ton atau naik 9,34 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Produksi yang meningkat ini dipengaruhi oleh pemangkasan regulasi, salah satunya pada pengadaan pupuk bersubsidi.

Sebagai contoh, dulu terdapat sekitar 148 aturan terkait dengan pengadaan pupuk. Kini, regulasi tersebut dipangkas menjadi 33 aturan, sehingga petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan jadwal waktu tanam.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan target produksi beras nasional pada 2026 mencapai 34,77 juta ton sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan dan menjaga keberlanjutan swasembada nasional.

Amran menjelaskan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian 2026 disusun untuk mendukung tema nasional mengenai kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi produktif dan inklusif.

Ia menekankan fokus utama program Kementerian Pertanian adalah peningkatan produksi padi, jagung dan komoditas strategis lainnya melalui cetak sawah, optimalisasi lahan, penguatan irigasi, serta rehabilitasi kawasan konservasi secara terukur.

Penguatan penyiapan benih unggul, penyediaan alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, serta program penyuluhan dan regenerasi petani akan menjadi landasan penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia. Adapun, beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

Hal ini menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Menurutnya, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium sehingga pasokan nasional aman dan stabil.

Arief menuturkan, pemasukan beras pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut, lanjut dia, memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat diimpor.

“Tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Secara rinci, Arief menyampaikan jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

Selain itu, lanjut dia, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Untuk itu, Arief memastikan pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani. Menurutnya, segmen industri harus berjalan, namun stabilitas pangan dan perlindungan petani juga tetap menjadi prioritas.

“Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama,” terangnya.

Sebelumnya, BPS mencatat impor beras Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai 364.300 ton dengan nilai US$178,5 juta. Impor ini berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

Untuk Oktober 2025 saja, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Di sisi lain, BPS juga melaporkan harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan turun secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025. Namun, harganya naik secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2025.

“Beras premium [di penggilingan] turun 0,66% secaramonth-to-monthtetapi naik 5,48% secarayear-on-year, sementara beras medium turun 0,97%secara month-to-monthtetapi naik 6,46% secarayear-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun 0,88% secara bulanan dari Rp13.439 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp13.320 per kilogram pada November 2025. Namun, rata-rata harganya naik 6% secara tahunan.

Sementara rata-rata harga beras di tingkat grosir turun 0,93% mtm dari Rp14.264 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp14.131 per kilogram pada November 2025, sedangkan harga beras di tingkat grosir naik 5,03% secara tahunan.

Kemudian, untuk rata-rata harga beras di tingkat eceran turun 0,59% mtm menjadi Rp15.067 per kilogram pada November 2025 dari bulan sebelumnya di level Rp15.157 per kilogram. Namun harganya meningkat 3,72% secara tahunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KementerianPertanianmenegaskantidakadaimporberasmedium yangmasukkeIndonesia.Seluruhkebutuhanberasmediumnasionaldipenuhiolehproduksidalamnegeri yang pada 2025diproyeksikanmencapai34,79jutatonmenurutdata Badan PusatStatistik(BPS).Dengancapaiantersebut, Indonesiaberadadalamkondisisurplusberasmedium,sehinggapasokannasionalamandanstabil.

KepalaBiroKomunikasidanLayananInformasiKementerianPertanian,MochAriefCahyono,menjelaskanseluruhpemasukanberaspadatahuninimerupakanbagiandarikebijakanberaskhususdanberasindustriberbasisneracakomoditas.Kebijakantersebutmemastikanhanyajenisberasyangtidakdiproduksidalamnegeriataudibutuhkansebagaibahanbakuindustriyangdapatmasuk.

“Yangperludipahamipublik bahwatidakadasatupunimporberasmedium. Yangmasukhanyaberaskebutuhankhusus,beraspremiumtertentu, danberasindustri.Tidakmenyentuhkonsumsimasyarakatumum,”kataArief.

Iamerincijenisberasyangmasukmeliputiberaspecah100 persenataumenir(HS 1006.40.90)sebagaibahanbakuindustri,beraskebutuhankhusustermasukuntukpenderitadiabetes,sertaberaspremiumuntukrestoranasingdan hotel.Selainitu,terdapatvariankhususberkodeHS 1006.30.99sepertibasmati, jasmine, dan japonicadengantingkatkepecahanmaksimal5 persen yangmemangtidakdiproduksidi Indonesia.

Ariefmemastikanpemasukanberaskhusustersebuttidakmemengaruhipasarberasmedium dantidakmenekanhargagabahpetani.

“Segmenindustriharusberjalan,tetapistabilitaspangandanperlindunganpetanitetapmenjadiprioritas,”ujarnya.

Sebelumnya,DeputiBidangStatistikDistribusidan Jasa BPSPudjiIsmartinmenyampaikanbahwaimporberaspadaOktober2025tercatatsebesar40,7ributon,sedangkankumulatifJanuari–Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai 178,5 juta dolar AS. Seluruhnya merupakan kategori beras khusus danindustri,bukanberasmedium.

Padasaatyangsama,berasbahkanmengalamideflasiterdalamsepanjangtahun2025 padabulanNovember.MenurutBPS,berasmencatatdeflasi0,59 persen (month to month).DeputiBPSPudjiIsmartinimenjelaskandeflasitersebutdipicuolehmeningkatnyaketersediaanberasselamamusimpanen,penyesuaianhargaantarkualitas,sertadampakpenyaluranberasSPHP diberbagaipasar.

Ariefkembalimenegaskankomitmenpemerintah untuk tidak mengimpor beras.“Bersyukurtahuninikebutuhanberasmediumkitaamandaritanganpetanidalamnegeri dansudahsurplus.Produksikitamencukupi,sehinggatidakadaalasanuntukimporberasmedium.Petanitetapmenjadiprioritasutama.”