Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum merestui usulan impor beras industri pada 2026 lantaran produksi dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai tidak ada urgensi untuk mengimpor beras industri di tengah melimpahnya pasokan beras nasional.

“Berasnya banyak, masa impor,” kata Zulhas singkat saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan kebutuhan beras industri masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Alhasil, usulan impor dari pelaku industri belum disetujui demi menjaga swasembada beras.

“Terutama untuk usulan untuk beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu, kita semuanya bisa swasembada,” ujar Tatang.

Tatang menuturkan, volume usulan impor beras industri yang diajukan sebanyak 380.952 ton. “Kemudian kami tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri. Mungkin itu saja ya satu hal terkait dengan beras,” tambahnya.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan importasi beras tersebut mayoritas berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

“Sepanjang Januari—Oktober 2025, impor beras sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta, dan negara asal utama impor beras ini adalah Januari—Oktober 2025, ini dari Myanmar, Thailand, dan India,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Pada Oktober 2025, BPS mencatat impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Menurut catatan BPS, potensi produksi beras dalam negeri akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025, yang utamanya ditopang subround I (Januari–April 2025) dengan peningkatan 26,54%.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,79 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Peningkatan ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” ujarnya.

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan atas masuknya 250 ton beras impor asal Thailand ke Sabang, Aceh.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono mengatakan pembahasan mengenai kebutuhan impor beras sudah tuntas dalam rapat koordinasi teknis (rakortek) eselon I.

“Rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025 menyampaikan bahwa total stok CBP [Cadangan Beras Pemerintah] di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton,” kata Tatang dalam keterangannya pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, stok tersebut dianggap lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Aceh hingga tahun depan. Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras.

Tatang pun menegaskan pemerintah pusat tidak pernah memberikan rekomendasi atau menyetujui rencana impor beras tersebut. Bahkan rapat koordinasi teknis pada 14 November 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan tidak menyetujui impor beras tersebut.

“Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang,” kata Tatang.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh buka suara terkait masuknya beras impor tersebut, yang kini disegel Kementerian Pertanian (Kementan). Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang tidak melanggar aturan dalam proses impor.

“Gubernur nyatakan tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut,” kata Muhammad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/11/2025).

Muhammad menjelaskan Sabang menghadapi persoalan harga beras yang tinggi jika pasokan harus didatangkan dari daratan. Karena itu, impor dinilai sebagai kebijakan transisi yang berpihak pada masyarakat. “Atas dasar salah satu permasalahan tersebut, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi slah satu kebijakan transisi yang startegis yang berpihak kepada masyarakat setempat. Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas,” ujarnya.

Muhammad juga menilai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut impor tersebut ilegal bersifat berlebihan seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan Undang-Undang (UU).

Menurutnya, pernyataan Amran mereduksi kewenangan Aceh sebagai daerah yang diatur dengan regulasi khusus.

“Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Muhammad juga menilai pernyataan Amran yang mempertanyakan nasionalisme telah menyudutkan Aceh sebagai daerah bekas konflik.

“Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan, sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” tuturnya.

Dia menambahkan Gubernur Aceh meminta agar Kementan segera menguji kualitas beras tersebut dan mendistribusikannya kepada masyarakat Sabang sesuai aturan.

“Dan segera [250 ton beras] dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan impor beras tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Menurutnya, PT Multazam Sabang Group tetap memasukkan beras meski risalah rapat menolak impor.

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Amran mengungkapkan bahwa kawasan bebas Sabang tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan impor tanpa mengikuti ketentuan nasional.

“Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan motif pelaku impor beras ilegal sejumlah 250 ton asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

Amran menyampaikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di tengah capaian swasembada beras Tanah Air pada tahun ini, dengan produksi beras dalam negeri yang diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton hingga Desember 2025 nanti.

“Dia tujuannya cari untung, karena di luar negeri itu harga [beras] lagi jatuh. Dulu US$650 per ton, sekarang US$340 dolar per ton,” kata Amran usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, swasembada beras Indonesia dan kebijakan menutup keran impor telah membuat harga pangan dunia lebih murah.

Pasalnya, dalam rentang 2 tahun berturut-turut, impor beras Taanah Air sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kebijakan untuk menghentikan impor sepanjang tahun ini dinilai memicu upaya impor ilegal agar pemangku kepentingan terkait tak kehilangan untung.

“Sehingga dia berupaya. Bahkan kami dilobi untuk menerima impor dari negara tetangga, termasuk menyampaikan ke Bapak Presiden,” ujar Amran.

Ketika ditanya perihal dampak temuan impor beras ilegal ini terhadap capaian swasembada beras Indonesia, Amran berujar bahwa hal tersebut hanya mengganggu secara politik.

Pasalnya, besaran 250 ton terbilang kecil dibandingkan proyeksi produksi beras sebesar 34,7 ton hingga akhir tahun ini.

“Lebih dari cukup, target kita adalah 32 juta ton, tetapi hasilnya 34,7 ton. Itu di atas target,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mendorong pemerintah menindak tegas pihak yang melakukan impor beras ilegal.

Menurutnya, aktivitas bisnis terkait mesti sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa tidak ada impor beras pada tahun ini.

“Kita sudah swasembada beras. Jadi, siapa pun itu yang mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum,” kata Titiek.