Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras tetap aman di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjelang perayaan Imlek dan Ramadan, di tengah kondisi pascabencana alam.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan posisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di wilayah terdampak bencana masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Per 20 Januari 2026, penyaluran CBP untuk penanganan bencana alam telah mencapai 14.435 ton di Aceh, 5.098 ton di Sumatra Utara, dan 1.069 ton di Sumatra Barat.

Saat ini, stok beras yang dikuasai Bulog di Aceh tercatat sebesar 61.721 ton, dengan dukungan minyak goreng sebanyak 135.668 liter. Adapun, penyaluran CBP di Aceh difokuskan ke wilayah terdampak luas seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Rizal menyampaikan Bulog juga mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan di Aceh yang berkaitan dengan Tradisi Meugang untuk menyambut perayaan Ramadan.

“Kami instruksikan untuk seluruh jajaran yang ada di kantor Aceh, ini di wilayah Aceh kami siapkan stok sebanyak-banyaknya jangan sampai sudah kena bencana kesusahan juga dengan logistik,” ujarnya.

Beralih ke Sumatra Utara, hingga saat ini, total penyaluran CBP bencana mencapai 5.098 ton, dengan sisa stok beras di gudang sebesar 17.425 ton dan minyak goreng sebanyak 166.460 liter.

“Karena di wilayah Sumatra Utara banyak Chinese-nya juga kami siapkan untuk mengantisipasi Imlek. Kemudian untuk Ramadan Bulan Suci dan untuk nanti Lebaran,” sambungnya.

Sementara di Sumatra Barat, Rizal menyatakan Bulog tetap menyalurkan CBP ke wilayah terdampak parah, seperti Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Secara total, penyaluran di wilayah ini mencapai 1.069 ton, dengan sisa stok sebesar 5.627 ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Provinsi Aceh dilaporkan telah menerima 10.000 ton beras bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan beras ini diberikan melalui Badan Pangan Nasional.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh Surya Rayendra mengatakan bantuan beras bencana tersebut disalurkan melalui Gubernur Aceh dan selanjutnya didistribusikan ke kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

"Ada sebanyak 10.000 ton beras bencana yang diterima dari pemerintah pusat. Beras bencana tersebut nantinya disalurkan melalui Bulog di kabupaten dan kota terdampak bencana," katanya sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (13/12/2025).

Surya menyebutkan alokasi beras bencana ke kabupaten dan kota tergantung permintaan bupati atau wali kota di wilayah terdampak bencana kepada Gubernur Aceh.

Penyaluran beras bencana tersebut, lanjutnya, segera dilakukan untuk beberapa kabupaten dan kota terdampak bencana yang membutuhkan pasokan pangan untuk korban banjir.

Sebelumnya, kata Surya, Pemprov Aceh juga sudah menyalurkan sebanyak 4.390,2 ton dari 6.298,4 ton beras bencana ke kabupaten dan kota terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Penyaluran beras bencana tersebut dilakukan melalui Bulog di kabupaten dan kota, sedangkan 1.899,1 ton beras bencana yang belum disalurkan menunggu permintaan kepala daerah kepada Gubernur Aceh.

"Dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh, penyaluran 10 kabupaten dan kota di antaranya sudah selesai. Sedangkan delapan kabupaten dan kota belum menyalurkan dan masih menunggu permintaan masing-masing kepala daerah," kata Surya Rayendra.

Adapun delapan kabupaten dan kota yang belum meminta penyaluran beras bencana tersebut, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah.

Mengenai persediaan beras di Provinsi Aceh, Surya menyatakan sampai saat ini stok beras mencapai 80.000 ton. Persediaan tersebut mencukupi hingga Juni 2026.

Kendati secara umum persediaan mencukupi, stok beras di beberapa kabupaten dan kota ada yang sudah menipis, sehingga perlu penambahan dengan mengirim ke daerah tersebut.

"Yang menjadi kendala sekarang ini adalah akses darat yang masih terputus. Kami juga sudah mengirim lima ton untuk menambah persediaan di Aceh Tengah melalui udara," kata Surya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan atas masuknya 250 ton beras impor asal Thailand ke Sabang, Aceh.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono mengatakan pembahasan mengenai kebutuhan impor beras sudah tuntas dalam rapat koordinasi teknis (rakortek) eselon I.

“Rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025 menyampaikan bahwa total stok CBP [Cadangan Beras Pemerintah] di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton,” kata Tatang dalam keterangannya pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, stok tersebut dianggap lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Aceh hingga tahun depan. Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras.

Tatang pun menegaskan pemerintah pusat tidak pernah memberikan rekomendasi atau menyetujui rencana impor beras tersebut. Bahkan rapat koordinasi teknis pada 14 November 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan tidak menyetujui impor beras tersebut.

“Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang,” kata Tatang.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh buka suara terkait masuknya beras impor tersebut, yang kini disegel Kementerian Pertanian (Kementan). Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang tidak melanggar aturan dalam proses impor.

“Gubernur nyatakan tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut,” kata Muhammad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/11/2025).

Muhammad menjelaskan Sabang menghadapi persoalan harga beras yang tinggi jika pasokan harus didatangkan dari daratan. Karena itu, impor dinilai sebagai kebijakan transisi yang berpihak pada masyarakat. “Atas dasar salah satu permasalahan tersebut, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi slah satu kebijakan transisi yang startegis yang berpihak kepada masyarakat setempat. Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas,” ujarnya.

Muhammad juga menilai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut impor tersebut ilegal bersifat berlebihan seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan Undang-Undang (UU).

Menurutnya, pernyataan Amran mereduksi kewenangan Aceh sebagai daerah yang diatur dengan regulasi khusus.

“Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Muhammad juga menilai pernyataan Amran yang mempertanyakan nasionalisme telah menyudutkan Aceh sebagai daerah bekas konflik.

“Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan, sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” tuturnya.

Dia menambahkan Gubernur Aceh meminta agar Kementan segera menguji kualitas beras tersebut dan mendistribusikannya kepada masyarakat Sabang sesuai aturan.

“Dan segera [250 ton beras] dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan impor beras tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Menurutnya, PT Multazam Sabang Group tetap memasukkan beras meski risalah rapat menolak impor.

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Amran mengungkapkan bahwa kawasan bebas Sabang tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan impor tanpa mengikuti ketentuan nasional.

“Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” ujarnya.