#30 tag 24jam
Kemenko Pangan Tegaskan Tidak Pernah Beri Izin Impor 250 Ton Beras ke Sabang
Kemenko Pangan tidak pernah izinkan impor 250 ton beras ke Sabang. Stok beras Aceh cukup, tidak perlu impor. Pemerintah Aceh klaim impor sesuai aturan. [556] url asal
#beras-impor #izin-impor-beras #kemenko-pangan #sabang-aceh #stok-beras-aceh #impor-beras-thailand #kebijakan-impor-beras #bpks-sabang #harga-beras-sabang #regulasi-impor-beras #pernyataan-menteri-pert
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/11/25 16:04
v/51153/
Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan atas masuknya 250 ton beras impor asal Thailand ke Sabang, Aceh.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono mengatakan pembahasan mengenai kebutuhan impor beras sudah tuntas dalam rapat koordinasi teknis (rakortek) eselon I.
“Rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025 menyampaikan bahwa total stok CBP [Cadangan Beras Pemerintah] di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton,” kata Tatang dalam keterangannya pada Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, stok tersebut dianggap lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Aceh hingga tahun depan. Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras.
Tatang pun menegaskan pemerintah pusat tidak pernah memberikan rekomendasi atau menyetujui rencana impor beras tersebut. Bahkan rapat koordinasi teknis pada 14 November 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan tidak menyetujui impor beras tersebut.
“Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang,” kata Tatang.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh buka suara terkait masuknya beras impor tersebut, yang kini disegel Kementerian Pertanian (Kementan). Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang tidak melanggar aturan dalam proses impor.
“Gubernur nyatakan tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut,” kata Muhammad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/11/2025).
Muhammad menjelaskan Sabang menghadapi persoalan harga beras yang tinggi jika pasokan harus didatangkan dari daratan. Karena itu, impor dinilai sebagai kebijakan transisi yang berpihak pada masyarakat. “Atas dasar salah satu permasalahan tersebut, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi slah satu kebijakan transisi yang startegis yang berpihak kepada masyarakat setempat. Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas,” ujarnya.
Muhammad juga menilai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut impor tersebut ilegal bersifat berlebihan seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan Undang-Undang (UU).
Menurutnya, pernyataan Amran mereduksi kewenangan Aceh sebagai daerah yang diatur dengan regulasi khusus.
“Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan,” tuturnya.
Muhammad juga menilai pernyataan Amran yang mempertanyakan nasionalisme telah menyudutkan Aceh sebagai daerah bekas konflik.
“Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan, sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” tuturnya.
Dia menambahkan Gubernur Aceh meminta agar Kementan segera menguji kualitas beras tersebut dan mendistribusikannya kepada masyarakat Sabang sesuai aturan.
“Dan segera [250 ton beras] dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan impor beras tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Menurutnya, PT Multazam Sabang Group tetap memasukkan beras meski risalah rapat menolak impor.
“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).
Amran mengungkapkan bahwa kawasan bebas Sabang tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan impor tanpa mengikuti ketentuan nasional.
“Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)