Bisnis.com, MEDAN - Untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasannya, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) melakukan penguatan prospek bisnis kawasan itu sebagai shorebase (pangkalan suplai) industri migas lepas pantai dan pelabuhan transit kapal pesiar lintas benua.

Sebagai kawasan strategis yang di perlintasan Selat Malaka, Sabang perlu dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga investor strategis untuk pengembangan bisnis kawasan itu dalam menarik manfaat ekonomi dari jalur distribusi lintas laut internasional.

Direktur Promosi dan Kerjasama BPKS Maya Safira mengatakan kawasan ekonomi Sabang terus berbenah dan mencari peluang untuk mengoptimalkan potensi pengembangan kawasan tersebut sebagai kawasan ekonomi yang mendapatkan manfaat dari jalur lalu lintas distribusi dan logistik global.

"Rencana Mubadala Energy untuk menjadikan Sabang sebagai shorebase-nya di darat, ternyata menjadi trigger bagi sejumlah kontraktor migas lain untuk menjajaki Sabang sebagai pangkalan suplai mereka pula. Ada tiga atau empat perusahaan layanan dukungan industri migas yang menjajaki masuk ke Sabang," ujar Maya, kepada Bisnis saat berkunjungan ke Sabang, baru-baru ini.

Dia menambahkan keseriusan Mubadala untuk menggunakan kawasan Sabang sebagai dukungan layanan di darat dibuktikan dengan kunjungan perusahaan tersebut serta Dubes Uni Emirat Arab (UEA) ke kawasan Sabang.

Manajemen BPKS didukung oleh Pemerintah Aceh terus mengembangkan kawasan Sabang sebagai salah satu kawasan andalan dalam pengembangan ekonomi Provinsi Aceh.

Selain itu, ungkap Maya, peluang Sabang untuk menjadi pelabuhan transit bagi lalu lintas kapal pesiar lintas benua sangat besar, sehingga manajemen terus berupaya untuk menggarap usaha layanan tersebut.

"Sebelumnya cukup ramai kapal pesiar yang transit di Sabang. Pernah bersandar 12 kapal pesiar dalam setahun. Kapal pesiar dengan penumpang ribuan turis. Tapi dalam dua tahun ini agak sepi. Tahun lalu hanya 4 kapal yang bersandar. Kami berharap minat kapal pesiar dunia makin meningkat sehingga bisa jadi salah satu sumber usaha kawasan ekonomi Sabang."

Menurut Maya, kapal pesiar awalnya bersandar memang hanya untuk mengisi logistik atau pembersihan kapal, tapi kemudian ada juga akhirnya yang memperpanjang waktu transit untuk melakukan wisata di Aceh.

Hal ini, lanjutnya, memberi manfaat ekonomi cukup bagus bagi pariwisata Aceh kalau mampu dimanfaatkan dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan BPKS, lanjutnya, menata obyek wisata di kawasan Sabang, berupa wisata menyelam dan wisata alam yang sudah ada di kawasan tersebut.

Dengan cara tersebut, menurutnya lagi, bisa jadi peluang untuk menarik turis kapal pesiar yang tengah bersandar pelabuhan Sabang untuk turun berwisata di Pulau Sabang.

"Turis ini mungkin bisa ditarik dengan atraksi budaya Aceh. Ke depan, mungkin Pemkot Sabang bisa mengadakan atraksi budaya Aceh seperti tari Saman yang sudah dikenal luas dan banyak diminati jadi tontonan oleh turis," tuturnya.

Kota Sabang dikenal juga sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang memberikan berbagai fasilitas dan insentif untuk mendorong aktivitas perdagangan dan investasi di wilayah tersebut.

Sejak tahun 2000, Sabang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2000. Putusan ini dikuatkan dengan memperkuatnya menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Kawasan ini mencakup beberapa pulau strategis seperti Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo, Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta mengembangkan industri dan perdagangan di Aceh. Dengan adanya berbagai kemudahan.

Dengan langkah ini, Pemerintah mengharapkan Sabang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan atas masuknya 250 ton beras impor asal Thailand ke Sabang, Aceh.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono mengatakan pembahasan mengenai kebutuhan impor beras sudah tuntas dalam rapat koordinasi teknis (rakortek) eselon I.

“Rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025 menyampaikan bahwa total stok CBP [Cadangan Beras Pemerintah] di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton,” kata Tatang dalam keterangannya pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, stok tersebut dianggap lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Aceh hingga tahun depan. Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras.

Tatang pun menegaskan pemerintah pusat tidak pernah memberikan rekomendasi atau menyetujui rencana impor beras tersebut. Bahkan rapat koordinasi teknis pada 14 November 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan tidak menyetujui impor beras tersebut.

“Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang,” kata Tatang.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh buka suara terkait masuknya beras impor tersebut, yang kini disegel Kementerian Pertanian (Kementan). Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang tidak melanggar aturan dalam proses impor.

“Gubernur nyatakan tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut,” kata Muhammad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/11/2025).

Muhammad menjelaskan Sabang menghadapi persoalan harga beras yang tinggi jika pasokan harus didatangkan dari daratan. Karena itu, impor dinilai sebagai kebijakan transisi yang berpihak pada masyarakat. “Atas dasar salah satu permasalahan tersebut, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi slah satu kebijakan transisi yang startegis yang berpihak kepada masyarakat setempat. Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas,” ujarnya.

Muhammad juga menilai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut impor tersebut ilegal bersifat berlebihan seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan Undang-Undang (UU).

Menurutnya, pernyataan Amran mereduksi kewenangan Aceh sebagai daerah yang diatur dengan regulasi khusus.

“Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Muhammad juga menilai pernyataan Amran yang mempertanyakan nasionalisme telah menyudutkan Aceh sebagai daerah bekas konflik.

“Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan, sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” tuturnya.

Dia menambahkan Gubernur Aceh meminta agar Kementan segera menguji kualitas beras tersebut dan mendistribusikannya kepada masyarakat Sabang sesuai aturan.

“Dan segera [250 ton beras] dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan impor beras tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Menurutnya, PT Multazam Sabang Group tetap memasukkan beras meski risalah rapat menolak impor.

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Amran mengungkapkan bahwa kawasan bebas Sabang tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan impor tanpa mengikuti ketentuan nasional.

“Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

“Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

“Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

“Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.