Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng domestik di tengah peningkatan kebutuhan crude palm oil (CPO) nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan produksi sawit nasional saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan, ekspor, maupun tambahan alokasi Biodiesel.

“Dulu 26 juta [ton] cukup. Kalau 32 juta [ton] bagaimana? Ini datanya. Aku tidak ubah datanya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan tambahan kebutuhan CPO untuk implementasi B50 diperkirakan hanya sekitar 5 juta ton hingga 6 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan lainnya masih berada di kisaran 20 juta ton.

“Kecil, 20-an [juta ton]. Jadi B50 kan 5 juta ton. Kalau 6 juta ton kan masih berlebih. Berarti tidak terganggu kan?” ujarnya.

Amran memaparkan sebelumnya total produksi sawit nasional mencapai sekitar 46 juta ton, dengan kebutuhan domestik sekitar 20 juta ton dan ekspor 26 juta ton. Kini, volume ekspor meningkat menjadi sekitar 32 juta ton.

“Dulu 46 juta ton. 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain. Kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang 32 juta ton ekspor. Kalau ini diambil 5 juta. Artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50,” katanya.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO nasional hingga akhir 2025 tercatat mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 48,16 juta ton.

Di sisi lain, konsumsi domestik naik 3,8% menjadi 24,76 juta ton dari sebelumnya 23,85 juta ton.

Adapun, volume ekspor sawit nasional meningkat 9,5% menjadi 32,34 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 29,53 juta ton.

Data Gapki juga menunjukkan konsumsi biodiesel domestik mencapai 12,7 juta ton hingga akhir 2025. Untuk itu, Kementan menilai peningkatan produksi sawit nasional masih cukup untuk menopang implementasi mandatori B50 di tengah kenaikan kebutuhan ekspor dan konsumsi domestik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai strategi besar untuk membangun fondasi ekonomi dari tingkat desa. Pemerintah melihat program ini sebagai investasi jangka panjang yang menyasar dua sektor sekaligus, yakni kualitas sumber daya manusia dan pergerakan ekonomi lokal.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai dampak program ini tidak berhenti pada pemenuhan gizi anak. Ia menyebut MBG memiliki efek berantai yang langsung dirasakan oleh pelaku usaha di sektor pangan.

"Ini (MBG) investasi untuk anak cucu kita, dan MBG ini penggerak ekonomi di desa, menggerakkan ekonomi yang hortikultura, sayur-sayuran, kemudian penjual ayam, penjual telur, ini bergerak semua dari hulu sampai hilir," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Fokus utamanya adalah memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh lebih sehat dan siap bersaing di masa depan.

Di sisi lain, Amran menegaskan bahwa kebijakan ini tidak memiliki muatan politik jangka pendek. Ia menyebut program ini justru tidak memberikan keuntungan elektoral karena menyasar kelompok usia yang belum memiliki hak pilih.

"Kalau secara politik itu tidak menguntungkan karena anak SD, anak TK, anak SD, SMP, SMA, dia belum pemilihan kalau kita mau pemilihan 2029, itu nggak ikut kan? Artinya ini betul-betul gagasan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk generasi muda ke depan supaya cerdas-cerdas dan seterusnya," kata Amran.

Program MBG juga diarahkan untuk menekan persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Penyediaan makanan bergizi secara konsisten dinilai menjadi langkah konkret dalam memperbaiki kualitas kesehatan anak.

Lebih jauh, Amran menilai program ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi prioritas utama agar memiliki kesempatan tumbuh secara optimal.

"Mungkin yang mengkritik tidak pernah merasakan miskin. Aku ini lahir sudah miskin banget, miskin ekstrem. Jadi beliau itu (Presiden Prabowo) sangat peduli pada orang-orang, anak-anak kita yang kekurangan gizi stunting," ujarnya.

Namun, dampak terbesar yang mulai terlihat justru datang dari sisi ekonomi. Permintaan bahan pangan untuk mendukung program ini menciptakan pasar baru yang stabil bagi petani dan peternak.

Produksi hortikultura seperti sayur-sayuran meningkat seiring kebutuhan pasokan yang terus berjalan. Hal ini memberi kepastian pasar bagi petani di berbagai daerah.

Sektor peternakan juga mengalami dorongan serupa. Kebutuhan ayam dan telur untuk program MBG membuat aktivitas usaha di tingkat desa semakin hidup.

Tidak hanya produksi, rantai distribusi hingga perdagangan ikut bergerak. Ekosistem ini membentuk siklus ekonomi yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.

"Jadi orang-orang kecil bahagia. Berapa juta peternak kita? Ada 3,8 juta. Ini bergerak semua dari unggas, sapi, kambing dan seterusnya," kata Amran.

Jadi MBG tidak lagi sekadar program bantuan, melainkan instrumen pembangunan ekonomi berbasis desa. Pemerintah berharap efek berkelanjutan dari program ini dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan beras yang diimpor Indonesia dari Amerika Serikat (AS) merupakan beras khusus, seperti jenis basmati. Hal ini seiring dengan adanya kesepakatan perjanjian dagang Indonesia—AS.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut volume impor beras tersebut sangat kecil dibandingkan dengan stok beras Perum Bulog yang saat ini hampir mencapai 4 juta ton.

Dia justru menekankan pemerintah akan mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi. Untuk itu, Amran menyatakan rencana impor 1.000 ton beras dari Negara Paman Sam tidak mengganggu status swasembada beras.

“Kalau diimpor itu adalah beras khusus karena basmati sesuai dengan turis-turis yang datang, investor datang. Paham? Jadi bawa sama kita [beras] ke mana nih berangkat [haji], senangnya beras yang pulen, yang beras Inpari, Cianjur. Paham? Karenataste-nya ini untuk turis kita yang datang,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Amran memastikan beras khusus yang diimpor dari AS bukan beras medium yang dikonsumsi mayoritas masyarakat.

Seperti diketahui, Indonesia harus mengimpor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Hal itu sebagaimana tercantum di dalam dokumen kesepakatan kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia—AS.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah hanya memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Negara Paman Sam.

“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Dia menambahkan, dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Di sisi lain, dia juga menegaskan volume impor sebesar 1.000 ton beras tersebut tidak signifikan dibandingkan produksi beras nasional.

“Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025,” jelasnya.

Adapun, Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, dan tepung gluten jagung.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan hingga Idulfitri 2026. Kepastian tersebut didasarkan pada proyeksi neraca pangan nasional serta evaluasi lapangan lintas pemangku kepentingan.

"Berdasarkan hasil pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan yang kami lakukan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, kami sampaikan kondisi produksi pasokan dan stok pangan strategis nasional dalam kondisi cukup aman untuk menghadapi Ramadhan 1447 Hijriah," kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, puasa Ramadan yang diperkirakan berlangsung pada Februari hingga Maret 2026 dengan Idulfitri sekitar 20–21 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan pasokan pangan tercukupi dan harga tetap stabil secara nasional.

Ia menjelaskan, kebutuhan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, ayam, telur, dan minyak goreng dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara itu, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula didukung oleh impor yang terukur.

Kementerian Pertanian menyatakan stok komoditas strategis, khususnya beras, berada dalam kondisi cukup dan terus dipantau secara rutin hingga akhir Maret 2026 untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musiman selama Ramadan dan Lebaran.

Berdasarkan neraca kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional periode Februari–Maret 2026, mayoritas komoditas strategis diproyeksikan mengalami surplus. Komoditas beras mencatat surplus tertinggi sebesar 14,48 juta ton, didukung stok awal (carry over) 11,61 juta ton dan produksi berjalan 7,98 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 5,12 juta ton.

Jagung juga mencatat surplus sebesar 4,72 juta ton. Daging ayam dan telur ayam masing-masing mencatat surplus signifikan, yakni 635 ribu ton untuk daging ayam dan 305 ribu ton untuk telur ayam. Komoditas gula pasir mencatat surplus 751 ribu ton berkat tingginya stok awal yang mencapai 1,2 juta ton.

Untuk daging sapi dan kerbau, meskipun kebutuhan mencapai 121 ribu ton, neraca masih menunjukkan surplus tipis sebesar 6 ribu ton yang didukung kombinasi produksi dalam negeri dan impor. Pada komoditas hortikultura, aneka cabai mencatat surplus 319 ribu ton dan bawang merah surplus 76 ribu ton. Kedelai juga mencatat surplus 216 ribu ton, meskipun pasokannya masih didominasi impor sebesar 418 ribu ton.

Namun demikian, pemerintah memberi perhatian khusus pada komoditas bawang putih. Data menunjukkan stok awal bawang putih hanya 1,9 ribu ton dengan produksi 4 ribu ton dan impor 53 ribu ton, sementara kebutuhan mencapai 113 ribu ton.

Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, pemerintah menyiapkan enam langkah pengamanan produksi pangan. Upaya tersebut meliputi penjagaan produksi di tengah musim hujan dan pengering, pendistribusian pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, penguatan kerja sama antardaerah, penerapan sistem peringatan dini (early warning system) harga harian nasional, koordinasi dengan pelaku usaha agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta pelaksanaan operasi pasar dan pengawasan bersama Satgas Pangan.

Di sisi lain, Mentan juga mengingatkan pedagang komoditas strategis seperti daging, minyak goreng, dan beras agar tidak mengerek harga menjelang Ramadan. Hal tersebut disampaikan Amran usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Enggak boleh naik, harus ikut HET [harga eceran tertinggi]. Jadi, kita harus saling pengertian. Berbisnis boleh untunglah, tetapi jangan menyusahkan konsumen. Daging, minyak goreng, beras, ini adalah komoditas strategis,” kata Amran.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mengaku menemukan satu perusahaan daging di Banten yang membanderol harga di atas HET. Ia menyebut satuan tugas Kementerian Pertanian langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Hari itu juga langsung turun. Karena kalau tidak, aku cabut izinnya dan tahun depan aku hentikan kuota impor untuk dia,” ujarnya.

Amran menegaskan kebutuhan nasional komoditas strategis pangan dalam kondisi aman untuk Ramadan, seiring koordinasi yang terus dilakukan dengan distributor dan pelaku usaha di lapangan.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut menyiapkan langkah strategis untuk mengendalikan potensi gejolak harga kebutuhan pokok selama Ramadan 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi harga, mulai dari penguatan pasokan hingga penataan tata kelola distribusi.

Kemendag akan mengoptimalkan penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memfasilitasi distribusi komoditas dari wilayah produksi ke sentra konsumsi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kecukupan stok di setiap wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan telur ayam ras dalam kondisi aman menjelang Ramadan 2026, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim pemerintah telah melakukan perhitungan kebutuhan telur secara menyeluruh, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun program MBG.

“Sudah kami hitung tadi [kebutuhan telur untuk MBG]. Malah harganya turun, Rp23.000 di bawah HPP [harga pokok produksi],” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Untuk komoditas unggas, harga ayam hidup berada di bawah harga pokok produksi (HPP), yakni di kisaran Rp22.000–Rp23.000 per kilogram, sementara HPP ditetapkan Rp25.000 per kilogram. Namun, Amran memperkirakan harga ayam akan bergerak naik secara wajar saat Ramadan.

Lebih lanjut, pemerintah saat ini fokus menjaga stabilitas harga pangan strategis dengan memastikan harga eceran tertinggi (HET) dan HPP tetap terjaga hingga Ramadan berakhir. Menurutnya, kondisi stok nasional menjadi faktor utama yang membuat harga pangan relatif terkendali.

Lebih lanjut, stok beras nasional tercatat mencapai 3,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok minyak goreng di Perum Bulog mencapai 700.000 ton.

Amran menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku usaha yang menjual pangan strategis di atas HET. Adapun, Kementan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.

Terlebih, dia menyatakan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari produsen, pedagang, distributor hingga konsumen, telah sepakat menjaga harga pangan strategis tetap sesuai ketentuan sekaligus mempertahankan HPP.

“Supaya apa tujuannya? Produsen tersenyum, pedagangnya bahagia, dan konsumennya juga ikut menikmati bulan suci Ramadan,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyoroti masifnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG, terutama di Pulau Jawa yang juga menjadi sentra utama peternakan unggas.

Eliza menilai kondisi tersebut mendorong distributor memprioritaskan pasokan ke SPPG. Menurutnya, para distributor cenderung memprioritaskan penyaluran pasokan ke SPPG karena skema pembayarannya bersifat tunai dan cepat, berbeda dengan pedagang pasar tradisional yang umumnya menggunakan sistem tempo.

Imbasnya, sambung dia, kondisi tersebut membuat ketersediaan stok di pasar menjadi terbatas dan mendorong kenaikan harga.

“Ini menjadi alasan juga kenapa harga di level peternak naiknya tidak setinggi kenaikan harga di level konsumen,” kata Eliza kepadaBisnis, Selasa (13/1/2026).

Ke depan, Core memperkirakan tekanan harga telur ayam masih akan berlanjut pada awal 2026, seiring rencana pemerintah menambah jumlah SPPG serta datangnya momentum Ramadan yang jatuh lebih awal pada Februari—Maret 2026.

“Jadi harga telur yang sudah naik sejak akhir tahun lalu ini belum kembali normal, ekspektasi inflasi masih tinggi,” imbuhnya.

Untuk itu, Eliza menilai pemerintah perlu memperkuat peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pangan. Menurutnya, Bulog perlu menyerap jagung petani dan menyalurkannya kepada peternak mandiri melalui skema subsidi agar harga pakan bisa ditekan.

Sudah kita hitung tadi, malah harganya turun menjadi Rp23 ribu per kilogram

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan stok telur ayam ras dalam kondisi aman dan cukup, meskipun ada tambahan kebutuhan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setelah rapat koordinasi pangan di Jakarta, Kamis, Amran menyebutkan harga telur ayam ras di tingkat produsen saat ini bahkan berada di bawah harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan Rp26.500 per kg.

“Sudah kita hitung tadi, malah harganya turun menjadi Rp23 ribu per kilogram,” ujarnya.

Amran menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga agar tetap adil bagi semua pihak, baik produsen, pengusaha dan pedagang, maupun konsumen.

Ia menggambarkan tantangan yang dihadapi, di mana ketika harga turun peternak merasa dirugikan, saat harga naik konsumen yang keberatan, dan ketika harga berada di tengah-tengah pengusaha pun tidak puas.

“Jadi memang jadi Menteri Pertanian cukup berat. Saya minum pil sabar,” katanya.

Amran menambahkan pemerintah dalam waktu dekat akan membangun pabrik pakan ternak secara bertahap, yakni 12 unit pada tahap pertama dan 18 unit pada tahap kedua.

Pabrik tersebut dirancang untuk memproduksi pakan ternak, obat-obatan, vaksin, serta anak ayam atau day old chicken (DOC) dengan harga terjangkau, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha peternak sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Lebih lanjut, Amran juga memastikan stok pangan strategis lainnya dalam kondisi aman menjelang Ramadhan hingga Lebaran.

Amran menyebut stok beras nasional hingga Januari mencapai 3,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Adapun stok minyak goreng di Bulog tersedia 700 ribu ton.

“Tidak ada alasan harga naik. Semua unsur terlibat sepakat untuk tidak menjual pangan strategis kita di atas harga eceran tertinggi (HET),” ujar Amran.

Amran juga memastikan stok daging sapi dalam kondisi aman.

Ia menyampaikan telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk penerbitan izin impor daging sapi guna menjamin ketersediaan pasokan di dalam negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan modus penyelundupan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Hak ini menyusul inspeksi yang dilakukan Kementan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, seiring penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton, tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, dari 1.000 ton beras ilegal yang ditemukan, sebanyak 345 ton disebut masih berada di gudang Bea Cukai.

Menurut Amran, beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang yang notabene bukan daerah produsen beras. Beras selundupan tersebut lantas akan dikirim ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Tak hanya beras, aparat juga disebut telah mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Sebagian barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.

Amran pun memastikan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan satgas, kepolisian, TNI, kejaksaan, bea cukai, dan Badan Karantina.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan terwujudnya swasembada beras berimbas positif pada kenaikan nilai tukar petani (NTP) yang kini mencapai 125,35 persen per Desember 2025.

"Capaian swasembada pangan juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani Desember 2025 tercatat 125,35, tertinggi sepanjang sejarah," kata Mentan dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo di Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Amran menyebutkan rata-rata NTP 2025 mencapai 123,26 atau tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Selain meningkatkan pendapatan petani, swasembada juga mendorong lonjakan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025, dengan stok saat ini berada di kisaran 3,24 juta ton seiring penyaluran untuk penanganan bencana dan pengendalian harga.

Dari sisi ekonomi makro, sektor pertanian mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,52 persen pada triwulan I 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sekaligus menegaskan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

"Seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor," ucap Amran.

Ia menegaskan keberhasilan swasembada pangan merupakan buah dari sinergi nasional yang kuat.

Amran berterima kasih kepada semua pihak, kementerian/lembaga lainnya, TNI/Polri, asosiasi petani, BUMN Pangan, dan seluruh petani Indonesia. Sebab, kata dia, swasembada pangan bukan hanya dari Kementerian Pertanian tetapi dari sinergi seluruh putra anak bangsa.

“Atas nama petani Indonesia, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Presiden. Harga gabah naik, harga pupuk turun, ketersediaan pupuk banyak. Sekali lagi, swasembada ini kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan Presiden dan seluruh petani Indonesia,” ungkapnya.

Ia menambahkan dengan swasembada, Indonesia juga menyetop keran impor beras. Penghentian impor beras oleh Indonesia pun menekan permintaan internasional dan mendorong harga beras dunia turun tajam dari sekitar 660 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton menjadi 368 dolar AS per metrik ton, atau turun 44,2 persen.

Tercapainya swasembada pangan didukung langkah peningkatan produksi yang masif dan terintegrasi. Melalui intensifikasi, pemerintah memperkuat benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, irigasi, modernisasi pertanian, serta peremajaan alsintan, sementara dari sisi ekstensifikasi pemerintah mempercepat cetak sawah baru.

Khusus penyaluran pupuk bersubsidi, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting melalui penyederhanaan 145 regulasi dan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Keberhasilan swasembada pangan juga diperkuat kebijakan agresif penyerapan gabah petani. Perum Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram, yang mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan tercapainya swasembada pangan nasional, menandai kembalinya kejayaan pangan Indonesia seperti dekade 1980-an, dengan capaian produksi beras tertinggi sepanjang sejarah dalam satu tahun pemerintahan.

“Hari ini kita telah mencatat suatu kemenangan yang penting. Yang penting hari ini saudara memberi bukti yang nyata. Saudara telah mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan mengucap bismillah pada 7 Januari 2026, saya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Indonesia mencapai puncak kejayaan pangan pada 1984 dengan swasembada beras, didukung cadangan beras sebesar 2 juta ton. Atas capaian tersebut, pada 1985 Presiden Soeharto diundang berpidato di Roma oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan menerima penghargaan internasional.

Bahkan menyerahkan bantuan beras kepada negara-negara Afrika, yang menempatkan Indonesia sebagai simbol kemandirian pangan dan solidaritas global.

“Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, saya diundang panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” ucapnya.

Kini, lebih dari empat dekade berselang, sejarah kejayaan itu kembali terulang. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) pengamatan November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan.

“Waktu saya dilantik saya beri target swasembada 4 tahun. Terima kasih seluruh komunitas pertanian. Saudara bekerja keras saudara kompak hasilkan satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri, satu tahun kita tidak tergantung bangsa lain,” kata Presiden.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahmin, pada pagi hari ini, hari Rabu, 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih," kata Presiden Prabowo yang langsung menumbukkan alu ke dalam lesung sebagai simbol tercapainya swasembada beras.

Di atas panggung, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan perwakilan kelompok petani, saat pengumuman swasembada pangan itu.

Menko Zulhas, Mentan Amran, dan perwakilan petani itu juga ikut menumbukkan alunya ke dalam lesung bersama Presiden.

Selepas itu, Presiden lanjut menyalami satu per satu perwakilan petani yang naik di atas panggung, kemudian Presiden meninggalkan lokasi panen raya.

Dalam sambutannya saat acara, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas pencapaian swasembada itu.

Di hadapan para petani, penyuluh pertanian, dan seluruh komunitas pertanian Indonesia, Presiden Prabowo berterima kasih atas kerja keras mereka.

"Terima kasih, seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara, kita sudah swasembada, satu tahun, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, satu tahun, kita sudah tidak tergantung bangsa-bangsa lain," kata Presiden Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan para petani.

Presiden melanjutkan petani-petani telah membuktikan diri sebagai putra-putri terbaik bangsa.

Kontras dengan pencapaian petani, Presiden kemudian menyoroti perilaku sejumlah elite yang lebih sering mengejek dan melempar sindiran terhadap kinerja pemerintah.

"Yang penting, saudara-saudara, hari ini saudara (petani, red.) telah memberi bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Presiden kemudian menceritakan beberapa bulan lalu ada tokoh-tokoh penting yang menyangsikan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Tokoh penting yang disebut Prabowo itu juga meragukan kinerja Mentan Amran.

"Sungguh ini, ngomong ke saya: tidak mungkin swasembada itu, Amran itu hati-hati, Amran kadang-kadang banyak janjinya saja. Tetapi, hari ini, saudara-saudara sekalian, saudara Andi Amran Sulaiman, saya beri Bintang Jasa Utama. Dia bersama jajaran kalian, kalian semua ini, telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia, dan saya percaya, habis ini kita tidak akan bisa diberhentikan," kata Presiden Prabowo memuji Amran.

Di lokasi panen raya, Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia swasembada pangan di hadapan para petani, komunitas pertanian Indonesia, jajaran menteri dan wakil menteri, pimpinan lembaga, Jaksa Agung, Kapolri, Wakil Panglima TNI, kepala staf dari masing-masing tiga matra TNI, direktur-direktur utama BUMN, terutama yang terlibat dalam program swasembada pangan pemerintah.

Pada bagian pembuka sambutannya, Presiden Prabowo memanggil para pejabat dan dirut BUMN, serta kepala daerah satu per satu, untuk mengetahui siapa-siapa yang hadir, dan tidak hadir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan temuan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang dilakukan oleh dua produsen menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Saat ini, pemerintah tengah menelusuri terduga pelaku, dan akan menindak tegas.

Mentan Amran menyatakan, dua perusahaan tersebut terindikasi menjual minyak goreng di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Ada dua perusahaan yang kami temukan menaikkan harga di atas HET. Kami minta ditelusuri sampai ke produsennya, sampai ke pabriknya. Ini bukan lagi imbauan, tapi penindakan," kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (22/12).

Amran menjelaskan, minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan justru dilepas ke pasar dengan harga jauh lebih tinggi. Padahal, pasokan nasional dalam kondisi sangat mencukupi dan Indonesia merupakan salah satu produsen minyak goreng terbesar di dunia.

"Harusnya Rp15.700, tapi dijual Rp18.000. Itu tidak boleh dan tidak ada alasan," ucapnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah telah mengerahkan Satgas Pangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dari hilir hingga hulu. Penelusuran difokuskan pada produsen dan pihak yang diduga memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraup keuntungan berlebih.

"Yang kami kejar bukan pedagang kecil. Kami fokus ke produsennya dan siapa pun yang memanfaatkan situasi ini," kata Amran.

Ia menambahkan, apabila terbukti melanggar ketentuan, produsen tersebut akan dikenai sanksi tegas, mulai dari proses pidana hingga pencabutan izin usaha.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi pangan nasional aman dan stabil hingga memasuki tahun depan. Stok beras nasional tercatat mencapai 3,53 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah tanpa impor, sementara pasokan minyak goreng, telur, dan ayam berada dalam kondisi normal di tingkat produsen.

"Stok cukup, bahkan lebih dari cukup. Tidak ada alasan menaikkan harga. Negara hadir untuk melindungi masyarakat," pungkas Amran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah segera menyalurkan bantuan benih gratis bagi petani yang sawahnya mengalami puso atau gagal panen akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ia menjelaskan tim Kementerian Pertanian (Kementan) mulai diturunkan sejak hari ini untuk bekerja dan menyusun daftar wilayah penerima bantuan benih.

“Yang sawah mengalami puso, kami kirim bantuan benih gratis dari pusat. Tim langsung turun mulai hari ini bekerja,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, karena saat ini sedang musim hujan, benih tersebut dapat segera ditanam oleh petani.

Total lahan sawah yang terendam banjir dan mengalami puso di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 28 ribu hektare, katanya, menjelaskan.

Selain benih, Amran mengatakan pemerintah juga akan memberikan bantuan peralatan pertanian bagi petani yang membutuhkan.

“Apabila memerlukan peralatan, dia tidak punya alat, kami kasih peralatan traktor,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengatakan menjamin tidak akan terjadi kekurangan pangan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dirinya menyebut telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras di tiga provinsi tersebut.

“Tidak akan ada kekurangan pangan. Kami jamin itu,” ujar dia.

Ia menambahkan pemerintah melalui Bulog siap memenuhi setiap permintaan beras dari daerah terdampak. Tim Kementan bersama Bulog telah berada di sejumlah titik guna memastikan distribusi berjalan lancar.

“Kami langsung katakan keluarkan beras sesuai permintaan. Sampai hari ini total permintaan mencapai 40 ribu ton,” kata Amran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi sebelumnya mengatakan sekitar 27 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 385 hektare sawah yang ditanami padi mengalami puso atau gagal panen.

Sementara itu, terdapat 200 hektare lahan jagung yang tidak dapat dipanen akibat bencana.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dalam kondisi aman.

Amran menegaskan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri untuk menjamin ketersediaan pangan, terutama beras di tiga wilayah tersebut.

“Tidak akan ada kekurangan pangan. Kami jamin itu,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan sejumlah daerah telah mengajukan permintaan beras, yang langsung dipenuhi meski surat resmi belum terbit.

“Kemarin ada permintaan 100 ton, ada juga 50 ton. Kami langsung keluarkan sekarang. Kami telepon, suratnya menyusul, karena ini darurat,” ujarnya.

Amran menambahkan cadangan beras telah ditempatkan di sejumlah titik bencana sehingga distribusi dapat segera dilakukan.

“Beras sudah berada pada titik-titik bencana. Ada di Sumatera, ada gudang di Aceh, kemudian di Padang,” katanya.

Menurut Amran, beras yang disalurkan berasal dari cadangan pangan untuk bencana. Tim Kementan bersama Bulog juga telah berada di sejumlah titik untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

“Kami langsung katakan keluarkan beras sesuai permintaan. Sampai hari ini total permintaan mencapai 40 ribu ton,” katanya.

Ia menambahkan beras juga akan dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak bencana sesuai rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.

“Semua daerah yang minta, kami penuhi, hanya administrasinya menyusul. Supaya jangan ada saudara-saudara kita kelaparan. Sekali lagi, kami pastikan beras, khususnya beras tercukupi,” ujarnya.

Menanggapi kabar harga beras 15 kilogram mencapai Rp500 ribu di Aceh Tengah, Amran menyebut pihaknya akan mengirimkan tim untuk segera melakukan pengecekan di lapangan.

“Menurut saya tidak mungkin harganya sebesar itu. Kami langsung cek, dan segera kirim pasokan beras ke sana karena ada beras di lokasi. Yang penting bahan pokok dulu kita bereskan,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025