IDXChannel- Indonesia diperkirakan mencatat surplus jagung sekitar 5,73 juta ton.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, total ketersediaan jagung diperkirakan mencapai 22,42 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada pada kisaran 16,69 juta ton.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, produksi jagung yang dihasilkan oleh para petani dengan kemitraan Polri ini mampu mendorong pemenuhan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola oleh Bulog.

“Dari luas lahan yang panen hari ini di Tuban, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 609 ton dan hasil panen akan dikirimkan ke Bulog guna mendukung penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan menjaga stabilitas pangan,” ujar Jenderal Listyo saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal II bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026) di Tuban, Jawa Timur, dikutip Senin (18/5/2026).

Penguatan produksi jagung di hulu merupakan rangkaian ekosistem yang terbangun hingga hilir melalui penguatan stok CJP sebagai instrumen untuk stabilisasi pangan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026–2029.

Melalui kebijakan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Perum Bulog melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sebanyak 1 juta ton sepanjang 2026 dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung berkadar air 18 hingga 20 persen.

Kebijakan ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani jagung nasional sekaligus penguatan stok Cadangan Jagung Pemerintah.

Adapun realisasi pengadaan jagung domestik oleh Bulog juga menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang 2025, pengadaan jagung mencapai 101 ribu ton. Sementara pada kuartal I 2026, stok CJP meningkat menjadi 168 ribu ton, seiring realisasi pengadaan dalam negeri yang hingga awal April telah mencapai 125,2 ribu ton atau 123,9 persen dibandingkan total realisasi pengadaan tahun sebelumnya.

Selain memperkuat stok jagung nasional, pemerintah juga memastikan keberlanjutan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan di tingkat produsen guna menjaga keseimbangan harga telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen.

Harga jagung pakan dalam program SPHP jagung ini ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram untuk pengambilan di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Penyaluran dilakukan melalui koperasi maupun asosiasi peternak kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Adapun hingga 16 Mei 2026, realisasi SPHP jagung yang disalurkan Bulog ke peternak mencapai 5,95 ribu ton atau 2,79 persen dari target salur yang ditetapkan pada tahun 2026 sebesar 213 ribu ton.

Presiden Prabowo dalam arahannya pada panen raya jagung kuartal II 2026 mengapresiasi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman beserta lintas sektor yang solid dalam mendukung peningkatan produksi pangan nasional, termasuk keterlibatan Polri dalam pengembangan ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir.

"Karena itu saya terima kasih. Tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat. Dipimpin Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan, Bulog, Agrinas, semuanya. Dan didukung oleh Panglima TNI serta didukung oleh Kapolri dan jajarannya," ujar Presiden Prabowo.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan bahwa stok pangan aman, bahkan surplus menjelang momen Ramadan dan Lebaran. Harga pangan pun diawasi agar tidak melonjak.

Hal itu disampaikan Amran di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026). Amran menjelaskan bahwa di antara pembahasan rapat adalah terkait kesiapan stok pangan pada momen Ramadan dan Lebaran.

"Semua stok kita dua bulan ke depan surplus, lebih dari cukup. Ada sembilan bahan pokok kita, itu adalah swasembada dan ekspor, minyak goreng, beras, bawang merah, dan seterusnya. Kemudian yang impor juga cukup. Jadi ada 11-12 bahan pokok cukup sampai lebih dari cukup, sampai Idul Fitri," ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Amran juga menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mengawasi agar harga pangan tidak melonjak seiring tingginya permintaan saat momen Ramadan dan Lebaran. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus antara lain beras, minyak goreng, daging, ayam, dan telur.

Kemudian, harga cabai dan bawang merah pun tak lepas dari sorotan. Sebelumnya, harga cabai dan bawang pun menjadi perhatian dalam rapat koordinasi terkait inflasi.

"Bawang merah kan kita swasembada, bahkan kita ekspor kalau tidak salah, 2025 ekspor kurang lebih 1.000 ton. Jadi kita sudah swasembada. Ini persoalan rantai pasoknya kita benahi, jadi ada HET [harga eceran tertinggi], ada HPP [harga pokok penjualan]. HETnya kita tekankan, khususnya yang strategis beras," ujarnya.

Sementara, mengacu neraca kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional periode Februari–Maret 2026, mayoritas komoditas strategis diproyeksikan mengalami surplus. Komoditas beras mencatat surplus tertinggi sebesar 14,48 juta ton, didukung stok awal (carry over) 11,61 juta ton dan produksi berjalan 7,98 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 5,12 juta ton.

Jagung juga mencatat surplus sebesar 4,72 juta ton. Daging ayam dan telur ayam masing-masing mencatat surplus signifikan, yakni 635 ribu ton untuk daging ayam dan 305.000 ton untuk telur ayam. Komoditas gula pasir mencatat surplus 751 ribu ton berkat tingginya stok awal yang mencapai 1,2 juta ton.

Untuk daging sapi dan kerbau, meskipun kebutuhan mencapai 121 ribu ton, neraca masih menunjukkan surplus tipis sebesar 6 ribu ton yang didukung kombinasi produksi dalam negeri dan impor.

Pada komoditas hortikultura, aneka cabai mencatat surplus 319 ribu ton dan bawang merah surplus 76 ribu ton. Kedelai juga mencatat surplus 216 ribu ton, meskipun pasokannya masih didominasi impor sebesar 418 ribu ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan hingga Idulfitri 2026. Kepastian tersebut didasarkan pada proyeksi neraca pangan nasional serta evaluasi lapangan lintas pemangku kepentingan.

"Berdasarkan hasil pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan yang kami lakukan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, kami sampaikan kondisi produksi pasokan dan stok pangan strategis nasional dalam kondisi cukup aman untuk menghadapi Ramadhan 1447 Hijriah," kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, puasa Ramadan yang diperkirakan berlangsung pada Februari hingga Maret 2026 dengan Idulfitri sekitar 20–21 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan pasokan pangan tercukupi dan harga tetap stabil secara nasional.

Ia menjelaskan, kebutuhan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, ayam, telur, dan minyak goreng dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara itu, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula didukung oleh impor yang terukur.

Kementerian Pertanian menyatakan stok komoditas strategis, khususnya beras, berada dalam kondisi cukup dan terus dipantau secara rutin hingga akhir Maret 2026 untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musiman selama Ramadan dan Lebaran.

Berdasarkan neraca kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional periode Februari–Maret 2026, mayoritas komoditas strategis diproyeksikan mengalami surplus. Komoditas beras mencatat surplus tertinggi sebesar 14,48 juta ton, didukung stok awal (carry over) 11,61 juta ton dan produksi berjalan 7,98 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 5,12 juta ton.

Jagung juga mencatat surplus sebesar 4,72 juta ton. Daging ayam dan telur ayam masing-masing mencatat surplus signifikan, yakni 635 ribu ton untuk daging ayam dan 305 ribu ton untuk telur ayam. Komoditas gula pasir mencatat surplus 751 ribu ton berkat tingginya stok awal yang mencapai 1,2 juta ton.

Untuk daging sapi dan kerbau, meskipun kebutuhan mencapai 121 ribu ton, neraca masih menunjukkan surplus tipis sebesar 6 ribu ton yang didukung kombinasi produksi dalam negeri dan impor. Pada komoditas hortikultura, aneka cabai mencatat surplus 319 ribu ton dan bawang merah surplus 76 ribu ton. Kedelai juga mencatat surplus 216 ribu ton, meskipun pasokannya masih didominasi impor sebesar 418 ribu ton.

Namun demikian, pemerintah memberi perhatian khusus pada komoditas bawang putih. Data menunjukkan stok awal bawang putih hanya 1,9 ribu ton dengan produksi 4 ribu ton dan impor 53 ribu ton, sementara kebutuhan mencapai 113 ribu ton.

Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, pemerintah menyiapkan enam langkah pengamanan produksi pangan. Upaya tersebut meliputi penjagaan produksi di tengah musim hujan dan pengering, pendistribusian pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, penguatan kerja sama antardaerah, penerapan sistem peringatan dini (early warning system) harga harian nasional, koordinasi dengan pelaku usaha agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta pelaksanaan operasi pasar dan pengawasan bersama Satgas Pangan.

Di sisi lain, Mentan juga mengingatkan pedagang komoditas strategis seperti daging, minyak goreng, dan beras agar tidak mengerek harga menjelang Ramadan. Hal tersebut disampaikan Amran usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Enggak boleh naik, harus ikut HET [harga eceran tertinggi]. Jadi, kita harus saling pengertian. Berbisnis boleh untunglah, tetapi jangan menyusahkan konsumen. Daging, minyak goreng, beras, ini adalah komoditas strategis,” kata Amran.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mengaku menemukan satu perusahaan daging di Banten yang membanderol harga di atas HET. Ia menyebut satuan tugas Kementerian Pertanian langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Hari itu juga langsung turun. Karena kalau tidak, aku cabut izinnya dan tahun depan aku hentikan kuota impor untuk dia,” ujarnya.

Amran menegaskan kebutuhan nasional komoditas strategis pangan dalam kondisi aman untuk Ramadan, seiring koordinasi yang terus dilakukan dengan distributor dan pelaku usaha di lapangan.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut menyiapkan langkah strategis untuk mengendalikan potensi gejolak harga kebutuhan pokok selama Ramadan 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi harga, mulai dari penguatan pasokan hingga penataan tata kelola distribusi.

Kemendag akan mengoptimalkan penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memfasilitasi distribusi komoditas dari wilayah produksi ke sentra konsumsi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kecukupan stok di setiap wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Petani menyoroti masalah penanganan pascapanen jagung yang belum optimal, terutama keterbatasan gudang, silo, hingga mesin pengering (dryer) di Perum Bulog.

Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin menilai peluang ekspor jagung pada 2026 terbuka lebar, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman ekspor sebelumnya. Namun, APJI menekankan keberhasilan swasembada dan ekspor jagung sangat bergantung pada penanganan pascapanen.

Menurutnya, Perum Bulog sebagai lembaga pembeli jagung petani tidak bisa hanya sekadar diberi dana untuk membeli, namun juga harus difasilitasi dengan silo, gudang, dan mesin pengering (dryer) sehingga peran dalam menjaga pasokan dalam negeri dan mendukung ekspor bisa berjalan optimal.

“Bulog itu perlu difasilitasi, adanya silo, gudang, sama dryer, sehingga Bulog itu tidak hanya beli standar jagung yang sudah standar simpan agar Bulog bisa membeli dalam kondisi kadar air berapapun dari petani, karena punya sumber daya dryer dan silo, maka Bulog akan berperan optimal,” kata Sholahuddin kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Sholahuddin menyampaikan bahwa mayoritas produksi jagung nasional atau sekitar 65% dipanen pada Februari—Maret saat curah hujan tinggi. Dia menjelaskan, tanpa fasilitas pengeringan dan penyimpanan memadai, petani kesulitan menjual jagung dengan harga wajar.

Terlebih, APJI menyebut keterbatasan fasilitas penyimpanan Bulog, yang saat ini bahkan untuk beras harus dititipkan ke beberapa vendor, sehingga kapasitas penyimpanan jagung masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat harga yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak bisa dinikmati petani saat panen raya.

Kendati demikian, menurut Sholahuddin, ekspor jagung bisa dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan pakan ternak domestik jika pascapanen dikelola dengan baik, terutama di daerah produsen utama yang belum berbasis industri.

APJI memandang, keberhasilan ekspor jagung akan menjadi kebanggaan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dia mengingatkan, capaian itu hanya bisa terlaksana dengan dukungan pemerintah melalui penataan pascapanen dan peran aktif Bulog.

“Kalau kita ini bisa ekspor ini kan menjadi kebanggaan nasionalisme kita, petani kan bangga jagungnya diekspor. Secara otomatis harga lebih bagus kan begitu,” ujarnya.

Adapun saat ini harga jagung kering pipilan dengan 14% kadar air berada di kisaran Rp4.700–Rp5.000 per kilogram, masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, Sholahuddin menyatakan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga akan memberatkan peternak.

“Kami, asosiasi sebenarnya mendorong agar HPP Rp5.500 [per kilogram] bisa dirasakan petani sudah cukup karena kalau terlalu tinggi juga kasihan peternak nggak mampu beli,” sambungnya.

Di sisi lain, APJI juga menolak bantuan benih pemerintah yang dinilai tidak sesuai kualitas dan merugikan petani. Sholahuddin menekankan insentif semestinya diberikan pada pembelian hasil panen, bukan benih.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

Namun, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

Di sisi lain, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry over jagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

Namun demikian, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

Sementara itu, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry overjagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok carry over tersebut menjadi penanda bahwa Indonesia pada 2025 telah berada dalam kondisi swasembada jagung.

Sepanjang tahun, kebutuhan jagung pakan dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor. Bahkan, pemerintah juga menegaskan tidak akan melakukan impor jagung sepanjang 2026.

“Dengan kondisi stok dan produksi seperti ini, pemerintah sepakat tidak perlu melakukan impor jagung pada 2026, baik untuk pakan, benih, maupun konsumsi rumah tangga,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Ketut menyampaikan produksi jagung nasional pada 2026 diperkirakan meningkat menjadi 18 juta ton. Kenaikan produksi tersebut akan menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekaligus menjaga keseimbangan pasokan sepanjang tahun.

Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah memproyeksikan ekspor jagung pada 2026 dapat mencapai sekitar 52.900 ton. Ekspor ini diposisikan sebagai mekanisme penyeimbang pasar, terutama saat pasokan domestik melimpah.

Dengan proyeksi tersebut, Ketut menyatakan stok jagung nasional pada akhir 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 4,5 juta ton. Menurutnya, angka ini cukup aman untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha.

Di samping itu, pemerintah juga memastikan hasil panen petani terserap secara optimal agar tidak terjadi penumpukan di lapangan.

“Produksi jagung nasional semakin solid, dan pemerintah akan terus memastikan hasil panen terserap dengan baik,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 216 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025.

HPP jagung pipilan kering di tingkat petani ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20%, sementara Rp6.400 per kilogram berlaku di gudang Bulog untuk kadar air maksimal 14% dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb).

Adapun hingga 15 November 2025, realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung telah mencapai 51,2 ribu ton dan disalurkan kepada 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi untuk menjaga keberlanjutan pasokan pakan nasional.