Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan untuk 300 masyarakat miskin dan difabel pada Selasa (26/5/2026). Peserta dilatih untuk menjadi operator garmen dan alas kaki. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Baznas, PLN, serta para perusahaan mitra.

"Satu angkatan kita akan melatih 300 orang. Kegiatan ini bagi anak-anak kita yang mereka kurang mampu, termasuk disabilitas juga dilatih di sini, dan mereka semua siap kerja di 11 perusahaan mitra," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung kegiatan pelatihan tersebut.

Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka TPT di Jawa Tengah per 2026 sendiri berada di 4,26%. Artinya, ada sekitar 481.000 tenaga kerja Jawa Tengah yang telah diserap oleh dunia industri.

Luthfi melanjutkan, selain mendukung penyerapan tenaga kerja, pelatihan yang digelar itu juga ikut mendukung iklim investasi Jawa Tengah. Melalui pelatihan tersebut, para peserta disiapkan untuk menyambut arus investasi yang tengah bergeliat, terutama pada sektor industri padat karya.

Kepala Disperindag Jawa Tengah July Emmylia menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar-jemput ke perusahaan mitra. "Selesai pelatihan langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji Upah Minimum Regional (UMR)," katanya.

July menambahkan bahwa setiap tahunnya BIPTAK membutuhkan sekitar 5.000 orang tenaga kerja terlatih setiap tahun. Namun demikian, dengan keterbatasan alat dan infrastruktur yang ada, BIPTAK baru mampu memenuhi 3.000 orang tenaga kerja terlatih yang terbagi dalam beberapa angkatan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong upaya kolaboratif melalui skema collaborative funding. Perusahaan-perusahaan mitra serta instansi terkait digandeng untuk ikut menyukseskan program pelatihan tersebut.

"Kapasitas kami 3000 orang, anggaran kami melatih hanya 300 orang, maka dibantu oleh CSR. Hampir 700 orang kami kerja sama dengan PT Mas Arya, total bisa melatih dengan menggunakan tempat kami sebanyak 960 orang. Itu langsung ditempatkan di PT Mas Arya," jelas July.

Bina Una Cahyani, seorang peserta pelatihan asal Kabupaten Boyolali, mengaku sangat terbantu dengan adanya program BIPTAK tersebut. Bina tak hanya mendapat materi pelatihan, tetapi ikut menikmati berbagai fasilitas yang disediakan. "Nanti setelah 10 hari langsung kerja di PT Mas Arya. Saya mengatahui informasi pelatihan ini dari media sosial. Ada kesempatan makanya saya coba daftar," ujar lulusan SMKN 1 Klego Boyolali tersebut.

Aldi Prasetya, peserta lain asal Kabupaten Batang, juga merasakan manfaat yang sama. Pelatihan itu tak hanya memberikan keterampilan untuk bekerja, tetapi juga sekaligus meningkatkan daya saingnya lewat koneksi langsung dengan perusahaan pencari tenaga kerja.

Pada momentum libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat

Madiun (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambah pasokan LPG bersubsidi 3 kilogram di wilayah Madiun Raya, Jatim guna memastikan stok aman dalam momentum libur pajang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah pada 27-31 Mei 2026.

Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangannya di Madiun, Selasa mengatakan selama momentum libur panjang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, pihaknya melakukan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler di kisaran 99-100 persen untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.

"Pada momentum libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Guna menghadapi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat," ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 99 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 1,5 juta tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur.

Jumlah itu diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmati long weekend dengan tenang.

Khusus untuk Kota Madiun, terdapat tambahan tabung elpiji bersubsidi hingga 100 persen sebanyak 11.520 tabung, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Madiun ada tambahan 100 persen sebanyak 30.240 tabung, Ngawi juga 100 persen sebanyak 27.040 tabung, Magetan mendapat penambahan 99 persen dengan banyak 23.120 tabung, Ponorogo juga 100 persen dengan 29.680 tabung, dan Pacitan 100 dengan 15.120 tabung.

"Penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di wilayah Madiun dan sekitarnya tersebut, rata-rata naik 99 persen hingga 100 persen dari rata-rata penyaluran harian," kata dia.

Ahad meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak memborong dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.

Pertamina mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, di mana LPG 3 kilogram merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Serta menggunakan LPG Non Subsidi (Brightgas) bagi masyarakat mampu.

Di sisi lain untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif serta pengecekan aspek Quantity and Quality (QQ) BBM.

Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Jatim, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Jepang sudah lama menjadi contoh negara dengan populasi menua tercepat di dunia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena aging population di negara tersebut tidak lagi hanya dibahas sebagai persoalan demografi, melainkan mulai dipandang sebagai faktor yang membentuk ulang arah ekonomi, pasar tenaga kerja, hingga pola konsumsi masyarakat.

Di tengah penurunan angka kelahiran dan meningkatnya usia harapan hidup, Jepang kini menghadapi situasi ketika jumlah lansia terus bertambah sementara populasi usia produktif menyusut.

Menurut World Economic Forum (WEF), kondisi itu ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, beban fiskal negara, hingga cara perusahaan menjalankan bisnis.

Fenomena serupa mulai menjadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia resmi memasuki fase ageing population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 11,97 persen.

BPS menyebut rasio ketergantungan juga meningkat menjadi 45,05 persen pada 2025.

Kondisi itu menandai perubahan besar dalam struktur demografi Indonesia. Selama ini Indonesia dikenal menikmati bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif.

Namun, pengalaman Jepang menunjukkan bahwa perubahan struktur usia penduduk dapat membawa dampak luas terhadap ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika populasi menua menjadi tantangan ekonomi

Jepang menjadi negara dengan populasi tertua di dunia. WEF mencatat lebih dari satu dari 10 penduduk Jepang kini berusia di atas 80 tahun.

Negara tersebut juga menghadapi angka kelahiran yang terus menurun dalam beberapa dekade terakhir.

Dampaknya terlihat langsung pada pasar tenaga kerja. Jumlah penduduk usia produktif terus berkurang sehingga perusahaan menghadapi kekurangan pekerja.

Survei Reuters pada 2025 menunjukkan dua pertiga perusahaan Jepang mengaku mengalami dampak serius akibat kekurangan tenaga kerja karena populasi yang menyusut dan menua.

Kondisi itu ikut menekan biaya operasional perusahaan. Banyak bisnis harus menaikkan gaji, memperpanjang usia pensiun, hingga meningkatkan perekrutan pekerja senior untuk mempertahankan operasional usaha.

Reuters juga mencatat kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja di Jepang meningkat 32 persen pada 2024.

Dalam jangka panjang, populasi yang menua juga membebani keuangan negara.

Nomura menyebut Jepang menghadapi tekanan besar akibat rendahnya angka kelahiran, meningkatnya belanja jaminan sosial, serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sudah melampaui 200 persen.

Tekanan fiskal muncul karena semakin sedikit penduduk usia kerja yang membayar pajak, sementara jumlah lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dan pensiun terus bertambah.

Studi Nomura Foundation bahkan menyebut populasi menua dapat memengaruhi keberlanjutan anggaran dan sistem jaminan sosial Jepang.

WEF mencatat rasio penduduk usia kerja 20-64 tahun terhadap kelompok usia 65 tahun ke atas di Jepang turun drastis dari 5,1 banding 1 pada 1990 menjadi sekitar 1,8 banding 1 pada 2025.

Artinya, beban ekonomi yang harus ditanggung kelompok usia produktif semakin besar.

Lansia menjadi penyangga ekonomi

Meski kerap dipandang sebagai ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, populasi menua di Jepang juga memunculkan dinamika baru. Nikkei Asia menyebut kelompok lansia justru menjadi “silver shock absorber” atau penyangga ekonomi Jepang.

Istilah itu merujuk pada peran masyarakat lanjut usia dalam menjaga stabilitas konsumsi domestik.

Ketika kelompok usia muda cenderung berhati-hati membelanjakan uang karena tekanan ekonomi dan ketidakpastian kerja, lansia Jepang tetap melakukan konsumsi menggunakan tabungan yang dikumpulkan selama masa produktif.

Fenomena itu membuat belanja rumah tangga Jepang tidak jatuh terlalu dalam meski ekonomi mengalami perlambatan. Lansia menjadi kelompok konsumen besar yang menopang berbagai sektor, mulai dari kesehatan, makanan, layanan rumah tangga, hingga rekreasi.

WEF dalam artikel mengenai longevity economy menyebut populasi lansia Jepang mendorong pertumbuhan industri baru berbasis kebutuhan warga senior. Jepang kini memiliki sekitar 36,25 juta penduduk berusia di atas 65 tahun.

Pertumbuhan populasi lansia memicu peningkatan permintaan layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, hingga teknologi pendukung kehidupan lansia seperti robot perawat dan platform berbasis kecerdasan buatan (AI).

WEF menyebut longevity economy di Jepang tidak lagi dipandang sekadar biaya sosial, melainkan juga sumber inovasi dan investasi baru. Bahkan, sejumlah industri mulai menyesuaikan produk dan layanan untuk konsumen senior yang jumlahnya terus meningkat.

Mengubah wajah pasar kerja

Perubahan demografi juga memaksa Jepang menata ulang sistem ketenagakerjaan. Banyak perusahaan kini mempertahankan pekerja berusia lanjut lebih lama dibanding sebelumnya.

Dorongan itu muncul karena perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja baru di tengah populasi usia muda yang terus menyusut.

Pemerintah Jepang juga mulai mendorong partisipasi lansia di pasar kerja agar tekanan terhadap sistem pensiun dan fiskal dapat dikurangi.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam laporan yang dikutip Reuters menyebut populasi menua tidak selalu menjadi beban apabila negara mampu menciptakan sistem kerja yang mendukung lansia tetap produktif.

IMF menilai pekerja lanjut usia saat ini cenderung lebih sehat dibanding generasi sebelumnya sehingga memiliki peluang bekerja lebih lama.

Di Jepang, kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya pekerja senior di toko ritel, layanan publik, transportasi, hingga sektor jasa. Lansia tidak lagi hanya dipandang sebagai kelompok penerima bantuan sosial, tetapi juga bagian dari tenaga kerja aktif.

Namun, perubahan itu tetap menghadirkan tantangan besar. OECD mencatat populasi menua tetap berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi apabila produktivitas tidak meningkat dan reformasi pasar tenaga kerja berjalan lambat.

Indonesia mulai menghadapi tantangan serupa

Indonesia memang masih memiliki dominasi penduduk usia produktif. Namun, hasil SUPAS 2025 menunjukkan arah perubahan demografi mulai bergerak menuju populasi menua.

BPS mencatat persentase penduduk lansia Indonesia mencapai 11,97 persen pada 2025, melewati ambang batas aging population sebesar 10 persen.

Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga melambat menjadi 1,08 persen per tahun.

BPS juga menyebut angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) Indonesia kini berada di level 2,13 atau mendekati replacement level. Kondisi itu menandakan jumlah kelahiran semakin mendekati tingkat yang hanya cukup untuk menggantikan populasi sebelumnya.

Pengalaman Jepang menunjukkan perubahan struktur penduduk tidak hanya memengaruhi ekonomi makro, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kebutuhan layanan kesehatan meningkat, biaya perlindungan sosial membesar, dan pola konsumsi berubah mengikuti dominasi kelompok usia lanjut.

Di sisi lain, muncul pula peluang ekonomi baru. Aging population dapat memunculkan “silver economy” yang mencakup sektor kesehatan, layanan keuangan, perumahan ramah lansia, hingga wisata dan gaya hidup untuk kelompok usia senior.

Provinsi dengan populasi lansia tinggi diperkirakan akan lebih dulu menghadapi perubahan tersebut. BPS mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan persentase lansia tertinggi mencapai 17,83 persen.

Di Jepang, perubahan demografi terjadi perlahan selama beberapa dekade hingga akhirnya membentuk ulang struktur ekonomi nasional.

Kini, ketika Indonesia mulai memasuki fase serupa, pengalaman Jepang menjadi gambaran mengenai tantangan sekaligus perubahan yang mungkin muncul dalam beberapa tahun mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MATARAM – PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta segenap pemangku kepentingan ketenagakerjaan merampungkan dan memfinalisasi penyusunan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri.

Skema ini adalah solusi konkret untuk akses modal kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memutus mata rantai praktik rekrutmen ilegal atau nonprosedural yang kerap membelit calon tenaga kerja akibat kendala pembiayaan.

Langkah maju ini juga merupakan respons atas tingginya animo masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menangkap peluang kerja dan magang di luar negeri. Provinsi NTB saat ini menduduki peringkat ke-4 nasional sebagai penyuplai PMI terbesar, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi di tingkat provinsi. Sepanjang 2025, tercatat 35.215 orang PMI diberangkatkan, sementara untuk 2026 diproyeksikan sekitar 30.000 orang, dan peminat program magang melampaui 1.000 orang.

Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal Rp10 miliar pada 2026 khusus untuk skema KUR PMI dan magang ini. Penyaluran berpola dapat ditambahkan secara fleksibel (top-up) seiring penyerapan, efektivitas program, serta mekanisme pemanfaatan di lapangan.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan prima yang selaras dengan prinsip syariah serta tata kelola perbankan yang sehat (prudential banking). Demi memastikan program tepat sasaran dan kemudahan optimal, ada tiga pola pembiayaan yang ditawarkan.

1.Pola channeling. Bank NTB Syariah bermitra dengan lembaga seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang merekomendasikan calon nasabah potensial. Bank akan memverifikasi, menganalisis, serta melakukan pencairan pembiayaan pascaakad.

2.Pola langsung berbasis perjanjian antara bank dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Skema ini khusus bagi calon pekerja yang terdaftar resmi di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan mengantongi visa kerja resmi.

3.Pembiayaan khusus peserta magang. Sinergi ini melalui perjanjian bank dengan LPK yang memegang izin penyaluran pemagangan ke luar negeri untuk membiayai peserta yang lulus seleksi visa magang.

"Seluruh skema penyaluran KUR yang kami formulasikan wajib patuh pada ketentuan. Guna memitigasi risiko kegagalan keberangkatan yang dapat memicu pembiayaan bermasalah (NPF), realisasi pencairan dana secara riil baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang nasabah resmi terbit," jelas Agus Suhendro, Selasa (26/5/2026).

Soal besaran biaya talangan masa persiapan dokumen, Agus Suhendro memberikan solusi berupa mekanisme verifikasi paralel. "Kami memahami kebutuhan operasional di lapangan. Oleh karena itu, proses prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan nasabah akan dijalankan secara paralel (bersamaan) sejak masa pelatihan dan persiapan dokumen berjalan. Dengan begitu, begitu visa resmi diterbitkan oleh negara tujuan, dana pembiayaan dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang memakan waktu," tambah Agus.

Bank NTB Syariah juga menerapkan strategi pengembalian berbasis cash flow pemotongan gaji bulanan pekerja di negara penempatan melalui mekanisme perbankan. Selain itu, aspek mitigasi risiko moral dan finansial juga diperkuat dengan mewajibkan keterlibatan keluarga inti (orang tua atau pasangan) di dalam negeri.

Pemerintah Provinsi NTB mengarahkan pelaksanaan tahap awal program ini difokuskan pada negara tujuan Malaysia dan Jepang.

Untuk PMI ke Malaysia plafon pembiayaan Rp10 juta hingga Rp80 juta. Sesuai aturan, dana KUR bukan berbentuk uang tunai (fresh money), melainkan pembiayaan pos kebutuhan riil seperti pengadaan paspor, SKCK, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja. Untuk penempatan sektor formal perkebunan berskema zero cost, bank membuka peluang pembiayaan modal kerja bagi P3MI atau petugas lapangan resmi guna menutupi biaya operasional awal.

Untuk sektor magang di Jepang, plafon pembiayaan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Kerja sama dioptimalkan untuk menyerap kuota pemagangan dari Kementerian Desa PDT. Pembiayaan mencakup biaya pelatihan kompetensi bahasa, akomodasi asrama, konsumsi, atribut, asuransi, hingga visa magang.

Program pembiayaan ini didukung penuh oleh Pemprov NTB. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB saat ini tengah mempercepat finalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) yang perkembangannya telah mencapai 80%, guna mempermudah transparansi lowongan kerja global. Dari sisi legalitas, Biro Hukum Setda NTB tengah merampungkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Gubernur yang menyelaraskan program KUR ini dengan regulasi.

Sinergi antara Bank NTB Syariah, Disnakertrans, dan Bappeda NTB juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan literasi keuangan secara komprehensif bagi PMI dan keluarganya. Remitansi ke NTB mencapai Rp234 miliar pada 2023 dan Rp223 miliar pada 2024. Oleh karenanya manajemen pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci penting.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Model kerja hybrid atau fleksibel kini dinilai lebih menarik dibandingkan penawaran gaji tinggi seiring meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), analisis data, dan pemrograman.

Berdasarkan riset terbaru International Workplace Group (IWG), sebanyak 37 persen perusahaan menjadikan sistem kerja hybrid sebagai strategi utama untuk merekrut talenta teknologi terbaik, melampaui penawaran gaji kompetitif yang berada di angka 35 persen.

Founder dan CEO IWG, Mark Dixon, mengatakan perusahaan yang tidak menerapkan pola kerja fleksibel berisiko tertinggal dalam persaingan mendapatkan tenaga kerja digital.

“Perusahaan yang tidak mengintegrasikan kerja hybrid ke dalam budaya mereka berisiko tertinggal dalam persaingan merekrut talenta teknologi dan mengakses keterampilan yang mereka butuhkan untuk tetap kompetitif,” kata Mark Dixon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menyampaikan penelitian tersebut juga menunjukkan sebanyak 78 persen pemimpin bisnis menilai perusahaan yang menawarkan sistem kerja hybrid memiliki keunggulan lebih besar dalam perekrutan dibanding perusahaan yang masih menerapkan pola kerja konvensional penuh di kantor.

Selain itu, sebanyak 72 persen pemimpin bisnis menyebut fleksibilitas kerja menjadi faktor penting dalam menarik talenta teknologi, terutama dari kalangan generasi muda.

Di sisi lain, lebih dari dua pertiga atau 68 persen responden menyatakan gaji tinggi saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan talenta digital terbaik.

Riset itu juga menemukan bahwa profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun lebih mengutamakan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan serta fleksibilitas kerja sebagai budaya perusahaan ideal, dengan persentase mencapai 42 persen, dibanding kompensasi finansial sebesar 30 persen.

IWG juga mencatat persaingan mendapatkan talenta teknologi semakin ketat seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan AI dan digital.

Sebanyak 83 persen pemimpin bisnis menyebut kemampuan teknologi tingkat lanjut seperti AI, analisis data, dan pemrograman menjadi faktor penting dalam promosi ke posisi kepemimpinan.

Bahkan, satu dari lima pemimpin bisnis menilai keterampilan teknologi kini lebih penting dibanding gelar sarjana konvensional dalam menentukan kualitas kandidat tenaga kerja.

Selain itu, hampir seperempat perusahaan mulai menempatkan profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun ke posisi kepemimpinan lebih awal dibanding siklus karier tradisional.

“Tren tersebut menunjukkan perubahan pola kerja global yang semakin menempatkan fleksibilitas dan keterampilan teknologi sebagai faktor utama dalam membangun daya saing perusahaan di masa depan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan pihaknya tengah mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI. Meski demikian, Danantara memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan perusahaan tersebut.

“Sedang dilakukan assessment terkait PT INTI. Sedang diverifikasi. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline,” ujar Dony, dikutip dari Antara, Selasa (26/5/2026).

Dony menjelaskan saat ini Danantara masih melakukan proses verifikasi terhadap kondisi dan arah penataan PT INTI sebagai bagian dari langkah transformasi BUMN.

Di sisi lain, dia menegaskan proses penataan tersebut tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Menurutnya, transformasi BUMN dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan pekerjaan para pegawai.

“Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK,” ujar Dony.

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin hak-hak pegawai.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga proses transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap pekerja.

Sebelumnya, pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan Danantara telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai bagian dari langkah transformasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fokus bisnis perusahaan negara.

Penataan itu dilakukan untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih usaha, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang lebih jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan memperkuat daya saing nasional.

Kami terus melakukan pemeriksaan. Bahkan di beberapa bagian ada pengawasan yang cukup serius untuk menentukan kesehatan hewan kurban

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, telah melakukan pemeriksaan 15.000 ekor hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah yang tersebar di berbagai titik penjualan.

“Kami terus melakukan pemeriksaan. Bahkan di beberapa bagian ada pengawasan yang cukup serius untuk menentukan kesehatan hewan kurban,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsandi Saefuloh di Bandung, Selasa.

Dia menyebut sebanyak 90 petugas pemeriksa telah menyebar ke seluruh kecamatan di Kota Bandung dan memeriksa kondisi fisik, kebugaran, serta memastikan hewan bebas dari penyakit menular.

Wilsandi menjelaskan bahwa kriteria dari hewan kurban yang telah diperiksa tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari usia dan kondisi fisik.

“Sisanya ada yang ditemukan sehat tapi tidak layak, dan ada juga yang tidak sehat serta tidak layak,” kata dia.

Meski demikian, dia memastikan bahwa kondisi tidak sehat tersebut bukan disebabkan oleh penyakit menular. Namun keluhan umumnya adalah gangguan ringan seperti diare atau iritasi mata akibat cuaca dan lingkungan.

“Penyakit menular belum ditemukan sampai hari ini. Sebagian besar hewan dijual di pinggir jalan, sehingga rentan terkena penyakit ringan akibat perubahan cuaca atau pakan yang tidak tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wilsandi menjelaskan DKPP telah membentuk tim pemeriksa yang disebar ke seluruh wilayah di 30 kecamatan serta pada titik-titik penjualan yang masih sepi atau baru terbentuk.

“Petugas yang diterjunkan berasal dari kalangan dokter hewan profesional, relawan mahasiswa, serta institusi pendidikan tinggi,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo XIV, menerbitkan ajaran berbentuk ensiklik pertamanya bertajuk Magnifica Humanitas – On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence.

Dokumen kepausan perdana sejak pengangkatannya pada Mei 2025 ini memuat peringatan keras mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan raksasa teknologi (Big Tech) demi memburu keuntungan finansial belaka.

Dikutip dari The Register, Selasa (26/5/2026), ensiklik tersebut menolak penyetaraan kedudukan sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dengan kapasitas utuh manusia.

Paus menilai sistem komputasi ini murni meniru fungsi kalkulasi tertentu tanpa memiliki landasan kesadaran moral maupun pengalaman emosional yang mendasar.

"Dalam melakukannya, mereka sering kali melampaui kecerdasan manusia dalam hal kecepatan dan kapasitas komputasi, menawarkan manfaat nyata di banyak bidang. Namun kekuatan ini tetap sepenuhnya terikat pada pemrosesan data," tulis Paus Leo XIV dalam ensiklik tersebut.

Kekhawatiran utama Takhta Suci berfokus pada ketimpangan kendali infrastruktur digital global yang saat ini tidak berada di tangan negara, melainkan dikuasai segelintir aktor ekonomi raksasa.

Konsentrasi kekuatan yang buram dan minim pengawasan publik tersebut dinilai mempertinggi risiko eksklusi, manipulasi, serta kesenjangan sosial baru.

Paus menilai standardisasi moral tidak boleh didikte oleh kelompok elitis penyedia modal.

"Yang dibutuhkan adalah keterlibatan politik yang lebih aktif yang mampu memperlambat segala sesuatu ketika semuanya berjalan cepat," lanjutnya.

Kritik terhadap standardisasi sepihak ini relevan dengan fenomena industri saat ini, salah satunya terlihat pada dokumen prospektus SpaceX yang mempromosikan layanan Grok sebagai model pencari kebenaran yang dibangun berdasarkan misi personal sang pendiri, Elon Musk.

Ensikliki ini turut menyoroti dampak nyata penyalahgunaan AI yang mulai mengorbankan sisi kemanusiaan, mulai dari eksploitasi upah murah pekerja moderasi konten, pembuat label data, hingga perusakan lingkungan akibat masifnya konsumsi energi dan air pada pusat data berskala besar.

Risiko adopsi teknologi militer berupa senjata otonom tanpa kendali manusia juga menjadi catatan kritis kepausan.

Terkait dengan potensi disrupsi pasar tenaga kerja, Paus mengingatkan para pelaku industri untuk tetap menempatkan martabat pekerja di atas target pertumbuhan ekonomi semata.

"Pengejaran keuntungan yang lebih besar tidak dapat membenarkan pilihan-pilihan yang secara sistematis mengorbankan lapangan pekerjaan, karena manusia adalah tujuan, bukan sarana, dan tatanan ekonomi harus tetap tunduk pada martabat manusia dan kebaikan bersama," tulis Paus Leo XIV.

Menanggapi peluncuran dokumen tersebut, salah satu tokoh industri teknologi yang juga pendiri Anthropic, Chris Olah, mengakui pengembangan teknologi masa kini memang masih terpusat di segelintir negara kaya.

Pihaknya sepakat mekanisme pembagian keuntungan teknologi secara global hingga kini masih menjadi persoalan pelik industri yang belum terpecahkan.

Kehadiran pandangan dari luar lingkaran teknokrat ini diharapkan menjadi awal kolaborasi panjang dalam merancang batas aman pemanfaatan teknologi masa depan.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Prancis menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu (27/5) besok.

Akibat agenda luar negeri tersebut, pelaksanaan salat Iduladha Sang Kepala Negara tahun ini dipastikan menyesuaikan situasi selama berada di Paris.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak Senin (25/5) malam untuk menjalani agenda kenegaraan di luar negeri.

"Pak Presiden (Prabowo) kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, ke Prancis. Jadi, tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana," kata Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Ia belum merinci lokasi maupun pelaksanaan salat Iduladha yang akan diikuti Prabowo selama berada di Prancis. Menurutnya, agenda tersebut masih akan disesuaikan dengan kondisi dan jadwal dia di sana.

"Jadi, tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja," ujarnya.

Juri juga belum menjelaskan detail agenda kunjungan kerja Prabowo di Prancis. Ia mengatakan penjelasan lebih lanjut terkait rangkaian agenda Presiden akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Nanti Pak Menlu yang menjelaskan," kata dia singkat.

Kunjungan luar negeri Prabowo berlangsung di tengah persiapan pemerintah menyambut Iduladha 2026.

Sebelumnya, pemerintah memastikan Prabowo menyalurkan bantuan 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta sejumlah lembaga sosial dan keagamaan.

BENGKALIS - Perlindungan sosial bagi pekerja dinilai semakin penting di tengah tingginya risiko kerja dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tidak sedikit pekerja yang masih rentan kehilangan penghasilan ketika mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tidak produktif, hingga menghadapi risiko sosial lain tanpa perlindungan yang memadai.

Kondisi tersebut membuat penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pekerja, tetapi juga menyangkut kepastian ekonomi keluarga. Karena itu, regulasi daerah dinilai penting untuk memastikan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat pekerja dari berbagai sektor di Kabupaten Bengkalis.

Hal itu menjadi fokus dalam sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Dapot Hutagalung selama dua pekan berturut-turut di Kecamatan Mandau, yakni pada Minggu (17/5/2026) dan Minggu (24/5/2026).

Ranperda Dinilai Penting Lindungi Pekerja

Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua hingga perlindungan sosial lainnya bagi pekerja dari berbagai sektor pekerjaan.

Politisi Partai Perindo ini menegaskan penyusunan Ranperda membutuhkan keterlibatan masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja di daerah.

“Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi dan masukan warga sangat penting agar peraturan yang nantinya disahkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Dapot Hutagalung dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (26/5/26).

Jaminan Sosial Pekerja Perlu Diperluas

Dapot Hutagalung menilai masih banyak masyarakat pekerja yang belum memahami pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan sektor nonformal yang rentan terhadap risiko kerja.

“Masih banyak masyarakat yang menganggap jaminan sosial ketenagakerjaan belum menjadi kebutuhan utama, padahal perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kerja,” ujar Dapot.

Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Bengkalis berharap Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat menjadi dasar penguatan perlindungan pekerja sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Bengkalis.

BANDUNG - Di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kepemimpinan bukan hanya soal pengaruh, melainkan kemampuan menghadirkan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Jawa Barat (Jabar) menjadi ruang besar tempat berbagai gagasan diuji, mulai dari pengangguran muda, penguatan UMKM hingga kebutuhan akan politik yang benar-benar memberi manfaat bagi warga.

Di tengah dinamika itu, nama Rifqi Ali Mubarok hadir membawa perpaduan pengalaman yang tidak banyak dimiliki: akademisi, organisator, sekaligus figur yang lama berkecimpung dalam tata kelola demokrasi.

Mantan penyelenggara Pemilu ini dipercaya memimpin DPW Partai Perindo Jabar dengan gagasan membangun politik yang lebih membumi dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Rifqi Dorong Politik yang Menyentuh Masyarakat

Bagi Rifqi, Jabar memiliki posisi strategis, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang besar, tetapi juga perannya sebagai ruang pembentukan kepemimpinan. “Jawa Barat ini penduduknya kurang lebih 52 juta, maka punya peran yang strategis dan penting bagi kita semua,” katanya, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, partai politik tidak cukup berhenti pada pengenalan simbol, tetapi harus hadir di tengah masyarakat dan ikut menjawab persoalan yang mereka hadapi.

“Jawa Barat bukan hanya basis suara, tetapi ruang pembentukan kepemimpinan. Kami akan memastikan kader hadir langsung di tengah masyarakat, membawa solusi atas persoalan ekonomi, terutama pengangguran muda dan penguatan UMKM,” tuturnya.

Karena itu, Rifqi ingin keberadaan Partai Perindo di Jabar tidak sekadar dikenal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Bukan hanya sebagai partai politik yang dikenal, tetapi menjadi partai politik yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.

Latar Akademik dan Pengalaman Demokrasi Jadi Modal Kepemimpinan

Visi tersebut tidak lahir tanpa fondasi. Rifqi dikenal memiliki latar akademik yang kuat. Dia menempuh pendidikan doktoral bidang Ilmu Manajemen di Universitas Padjadjaran setelah sebelumnya meraih gelar Magister Sains (M.Si.) Manajemen Sumber Daya Manusia di kampus yang sama pada 2007. Sementara pendidikan sarjananya ditempuh di Universitas Islam Negeri Bandung pada bidang Muamalah pada 1995-1999.

Pengalaman panjang di dunia pendidikan turut membentuk cara pandangnya terhadap kepemimpinan. Sejak 2007 hingga kini, Rifqi aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung. Hampir dua dekade berada di lingkungan kampus mempertemukannya dengan dinamika generasi muda, persoalan sosial-ekonomi, sekaligus tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun perjalanan Rifqi tidak berhenti di ruang akademik. Namanya juga lekat dengan dunia kepemiluan. Dia pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 2013-2018 sebelum dipercaya menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jabar periode 2018-2023.

Pengalaman itu memberinya pemahaman mendalam mengenai demokrasi, tata kelola organisasi, hingga karakter sosial-politik masyarakat Jabar.

Di luar profesi formal, Rifqi juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Dia tercatat aktif di KNPI Kota Bandung, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, memimpin Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung pada 2010-2018 dan beberapa organisasi lainnya.

Di balik perjalanan tersebut, Rifqi memegang satu filosofi yakni setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Baginya, kepemimpinan bukan semata tentang posisi, melainkan momentum untuk hadir dan memberi manfaat, sekaligus memahami kapan harus memberi ruang bagi peran berikutnya.

“Ada satu periode di mana orang harus eksis dan berperan besar di situ, tapi ada satu waktu di mana dia harus bergeser ke tempat lain,” ungkap Rifqi.

Filosofi itu pula yang menjadi pijakan dalam melihat politik di Jawa Barat: tumbuh bersama masyarakat dan memastikan keberadaan partai memberi dampak nyata. “Kita maju bersama rakyat, kita juga menang bersama rakyat. Harapannya, Perindo tidak hanya dikenal, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG -- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menyalurkan sebanyak 17 ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di tiga wilayah operasional perusahaan, yaitu Baturaja, Palembang, dan Lampung, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M.

Adapun penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),pada Selasa (26/5/2026).

Senior Manager of CSR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, David Irwanto, mengatakan program bantuan hewan qurban ini merupakan agenda rutin perusahaan sebagai wujud nyata implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) yang berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya nilai kepedulian, kebersamaan, dan berbagi kepada sesama. SMBR berharap bantuan hewan qurban ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat penerima, sekaligus mempererat hubungan baik antara perusahaan dengan seluruh stakeholder,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (26/5/2026).

David mengemukakan bantuan hewan qurban disalurkan kepada masyarakat di wilayah ring 1 perusahaan, di mana untuk wilayah Baturaja mencakup Kelurahan Sukajadi, Air Gading, Talang Jawa, Tanjung Agung, Saung Naga, Batu Kuning, Desa Laya, Desa Pusar, serta Pemerintah Daerah OKU.

Sementara itu, di wilayah Palembang bantuan diberikan kepada masyarakat Kelurahan Kertapati, dan di Lampung disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Way Lunik dan Pidada.

Dia melanjutkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya SMBR dalam mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar serta memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan sosial.

"Ke depan, SMBR berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program di bidang sosial, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG)," katanya.

Sementara itu, Bupati OKU Teddy Meilwansyah menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kepedulian SMBR kepada masyarakat Kabupaten OKU melalui program bantuan hewan qurban tersebut.

“Kami mengapresiasi kepedulian SMBR yang secara konsisten hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pada momentum Idul Adha. Semoga sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan SMBR dapat terus terjalin untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat OKU,” ungkap Bupati OKU.