Di balik momen sederhana itu, musim kurban bukan sekadar soal jual beli domba. Ada harapan yang dipelihara, kerja keras yang terus dijaga, serta asa yang tetap hidup agar roda ekonomi keluarga terus berputar dari tahun ke tahun.

Bandung Barat (ANTARA) - Bau khas kandang ternak langsung tercium begitu kaki melangkah memasuki Pasar Ternak Padalarang di Jalan Raya Padalarang, Desa Kertamulya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Suara domba dan sapi bersahut-sahutan memecah suasana pagi yang mulai ramai oleh aktivitas jual beli hewan kurban.

Puluhan ternak dipajang di kandang-kandang sederhana. Ada sapi bertubuh besar dengan tanduk panjang melengkung, ada pula domba berukuran kecil dengan bulu keriting yang dipenuhi jerami.

Para pedagang tampak sibuk membersihkan kandang, memberi makan ternak, hingga melayani calon pembeli yang datang silih berganti.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada akhir Mei 2026, denyut perdagangan ternak di pasar itu kembali terasa lebih hidup.

Para peternak dari berbagai daerah mulai berdatangan membawa hewan terbaik mereka, berharap musim kurban tahun ini membawa rezeki yang lebih baik.

Momentum ekonomi keluarga

Di salah satu sudut pasar, Endun Sumarna tampak cekatan melayani pembeli yang tertarik melihat domba peliharaannya.

Pria yang akrab disapa Abah Endun itu telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari usaha jual beli domba di Pasar Ternak Padalarang.

Bagi Endun, , musim kurban bukan sekadar momen transaksi jual beli, melainkan penentu keberlangsungan usaha dan ekonomi keluarganya selama setahun ke depan. Karena itu, ia menaruh harapan besar pada peningkatan penjualan tahun ini.

Dengan senyum ramah, ia memperlihatkan beberapa domba berukuran besar yang menjadi favorit pembeli menjelang Idul Adha.

“Ada beberapa ekor yang dibawa, beda-beda ukurannya. Kalau di sini kan ramai yang jualnya, jadi semua ukuran ada. Ya ini sudah mulai menjelang Idul Adha,” kata Endun .

Domba yang dijualnya dibanderol mulai Rp2,5 juta hingga Rp7 juta untuk kategori kelas A dengan ukuran besar dan kondisi fisik prima.

Harga tersebut disesuaikan dengan bobot, kesehatan, serta kualitas ternak yang ditawarkan kepada pembeli.

“Tahun kemarin cuma 250 ekor yang terjual, tahun ini mudah-mudahan bisa sampai 300 bahkan 400 ekor,” katanya penuh optimistis.

Pria yang telah menekuni usaha ternak sejak 1982 itu mengakui pasar hewan kurban mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, ia tetap percaya kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban akan selalu ada dan tetap menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

“Paling ramai itu tahun 98-an sampai 2015, setelah itu terus menurun. Mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan penjualan domba,” katanya.

Dampak bagi peternak sapi

Dampak meningkatnya kebutuhan hewan kurban juga mulai dirasakan para peternak sapi di Kabupaten Bandung Barat.

Di sejumlah peternakan, sapi kurban mulai banyak diburu pembeli meski harga tahun ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satunya dirasakan peternak sapi Entang Sukandi yang berasal Kampung Babakan Cinta, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua.

Ia menyiapkan sekitar 300 ekor sapi untuk kebutuhan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan berbagai ukuran.

“Kalau saya stok tahun ini ada sekitar 300 ekor untuk kurban. Targetnya yang terjual itu minimal sama kayak tahun kemarin 250 ekor,” kata Entang.

Menurut dia, hingga awal Mei 2026 sebanyak 240 ekor sapi telah dipesan pembeli dari wilayah Bandung Raya hingga luar daerah seperti Karawang, Bogor, dan Tasikmalaya.

“Sampai sekarang sudah 240 ekor yang booking. Masih ada waktu sampai hari H nanti,” katanya.

Entang mengatakan harga sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibanding tahun lalu, dipicu naiknya harga sapi impor.

Untuk sapi ukuran standar dijual mulai Rp20 juta hingga Rp30 juta per ekor, sedangkan sapi jumbo berbobot 750 kilogram hingga 1,5 ton dibanderol Rp80 juta sampai Rp100 juta.

“Paling murah sekarang di kisaran Rp20 juta dan paling tinggi Rp100 juta. Ada kenaikan sekitar Rp2 jutaan dari tahun kemarin karena dampak sapi impor,” ujarnya.

Meski harga naik, ia memastikan seluruh sapi yang dijual dalam kondisi sehat dan layak kurban karena rutin menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapat pakan sesuai kebutuhan nutrisi ternak.

Upaya perputaran ekonomi sehat

Keramaian jual beli hewan ternak tidak hanya menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan besarnya perputaran usaha peternakan rakyat di Kabupaten Bandung Barat.

Dari pencari rumput, sopir pengangkut ternak, pedagang pakan, hingga penjual perlengkapan kandang, semuanya ikut merasakan dampak ekonomi dari musim kurban.

Di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Peternakan dan Perikanan turut memperketat pengawasan kesehatan ternak guna memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak kurban.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat, Wiwin Aprianti, mengatakan pihaknya menerjunkan 61 petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di 270 lapak penjualan yang tersebar di seluruh wilayah Bandung Barat.

“Kami menurunkan 61 petugas untuk pemeriksaan 270 lapak yang berlangsung pada 11 hingga 26 Mei 2026 sebagai upaya menjamin kesehatan hewan kurban sekaligus memastikan keamanan pangan bagi masyarakat,” kata Wiwin.

Pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan fisik hewan, verifikasi dokumen kesehatan ternak, hingga edukasi kepada pedagang mengenai tata cara pemasukan hewan dan penerapan biosecurity kandang.

Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan kurban yang dijual di pasar-pasar ternak, termasuk Pasar Ternak Padalarang yang menjadi salah satu pusat perdagangan hewan kurban di Bandung Barat.

Wiwin mengatakan jumlah hewan kurban yang diperkirakan diperiksa tahun ini mencapai 11.944 ekor atau meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11.710 ekor.

Pada 2025, hewan kurban yang diperiksa terdiri atas 5.063 ekor sapi, 6.269 ekor domba, 366 ekor kambing, dan 12 ekor kerbau yang tersebar di 270 lapak penjualan hewan kurban di Bandung Barat.

Kebutuhan hewan kurban tersebut dipenuhi dari peternak lokal maupun pasokan luar daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Bagi para pedagang, meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjadi harapan baru setelah beberapa tahun terakhir pasar ternak menghadapi tantangan akibat perubahan pola konsumsi masyarakat dan kondisi ekonomi.

Namun di tengah berbagai perubahan itu, semangat para peternak tetap terjaga.

Sejak pagi hingga sore, mereka setia menunggu pembeli datang sambil memastikan ternak tetap sehat dan terawat.

Di balik momen sederhana itu, musim kurban bukan sekadar soal jual beli domba. Ada harapan yang dipelihara, kerja keras yang terus dijaga, serta asa yang tetap hidup agar roda ekonomi keluarga terus berputar dari tahun ke tahun.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) guna menyelamatkan nasib pegawai dan menjaga keberlangsungan konservasi di kawasan tersebut.

Pernyataan ini muncul menyusul belum adanya keputusan final dari Pemerintah Kota Bandung terkait penunjukan lembaga pengelola baru. Saat ini, Pemkot Bandung dikabarkan masih dalam tahap "audisi" dan kajian mendalam untuk memilih pengelola yang tepat.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa Pemkot Bandung telah mengajukan waktu satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan pihak mana yang paling layak menakhodai Bandung Zoo.

Namun, Dedi menyatakan jika dalam tenggat waktu tersebut tidak tercapai keputusan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan.

KDM menegaskan bahwa ketertarikan Pemprov Jabar dalam mengelola aset legendaris tersebut bukan didasari oleh motif mencari keuntungan finansial semata, melainkan murni untuk misi penyelamatan lingkungan dan sosial.

Menurut dia, kawasan Bandung Zoo dinilai sebagai paru-paru kota yang krusial karena memiliki vegetasi hutan kota yang masih terjaga dengan jajaran pohon besar.

Oleh karena itu, kepastian status pengelolaan menjadi sangat penting agar standar kesejahteraan satwa dan hak-hak pekerja di dalamnya tidak terbengkalai akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

"Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi. Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Masyarakat kini makin mudah mendapatkan Bright Gas tanpa harus pergi jauh ke pangkalan LPG. PT Pertamina Patra Niaga melalui PT Pertamina Retail resmi menghadirkan Outlet Bright Gas di jaringan toko Sampoerna Retail Community (SRC).

Kolaborasi tersebut ditandai dengan peresmian Outlet Bright Gas SRC di SRC YD Makmur Jaya, Bandung, kemarin.

PT Pertamina Retail berkolaborasi dengan PT Sampoerna Retail Community Indonesia Sembilan (SRCIS) dalam menghadirkan dan memperluas akses energi bagi masyarakat melalui peresmian Outlet Bright Gas.

Pertamina dan SRC perkuat akses energi masyarakat

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga menyampaikan, kolaborasi ini merupakan bagian dari sinergi pengembangan jaringan distribusi Bright Gas sekaligus penguatan peran UMKM dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Eko menambahkan, Pertamina Patra Niaga melihat SRCIS sebagai mitra strategis yang memiliki jaringan luas dan dekat dengan masyarakat.

“Outlet Bright Gas ini adalah salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi Pertamina Patra Niaga beserta SRC. Kami ingin mengembangkan outlet Bright Gas ini menjadi lebih luas lagi, SRC menjual semua produk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026

Eko Ricky menjelaskan, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperluas jaringan outlet Bright Gas melalui toko-toko SRC di berbagai wilayah Indonesia.

Bandung jadi pilot project outlet Bright Gas

Pada tahap awal implementasi, program ini telah mencakup lima outlet SRC yang aktif melayani penjualan Bright Gas Family (Bright Gas 5,5kg, Bright Gas 12kg dan Bright Gas Can 220 gr).

Bandung Raya ditetapkan sebagai wilayah pilot project dengan target pengembangan hingga 50 outlet, dan secara nasional program ini ditargetkan dapat menjangkau hingga 1.500 outlet di seluruh Indonesia.

“Pertamina Patra Niaga berharap dengan SRC nanti akan menjadi suatu hubungan yang baru dan bisa memperluas lagi jaringan Outlet Bright Gas, tidak hanya di Kota Bandung sebagai salah satu pilot, nanti juga di kota-kota lainnya,” jelas Eko.

Sementara itu, Direktur Utama PT SRCIS, Romulus Sutanto, menyampaikan kerja sama lintas sektor ini merupakan bentuk nyata dukungan kepada program pemerintah untuk memperluas dan meratakan akses energi bagi masyarakat.

Jaringan toko SRC yang tersebar dan bersinggungan langsung dengan komunitas masyarakat dapat berperan sebagai perpanjangan layanan dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat dan inklusif.

“SRC sebagai jaringan toko yang dekat dengan masyarakat ingin terus menyediakan produk yang memang dibutuhkan konsumen sehari-hari. Kehadiran Bright Gas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun pelaku UMKM, dan bagi ekonomi bangsa,” kata Romulus.

Pemilik Toko SRC YD Makmur Jaya, Yaya Nurhayati, mengaku kehadiran Bright Gas di tokonya mendapat respons positif dari masyarakat sekitar untuk mempermudah akses pembelian LPG.

“Semoga (warga sekitar) jadi lebih terbantu, tidak usah ke Pangkalan LPG Outlet LPG yang lebih jauh. Insya allah jadi pada beli kesini dan jualan saya tambah laris,” ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, SURABAYA – Seorang advokat asal Surabaya Rolland E Potu secara resmi mengajukan gugatan secara perdata terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung sebesar Rp100 miliar.

Rolland mengaku dirinya adalah salah satu penumpang dari KA Argo Bromo Anggrek relasi Stasiun Gambir–Surabaya Pasarturi, yang mengalami kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026).

"Saya ini penumpang aktif di dalam Argo Anggrek. Yang saya soroti itu pelayanan terhadap konsumennya setelah terjadi insiden kecelakaan," ucap Rolland saat dikonfirmasi, Jumat (8/6/2026).

Kala itu, Rolland yang berada di gerbong 5 KA Argo Bromo Anggrek juga turut terdampak peristiwa tersebut. Namun, dirinya saat itu menghargai penuh tindakan PT KAI yang sedang fokus penuh melakukan serangkaian upaya evakuasi terhadap para korban.

"Saya sempat 1 jam ada di Stasiun Bekasi Timur itu, tunggu informasi selanjutnya. Cuma saya paham, KAI lagi evakuasi [korban] yang meninggal dan yang luka-luka, akhirnya evakuasi sendiri," ujarnya.

Akhirnya, Rolland memutuskan untuk mengganti perjalanannya menggunakan pesawat. Sebab, dirinya harus segera tiba di Kota Pahlawan karena urusan pekerjaan yang tidak dapat digantikan waktunya.

Kemudian, Rolland menyebut bahwa dirinya menerima pesan dari PT. KAI selang 3 jam usai kecelakaan kereta terjadi. Informasi tersebut berisi kebijakan pembatalan perjalanan KA dengan alasan kendala operasional.

Atas hal tersebut, Rolland pun menyayangkan sikap yang diambil PT KAI terhadap para penumpang yang terdampak. Menurutnya, manajemen krisis dari perusahaan pelat merah tersebut tidak mencerminkan sifat Good Corporate Governance (GCG) terhadap para pemakai jasa.

"Kenapa tidak mengatakan tentang bagaimana saya selanjutnya perjalanannya dan sebagainya. Ini 'kan perseroan besar, pasti ada yang bagian menangani ketika terjadi luka-luka, ada yang bagian menangani konsumen lain. Nah, di sini manajemen krisisnya dalam penanganan insiden kecelakaan yang saya soroti, sehingga itu juga pasti akan berkaitan dengan good corporate governance, di mana dalam code of conduct-nya itu ada tentang responsibility terhadap konsumennya," tuturnya.

Oleh sebab itu, Rolland secara resmi telah melayangkan gugatan secara perdata PT KAI sebesar Rp100 miliar melalui PN Bandung. Aduan itu terdaftar dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2026/PN Bandung.

"Gugatan sudah teregistrasi di tanggal 5 kemarin, sudah dapat nomor register juga di SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) PN Bandung, sidang pertama tanggal 19 Mei," ucapnya.

Rolland menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan tersebut merupakan pengingat untuk perbaikan sistem PT KAI. Sebab, ia dan banyak kelompok masyarakat lain yang juga menggunakan dan mengandalkan moda transportasi kereta saat bepergian.

"Ini 'kan perusahaan negara. Sebenarnya kita menggugat itu bukan berarti kita menjadi musuh, tapi ini jadi alat koreksi. Biar ini menjadi kajian, maksudnya negara kita, dengan perbaikan sistemnya. Lalu, apalagi ini juga kita bicara ada kaitan dengan Danantara sebagai badan menunjuk holding operasional, holding investasi, dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, Rolland juga menegaskan gugatan perdata yang dilayangkannya terhadap PT KAI tersebut adalah bentuk perjuangan terhadap para korban jiwa maupun luka serta seluruh keluarga yang terdampak akibat peristiwa nahas tersebut.

Lebih lanjut, ia menyatakan tidak akan menerima sepeser pun biaya restitusi bila nantinya gugatan tersebut dikabulkan majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Dalam gugatan pun saya sampaikan, saya perjuangkan atau saya peruntukkan untuk ahli waris dari para korban yang meninggal dunia ataupun yang luka-luka, dan saya pun sudah menyatakan tidak akan menerima sebagian, sepeser pun saya tidak akan akan menerima karena saya lihat korban yang meninggal dunia itu sebagian adalah usia masih produktif," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kecewa atas batalnya laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 itu dipindahkan ke Samarinda, Kalimantan Timur.

"Jadi kemarin saya sudah menyampaikan kalau kecewa pasti kecewa. Saya pribadi kecewa karena saya berharap bahwa pertandingan bisa diadakan di Jakarta," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (7/4/2026).

Pramono enggan menanggapi isu batalnya laga 'el classico' tersebut karena adanya acara ormas GRIB Jaya di kawasan Kompleks GBK. Ia mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan itu yang berlangsung bersamaan di Istora Senayan.

"Saya enggak mau berspekulasi karena terus terang saya nggak tahu kalau ada acara GRIB, secara pribadi ya saya nggak tahu," tutur dia.

Politikus PDIP itu juga tidak ingin berpolemik terkait batalnya pertandingan di GBK. Menurutnya, ia telah mendengar langsung alasan dari pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pertandingan.

"Tetapi saya tidak mau berpolemik terhadap hal itu karena saya tahu dan saya, reasoning atau alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk penyelenggaraan ini saya sudah mendengarkan secara langsung," tandas dia.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I membekukan 275 rekening milik penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp224,60 miliar.

Langkah itu dilakukan secara serentak melalui 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja DJP Jawa Barat I.

Aksi pemblokiran rekening tersebut dipusatkan di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Jawa Barat I, Bandung, Rabu (6/5). Sebanyak 174 wajib pajak tercatat menjadi target dalam penegakan hukum tersebut.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Barat I Nandang Hidayat mengatakan pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari proses penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

"Kami berkomitmen untuk memperlakukan seluruh wajib pajak dengan setara, wajib pajak yang telah patuh harus dilindungi, sementara yang masih memiliki tunggakan harus diingatkan melalui mekanisme hukum yang berlaku," kata Nandang dalam keterangan resmi, Kamis (7/5).

Menurut dia, pemblokiran rekening dilakukan setelah DJP menempuh berbagai langkah persuasif dan edukatif kepada wajib pajak. Namun, sejumlah wajib pajak disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

"Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, sehingga terpaksa dilakukan pemblokiran rekening," ujarnya.

Nandang menegaskan seluruh proses penagihan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, mulai dari penyampaian Surat Teguran hingga Surat Paksa sebelum pemblokiran rekening dilakukan.

Ia menjelaskan tindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam aturan itu, pemblokiran rekening menjadi salah satu tahapan sebelum penyitaan saldo rekening untuk melunasi utang pajak.

Kanwil DJP Jawa Barat I juga mengingatkan wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan agar tidak terkena tindakan penagihan lanjutan yang lebih berat.

Selain pemblokiran rekening, DJP menyebut penunggak pajak berpotensi dikenai penyitaan aset hingga pencegahan bepergian ke luar negeri apabila kewajiban pajaknya tetap tidak diselesaikan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi akuisisi pengelolaan Bandung Zoo melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di tengah belum tuntasnya proses penunjukan pengelola baru kebun binatang tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan skema pengelolaan melalui BUMD disiapkan apabila proses seleksi pengelola yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung kembali menemui hambatan.

Pemprov Jabar bahkan membuka kemungkinan membentuk lembaga konservasi yang dikelola BUMD untuk memastikan fungsi pelestarian satwa dan kawasan tetap berjalan.

“Kalau diperlukan, pemerintah provinsi bisa mengajukan lembaga konservasi melalui BUMD agar pengelolaannya lebih mengarah pada konservasi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia mengaku telah menerima laporan dari Dinas Kehutanan Jawa Barat bahwa hingga saat ini proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo masih belum menghasilkan keputusan final.

“Masih ada berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum,” katanya.

Sebelumnya, proses penunjukan pengelola baru ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 sesuai tenggat dari Kementerian Kehutanan. Namun, Pemerintah Kota Bandung dikabarkan mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan proses seleksi.

KDM, sapaan akrabnya, menilai pengelolaan Bandung Zoo melalui BUMD dapat menjadi solusi untuk menjaga fungsi konservasi tanpa terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis.“Tujuannya bukan bisnis. Yang utama menyelamatkan konservasi dan pegawai,” tegasnya.

Ia menyebut kawasan Bandung Zoo memiliki nilai ekologis yang penting bagi Kota Bandung karena masih memiliki kawasan hijau dan pepohonan besar yang terjaga.

“Kawasannya sangat baik, hutannya masih relatif terjaga, pohon-pohonnya besar dan bermanfaat juga untuk warga Kota Bandung,” ujarnya.

Meski demikian, KDM tetap memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melanjutkan proses seleksi pengelola baru apabila perpanjangan waktu disetujui pemerintah pusat.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya mengakui proses pencarian pengelola Bandung Zoo belum berjalan sesuai harapan.

Pemkot Bandung diketahui telah mengundang sekitar 85 lembaga konservasi untuk mengikuti proses seleksi. Namun, hanya empat pihak yang merespons dan sebatas menyatakan minat awal.

Lantaran minimnya respons tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengajukan perpanjangan tenggat kepada pemerintah pusat guna memberi ruang tambahan dalam proses pencarian pengelola baru Bandung Zoo.

Bisnis.com, GARUT- Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ke Kabupaten Garut menunjukkan lonjakan signifikan pada triwulan I 2026.

Pada Maret 2026, kunjungan wisnus tercatat mencapai 1.122.282 perjalanan, meningkat 103,18% dibandingkan Februari 2026 (mtm) dan melonjak 195,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, Sidik Edi Sutopo, mengatakan kenaikan tajam ini mencerminkan pergerakan wisata domestik yang semakin aktif pada awal tahun.

Namun, ia menekankan angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati dengan melihat pola musiman dan distribusi asal maupun tujuan perjalanan.

"Lonjakan pada Maret cukup tinggi, tetapi penting untuk melihat konteks pergerakan bulanan dan tahunan secara utuh, termasuk faktor musiman yang dapat memengaruhi jumlah perjalanan," ujar Sidik, Rabu (6/5/2026).

Di sisi lain, jumlah perjalanan wisnus yang berasal dari Kabupaten Garut pada Maret 2026 tercatat sebanyak 505.364 perjalanan. Angka ini meningkat 34,66% dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi justru mengalami penurunan 26,53% dibandingkan Maret 2025.

Pergerakan wisnus asal Garut pada Maret 2026 didominasi menuju Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya, dengan kontribusi sekitar 47,67% dari total perjalanan.

Konsentrasi tujuan ini mengindikasikan masih kuatnya daya tarik wilayah aglomerasi Bandung dan sekitarnya sebagai destinasi utama perjalanan domestik.

Dari sisi pertumbuhan bulanan, beberapa daerah tujuan mencatat kenaikan signifikan. Perjalanan dari Garut ke Kabupaten Kuningan tumbuh 131,76%, disusul Kabupaten Majalengka sebesar 118,51%, dan Kabupaten Pangandaran 102,10%.

Pada periode yang sama, tidak terdapat penurunan jumlah perjalanan ke kabupaten/kota tujuan di Jawa Barat.

Sementara itu, dari sisi asal perjalanan wisnus yang menuju Kabupaten Garut, mayoritas berasal dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dengan proporsi mencapai 52,14% dari total kunjungan.

Pola ini menegaskan ketergantungan arus wisata Garut pada wilayah penyangga utama di Jawa Barat.

Adapun pertumbuhan tertinggi berdasarkan daerah asal tercatat dari Kabupaten Karawang sebesar 210,73%, diikuti Kabupaten Bekasi 177,62% dan Kabupaten Subang 175,17%. Seluruh daerah asal tersebut menunjukkan peningkatan pada Maret 2026 tanpa adanya penurunan.

Sidik menilai, dinamika ini memperlihatkan pergeseran intensitas perjalanan antarwilayah di Jawa Barat yang cenderung menguat pada triwulan pertama. Meski demikian, ia menekankan pentingnya analisis lanjutan untuk memastikan apakah tren ini bersifat berkelanjutan atau hanya dipengaruhi faktor temporer.

"Distribusi asal dan tujuan perjalanan menjadi kunci untuk memahami struktur pergerakan wisata. Ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan sektor pariwisata yang lebih terarah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih tetap berjalan, meskipun belum naik ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menyampaikan secara detail penanganan perkara karena masih di tahap penyelidikan.

"Jadi kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, secara lengkap terkait dengan penyelidikan perkara ini, namun yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berprogres," katanya kepada jurnalis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, alasan belum naik ke tahap penyidikan karena terkait manajemen penanganan perkara sebab saat ini lembaga antirasuah tengah menangani sejumlah kasus.

Menurutnya, kasus yang belakangan ditangani harus segera dituntaskan dengan mengumpulkan berbagai bukti lainnya melalui penggeledahan sampai meminta keterangan para saksi.

"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan, ya, praktik-praktik serupa juga bisa jadi terjadi di sektor-sektor lain," ujar Budi.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi di proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dugaan kasus Whoosh adalah korupsi pembebasan lahan.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel KCJB. Asep menjelaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Dia menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

"Terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung, di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat memastikan kualitas beras bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) telah melewati proses pengecekan yang ketat sebelum diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan bantuan beras sebanyak 10 kilogram yang telah dibagikan dalam kondisi layak untuk dikonsumsi masyarakat.

“Secara umum kualitas bantuan dalam kondisi baik dan telah melalui proses pengecekan sebelum didistribusikan,” kata Farhan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Ia menegaskan, seluruh proses distribusi dilakukan dengan pengawasan untuk menjaga kualitas beras tetap baik hingga diterima warga.

Meski demikian, Farhan mengatakan pemerintah tetap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait kualitas beras dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Begitu ada laporan, kita langsung turun untuk memastikan. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, pasti kita perbaiki,” katanya.

Ia juga menjelaskan, Kota Bandung mendapatkan penambahan jumlah penerima bantuan pangan yang merupakan hasil dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlah penerima bantuan di Kota Bandung meningkat signifikan dari sekitar 80.000 menjadi 146.232 penerima.

“Ini bentuk perhatian pemerintah pusat yang didukung dengan perbaikan data, sehingga lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung mendistribusikan beras CPP serta minyak goreng bagi 146.232 KPM di wilayah itu.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar penyaluran ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam pengendalian inflasi

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Gin Gin.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - H-5 jelang laga klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung , Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (5/5/2026). Keduanya bertemu secara tertutup di kantor gubernur tersebut.

Asep tiba di Balai Kota pada pukul 13.04 WIB. Ia pun langsung masuk ke dalam Balai Kota untuk melangsungkan pertemuan tertutup dengan Pramono.

Setelah pertemuan itu, tampak Pramono mengantarkan Asep keluar dari kantor Gubernur tersebut sekira pukul 13.32 WIB. Sebelum menuju mobil untuk meninggalkan lokasi, Asep menyempatkan untuk bersalaman dengan Pramono.

Asep pun meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Begitu juga Pramono yang enggan menanggapi, ketika ditanya pengamanan laga Persija vs Persib yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (10/5/2026). "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh," respons Pramono.

Meski keduanya telah bertemu, hingga kini belum ada kepastian terkait penggunaan SUGBK. Sebab, baik Kapolda Metro Jaya maupun Gubernur DKI tidak secara tegas mengungkapkan maksud dari pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi memberikan lampu hijau mengizinkan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Yunus mengatakan, tidak ada masalah SUGBK akan digunakan untuk laga-laga Super League 2025-2026. Jadi, dia memberikan restu Persija melawan Persib digelar di sana.

"Karena rentang waktu yang lama antara tanggal 10 Mei pelaksanaan pertandingan Super League, Persija dan Persib dengan waktu sampai bulan Juni (FIFA Match Day) kan waktunya agak lama, bagi PSSI silakan (menggunakan SUGBK)," kata Yunus Nusi dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak banyak bicara ketika ditanya kepastian stadion yang akan digunakan untuk laga panas Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2025-2026. Diketahui, hingga kini nasib penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) masih belum jelas bahkan terancam batal.

Pramono menyampaikan bahwa siang ini, dirinya akan kedatangan tamu untuk membahas penentuan stadion yang akan digunakan laga Persija vs Persib. Namun, dirinya tidak merinci secara detail siapa tamu yang akan menemuinya.

"Saya kebetulan jam 1 ada tamu untuk membicarakan itu," kata Pramono saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan bahwa ia akan turun langsung menemui panitia penyelenggara (Panpel) dan pihak keamanan untuk memastikan kepastian venue pertandingan.

"Ya saya karena dalam waktu dekat akan ketemu dengan panitia penyelenggara dan juga yang menjaga keamanan pertandingan," ucap Pramono di Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi, mengapa pertandingan tersebut terancam tidak dapat digelar di SUGBK. "Tentunya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu hal itu," ucap dia.

Kendala perawatan rumput membuat laga panas tersebut terancam tidak digelar di SUGBK. Panitia pelaksana Persija masih menunggu keputusan resmi terkait penggunaan stadion.

Ketua Panpel Persija Ferry Indrasjarief, menyampaikan pihaknya terus berupaya agar laga tetap bisa digelar di SUGBK. Keputusan akhir diperkirakan akan diketahui pada Senin (4/5/2026).

Ferry menjelaskan pihak pengelola SUGBK sebenarnya mengapresiasi Persija dan The Jakmania. Dia menyebut kondisi stadion tetap kondusif selama digunakan.

Namun, situasi berubah karena adanya agenda Timnas Indonesia. Stadion akan dipersiapkan untuk FIFA Matchday pada Juni 2026.

"Kemarin Kamis siang tiba-tiba kita diundang datang ke SUGBK dan mereka bilang bahwa tanggal 5 Juni itu Timnas akan pakai. Jadi, mereka berharap ada perbaikan rumput," ujarnya.

Ferry menegaskan belum ada surat penolakan resmi dari pengelola stadion. Dia menyebut keputusan akhir berada di tangan PSSI. "Kalau misalnya PSSI mengizinkan, kami main di SUGBK. Tapi kalau PSSI enggak mengizinkan, ya mau enggak mau kami main di JIS. Ya, tim Persija harus menerima JIS dalam kondisi apa pun," tuturnya.