JAKARTA - Laporan Survey Burson Data, Insights & Intelligence yang bekerjasama dengan Global Methane Hub tahun 2025 menyebutkan, 98% masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim . Bahkan 81% di antaranya meyakini kegiatan manusia sebagai penyebab utamanya.

Terkait perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai, bahwa seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi akan menjadikan ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional. Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) , Fajar Wibhiyadi menyebutkan, “Kami tentunya mendukung upaya pemerintah dalam hal mitigasi atas perubahan iklim yang terjadi. Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung ekonomi hijau yang telah dicanangkan pemerintah. Kami meyakini, bahwa terkait perubahan iklim ini tentunya tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah semata, tapi juga perlu langkah strategis yang dilakukan para dunia usaha dan masyarakat”.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi secara terukur oleh dunia usaha. Perusahaan membutuhkan pendekatan berbasis data untuk memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional, aset, maupun keberlanjutan usaha ke depan.

Selain itu kebutuhan terhadap sustainability assurance dan climate risk assessment juga terus meningkat seiring berkembangnya implementasi prinsip ESG di berbagai sektor industri. Surveyor Indonesia Perkuat Peran ESG Assurance untuk Dorong Kredibilitas dan Akses Pembiayaan Hijau



“Saat ini kami telah meluncurkan SIClirisk, yaitu solusi digital untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Pengembangan SIClirisk merupakan bagian dari strategi PT Surveyor Indonesia dalam memperkuat Green Services dan Sustainability Assurance sebagai bagian dari transformasi industri TICC (Testing, Inspection, Certification, and Consultation)," ungkap Fajar Wibhiyadi.

Ia juga menambahkan, melalui SIClirisk, para pelaku usaha dapat terbantu dalam melakukan identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko iklim secara lebih komprehensif. Dengan memanfaatan teknologi geospasial, AI, dan analitik data, hal ini menjadi penting bagi kalangan usaha untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Harapannya, SIClirisk dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat manajemen risiko iklim, meningkatkan transparansi sustainability, serta mendukung transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

SIClirisk disiapkan dengan dashboard interaktif yang mengintegrasikan berbagai layer data seperti tutupan lahan, deforestasi, emisi, konservasi, serta analitik risiko iklim berbasis data citra satelit dan geospasial. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti Climate Risk Rating, Carbon Stock Mapping, Flood Risk Assessment, Hydrology Modelling System, Early Warning System, Sustainability Planning, hingga Green Financing Support.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan tanggapan resmi terkait disebutnya nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pihak otoritas menyatakan akan mengikuti prosedur yang berlaku serta menghargai kewenangan lembaga peradilan.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan bahwa instansinya tetap mengedepankan prinsip hukum yang adil selama proses persidangan berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," kata Budi dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, nama Djaka Budi Utama muncul dalam rangkaian kronologi perkara suap importasi barang yang melibatkan bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebutkan adanya pertemuan antara sejumlah pejabat tinggi DJBC dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur pada Juli 2025, yang diduga menjadi awal dari pengondisian jalur impor.

"Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo," bunyi surat dakwaan jaksa KPK.

Dalam persidangan terungkap bahwa pascapertemuan tersebut, yakni sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field diduga menyetorkan uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dengan nilai total mencapai Rp61,3 miliar. Selain uang tunai, dakwaan juga mencatat adanya pemberian fasilitas hiburan serta barang-barang mewah senilai Rp1,84 miliar kepada oknum pejabat terkait.

Rincian aliran dana yang disebutkan dalam dakwaan meliputi Rizal Fadillah (Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan) diduga menerima sekitar Rp2 miliar dalam setiap termin penyerahan, Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intelijen P2) diduga menerima Rp1 miliar dan Orlando Hamonangan (Kasi Intelijen) diduga menerima Rp450 juta hingga Rp600 juta, termasuk fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan jam tangan mewah Tag Heuer.

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik mengingat posisi para pihak yang disebutkan dalam dakwaan merupakan pejabat struktural kunci dalam pengawasan arus barang masuk ke wilayah Indonesia.

JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (elpiji) atau LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini diklaim menjadi solusi atas tingginya impor elpiji yang selama ini membebani anggaran subsidi negara.

Strategi besar disiapkan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai hingga 7 juta ton per tahun. Mulai dari pengembangan DME, pemanfaatan CNG , hingga program B50 dan E20, semua diarahkan untuk mencapai kemandirian energi nasional.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri. Pemerintah menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Kurangi Ketergantungan Impor LPG dengan Sulap Batu Bara Jadi DME



Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), dimana mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo melalui proyek hilirisasi. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita serta amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya jelas yakni batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai diubah menjadi bahan bakar gas setara elpiji, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Ketergantungan Impor Elpiji

Di tengah dinamika global yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan energi menjadi prioritas banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif, yang berdampak pada tekanan terhadap neraca perdagangan, kebutuhan devisa, serta beban subsidi energi.

Melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi DME, PTBA bersama Pertamina berupaya menghadirkan energi alternatif berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri batu bara nasional.

Mengungkap Fakta-fakta DME, Calon Pengganti LPG untuk Masak



CEO/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menegaskan, bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya percepatan proyek strategis nasional dalam memperkuat fondasi ekonomi dan energi Indonesia.

"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang saat ini masih mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional," paparnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II, Kamis (29/4/2026).

Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menegaskan bahwa hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi negara, baik manfaat yang bersifat langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangible).

Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar manfaat tersebut tidak seluruhnya dapat tercermin dalam laporan keuangan korporasi. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap percepatan proyek hilirisasi tersebut demi kepentingan nasional yang lebih luas.

"Proyek DME memberikan keuntungan yang besar bagi negara. Namun banyak keuntungan negara yang tidak dapat dicatat dalam pembukuan korporasi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terwujud dan dijalankan sesuai target supaya kita bisa jadi negara yang mandiri energi dan pangannya," ujar Fuad.

Selama ini, mayoritas kebutuhan elpiji nasional masih dipenuhi dari impor. Setiap kenaikan harga energi global langsung berdampak pada lonjakan subsidi. Di sinilah DME diposisikan sebagai solusi karena berbahan baku batu bara dalam negeri dan dapat diproduksi di sekitar lokasi tambang.

Secara karakteristik, DME memiliki sifat mirip elpiji yakni mudah menguap dan bisa digunakan untuk memasak di rumah tangga.

Tidak Sesederhana Ganti Isi Tabung

Meski terlihat menjanjikan, implementasi DME menghadapi tantangan besar. DME memiliki sifat lebih korosif dibanding elpiji, sehingga tabung gas, katup, dan jaringan distribusi harus dimodifikasi. Artinya, ada biaya tambahan di sisi infrastruktur yang tidak kecil.

Selain itu, proses gasifikasi batu bara menjadi DME membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. Tanpa dukungan fiskal pemerintah, harga DME dikhawatirkan tidak akan kompetitif dibanding elpiji impor.

Meski begitu Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

"MIND ID akan terus mendorong sinergi antar anggota grup dan mitra strategis untuk memastikan proyek hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional," ujar Maroef.

Proyek Strategis yang Sempat Tersendat

Rencana pembangunan pabrik DME di Sumatera Selatan sempat menjadi proyek strategis nasional dengan nilai investasi triliunan rupiah. Namun proyek ini tersendat setelah investor utama mundur dan muncul persoalan keekonomian.

Meski begitu proyek ini akhirnya ambil bagian dalam groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Salah satu dari 13 proyek tersebut yakni Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan).

Antara Hilirisasi dan Beban Fiskal Baru

Narasi besar DME adalah hilirisasi dan kemandirian energi. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor batu bara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Namun jika biaya produksi DME lebih mahal dari elpiji impor, maka beban negara tidak hilang, hanya berpindah bentuk: dari subsidi impor menjadi subsidi produksi dalam negeri.

DME tetap memiliki peluang menjadi alternatif elpiji jika didukung perhitungan ekonomi yang matang, kesiapan infrastruktur, serta kepastian pasar domestik. Tanpa itu proyek ini berisiko menjadi ambisi besar yang sulit direalisasikan secara massal.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan dorongan DME demi kemandirian energi, atau mengevaluasi ulang kelayakannya agar tidak menjadi beban fiskal baru di masa depan.

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya mempercepat pengadaan stok sapi impor sebanyak 7.500 ekor. Hal ini sebagai langkah antisipatif menjaga ketahanan pangan Jakarta di tengah potensi gangguan rantai pasok global akibat dinamika geopolitik dan perubahan iklim.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov Jakarta terus memperkuat sistem ketahanan pangan melalui kerja sama antardaerah penghasil pangan sekaligus mempercepat pengadaan stok komoditas strategis, termasuk daging.

“Tentunya ada persoalan El Nino yang berdampak pada daerah tersebut. Pemerintah Jakarta akan memberikan bantuan, salah satunya pompa dan sebagainya agar produksi tetap terjaga,” ujar Pramono, Rabu (6/5/2026).

Terkait kebutuhan daging, Pemprov Jakarta telah menyetujui penambahan impor sapi oleh Perumda Dharma Jaya dari Australia guna memastikan ketersediaan stok di Jakarta dengan target 7.500 ekor.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, percepatan pengadaan dilakukan sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi kendala distribusi global, terutama untuk komoditas impor.

Tantangan utama saat ini adalah potensi kelangkaan kapal pengangkut akibat keterbatasan bahan bakar dan meningkatnya kebutuhan masing-masing negara untuk mengamankan stok pangan domestik.

Karena itu, Dharma Jaya memanfaatkan kondisi yang saat ini masih relatif kondusif untuk mempercepat pembelian stok. “Karena situasinya masih relatif mild, kami sedang agresif melakukan pembelian stok. Jika sebelumnya kami merencanakan pembelian 500 ekor, bulan depan langsung kami tingkatkan menjadi 1.000 ekor,” kata Raditya.

Target pengadaan 7.500 ekor sapi dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, sekitar 1.500 ekor telah masuk dalam tiga tahap pengiriman dan tambahan 1.000 ekor segera didatangkan. Dengan demikian, total 2.500 ekor akan tersedia dalam waktu dekat, sementara sisa 5.000 ekor diupayakan masuk lebih cepat.

Selain memperkuat stok impor, Dharma Jaya juga mulai mengintensifkan pengembangan pasokan sapi lokal sebagai strategi diversifikasi sumber pangan.

“Kami juga sedang menjajaki penguatan ketahanan pangan berbasis sapi lokal. Selama ini sebenarnya kami sudah bermitra dengan daerah-daerah penghasil sapi, dan sekarang akan lebih kami galakkan lagi,” ucapnya.

Untuk komoditas unggas, dia memastikan kondisi pasokan ayam relatif aman dan telah mandiri. “Untuk ayam, saat ini sudah self-sufficient. Kami juga sedang menyiapkan langkah lanjutan penguatan pasokan setelah Iduladha,” ujar Raditya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan penurunan impor pada Maret 2026 untuk seluruh golongan barang dipengaruhi libur panjang Idul Fitri hingga tekanan geopolitik.

Dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Rabu, pada Maret 2026 impor Indonesia tercatat sebesar 19,21 miliar dolar AS, terkontraksi 8,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih tumbuh 1,51 persen dibandingkan Maret 2025 secara tahunan.

"Penurunan ini dipengaruhi faktor musiman libur panjang Idul Fitri, tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah, serta pelemahan permintaan domestik," kata Budi.

Ia menambahkan, penurunan impor bulanan ini dipengaruhi pelemahan impor nonmigas sebesar 15,14 persen secara bulanan di tengah lonjakan impor migas yang meningkat signifikan sebesar 58,73 persen.

Kontraksi terdalam terjadi pada impor barang modal yang turun 15,75 persen, diikuti barang konsumsi sebesar 11,64 persen serta bahan baku dan penolong sebesar 5,21 persen secara bulanan.

Secara kumulatif, impor Indonesia Januari-Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar AS, naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang impor nonmigas yang naik 12,16 persen, sementara impor migas terkontraksi sebesar 1,72 persen.

Sementara itu, berdasarkan golongan penggunaan barang (BEC), seluruh komponen impor mencatatkan pertumbuhan. Kenaikan tertinggi dicatatkan barang modal sebesar 24,02 persen, diikuti bahan baku dan penolong 6,89 persen serta barang konsumsi 6,12 persen secara kumulatif.

Peningkatan impor barang modal ini didorong, antara lain, oleh permintaan terhadap komoditas strategis seperti telepon pintar, komputer, serta pesawat terbang.

Dari sisi komoditas, lonjakan impor nonmigas tertinggi terjadi pada kendaraan udara dan bagiannya sebesar 546,55 persen.

Selain itu, impor garam, belerang, batu, dan semen tumbuh 71,95 persen; diikuti bijih logam, terak dan abu sebesar 60,64 persen; serta logam mulia, perhiasan, dan permata naik 44,71 persen. Kenaikan juga terjadi pada berbagai produk kimia yang tumbuh 36,31 persen.

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia masih didominasi dari Tiongkok, Australia, dan Jepang dengan kontribusi gabungan mencapai 52,97 persen.

Namun demikian, pertumbuhan impor tertinggi tercatat dari beberapa negara nontradisional, antara lain, Meksiko yang meningkat 383,37 persen, Spanyol 177,70 persen, serta Oman 138,90 persen secara kumulatif yang menunjukkan semakin beragamnya sumber pasokan impor Indonesia.

Budi juga menegaskan, pemerintah menjaga momentum kinerja perdagangan dengan terus memperkuat ketahanan sektor domestik.

"Kami akan terus memperluas pasar dengan tetap menjaga stabilitas industri dalam negeri serta memastikan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saat penumpang naik turun, pengerjaan kami hentikan sementara. Setelah selesai, pekerjaan dilanjutkan kembali

Natuna (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevitalisasi Pelabuhan Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pelayaran di wilayah itu.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, di Natuna, Selasa, mengatakan pada Selasa pagi ia bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan yakni di Kecamatan Pulau Tiga.

“Progres pengerjaan sudah mencapai lima persen. Kita doakan semua proses berjalan lancar,” ucapnya.

Pelabuhan Selat Lampa masih berstatus pelabuhan pengumpul. Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengusulkan pelabuhan ini menjadi pelabuhan terbuka luar atau internasional pada 2025. Usulan tersebut disetujui pada pertengahan 2025 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Setelah disetujui, Kementerian Perhubungan menyusun rencana peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan guna mengoptimalkan layanan kepelabuhanan.

Pengembangan pelabuhan direncanakan dalam tiga tahap selama tiga tahun. Tahap pertama dimulai pada 2026 dengan anggaran lebih atas Rp20 miliar.

Salah satu fungsi pelabuhan itu nantinya adalah sebagai pintu ekspor-impor komoditas unggulan daerah perbatasan itu.

“Ini proyek Pemerintah Pusat, tujuannya untuk membantu Natuna supaya memiliki pelabuhan Internasional. Kami berterima kasih, karena setelah 20 sekian tahun ada revitalisasi,” ujar dia.

Sementara itu, Site Manager Proyek Rehabilitasi Inno, mengatakan proyek tersebut ditargetkan rampung pada September 2026.

Ia menjelaskan, anggaran Rp24 miliar digunakan untuk pembangunan gerbang utama, terminal, kantin, area parkir, pagar pelabuhan, lapangan penumpukan, serta beberapa fasilitas lainnya.

Meski masih dalam tahap pengerjaan, aktivitas bongkar muat barang dan naik turun penumpang tetap berjalan karena pelabuhan tetap beroperasi.

“Saat penumpang naik turun, pengerjaan kami hentikan sementara. Setelah selesai, pekerjaan dilanjutkan kembali,” katanya.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 6,55 miliar dolar AS sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Margaretha Anggorowati mengungkapkan torehan ini menjadi bukti ketangguhan ekonomi regional meskipun arus ekspor dan impor secara bulanan maupun tahunan mengalami tekanan signifikan.

"Walaupun terjadi penurunan pada ekspor dan impor, namun sepanjang Januari-Maret 2026 neraca perdagangan Jawa Barat tetap mencatatkan surplus sebesar 6,55 miliar dolar AS," kata Margaretha di Bandung, Jabar, Senin.

Surplus ini, kata wanita yang akrab disapa Ari itu, ditopang nilai ekspor yang mencapai 9,13 miliar dolar AS, jauh melampaui nilai impor yang tercatat sebesar 2,58 miliar dolar AS.

Secara spasial, Jawa Barat mencatatkan keunggulan perdagangan atau surplus terhadap sejumlah negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ari memberikan catatan bahwa Jawa Barat masih mengalami defisit perdagangan dengan China dan Taiwan.

Berdasarkan data terbaru, performa ekspor Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,68 miliar dolar AS. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Februari 2026 yang menyentuh 3,32 miliar dolar.

Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor Maret 2026 terkoreksi 13,46 persen dibanding Maret 2025, sementara secara kumulatif Januari-Maret 2026 turun tipis 2,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan ekspor, aktivitas impor Jawa Barat pada Maret 2026 menyusut ke angka 0,70 miliar dolar AS, atau turun 19 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,86 miliar dolar AS.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025 (yoy), angka impor ini anjlok sebesar 28,59 persen, dengan penurunan kumulatif sepanjang triwulan pertama sebesar 12,33 persen.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan minyak mentah atau crude dari Rusia segera masuk ke Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.

Saat ditemui selepas menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu, Bahlil menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan ketersediaan seluruh jenis bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

“Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk ya,” ujar Bahli.

Namun, Bahlil tidak menjelaskan lebih rinci volume impor minyak mentah Rusia yang akan segera masuk ke Indonesia tersebut maupun kilang yang nantinya akan mengolah crude tersebut di dalam negeri.

Ia mengatakan pemerintah fokus memastikan ketersediaan berbagai jenis BBM, mulai dari solar hingga bensin dengan berbagai angka oktan, di tengah kondisi global yang masih bergejolak.

Menurut dia, dalam situasi geopolitik global saat ini, negara harus mengutamakan keamanan pasokan energi sebelum mengambil langkah lanjutan terkait kebijakan energi lainnya.

“Dalam keadaan kondisi kayak begini negara harus menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Itu jauh lebih penting,” ujarnya.

Terkait mekanisme dan harga impor minyak mentah Rusia, Bahlil menyebut kepastian tersebut merupakan ranah business to business (B2B).

Selain minyak mentah, pemerintah juga membuka peluang impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia. Namun, menurut Bahlil, rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

Meski demikian, ia memastikan stok LPG nasional saat ini masih berada di atas batas minimum nasional.

“Sampai dengan sekarang stok LPG kita semuanya di atas standar minimum nasional,” ucap Bahlil.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penguatan industri substitusi impor sektor farmasi demi mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.

"Seperti apa yang dijelaskan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif William Adi Teja bahan baku obat kita masih banyak impor. Maka, penguatan industri substitusi impor menjadi sangat penting," katanya saat Peresmian Pabrik Line 4 Satoria Pharma di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa.

Khofifah menuturkan meskipun proses produksi obat sebagian besar telah dilakukan di dalam negeri, namun kebutuhan bahan baku masih banyak dipenuhi melalui impor, sehingga perlu strategi penguatan industri hulu.

Penguatan tersebut, lanjutnya, tecermin dari hadirnya PT Satoria Aneka Industri melalui unit bisnis Satoria Pharma yang merupakan produsen infus di Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri farmasi nasional.

Perusahaan itu, kata Khofifah, merupakan wujud nyata dari upaya substitusi impor yang telah menjadi cita-cita pemerintah yang mulai terealisasi melalui pengembangan industri di daerah.

Khofifah pun mengapresiasi peran perusahaan dalam merintis dan mengembangkan industri farmasi di daerah yang dinilai mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kesempatan itu, Khofifah turut menyoroti pentingnya dukungan sektor kesehatan seperti rumah sakit khususnya yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyerap produk dalam negeri.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, kata dia, saat ini mengelola 14 rumah sakit, termasuk RSUD Dr Soetomo yang menjadi salah satu rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur terbesar di Indonesia.

"Kami berharap peningkatan produksi, terutama cairan infus dari Satoria Pharma, dapat menjamin pemenuhan kebutuhan rumah sakit di lingkungan Pemprov Jawa Timur," kata Khofifah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi memutuskan untuk membebaskan bea masukimpor Liquified Petroleum Gas (LPG) yang digunakan sebagai bahan baku pengganti nafta bagi industri petrokimia nasional. Kebijakan strategis ini akan berlaku efektif selama enam bulan ke depan guna menjaga stabilitas harga produk kemasan plastik di tingkat konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga bahan baku plastik yang terimbas krisis pasokan global akibat ketegangan di Timur Tengah. Sebelumnya, impor LPG untuk bahan baku industri dikenakan tarif sebesar 5%.

"Diberikan bea masuk 0 persen ini periode 6 bulan nanti kita lihat situasi setelah 6 bulan seperti apa jadi kebijakan ini juga diambil negara lain seperti India, jadi agar packaging tidak menaikkan bahan-bahan makanan," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Darurat, Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen



Airlangga menekankan bahwa durasi enam bulan ini akan menjadi masa pemantauan bagi pemerintah untuk melihat perkembangan situasi geopolitik global. Dengan menurunkan beban biaya produksi di sektor hulu plastik, pemerintah berharap harga makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik tidak ikut terkerek naik, sehingga inflasi tetap terkendali.

Langkah ini juga menjawab keluhan para pelaku industri, termasuk PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), yang sebelumnya meminta penghapusan tarif impor LPG demi menjaga daya saing di tengah krisis energi yang menyumbat jalur distribusi nafta.

Keputusan ini merupakan salah satu poin krusial yang disepakati dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menko Airlangga.

Selain LPG, produk plastik seperti polipropilen dan polietilin juga diberikan bea masuk 0 persen selama 6 bulan karena harga bahan baku di pasar internasional melonjak hingga 100%. Krisis Bahan Baku Plastik, Pemerintah Jajaki Impor Kemasan dari Malaysia hingga Rusia



Konflik di kawasan Selat Hormuz menyebabkan kilang (refinery) domestik kesulitan memperoleh nafta, sehingga pemerintah mendorong pengalihan bahan baku alternatif ke LPG dengan biaya masuk nol.

Pemerintah juga berkomitmen melakukan debottlenecking melalui penyederhanaan Pertimbangan Teknis (Pertek) di kementerian terkait guna mempercepat arus barang modal dan bahan baku.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diperintahkan untuk segera menerbitkan aturan teknis (PMK dan Permenperin) agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan oleh pelaku usaha.

JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz. Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, diputuskan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk untuk komoditas LPG dan bahan baku plastik .

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk menggantikan nafta, bahan baku utama industri petrokimia, yang saat ini sulit diperoleh dan harganya melonjak tajam akibat situasi geopolitik.

"Hasil rapat tadi diambil keputusan beberapa hal yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin, yaitu pertama insentif untuk LPG, di mana intervensi kebijakan untuk biaya masuk LPG utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus di perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (28/4/2026).

Harga Plastik Meroket 100%, Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Industri



Untuk menjaga operasional kilang (refinery), pemerintah menurunkan biaya masuk impor LPG dari 5% menjadi 0 persen. Langkah ini memungkinkan industri beralih ke bahan baku alternatif demi memastikan ketersediaan bahan baku plastik nasional tetap terjaga.

Selain LPG, pemerintah juga membebaskan biaya masuk untuk berbagai jenis bahan baku plastik seperti polipropilen, polietilin, LLDPI, hingga HDPI menjadi 0 persen untuk periode enam bulan ke depan.

Airlangga menyebut harga plastik telah meroket antara 50 hingga 100%, yang jika dibiarkan akan memicu kenaikan harga makanan dan minuman melalui biaya kemasan (packaging).

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," tegas Airlangga.

Stok LPG RI Dijamin Aman usai Dipasok AS dan Australia, Bahlil: Sebentar Lagi Kapalnya Masuk



Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, Satgas yang dipimpin Airlangga bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani sebagai Wakil Ketua ini juga fokus pada pembenahan birokrasi.

Satgas akan bekerja melalui lima Kelompok Kerja (Pokja) di antaranya perumusan strategi pertumbuhan ekonomi, percepatan implementasi dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), regulasi kelembagaan dan penegakan hukum, perdagangan dan hubungan internasional, serta monitoring, evaluasi, dan anggaran.

Pemerintah juga menyepakati penyederhanaan perizinan impor (Pertek), standarisasi biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk UMKM, hingga integrasi KKPR dan RDTR digital ke dalam sistem OSS.

"Dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi dan juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil dengan langkah cepat dan strategis," tambah Airlangga.

Hadir dalam rapat dan terlihat dalam konferensi pers diantaranya, Menteri Investasi/Kepala BKPM - Wakil Ketua Satgas Rosan Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza dan Deputi di Menteri Sekretaris Negara.

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Hal ini ditunjukkan dari produksi 11 komoditas pangan utama yang disebut telah melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Amran menjelaskan, indikator swasembada mengacu pada batas impor maksimal 10 persen sebagaimana konsensus Food and Agriculture Organization (FAO). Sementara itu, impor pangan strategis Indonesia saat ini hanya berada di kisaran 5 persen.

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8%. (Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5% lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10%, ini konsensus FAO, dan kita 5%," ujar Amran, seperti dikutip, Minggu (26/4/2026).

Ia merinci, total impor 3 komoditas pangan strategis mencapai 3,5 juta ton, yang terdiri dari kedelai sebesar 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, serta daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional untuk 11 komoditas pangan mencapai 68,7 juta ton per tahun, dengan total produksi mencapai 73,7 juta ton.

Adapun 11 komoditas tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi atau kerbau.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," jelasnya.

Amran menambahkan, beras masih menjadi komoditas utama dengan porsi konsumsi terbesar, yakni 45,2% atau sekitar 31,1 juta ton dari total kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat ketersediaan beras nasional, salah satunya melalui peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog tercatat telah melampaui 5 juta ton per 23 April 2026. Angka ini melonjak 264,2% dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya 1,37 juta ton, serta naik 65,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 3,01 juta ton.

Selain itu, serapan beras dari produksi dalam negeri juga meningkat signifikan. Hingga April 2026, realisasi serapan mencapai 2,31 juta ton, melonjak drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 259,9 ribu ton, dan naik 29,4% dari capaian 2025 sebesar 1,78 juta ton. Menurut Amran, swasembada pangan kerap diidentikkan dengan beras karena perannya yang dominan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80%, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," ungkap Amran.

"Intinya dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," pungkasnya.