Bisnis.com, BATAM - Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten. Peningkatan ini terutama didorong oleh transaksi inbound dari Malaysia yang mendominasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto mengatakan bahwa tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan wisatawan dan pelintas batas terhadap sistem pembayaran digital Indonesia.

"QRIS Cross Border di Kepri terus menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga April 2026, volume transaksi inbound dari Malaysia, Thailand, dan Singapura terus meningkat secara year on year. Ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi pembayaran lintas negara semakin diminati masyarakat," ujar Rony Widijarto, Kamis.

Menurut data BI, transaksi QRIS inbound dari Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling impresif. Pada 2024, volume transaksi di Kepri mencapai 30.009 transaksi atau melonjak 1.089 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga 186.116 transaksi sepanjang 2025, dan hingga April 2026 telah mencapai 130.193 transaksi.

"Malaysia menjadi kontributor terbesar bagi QRIS Cross Border di Kepri. Hal ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis antara Kepri dengan Johor, serta tingginya lalu lintas wisatawan dan pekerja lintas batas," tambah Rony.

Sementara itu, transaksi inbound dari Thailand juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Volume transaksi di Kepri naik dari 627 transaksi pada 2024 menjadi 1.310 transaksi sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat 413 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp59,16 miliar.

Untuk Singapura, meski skalanya lebih kecil, pertumbuhan tetap dua digit. Volume transaksi di Kepri meningkat tajam dari 5.635 transaksi pada 2024 menjadi 34.386 transaksi pada 2025, dengan nilai nominal Rp11,25 miliar.

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pertumbuhan QRIS Cross Border memberikan multiplier effect yang positif bagi ekonomi Kepri, terutama sektor pariwisata dan UMKM.

"Dengan semakin mudahnya wisatawan asing bertransaksi menggunakan QRIS, pengeluaran mereka di Kepri semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada pendapatan UMKM, hotel, restoran, dan destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Karimun," katanya.

Lebih lanjut, Rony optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring dengan semakin luasnya sosialisasi dan kemudahan akses QRIS di wilayah perbatasan.

"Bank Indonesia bersama stakeholder terkait akan terus mendorong perluasan akseptasi QRIS Cross Border, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital di Kepri. Kami yakin ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan perdagangan lintas batas," kata dia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Bisnis.com, BATAM — Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, total kredit yang disalurkan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 9,74 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih kuat serta tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

“Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan terus mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di Kepri,” kata Rony, Kamis 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, penguatan kredit terjadi di berbagai segmen, terutama kredit korporasi yang menjadi motor utama pertumbuhan. Hingga April 2026, kredit korporasi di Kepri tercatat sebesar Rp62,07 triliun atau tumbuh 37,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit korporasi terbesar masih terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan pangsa 12,65 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 12,60 persen serta sektor listrik, gas, dan air sebesar 10,13 persen.

Menurut Rony, struktur penyaluran tersebut menunjukkan sektor-sektor produktif masih menjadi penggerak utama ekonomi Kepri.

Selain sektor korporasi, kredit rumah tangga juga tetap tumbuh meski lebih moderat. Total kredit rumah tangga mencapai Rp29,10 triliun atau meningkat 7,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp17,07 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional yang relatif stagnan.

Di sisi lain, BI mencatat kualitas kredit di Kepri tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di level 1,14 persen. Adapun NPL korporasi tercatat 1,29 persen, rumah tangga 1,91 persen, dan UMKM sebesar 2,62 persen.

“Pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan diiringi risiko yang terkendali menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan,” ujar Rony.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang masih berlangsung.

Bisnis.com, BATAM — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan sebesar 7,04% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I/2026. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

Menurut BI, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menunjukkan aktivitas usaha dan permintaan domestik di Kepri masih terjaga,” kata Rony saat bertemu awak media, Kamis (25/6/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga dan terus mendukung pembiayaan sektor produktif. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp107,08 triliun atau meningkat 15,54% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan juga dinilai tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali di level 1,14%.

Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,37% dan rasio NPL yang terjaga di angka 2,62%.

Dari sisi harga, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92% secara tahunan, meningkat dibandingkan April yang sebesar 3,06%. BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diantisipasi, terutama terkait pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), edukasi belanja bijak, Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga penguatan ketahanan pangan daerah.

Dorong Mesin Pertumbuhan

Memasuki kuartal II/2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat meski dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perlambatan dipengaruhi normalisasi aktivitas pertambangan setelah mencatat kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, ekonomi Kepri sepanjang 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0–6,8%. Namun, prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko eksternal seperti ketidakpastian global, gangguan rantai perdagangan, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat gerbang maritim Kepulauan Riau (Kepri) melalui pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban guna meningkatkan konektivitas antarpulau, kapasitas layanan penyeberangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Komitmen ASDP memperkuat konektivitas antarpulau kembali diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Melalui groundbreaking pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1, ASDP menegaskan perannya sebagai penggerak konektivitas sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

Heru mengatakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan.

Dia menegaskan setiap dermaga yang dibangun perusahaan BUMN sektor penyeberangan itu bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Heru.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga itu akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

Heru memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” imbuh Heru.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto menjelaskan, selain pengembangan di Tanjung Uban, ASDP juga melaksanakan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026," kata Reno.

Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk. Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI bekerja sama menata kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang melalui penandatanganan kerja sama (PKS) kedua belah pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Misni mengatakan kerja sama mencakup pemanfaatan lahan seluas 6.643 meter persegi yang akan digunakan untuk mendukung penataan lanjutan kawasan Gurindam 12, yang selama ini menjadi salah satu ruang publik strategis sekaligus ikon perkotaan di ibu kota Provinsi Kepri tersebut.

"Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penataan Kawasan Gurindam 12," kata Misni di Tanjungpinang, Sabtu.

Misni berharap kerja sama tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemprov Kepri untuk melakukan penataan kawasan Gurindam 12 secara lebih terpadu, sehingga mampu menghadirkan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, bersih, estetis dan representatif.

Ia menyebutkan ke depan kawasan itu akan dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, ruang interaksi sosial yang inklusif, sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mencerminkan identitas budaya Melayu dan kemajuan Kepri.

"Dengan begitu, penataan kawasan Gurindam 12 diharapkan jadi magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri," ucap Misni.

Sementara itu, Sekretaris Kemenpar Bayu Aji menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Kepri.

Menurutnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami melihat Kepri memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang sebagai destinasi unggulan nasional maupun internasional, karena itu kolaborasi yang kuat perlu terus dibangun untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah," ujar Bayu.

Bayu berharap pemanfaatan lahan di Kawasan Gurindam 12 dapat mendukung penataan kawasan yang lebih baik sehingga semakin memperkuat daya tarik wisata Kota Tanjungpinang.

Kemenpar siap terus bersinergi dengan Pemprov Kepri guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan konektivitas antarpulau lewat infrastruktur Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Optimalisasi itu dilakukan lewat pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1 yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026). Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa pembangunan itu, dilakukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

"Pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan," kata Heru dalam keterangannya.

“Setiap dermaga yang kami bangun bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah," tambah dia.

Dia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, yang menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam kesempatan yang sama mengatakan, peningkatan fasilitas pelabuhan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau di Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi wilayah perairan.

"Kami berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," ujar Ansar.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga ini akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto menjelaskan, selain pengembangan di Tanjung Uban, ASDP juga melaksanakan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026," kata Reno.

"Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah,” tambah Reno.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk.

Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

“Sebagai operator penyeberangan yang andal, kami memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” tegas Heru.

Bisnis.com, BATAM — BPJS Kesehatan mengajak masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan kapan saja saat dibutuhkan.

Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, mengatakan keaktifan kepesertaan menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Selain itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses pelayanan bagi peserta," kata Jaenal di sela Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan data per 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Kepri mencapai 2.276.949 jiwa atau 97,53% dari total penduduk sebanyak 2.334.574 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88% tercatat aktif.

Menurut Jaenal, status kepesertaan yang aktif akan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administrasi ketika membutuhkan pengobatan maupun perawatan.

Ia menuturkan capaian kepesertaan JKN di Kepri menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan awal pelaksanaan program pada 2014. Saat itu, jumlah peserta baru mencapai 924.114 jiwa atau sekitar 39,58% dari total penduduk.

Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, cakupan kepesertaan meningkat menjadi 97,53% atau bertambah 57,95%.

"Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah," ujarnya.

Jaenal mengatakan keberhasilan perluasan cakupan kepesertaan JKN merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar manfaat program JKN dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih produktif sehingga mendukung pembangunan daerah," katanya.

BPJS Kesehatan juga terus melakukan berbagai inovasi layanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses peserta terhadap layanan administrasi maupun pelayanan kesehatan.

Melalui berbagai upaya tersebut, BPJS Kesehatan berharap masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga menjaga status kepesertaannya tetap aktif sehingga manfaat program dapat digunakan secara optimal saat diperlukan.

Bisnis.com, BATAM - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Juni 2026, sebanyak 2.276.949 penduduk atau 97,53 persen dari total populasi Kepri telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Selain tingginya cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta juga tercatat cukup tinggi. Sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88% berada dalam status aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan saat diperlukan.

Asisten Deputy Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah," kata Jaenal saat Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, perkembangan kepesertaan JKN di Kepri mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan awal pelaksanaan program pada 2014. Saat itu, jumlah peserta baru mencapai 924.114 jiwa atau sekitar 39,58 persen dari total penduduk.

Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, cakupan kepesertaan meningkat hingga 57,95 persen dan kini mendekati target cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Jaenal menyebutkan bahwa tren positif tersebut sejalan dengan capaian nasional. Hingga 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Indonesia mencapai 285,49 juta jiwa atau 99,02% dari total penduduk sebanyak 288,31 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah peserta aktif secara nasional tercatat mencapai 227,82 juta jiwa atau setara 79,02% dari total peserta.

"Data ini menunjukkan pertumbuhan cakupan kepesertaan nasional sebesar 52,7 persen dibandingkan dengan tahun 2014," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan perluasan kepesertaan JKN tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha hingga para pemangku kepentingan lainnya.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih produktif sehingga mendukung pembangunan daerah," katanya.

BPJS Kesehatan, lanjut Jaenal, terus mendorong masyarakat untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif agar manfaat program dapat digunakan sewaktu-waktu saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses administrasi guna memberikan kemudahan bagi peserta.

"Selain itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses pelayanan bagi peserta," kata Jaenal

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memperluas pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di berbagai daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan.

Setelah menggelar pencanangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sumatera Utara (Sumut), BPS kembali melaksanakan kegiatan serupa di Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/6/2026).

Pencanangan yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang, Kepri, itu dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Misni.

Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri, pimpinan instansi vertikal, Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas SE2026.

Kegiatan pencanangan BPS menandai dimulainya pendataan lapangan SE2026 yang dilakukan secara door-to-door selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam sambutannya, Amalia mengapresiasi komitmen gubernur, bupati, dan wali kota di Kepri dalam mendukung pelaksanaan SE2026. Dukungan itu salah satunya diwujudkan melalui penerbitan surat edaran (SE).

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepri) di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Amalia menyampaikan, Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan I-2026. Capaian itu menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Oleh karena itu, Amalia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam SE2026 melalui pesan TIR, yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan memastikan rahasia data responden tetap terjaga.

Ia juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar bekerja secara profesional, memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dari pendataan, dan menjaga kualitas data yang dikumpulkan.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis di Provinsi Kepri.

“Bagi kami di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, sensus ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kami untuk menentukan kebijakan ke depan terkait pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepri,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026.

Ia turut mengajak tokoh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus tersebut.

SE2026 merupakan program strategis untuk merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam 10 tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Melalui SE2026, potensi dan dinamika ekonomi di berbagai daerah akan terukur secara lebih komprehensif.

Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Pencanangan SE2026 di Sulsel

Dok. BPS Pencanangan SE2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).

Sebelumnya, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga menghadiri pencanangan SE2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, anggota Komisi A DPRD Sulsel Kamaruddin, serta Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini.

Hadir pula jajaran Forkopimda, para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota se-Provinsi Sulsel, serta Kepala BPS Provinsi Sulsel dan jajaran Kepala BPS kabupaten/kota se-Sulsel.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak gubernur serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel atas dukungan yang telah diberikan kepada BPS dalam pelaksanaan SE2026. Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah bapak dan ibu,” kata Amalia.

Ia menjelaskan bahwa Sulsel memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54 persen.

Pada triwulan I 2026, Sulsel juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6 persen.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi di daerah sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan SE2026. Menurut Amalia, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman turut menyampaikan apresiasi kepada BPS. Ia juga mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” tutur Andi.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan I/2026 masuk lima besar tertinggi secara nasional di angka 7,04 persen secara year on year.

"Perekonomian Kepri triwulan I berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen secara year on year," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Ia memaparkan lima provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di triwulan I tahun ini adalah Maluku Utara 19,64 persen, lalu Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, Gorontalo 7,68 persen, dan Kepri 7,04 persen.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, sebanyak lima daerah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan di atas rata-rata nasional, yaitu Kota Batam tumbuh sebesar 5,78 persen, lalu Kabupaten Karimun 6,14 persen, Kabupaten Bintan 6,34 persen, Kabupaten Natuna 15,37 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 18,80 persen.

Sementara dua daerah lain, kata Amalia, pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Lingga sebesar 4,48 persen, dan Kota Tanjungpinang 5,23 persen.

"Secara umum, seluruh wilayah Kepri ini memiliki beragam aktivitas dan potensi ekonomi yang luar biasa," ujarnya.

Lanjutnya ia menjelaskan untuk di Tanjungpinang, potensi ekonomi didominasi usaha besar makan dan minum, khususnya kedai kopi.

Kemudian di Batam, potensi ekonomi didominasi kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu kawasan industri, pertokoan dan pusat perbelanjaan.

Lalu, Bintan potensi ekonominya didominasi pariwisata alam, terutama di Pantai Trikora dan Lagoi. Selain itu, juga terdapat KEK Galang Batang dan kawasan industri Lobam yang memuat sejumlah industri besar.

Berikutnya, di Anambas juga memiliki potensi pariwisata bahari yang berpusat di Pulau Bawah atau dikenal sebagai Maldives Indonesia, dan ditambah Matak Base sebagai pusat kegiatan minyak dan gas yang dikelola beberapa operator.

Selanjutnya di Natuna, terdapat kawasan pariwisata bebatuan seperti Geopark Natuna yang terkenal hingga ke mancanegara. Natuna juga mulai berkembang penginapan dan hotel berbintang hingga hotel melati. Potensi lainnya di Natuna, ialah pertanian dan perikanan yang tersebar merata di setiap pulau.

Adapun di Karimun memiliki sejumlah perusahaan besar yang menyebar di Karimun Besar, Kundur dan Belat. Untuk sebaran usaha kecil didominasi wilayah Karimun Besar.

"Terakhir di Lingga, potensi ekonominya masih relatif sederhana karena didominasi sektor pertanian yang belum mengarah pada industri pengolahan," ungkap Amalia.

Lebih lanjut Kepala BPS RI mengutarakan potensi ekonomi di kabupaten/kota ini akan didata melalui Sensus Ekonomi 2026 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Para petugas sensus akan terjun setiap hari mencacah satu per satu unit usaha maupun rumah tangga dan memastikan tak ada yang terlewatkan.

BPS berharap dukungan pemerintah, seluruh stakeholder serta masyarakat agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan baik dan lancar, sehingga Kepri bisa menghadirkan hasil sensus terbaik dibandingkan provinsi lain.

"Melalui Sensus Ekonomi, kita ingin menghadirkan data potensi ekonomi Kepri terkini sebagai acuan pemerintah merumuskan pembangunan ekonomi sepuluh tahun ke depan," demikian Amalia.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/6/2026).

Pencanangan ini menandai dimulainya pendataan menyeluruh atas seluruh pelaku usaha di provinsi yang sedang tumbuh paling kencang dalam satu dekade terakhir.

Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Kepri sebagai "Permata Biru" dan menjadi provinsi kedua setelah Sulawesi Selatan yang pencanangan Sensus Ekonominya dihadiri langsung Kepala BPS.

Pemilihan itu, menurut dia, tidak lepas dari performa ekonomi Kepri yang tumbuh di atas 7 persen pada Triwulan I 2026, atau tertinggi kelima secara nasional dan jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen.

“Jadi Kepri adalah salah satu provinsi utama yang menjadi perhatian kami di pusat. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Kepri harus menjadi juara dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026,” kata Amalia dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Sebagai provinsi berjuluk Permata Biru, Kepri memang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Permata biru, kata Amalia, harus terus diasah, karena potensi luar biasa itu akan keluar jika permata biru bisa menghasilkan ekonomi aktivitas ekonomi yang luar biasa untuk kemajuan Kepri.

“Oleh sebab itu, sensus ekonomi akan hadir untuk mengasah permata biru tersebut. Sensus ekonomi kami ingin hadir untuk menghadirkan permata biru menjadi kemajuan bagi Kepri,” ungkap Amalia.

Bertumpu pada cakupan dan akurasi

Amalia menerangkan, keberhasilan SE2026 bertumpu pada dua hal absolut yakni cakupan yang menyeluruh, tidak ada rumah atau tempat usaha yang terlewat, dan akurasi data. Ia menempatkan SE2026 bukan sebagai kegiatan pencatatan biasa, melainkan fondasi bagi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan digelar sekali dalam sepuluh tahun, yakni pada tahun berakhiran angka enam. Pelaksanaan tahun ini menjadi yang kelima sejak pertama kali digelar pada 1986.

Sedikit catatan, pendataan SE2026 berlangsung dalam dua fase. Pada fase pertama, 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, usaha besar dan menengah mengisi kuesioner secara mandiri melalui tautan yang dikirim lewat WhatsApp atau surat elektronik.

Pada fase kedua, pencacahan dari pintu ke pintu (door-to-door) berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan petugas mendatangi langsung pelaku usaha menggunakan metode wawancara berbantuan komputer atau Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Amalia meminta dukungan kepada semua pihak untuk bisa mendukung SE2026.

“Kami berharap Kepri bisa menghadirkan hasil sensus ekonomi terbaik dibandingkan dengan provinsi lainnya,” ucap Amalia.

Petugas dipantau real-time

Lebih lanjut, Amalia memaparkan sejumlah protokol untuk menjamin kredibilitas pendataan. Petugas lapangan diwajibkan mengenakan seragam resmi berupa rompi, membawa surat tugas, dan menggunakan kartu identitas yang dilengkapi QR Code. Pergerakan dan proses pencacahan petugas, menurut dia, dipantau secara real-time melalui dashboard terpusat (live tracking).

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, BPS menjalankan kampanye bertajuk "TIR", yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan rahasia data terjamin. Dukungan terhadap pelaksanaan sensus juga diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang berlaku per 15 Juni 2026.

Kepri pulih dari kontraksi

Pertumbuhan di atas 7 persen menandai pemulihan penuh ekonomi Kepri, yang sempat terkontraksi hingga minus 3,8 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Capaian Triwulan I 2026 itu bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebelum pandemi.

Data BPS menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kepri dalam sepuluh tahun terakhir. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 37,56 persen pada 2015 menjadi 41,57 persen pada 2025, sementara kontribusi sektor pertambangan menyusut dari 15,73 persen menjadi 10,06 persen.

Sektor informasi dan komunikasi terus menanjak, mencerminkan digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat dari berbelanja, memesan transportasi, hingga membeli emas yang kini berlangsung secara daring.

Seluruh kabupaten dan kota di Kepri tercatat tumbuh positif pada triwulan I 2026. Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 18,80 persen, didorong sektor pertambangan minyak dan gas bumi, disusul Kabupaten Natuna dengan 15,37 persen.

Tiap wilayah, karakter usaha berbeda

Amalia memetakan karakter ekonomi yang berbeda di tiap wilayah Kepri. Kota Tanjungpinang menonjol di sektor makanan dan minuman yang ditandai menjamurnya kedai kopi. Kota Batam menjadi pusat industrialisasi, korporasi menengah-besar, dan pusat perbelanjaan. Kabupaten Bintan bertumpu pada pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan industri terpadu.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas mengandalkan industri migas yang berpusat di pangkalan Matak serta sektor perikanan, dan Kabupaten Natuna mengembangkan pariwisata alam berbasis geopark dan perhotelan di samping perikanan.

Kabupaten Karimun menjadi sentra usaha menengah-kecil yang bersinggungan dengan perusahaan besar, sedangkan Kabupaten Lingga masih bertumpu pada pertanian dasar yang menurut Amalia berpeluang didorong ke arah industri pengolahan.

Keberagaman inilah, menurut dia, yang membuat pendataan menyeluruh menjadi penting agar tidak ada potensi ekonomi yang luput dari kebijakan.

Kerahasiaan data dijamin

BPS mengajak masyarakat menyukseskan SE2026 dengan menerima petugas, mengisi data secara benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin undang-undang.

Amalia menyebut, petugas resmi dapat dikenali dari tiga hal yaitu memakai rompi, membawa surat tugas, dan membawa kartu identitas ber-QR Code, serta tidak menagih pajak maupun meminta sejumlah uang. BPS juga menjamin, data SE2026 tak akan dikaitkan dan tidak akan digunakan untuk penghitungan pajak.

“Jadi kalau nanti masyarakat mempertanyakan ini petugas asli atau petugas abal-abal, bisa di-scan QR code-nya dan kalau dia asli pasti terdaftar di dalam dashboard kami. Dan yang ketiga pasti mereka membawa surat tugas. Jadi, untuk para petugas, jangan lupa membawa 3 ID tersebut ya, rompi, kemudian ID, dan surat tugas,” kata Amalia.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan, seluruh jajaran Kepri sepenuhnya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi ini.

“Saya instruksikan, karena Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka kepada para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, pimpinan instansi vertikal, teman-teman TNI/Polri, dan aparat penegak hukum lainnya agar kiranya kita semua semaksimal mungkin untuk mendukung mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi,” kata Ansar.

Ansar berharap, SE2026 bisa memberikan dampak positif bagi penyusunan strategi ekonomi Kepri. Bagi para pelaku usaha, teman-teman, sensus ekonom ini penting untuk menentukan struktur usaha ke depan, pergerakan investasi di Kepri ke depan, dan banyak sisi-sisi ekonomi lainnya.

“Terutama bagaimana memandang UMKM kita ke depan agar terus berkembang naik kelas. Maka hasil sensus ekonomi ini nanti akan kita gunakan sebagai arah kebijakan penting bagi kita semua dalam merancang program-program ekonomi yang inklusif untuk menuju Kepulauan Riau ke depan lebih maju dan lebih sukses lagi,” tutup Ansar.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan kepada petugas sensus agar jangan sampai ada warga dan usaha yang terlewatkan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menyebutkan ada dua syarat suksesnya Sensus Ekonomi, yaitu cakupan sensus tak ada yang terlewat, lalu kualitas data yang dihasilkan harus benar dan akurat.

"Pada saat wawancara dengan responden, tolong digali betul-betul dan pastikan data yang dicatat tidak salah," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Amalia mengatakan para petugas Sensus Ekonomi diawasi melalui teknologi live tracking di telepon genggam masing-masing, sehingga kemanapun petugas melakukan pengumpulan dan pencacahan akan dimonitor oleh BPS.

Ia juga menekankan petugas sensus harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mencacah Sensus Ekonomi, sehingga tak ada responden yang terlewatkan.

"BPS bersama Kepala Daerah juga dimungkinkan memantau kinerja petugas di lapangan melalui Dashboard Monitoring, guna melihat capaian Sensus Ekonomi secara real time di Kepri," ujarnya.

Lebih lanjut Amalia turut mengimbau masyarakat Kepri untuk mengenali ciri-ciri petugas Sensus Ekonomi 2026, antara lain menggunakan rompi khusus berwarna hitam dengan tulisan "Sensus Ekonomi 2026" di sisi kiri dan tulisan "BPS" di sisi kanan.

Lalu, memiliki kartu tanda pengenal atau nametag yang memuat nama dan foto. Kartu ini dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai untuk memverifikasi keaslian identitas petugas tersebut.

Berikutnya, membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat BPS setempat.

"BPS menerapkan prinsip TIR pada Sensus Ekonomi tahun ini, yaitu singkatan dari Terima petugas sensus, lalu Isi jawaban dengan benar, dan Rahasia," kata Amalia.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga menyampaikan pihaknya menurunkan 1.589 petugas sensus untuk tujuh kabupaten/kota, mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 menyasar sebanyak 197 ribu unit usaha serta seluruh rumah tangga di daerah itu. Salah satu tujuannya untuk mengetahui kondisi terkini jumlah usaha yang masih aktif beroperasi, baik skala kecil, mikro, menengah hingga besar.

Selain itu, Sensus Ekonomi pun menyasar masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan.

"Sensus Ekonomi ini menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional," ucap Toto.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026