Ekonomi Tumbuh di Atas 7 Persen, Kepri Jadi "Permata Biru" Sensus Ekonomi 2026
Keberagaman inilah, menurut dia, yang membuat pendataan menyeluruh menjadi penting agar tidak ada potensi ekonomi yang luput dari kebijakan.
(Kompas.com) 17/06/26 19:46 252549
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/6/2026).
Pencanangan ini menandai dimulainya pendataan menyeluruh atas seluruh pelaku usaha di provinsi yang sedang tumbuh paling kencang dalam satu dekade terakhir.
Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Kepri sebagai "Permata Biru" dan menjadi provinsi kedua setelah Sulawesi Selatan yang pencanangan Sensus Ekonominya dihadiri langsung Kepala BPS.
Pemilihan itu, menurut dia, tidak lepas dari performa ekonomi Kepri yang tumbuh di atas 7 persen pada Triwulan I 2026, atau tertinggi kelima secara nasional dan jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen.
“Jadi Kepri adalah salah satu provinsi utama yang menjadi perhatian kami di pusat. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Kepri harus menjadi juara dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026,” kata Amalia dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).
Sebagai provinsi berjuluk Permata Biru, Kepri memang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Permata biru, kata Amalia, harus terus diasah, karena potensi luar biasa itu akan keluar jika permata biru bisa menghasilkan ekonomi aktivitas ekonomi yang luar biasa untuk kemajuan Kepri.
“Oleh sebab itu, sensus ekonomi akan hadir untuk mengasah permata biru tersebut. Sensus ekonomi kami ingin hadir untuk menghadirkan permata biru menjadi kemajuan bagi Kepri,” ungkap Amalia.
Bertumpu pada cakupan dan akurasi
Amalia menerangkan, keberhasilan SE2026 bertumpu pada dua hal absolut yakni cakupan yang menyeluruh, tidak ada rumah atau tempat usaha yang terlewat, dan akurasi data. Ia menempatkan SE2026 bukan sebagai kegiatan pencatatan biasa, melainkan fondasi bagi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan digelar sekali dalam sepuluh tahun, yakni pada tahun berakhiran angka enam. Pelaksanaan tahun ini menjadi yang kelima sejak pertama kali digelar pada 1986.
Sedikit catatan, pendataan SE2026 berlangsung dalam dua fase. Pada fase pertama, 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, usaha besar dan menengah mengisi kuesioner secara mandiri melalui tautan yang dikirim lewat WhatsApp atau surat elektronik.
Pada fase kedua, pencacahan dari pintu ke pintu (door-to-door) berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan petugas mendatangi langsung pelaku usaha menggunakan metode wawancara berbantuan komputer atau Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Amalia meminta dukungan kepada semua pihak untuk bisa mendukung SE2026.
“Kami berharap Kepri bisa menghadirkan hasil sensus ekonomi terbaik dibandingkan dengan provinsi lainnya,” ucap Amalia.
Petugas dipantau real-time
Lebih lanjut, Amalia memaparkan sejumlah protokol untuk menjamin kredibilitas pendataan. Petugas lapangan diwajibkan mengenakan seragam resmi berupa rompi, membawa surat tugas, dan menggunakan kartu identitas yang dilengkapi QR Code. Pergerakan dan proses pencacahan petugas, menurut dia, dipantau secara real-time melalui dashboard terpusat (live tracking).
Untuk mendorong partisipasi masyarakat, BPS menjalankan kampanye bertajuk "TIR", yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan rahasia data terjamin. Dukungan terhadap pelaksanaan sensus juga diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang berlaku per 15 Juni 2026.
Kepri pulih dari kontraksi
Pertumbuhan di atas 7 persen menandai pemulihan penuh ekonomi Kepri, yang sempat terkontraksi hingga minus 3,8 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Capaian Triwulan I 2026 itu bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebelum pandemi.
Data BPS menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kepri dalam sepuluh tahun terakhir. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 37,56 persen pada 2015 menjadi 41,57 persen pada 2025, sementara kontribusi sektor pertambangan menyusut dari 15,73 persen menjadi 10,06 persen.
Sektor informasi dan komunikasi terus menanjak, mencerminkan digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat dari berbelanja, memesan transportasi, hingga membeli emas yang kini berlangsung secara daring.
Seluruh kabupaten dan kota di Kepri tercatat tumbuh positif pada triwulan I 2026. Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 18,80 persen, didorong sektor pertambangan minyak dan gas bumi, disusul Kabupaten Natuna dengan 15,37 persen.
Tiap wilayah, karakter usaha berbeda
Amalia memetakan karakter ekonomi yang berbeda di tiap wilayah Kepri. Kota Tanjungpinang menonjol di sektor makanan dan minuman yang ditandai menjamurnya kedai kopi. Kota Batam menjadi pusat industrialisasi, korporasi menengah-besar, dan pusat perbelanjaan. Kabupaten Bintan bertumpu pada pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan industri terpadu.
Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas mengandalkan industri migas yang berpusat di pangkalan Matak serta sektor perikanan, dan Kabupaten Natuna mengembangkan pariwisata alam berbasis geopark dan perhotelan di samping perikanan.
Kabupaten Karimun menjadi sentra usaha menengah-kecil yang bersinggungan dengan perusahaan besar, sedangkan Kabupaten Lingga masih bertumpu pada pertanian dasar yang menurut Amalia berpeluang didorong ke arah industri pengolahan.
Keberagaman inilah, menurut dia, yang membuat pendataan menyeluruh menjadi penting agar tidak ada potensi ekonomi yang luput dari kebijakan.
Kerahasiaan data dijamin
BPS mengajak masyarakat menyukseskan SE2026 dengan menerima petugas, mengisi data secara benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin undang-undang.
Amalia menyebut, petugas resmi dapat dikenali dari tiga hal yaitu memakai rompi, membawa surat tugas, dan membawa kartu identitas ber-QR Code, serta tidak menagih pajak maupun meminta sejumlah uang. BPS juga menjamin, data SE2026 tak akan dikaitkan dan tidak akan digunakan untuk penghitungan pajak.
“Jadi kalau nanti masyarakat mempertanyakan ini petugas asli atau petugas abal-abal, bisa di-scan QR code-nya dan kalau dia asli pasti terdaftar di dalam dashboard kami. Dan yang ketiga pasti mereka membawa surat tugas. Jadi, untuk para petugas, jangan lupa membawa 3 ID tersebut ya, rompi, kemudian ID, dan surat tugas,” kata Amalia.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan, seluruh jajaran Kepri sepenuhnya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi ini.
“Saya instruksikan, karena Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka kepada para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, pimpinan instansi vertikal, teman-teman TNI/Polri, dan aparat penegak hukum lainnya agar kiranya kita semua semaksimal mungkin untuk mendukung mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi,” kata Ansar.
Ansar berharap, SE2026 bisa memberikan dampak positif bagi penyusunan strategi ekonomi Kepri. Bagi para pelaku usaha, teman-teman, sensus ekonom ini penting untuk menentukan struktur usaha ke depan, pergerakan investasi di Kepri ke depan, dan banyak sisi-sisi ekonomi lainnya.
“Terutama bagaimana memandang UMKM kita ke depan agar terus berkembang naik kelas. Maka hasil sensus ekonomi ini nanti akan kita gunakan sebagai arah kebijakan penting bagi kita semua dalam merancang program-program ekonomi yang inklusif untuk menuju Kepulauan Riau ke depan lebih maju dan lebih sukses lagi,” tutup Ansar.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang