BPJS Kesehatan mencatat terjadi peningkatan rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 yang mencapai 111,86 persen.

Rasio klaim merupakan perbandingan antara total biaya klaim layanan kesehatan dibandingkan iuran yang diterima.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan peningkatan rasio klaim terjadi akibat beban biaya layanan kesehatan yang melampaui pendapatan iuran peserta. Bahkan, tren tersebut diklaim menjadi tertinggi sejak delapan tahun terakhir.

Tercatat, rasio klaim pada tahun 2018, yaitu sebesar 110,37 persen. Pada 2019, trennya menurun menjadi 97,05 persen. Pada 2020 dan 2021 terus melandai ke angka 68,29 persen dan 63,03 persen.

Rasio klaim program JKN kembali menanjak pada 2022 menjadi 78,78 persen, dan pada 2023 menembus 104,72 persen.

Kemudian, rasio klaim naik pada 2024 dan 2025 menjadi 105,78 persen dan 107,69 persen.

"Pada tahun 2019, terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100 persen," ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prihati menerangkan tingginya rasio klaim menyebabkan BPJS Kesehatan menanggung defisit. Pemerintah sebelumnya memperkirakan defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

"Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS (dana jaminan sosial)," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membeberkan rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada Februari 2026 membengkak ke level 111,8%.

Direktur Utama Prihati Pujowaskito menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat.

“Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Prihati turut menyoroti apabila melihat jejak historis sejak periode awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim telah berada di atas 100%. Artinya, sejak awal terdapat tekanan antara pendapatan dan beban program.

Dia melanjutkan pada 2019 lalu, sempat terjadi perbaikan yang mana kondisi DJS mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Adapun, rasio klaim pada tahun tersebut sebesar 97,05%. Kemudian, pada 2020 sebesar 68,29%. Pada 2021 sebesar 63,03% dan pada 2022 sebesar 78,78%.

“Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100%,” tuturnya.

Menilik laporan yang dipaparkan Prihati, rasio klaim pada 2023 lebih tepatnya sebesar 104,72%. Tren ini terus meningkat, pada 2024 rasio klaimnya sebesar 105,78%, 2025 sebesar 107,69%, hingga akhirnya pada Februari 2026 sebesar 111,86%.

Adapun, rincian per Februari 2026 antara lain pendapatan iuran senilai Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatannya mencapai Rp32,73 triliun. Dari hal itu, maka selisihnya menjadi Rp3,47%, sehingga beban terhadap pendapatannya mencapai 111,86%.

Lebih lanjut, dari laporan tersebut juga diketahui bahwa penurunan aset sudah terjadi sejak 2013 sebesar Rp7 triliun dan reduksi ini terus meningkat pada 2024 dan 2025.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto turut menyoroti perihal rasio klaim DJS JKN BPJS Kesehatan. Menurutnya, apabila hal tersebut tidak diintervensi, maka defisit akan terus terjadi.

Wuryanto menegaskan jangan sampai defisit ini mengorbankan masyarakat sehingga mereka tidak memperoleh layanan BPJS Kesehatan.

“Kalau saya suruh milih lebih baik defisit, masyarakat yang memperoleh layanan daripada kita mencegah defisit, tapi mengorbankan manfaat. Defisit tuh yang bayar APBN,” ucapnya.

Menurutnya, ancaman defisit sulit dihindari karena di tengah biaya layanan kesehatan yang terus meningkat, penyesuaian atau kenaikan iuran selama enam tahun terakhir tidak pernah dilakukan.

“Pasti sampai kapan pun ini ancaman defisit akan terjadi. Dulu pernah ditanya defisit Rp24 triliun, tapi bagi saya lebih baik defisit tapi manfaatnya dirasakan oleh masyarakat miskin daripada Anda mempertahankan tidak defisit, tapi mengurangi manfaatnya,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan berpengaruh pada masyarakat kelas menengah ke atas.

Dia mengatakan masyarakat miskin yang terkategorikan miskin desil 1 sampai 5 tidak akan terkena pengaruh dari kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Kalau tarif dinaikkan, untuk orang-orang miskin desil 1 sampai 5 itu kan enggak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu kan dibayari oleh pemerintah, yang nanti akan ada pengaruh, ada orang-orang yang menengah ke atas sebenarnya,” katanya di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Budi menjelaskan konsep asuransi sosial seperti BPJS menerapkan prinsip gotong royong, artinya peserta yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi turut menyubsidi peserta yang kurang mampu.

Dia menganalogikan penjelasannya dengan mekanisme perpajakan, masyarakat berpenghasilan lebih besar membayar pajak lebih tinggi. Namun, tetap memperoleh akses layanan publik yang sama dengan orang miskin.

“Ada prinsip subsidi silang seperti itu. Itu yang teman-teman wartawan mesti sampaikan bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah,” tegas Budi.

Oleh karena itu, dia kembali menekankan bahwa rencana kenaikan premi hanya akan berdampak pada kelompok masyarakat menengah ke atas.

“Kenaikan premi ini hanya berpengaruh terhadap masyarakat yang menengah ke atas yang memang bayar Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan seharusnya bisa deh, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari Rp42.000 sebulan,” sebutnya.

Sebagai informasi, pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk memastikan keberlangsungan dana program tersebut. Opsi yang bergulir mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 hingga perubahan batas atas gaji pekerja dalam perhitungan iuran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Pranadipa Maykel mengungkap bahwa saat ini rasio klaim BPJS Kesehatan sudah berada di atas 100%. Artinya, klaim yang dibayarkan sudah lebih besar dari total iuran yang diperoleh, sehingga bisa mengancam keberlangsungan program JKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan hingga saat ini belum ada rencana mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Semula, dia menjawab pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengenai suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan.

“Rp20 triliun itu memang ini berkaitan juga dengan rencana kenaikan iuran. Pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai rencana kenaikan iuran,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Kendati demikian, pemerintah merasakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki keuangan yang tidak berkelanjutan atau sustainable. Oleh sebab itu, pemerintah mengguyurkan Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.

Budi menuturkan bahwa saat ini Rp10 triliun sudah masuk ke Kementerian Kesehatan dan dana itu tinggal disalurkan ke BPJS Kesehatan. Sementara itu, Rp10 triliun sisanya masih ada di Kementerian Keuangan.

“Ini yang saya bilang kepada Pak Ghufron, yuk kita percepat prosesnya, sehingga kalau bisa masuknya ke BPJS pada Januari, jangan lama-lama,” ucapnya.

Lebih jauh, dia menekankan bahwa Rp20 triliun ini di luar untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan. Yang pasti, dia hanya menyebut anggaran ini akan masuk ke BPJS Kesehatan.

“Beda, beda. Jadi tidak mengganggu yang Rp20 triliun yang baru, ya nanti Rp20 triliunnya akan masuk ke BPJS,” tuturnya.

Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut anggaran Rp20 triliun ini tak serta-merta untuk penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Bukan. Jadi Rp20 triliun itu untuk sustainablity program Jaminan Kesehatan Nasional [JKN],” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Intinya itu untuksustainabilitygitu, itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin ya. Namun, jangan disalahgunakan, wah, nanti kalau gitu sayanunggaksaja, suatu ketika nanti [akan] diputihkan, tidak seperti itu,” tegasnya.

Di lain sisi, dalam rapat kerja, Ghufron memaparkan rasio klaim BPJS Kesehatan sejak 2023 telah mencapai 104,72%. Pada periode ini pula telah terjadi penurunan aset sebesar Rp7 triliun dan reduksi terus meningkat di tahun 2024 dan 2025.

Sementara itu, per September 2025 rasio klaimnya sebesar 106,28%. Rinciannya, pendapatan iuran senilai Rp129,91 triliun dan beban jaminan kesehatan mencapai Rp138,08 triliun.

Menanggapi hak tersebut, Ghufron memastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap dalam kondisi yang sehat lantaran memiliki banyak cadangan.

“Kenapa masih sehat? Karena dulu-dulu banyak simpenan, tapi ini kalau terus-menerus ke sini enggak cukup. Artinya mantap, makan tabungan, gitu kan? Enggak cukup, makanya harus ada semacam solusi,” ucapnya kepada wartawan.

Kala ditanyai apakah iuran BPJS Kesehatan naik bisa menjadi solusinya atau tidak, Ghufron enggan menjawab hal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Segini besaran iuran BPJS kesehatan kelas 1, 2, dan 3 pada bulan November 2025.

Sebagaimana diketahui, kembali muncul rumor bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 akan naik di tahun 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Pada laporan yang pernah ditulis Bisnis, rasio klaim terhadap pendapatan iuran mencapai 106,6% pada April 2025, dan diprediksi mencapai 111,8% pada akhir tahun. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan ini menuntut kebijakan terbaru agar Jaminan Kesehatan Nasional tetap berjalan optimal.

Salah satu yang diungkapkan untuk menaikkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan adalah dengan menaikkan tarif peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.

Data BPJS Kesehatan per Agustus 2025 menunjukkan sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, dan 21% atau 59,2 juta orang peserta PBI yang dibayarkan oleh APBD.

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025? lanjut halaman 2...

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025?

Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan November 2025 masih sama seperti sebelumnya karena aturan kenaikkan belum ditetapkan.

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah besaran iuran BPJS Kesehatan per November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Iuran BPJS Kesehatan menjadi sorotan lantaran munculnya isu kenaikan tarif mulai Januari 2026. Namun, pemerintah masih belum menetapkan iuran BPJS Kesehatan yang terbaru hingga saat ini.

Terbaru, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Bauran kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Pada laporan yang pernah ditulis Bisnis, rasio klaim terhadap pendapatan iuran mencapai 106,6% pada April 2025, dan diprediksi mencapai 111,8% pada akhir tahun. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan ini menuntut kebijakan terbaru agar Jaminan Kesehatan Nasional tetap berjalan optimal.

Salah satu yang diungkapkan untuk menaikkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan adalah dengan menaikkan tarif peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.

Data BPJS Kesehatan per Agustus 2025 menunjukkan sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, dan 21% atau 59,2 juta orang peserta PBI yang dibayarkan oleh APBD.

Artinya, jika tarif PBI naik, maka penerimaan iuran BPJS Kesehatan akan naik drastis karena pemerintah membayar iuran 62,5% peserta BPJS Kesehatan.

Selain dengan menaikkan iuran PBI, DJSN juga akan menyesuaikan perhitungan iuran dengan batas atas gaji para pekerja yang terdaftar sebagai peserta.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, berikut iuran jaminan kesehatan pada Oktober 2025.

- Penerima Bantuan Iuran (PBI), tidak perlu membayar iuran tersebut karena sudah dibayarkan pemerintah.

- Untuk peserta BPJS Kesehatan yang bekerja di Lembaga Pemerintahan, BUMN, BUMD, dan Swasta, membayar iuran sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan, dengan ketentuan : 4% dibayar Pemberi Kerja (perusahaan tempat bekerja) dan 1% dibayar peserta.

- Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

1. Kelas I sebesar Rp150.000/orang per bulan
2. Kelas II sebesar Rp100.000/orang per bulan
3. Kelas III sebesar Rp42.000/orang per bulan, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7.000/orang per bulan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan BPJS Kesehatan sangat rentan rapuh jika mempertahankan ketetapan iuran seperti itu di tengah jebolnya rasio klaim.

"Jika tetap bertahan dengan iuran seperti itu, maka BPJS Kesehatan hanya mampu membayar klaim peserta hingga pertengahan 2026," ujar Abdul Kadir. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk memastikan keberlangsungan dana program tersebut. Opsi yang bergulir mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 hingga perubahan batas atas gaji pekerja dalam perhitungan iuran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Pranadipa Maykel mengungkap bahwa saat ini rasio klaim BPJS Kesehatan sudah berada di atas 100%. Artinya, klaim yang dibayarkan sudah lebih besar dari total iuran yang diperoleh, sehingga bisa mengancam keberlangsungan program JKN.

Mahesa menyebut bahwa perlu ada perubahan kebijakan ke depannya untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga. Dia pun mengungkap bahwa DJSN bersama pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan untuk BPJS Kesehatan pada 2026.

"Bauran kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu, dikutip pada Senin (13/10/2025).

Mahesa tidak mengungkap dengan detil delapan skenario kebijakan itu. Namun, dia menyebut bahwa salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah menaikkan tarif segmen penerima bantuan iuran (PBI).

"Ada delapan alternatif yang sedang dibahas oleh tim," ujarnya.

Seperti diketahui, iuran PBI berasal langsung dari kantong pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Agustus 2025, sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, lalu terdapat 21% atau 59,2 juta orang peserta yang didaftarkan dan dibayar iurannya oleh Pemda—beberapa tahun lalu dikenal sebagai peserta PBI APBD. Artinya, jika tarif PBI naik maka penerimaan iuran BPJS otomatis akan naik karena pemerintah yang membayarnya, dan besaran dana yang diperoleh pun sudah jelas.

Naiknya iuran PBI secara otomatis akan menambah penerimaan BPJS Kesehatan dari 62,5% pesertanya.

Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik adalah pada 2020. Saat itu, BPJS Kesehatan mengalami defisit menahun dan ada risiko keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Setelah iuran naik dan klaim turun (karena efek pandemi Covid-19, yakni biaya pelayanan kesehatan ditanggung pemerintah), keuangan BPJS Kesehatan menjadi surplus.

Bisnis kemudian mengonfirmasi opsi lainnya kepada Mahesa terkait iuran segmen peserta pekerja penerima upah (PPU), yakni batas atas gaji dalam perhitungan iuran BPJS para pekerja. Mahesa membenarkan hal itu masuk dalam delapan skenario kebijakan yang menjadi pembahasan DJSN.

"[Threshold iuran PPU] itu salah satu alternatif yang sudah dibahas di dalam, jadi ada batas atas dan batas bawah," ujar Mahesa.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menetapkan bahwa terdapat rentang gaji untuk perhitungan iuran BPJS Kesehatan para pekerja atau segmen PPU.

Pasal 32 Perpres 59/2024 menetapkan bahwa batas paling rendah dalam perhitungan iuran peserta PPU adalah upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Besaran batas minimum itu dikecualikan bagi pekerja usaha mikro kecil.

Sementara itu, batas atas untuk perhitungan iuran PPU adalah Rp12 juta. Artinya, para pekerja dengan gaji Rp15 juta, atau bahkan Rp30 juta, tetap masuk kategori gaji Rp12 juta dalam perhitungan iuran PPU.

Kenaikan batas atas atau threshold perhitungan gaji itu akan menambah pendapatan BPJS Kesehatan dari para pekerja maupun bos dengan gaji di atas Rp12 juta.

Ketahanan Dana BPJS Kesehatan Cukup Rentan

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menjelaskan bahwa terdapat risiko ketahanan dana JKN dengan besaran iuran saat ini jika dibandingkan dengan perkembangan klaim. Menurutnya, dana BPJS Kesehatan hanya bisa bertahan untuk membayar klaim rumah sakit hingga pertengahan 2026, sehingga perlu adanya penyesuaian kebijakan.

"Kalau berdasarkan perhitungan aktuaria, kami bisa bertahan hingga Juni 2026, tetapi setelah itu kami akan mengalami defisit," ujar Abdul.

Dia tidak bisa menentukan apakah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 akan berlaku atau tidak, karena keputusan itu berada di tangan pemerintah.

"Itu sangat tergantung dari keputusan pemerintah. Kami lagi menunggu ini apakah naik naik atau tidak, tergantung bapak presiden, menteri keuangan, dan DJSN," ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai bahwa jika iuran naik, prinsip kehati-hatian harus menjadi prioritas, sembari memperhatikan aspek solvabilitas JKN.

Ghufron menjelaskan bahwa terdapat potensi kenaikan klaim BPJS Kesehatan menjadi Rp201 triliun, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Nilai itu naik dari klaim 2024 senilai Rp175 triliun.

"Yang jelas RKAT BPJS untuk tahun 2025 itu Rp201 triliun untuk pengeluaran," ujarnya.

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik 2026?

Pengamat jaminan sosial Elyasani Irwanti menilai bahwa pemerintah memang perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan demi keberlangsungan program JKN. Namun, di tengah kondisi ekonomi saat ini, kenaikan tidak bisa berlaku untuk semua segmen peserta.

"Kenaikan iuran kemungkinan tidak akan berlaku untuk semua segmen peserta secara seragam. Tentunya pemerintah akan memepertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat juga, ya," ujar Elyasani kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia menilai bahwa pemerintah harus melakukan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan dana JKN dalam kondisi ekonomi saat ini. Salah satu sorotannya adalah pengelolaan biaya pelayanan kesehatan.

Pengelolaan itu menjadi penting agar rasio klaim lebih terjaga dan keuangan JKN bisa lebih berkelanjutan.

Lalu, Elyasani juga menilai BPJS Kesehatan harus memastikan semua peserta terdaftar dan aktif. Semakin banyak peserta yang aktif, maka semakin besar pula penerimaan iurannya, yang membuat keuangan JKN bisa lebih aman.

"Dalam hal ini berlaku hukum bilangan besar [law of large number], yaitu prinsip probabilitas yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah tertanggung yang menjadi peserta, maka semakin akurat prediksi badan penyelenggara terhadap kerugian di masa depan. Ada prinsip gotong royong di sini, yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah, yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan kecil," ujarnya.

Dia juga menilai bahwa setelah semakin banyak peserta yang aktif, BPJS Kesehatan harus melakukan pengelolaan iuran dengan baik dan benar. Hal itu penting agar peserta tetap menerima manfaat dengan baik, tetapi penerimaan iuran BPJS juga berjalan lancar. (Annisa Nurul Amara)