JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah berada dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap selama lebih dari tiga dekade.

Meski berhasil keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah dan naik menjadi negara berpendapatan menengah atas, Indonesia hingga kini belum mampu melakukan lompatan menjadi negara maju.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Indonesia sudah berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah sejak 1993.

"Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi," ujar Rachmat dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Artinya, selama sekitar 33 tahun, Indonesia belum berhasil menembus kelompok negara berpendapatan tinggi yang selama ini menjadi target pembangunan nasional.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Namun pertanyaannya, mengapa Indonesia begitu lama tertahan di middle income trap?

Berbagai kajian pemerintah, akademisi, hingga lembaga internasional menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang belum cukup tinggi.

Masalah utamanya justru terletak pada transformasi struktural yang berjalan lebih lambat dibanding negara-negara yang berhasil naik kelas menjadi negara maju.

Deindustrialisasi Dini Jadi Salah Satu Penyebab

Salah satu penyebab yang paling sering disorot adalah fenomena deindustrialisasi dini atau premature deindustrialization.

Data Bappenas menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun, dari sekitar 30 persen pada awal 2000-an menjadi hanya 18,67 persen pada 2023.

Padahal dalam pengalaman banyak negara maju, sektor manufaktur merupakan mesin utama pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Ketika manufaktur melemah, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian tidak sepenuhnya mengalir ke industri pengolahan yang lebih produktif. Sebaliknya, banyak pekerja beralih ke sektor jasa berproduktivitas rendah dan ekonomi informal.

Fenomena ini semakin terlihat dengan berkembangnya ekonomi gig atau pekerjaan berbasis platform digital. Meski mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sejumlah akademisi menilai sektor tersebut belum mampu menggantikan peran manufaktur sebagai pendorong utama produktivitas nasional dalam jangka panjang.

Produktivitas dan Daya Saing Masih Menjadi PR

Persoalan berikutnya adalah rendahnya daya saing industri Indonesia. Berbagai studi menunjukkan biaya logistik dan biaya produksi domestik masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing di Asia Tenggara.

Akibatnya, produk Indonesia kesulitan bersaing di pasar global, baik dari sisi harga maupun nilai tambah.

Sejak awal 2000-an, daya saing ekspor manufaktur Indonesia juga cenderung stagnan. Produk berteknologi rendah maupun tinggi belum menunjukkan peningkatan daya saing yang signifikan dibandingkan negara-negara yang berhasil menjadi basis manufaktur dunia.

Investasi Riset Sangat Rendah

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya investasi pada riset dan pengembangan (research and development/R&D). Kajian Bappenas menunjukkan pengeluaran Indonesia untuk kegiatan penelitian masih berada di kisaran 0,05 persen hingga 0,07 persen dari PDB.

Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap.

Korea Selatan, misalnya, mengalokasikan lebih dari 4 persen PDB untuk kegiatan penelitian dan inovasi. Sementara China telah menginvestasikan lebih dari 2 persen PDB untuk R&D.

Minimnya investasi pada inovasi membuat Indonesia sulit menghasilkan produk dengan teknologi tinggi dan nilai tambah besar yang mampu bersaing di pasar internasional.

Tantangan itu diperparah oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualitas sumber daya manusia.

Di tengah kebutuhan tenaga kerja teknik dan manufaktur yang terus meningkat, proporsi lulusan perguruan tinggi dari bidang tersebut masih relatif rendah. Sebaliknya, lulusan ilmu sosial dan bidang non-teknis masih mendominasi pasar tenaga kerja.

Ketergantungan Komoditas Jadi Hambatan

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi apa yang sering disebut sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Sebagai negara yang kaya komoditas, Indonesia kerap menikmati lonjakan pertumbuhan ekonomi ketika harga batu bara, minyak, gas, maupun mineral meningkat di pasar global.

Namun ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sering kali mengurangi dorongan untuk membangun industri manufaktur yang lebih kompetitif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat bergantung pada siklus harga komoditas dunia.

Kelemahan Institusi dan Kepastian Hukum

Hambatan berikutnya berasal dari kualitas institusi. Berbagai indikator internasional masih menunjukkan tantangan Indonesia dalam aspek pengendalian korupsi, efektivitas birokrasi, kualitas regulasi, hingga kepastian hukum.

Padahal kepastian regulasi dan tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang, terutama pada sektor manufaktur dan teknologi yang membutuhkan modal besar.

Kelas Menengah Mulai Tertekan

Di tengah berbagai persoalan tersebut, muncul tantangan baru berupa tekanan terhadap kelas menengah.

Sejumlah penelitian menunjukkan kelompok masyarakat dengan pendapatan setara kelas menengah mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Terbatasnya lapangan kerja formal dengan produktivitas tinggi membuat sebagian masyarakat rentan turun kembali ke kelompok rentan miskin.

Jika tren tersebut terus berlanjut, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia berpotensi kehilangan daya dorongnya.

Middle Income Trap Indonesia

Berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia per 2024, negara dikelompokkan berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) per kapita. Kategori ini menjadi salah satu acuan utama untuk menentukan apakah suatu negara masih berada dalam kelompok berpendapatan menengah atau telah masuk kategori negara maju.

Negara berpendapatan menengah terbagi menjadi dua kelompok:

• Pertama: negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income) dengan GNI per kapita antara 1.136 dolar hingga 4.465 dolar atau setara sekitar Rp 18,5 juta hingga Rp 72,8 juta per tahun (asumsi kurs Rp 16.300 per dollar AS).
• Kedua, negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income) dengan GNI per kapita 4.466 dolar hingga 13.845 dolar, setara sekitar Rp 72,8 juta hingga Rp 225,7 juta per tahun.

Dengan demikian, sebuah negara masih dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country) apabila memiliki GNI per kapita di rentang 1.136 dolar hingga 13.845 dolar atau sekitar Rp 18,5 juta sampai Rp 225,7 juta per tahun.

Sementara itu, suatu negara baru dapat masuk kategori negara berpendapatan tinggi (high income country) atau yang sering diasosiasikan sebagai negara maju apabila memiliki GNI per kapita minimal 13.846 dolar atau sekitar Rp 225,7 juta per tahun.

Dalam konteks Indonesia, Bank Dunia saat ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). GNI per kapita Indonesia tercatat berada di kisaran 4.580 dolar atau sekitar Rp 74,7 juta per tahun.

Meski telah berhasil keluar dari kategori negara berpendapatan rendah, Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat mencapai status tersebut pada rentang 2036-2038, sebagai bagian dari roadmap menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai perbandingan, ambang batas negara berpendapatan tinggi terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu.

Pada 2009, Bank Dunia menetapkan batas negara berpendapatan tinggi sebesar 12.196 dolar per kapita atau sekitar Rp 198,8 juta per tahun dengan asumsi kurs saat ini.

Kini, batas tersebut telah meningkat menjadi 13.846 dolar per kapita, mencerminkan perubahan tingkat pendapatan global dan inflasi internasional selama lebih dari satu dekade terakhir.

Indonesia Bisa Keluar Sebelum Bonus Demografi Berakhir?

Karena itu, pemerintah menargetkan Indonesia keluar dari middle income trap pada rentang 2036 hingga 2038, sebelum bonus demografi berakhir pada 2041.

Target tersebut dinilai krusial untuk menghindari risiko "growing old before getting rich", yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia lanjut meningkat sebelum tingkat kesejahteraan masyarakat mencapai level negara maju.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai strategi transformasi ekonomi, mulai dari hilirisasi industri, penguatan manufaktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga investasi pada riset dan inovasi.

Pemerintah telah menyiapkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari 60 program dan terbagi dalam delapan klaster utama, yakni pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, 60 program itu terbagi dalam delapan klaster tersebut dirancang saling terhubung sehingga mampu menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Intinya delapan klaster ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya menurunkan jumlah orang miskin," ujarnya.

Namun berbagai kajian menilai keberhasilan Indonesia keluar dari middle income trap tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga pada kemampuan melakukan reformasi struktural secara konsisten.

Tanpa perbaikan produktivitas, penguatan industri bernilai tambah tinggi, dan pembenahan kualitas institusi, Indonesia berisiko tetap tertahan dalam jebakan pendapatan menengah yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan berpengaruh pada masyarakat kelas menengah ke atas.

Dia mengatakan masyarakat miskin yang terkategorikan miskin desil 1 sampai 5 tidak akan terkena pengaruh dari kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Kalau tarif dinaikkan, untuk orang-orang miskin desil 1 sampai 5 itu kan enggak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu kan dibayari oleh pemerintah, yang nanti akan ada pengaruh, ada orang-orang yang menengah ke atas sebenarnya,” katanya di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Budi menjelaskan konsep asuransi sosial seperti BPJS menerapkan prinsip gotong royong, artinya peserta yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi turut menyubsidi peserta yang kurang mampu.

Dia menganalogikan penjelasannya dengan mekanisme perpajakan, masyarakat berpenghasilan lebih besar membayar pajak lebih tinggi. Namun, tetap memperoleh akses layanan publik yang sama dengan orang miskin.

“Ada prinsip subsidi silang seperti itu. Itu yang teman-teman wartawan mesti sampaikan bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah,” tegas Budi.

Oleh karena itu, dia kembali menekankan bahwa rencana kenaikan premi hanya akan berdampak pada kelompok masyarakat menengah ke atas.

“Kenaikan premi ini hanya berpengaruh terhadap masyarakat yang menengah ke atas yang memang bayar Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan seharusnya bisa deh, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari Rp42.000 sebulan,” sebutnya.

Sebagai informasi, pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk memastikan keberlangsungan dana program tersebut. Opsi yang bergulir mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 hingga perubahan batas atas gaji pekerja dalam perhitungan iuran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Pranadipa Maykel mengungkap bahwa saat ini rasio klaim BPJS Kesehatan sudah berada di atas 100%. Artinya, klaim yang dibayarkan sudah lebih besar dari total iuran yang diperoleh, sehingga bisa mengancam keberlangsungan program JKN.