Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, berpendapat bahwa kenaikan iuran bukan menjadi pilihan utama dalam menyelamatkan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, pilihan utama saat ini adalah suntikan dana yang sedang diproses dari Kementerian Keuangan sebesar Rp20 triliun.

“Ya, itu [kenaikan iuran] bukan pilihan pertama sih. [pilihan pertama] suntikan dana dan sedang dalam proses,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Selain hal tersebut, cara lain untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan adalah upaya preventif. Dia mencontohkan bila seseorang membeli rokok atau minuman manis bisa ditanyakan terlebih dahulu apakah status BPJS aktif atau tidak.

“Itu yang penting, rakyat menjaga kesehatannya. BPJS membantu dengan semangat gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang miskin. Jadi kalau membayar iuran itu enggak apa-apa meskipun enggak sakit. Kan ini gotong royong,” tegasnya.

Sebagai informasi, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKN BPJS Kesehatan pada Februari 2026 membengkak ke level 111,8%. Rasio klaim adalah perbandingan total klaim dengan penerimaan iuran, rasio klaim di atas 100% berarti jumlah klaim BPJS lebih banyak daripada perolehan iurannya.

Prihati menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat.

“Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS,” jelasnya.

Di lain sisi, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mengkaji penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya tekanan biaya layanan kesehatan dan tren defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Adapun, penyesuaian iuran terakhir kali dilakukan pemerintah pada 2020 dengan terbitnya Peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan hingga saat ini belum ada rencana mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Semula, dia menjawab pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengenai suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan.

“Rp20 triliun itu memang ini berkaitan juga dengan rencana kenaikan iuran. Pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai rencana kenaikan iuran,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Kendati demikian, pemerintah merasakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki keuangan yang tidak berkelanjutan atau sustainable. Oleh sebab itu, pemerintah mengguyurkan Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.

Budi menuturkan bahwa saat ini Rp10 triliun sudah masuk ke Kementerian Kesehatan dan dana itu tinggal disalurkan ke BPJS Kesehatan. Sementara itu, Rp10 triliun sisanya masih ada di Kementerian Keuangan.

“Ini yang saya bilang kepada Pak Ghufron, yuk kita percepat prosesnya, sehingga kalau bisa masuknya ke BPJS pada Januari, jangan lama-lama,” ucapnya.

Lebih jauh, dia menekankan bahwa Rp20 triliun ini di luar untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan. Yang pasti, dia hanya menyebut anggaran ini akan masuk ke BPJS Kesehatan.

“Beda, beda. Jadi tidak mengganggu yang Rp20 triliun yang baru, ya nanti Rp20 triliunnya akan masuk ke BPJS,” tuturnya.

Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut anggaran Rp20 triliun ini tak serta-merta untuk penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Bukan. Jadi Rp20 triliun itu untuk sustainablity program Jaminan Kesehatan Nasional [JKN],” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Intinya itu untuksustainabilitygitu, itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin ya. Namun, jangan disalahgunakan, wah, nanti kalau gitu sayanunggaksaja, suatu ketika nanti [akan] diputihkan, tidak seperti itu,” tegasnya.

Di lain sisi, dalam rapat kerja, Ghufron memaparkan rasio klaim BPJS Kesehatan sejak 2023 telah mencapai 104,72%. Pada periode ini pula telah terjadi penurunan aset sebesar Rp7 triliun dan reduksi terus meningkat di tahun 2024 dan 2025.

Sementara itu, per September 2025 rasio klaimnya sebesar 106,28%. Rinciannya, pendapatan iuran senilai Rp129,91 triliun dan beban jaminan kesehatan mencapai Rp138,08 triliun.

Menanggapi hak tersebut, Ghufron memastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap dalam kondisi yang sehat lantaran memiliki banyak cadangan.

“Kenapa masih sehat? Karena dulu-dulu banyak simpenan, tapi ini kalau terus-menerus ke sini enggak cukup. Artinya mantap, makan tabungan, gitu kan? Enggak cukup, makanya harus ada semacam solusi,” ucapnya kepada wartawan.

Kala ditanyai apakah iuran BPJS Kesehatan naik bisa menjadi solusinya atau tidak, Ghufron enggan menjawab hal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rasio klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai 111,86% pada Februari 2026 menambah tekanan terhadap keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Angka tersebut menunjukkan nilai klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan telah melampaui pendapatan iuran. Per Februari 2026, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatannya mencapai Rp32,73 triliun. Alhasil, ada selisih Rp3,47 triliun yang menyebabkan beban terhadap pendapatan menyentuh level 111,86%.