Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor formal di Tanah Air sejak awal 2026 mulai tecermin dari lonjakan pengajuan klaim jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi terhadap gelombang PHK, baik dari sisi pencegahan maupun penyerapan kembali tenaga kerja yang terdampak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan klaim dua program tersebut sejak awal 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menilai hal ini sejalan dengan meningkatnya frekuensi pekerja yang kehilangan pekerjaan, serta dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Pada saat yang sama, klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga kuartal I/2026.

Menurut Ogi, kenaikan klaim JKP dipengaruhi relaksasi persyaratan pencairan manfaat serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025. Kebijakan itu membuat akses peserta terhadap manfaat JKP menjadi lebih longgar dibandingkan sebelumnya.

Meski begitu, OJK menilai pengelolaan program secara pruden tetap mampu menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Ogi mengatakan evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat terus dilakukan agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Terkait hal ini, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai lonjakan klaim tersebut mencerminkan meningkatnya PHK di sektor formal. Hal ini juga dinilai menguak masalah struktural penanganan PHK di Tanah Air.

Menurutnya, pekerja yang terkena PHK dapat mengakses dua manfaat sekaligus, yakni JKP dan pencairan JHT. Sementara itu, pekerja yang mengundurkan diri atau kontrak kerjanya berakhir hanya dapat mencairkan JHT dan tidak berhak atas JKP.

“Dari sisi logika jaminan sosialnya bahwa kenaikan itu memang menggambarkan kenaikannya PHK, betul. Karena dengan PHK dia dapat JKP dan boleh mengambil JHT,” kata Timboel kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Timboel, ketahanan dana JKP di BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbilang aman. Dia memperkirakan rasio klaim JKP masih berada di bawah 50%, sehingga iuran yang masuk masih cukup untuk membiayai pembayaran manfaat sekaligus menopang hasil investasi dana.

Dia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hanya menjalankan fungsi pembayaran manfaat setelah PHK terjadi. Lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja.

Oleh karenanya, Timboel menilai peran pemerintah menjadi jauh lebih penting. Tidak hanya memastikan pembayaran manfaat jaminan sosial berjalan lancar, pemerintah disebutnya juga perlu menekan laju PHK dan membuka lapangan kerja formal baru.

Timboel lantas menyinggung pembentukan satuan tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh pada awal Mei baru sebagai instrumen pencegahan sekaligus penyelesaian PHK. Menurutnya, satgas tersebut dapat berperan untuk mengidentifikasi indikasi PHK di level perusahaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah di hulu, sekaligus mendorong penyerapan kembali tenaga kerja ter-PHK di hilir.

“Yang lebih utama adalah untuk menjamin hak bekerja masyarakat kita, adalah membuka lapangan kerja dan mempertahankan pekerjaan, yaitu menghambat laju PHK,” tegasnya.

Pencegahan PHK

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terus memantau dampak situasi global terhadap ketenagakerjaan nasional, termasuk risiko tekanan PHK akibat perang di Timur Tengah. Menurut dia, pemerintah melihat potensi PHK tidak dipicu oleh satu faktor tunggal, sehingga langkah mitigasi dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga.

“[PHK] tidak hanya gara-gara satu hal. Dalam rapat-rapat kan kita selalu melihat, ini bagaimana sampai 3 bulan ke depan, apa yang harus disiapkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Yassierli menjelaskan koordinasi dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk mengurai hambatan investasi dan dunia usaha yang berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mulai menjalankan mekanisme peringatan dini atau early warning system PHK di level perusahaan guna mendeteksi potensi pemutusan kerja lebih awal.

Dia juga mengatakan pemerintah tengah mengoptimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja. Langkah itu dilakukan tidak hanya untuk mengantisipasi PHK, tetapi juga mempercepat penyusunan regulasi ketenagakerjaan dan mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperbaiki program pelatihan yang menjadi bagian dari manfaat JKP. Perbaikan difokuskan pada kemudahan akses pelatihan dan distribusi informasi kepada pekerja yang terdampak PHK.

“Ini akan semakin kita perbaiki, dan kita berharap ini memang menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang terkena PHK, sehingga mereka mendapatkan upskilling dan reskilling sebelum mereka kemudian bekerja di tempat yang baru,” ujar Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan klaim program Jaminan Kematian (JKM) bisa gagal cair atau bahkan ditolak hanya karena peserta melewatkan beberapa hal yang dianggap sepele.

Melansir informasi dari akun Instagram resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),terdapat beberapa hal yang kerap menjadi penyebab klaim tidak dapat dicairkan atau bahkan ditolak.

Tiga faktor utama itu seringkali berkaitan dengan aspek administratif, status kepesertaan, serta ketidaksesuaian data yang diajukan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, hal-hal tersebut dapat menghambat hak ahli waris untuk memperoleh manfaat yang seharusnya diterima.

Program JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hadir sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko meninggal dunia. Manfaat ini diberikan kepada ahli waris untuk membantu meringankan beban ekonomi yang ditinggalkan.

Namun, untuk dapat mengakses manfaat tersebut, terdapat sejumlah ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sayangnya, kurangnya pemahaman peserta terhadap prosedur dan persyaratan ini sering menjadi kendala utama dalam proses klaim.

Banyak kasus di mana pengajuan klaim tertunda atau gagal karena dokumen yang tidak lengkap, data yang tidak sinkron, atau status kepesertaan yang tidak aktif. Oleh karena itu, penting bagi peserta maupun ahli waris untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pencairan sejak awal agar proses klaim JKM dapat berjalan dengan lancar.

Berikut tiga faktor yang perlu diperhatikan agar pencairan program JKM tetap lancar, mengutip informasi dari akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor Penghambat Pencairan JKM

Meninggal akibat kecelakaan kerja

Manfaat JKM hanya diberikan untuk kasus kematian yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka manfaat yang berlaku adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), bukan JKM.

Status kepesertaan tidak aktif

Manfaat JKM hanya dapat diberikan kepada peserta yang masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), terdapat ketentuan masa iuran tertentu yang harus dipenuhi agar klaim dapat diproses.

Dokumen tidak lengkap

Klaim JKM memang tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa, sehingga tidak hangus meskipun diajukan dalam jangka waktu lama. Namun, pengajuan klaim tetap bisa ditolak apabila dokumen yang disyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan.(Putri Astrian Surahman)

BPJS Kesehatan mencatat terjadi peningkatan rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 yang mencapai 111,86 persen.

Rasio klaim merupakan perbandingan antara total biaya klaim layanan kesehatan dibandingkan iuran yang diterima.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan peningkatan rasio klaim terjadi akibat beban biaya layanan kesehatan yang melampaui pendapatan iuran peserta. Bahkan, tren tersebut diklaim menjadi tertinggi sejak delapan tahun terakhir.

Tercatat, rasio klaim pada tahun 2018, yaitu sebesar 110,37 persen. Pada 2019, trennya menurun menjadi 97,05 persen. Pada 2020 dan 2021 terus melandai ke angka 68,29 persen dan 63,03 persen.

Rasio klaim program JKN kembali menanjak pada 2022 menjadi 78,78 persen, dan pada 2023 menembus 104,72 persen.

Kemudian, rasio klaim naik pada 2024 dan 2025 menjadi 105,78 persen dan 107,69 persen.

"Pada tahun 2019, terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100 persen," ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prihati menerangkan tingginya rasio klaim menyebabkan BPJS Kesehatan menanggung defisit. Pemerintah sebelumnya memperkirakan defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

"Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS (dana jaminan sosial)," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, berpendapat bahwa kenaikan iuran bukan menjadi pilihan utama dalam menyelamatkan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, pilihan utama saat ini adalah suntikan dana yang sedang diproses dari Kementerian Keuangan sebesar Rp20 triliun.

“Ya, itu [kenaikan iuran] bukan pilihan pertama sih. [pilihan pertama] suntikan dana dan sedang dalam proses,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Selain hal tersebut, cara lain untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan adalah upaya preventif. Dia mencontohkan bila seseorang membeli rokok atau minuman manis bisa ditanyakan terlebih dahulu apakah status BPJS aktif atau tidak.

“Itu yang penting, rakyat menjaga kesehatannya. BPJS membantu dengan semangat gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang miskin. Jadi kalau membayar iuran itu enggak apa-apa meskipun enggak sakit. Kan ini gotong royong,” tegasnya.

Sebagai informasi, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKN BPJS Kesehatan pada Februari 2026 membengkak ke level 111,8%. Rasio klaim adalah perbandingan total klaim dengan penerimaan iuran, rasio klaim di atas 100% berarti jumlah klaim BPJS lebih banyak daripada perolehan iurannya.

Prihati menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat.

“Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS,” jelasnya.

Di lain sisi, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mengkaji penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya tekanan biaya layanan kesehatan dan tren defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Adapun, penyesuaian iuran terakhir kali dilakukan pemerintah pada 2020 dengan terbitnya Peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membeberkan rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada Februari 2026 membengkak ke level 111,8%.

Direktur Utama Prihati Pujowaskito menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat.

“Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Prihati turut menyoroti apabila melihat jejak historis sejak periode awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim telah berada di atas 100%. Artinya, sejak awal terdapat tekanan antara pendapatan dan beban program.

Dia melanjutkan pada 2019 lalu, sempat terjadi perbaikan yang mana kondisi DJS mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Adapun, rasio klaim pada tahun tersebut sebesar 97,05%. Kemudian, pada 2020 sebesar 68,29%. Pada 2021 sebesar 63,03% dan pada 2022 sebesar 78,78%.

“Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100%,” tuturnya.

Menilik laporan yang dipaparkan Prihati, rasio klaim pada 2023 lebih tepatnya sebesar 104,72%. Tren ini terus meningkat, pada 2024 rasio klaimnya sebesar 105,78%, 2025 sebesar 107,69%, hingga akhirnya pada Februari 2026 sebesar 111,86%.

Adapun, rincian per Februari 2026 antara lain pendapatan iuran senilai Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatannya mencapai Rp32,73 triliun. Dari hal itu, maka selisihnya menjadi Rp3,47%, sehingga beban terhadap pendapatannya mencapai 111,86%.

Lebih lanjut, dari laporan tersebut juga diketahui bahwa penurunan aset sudah terjadi sejak 2013 sebesar Rp7 triliun dan reduksi ini terus meningkat pada 2024 dan 2025.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto turut menyoroti perihal rasio klaim DJS JKN BPJS Kesehatan. Menurutnya, apabila hal tersebut tidak diintervensi, maka defisit akan terus terjadi.

Wuryanto menegaskan jangan sampai defisit ini mengorbankan masyarakat sehingga mereka tidak memperoleh layanan BPJS Kesehatan.

“Kalau saya suruh milih lebih baik defisit, masyarakat yang memperoleh layanan daripada kita mencegah defisit, tapi mengorbankan manfaat. Defisit tuh yang bayar APBN,” ucapnya.

Menurutnya, ancaman defisit sulit dihindari karena di tengah biaya layanan kesehatan yang terus meningkat, penyesuaian atau kenaikan iuran selama enam tahun terakhir tidak pernah dilakukan.

“Pasti sampai kapan pun ini ancaman defisit akan terjadi. Dulu pernah ditanya defisit Rp24 triliun, tapi bagi saya lebih baik defisit tapi manfaatnya dirasakan oleh masyarakat miskin daripada Anda mempertahankan tidak defisit, tapi mengurangi manfaatnya,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pencairan klaim BPJS melalui layanan digital seperti Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan kini menjadi solusi cepat bagi pekerja yang membutuhkan dana tunai. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) banyak dimanfaatkan setelah berhenti bekerja, baik untuk kebutuhan usaha, melunasi utang, maupun keperluan darurat.

Tren klaim BPJS Ketenagakerjaan online 2026 menunjukkan peningkatan seiring kemudahan akses layanan tanpa antre. Pekerja tidak lagi harus datang sejak pagi ke kantor cabang karena proses dapat dilakukan secara digital melalui Lapak Asik antrean online maupun aplikasi.

Dalam sistem jaminan sosial nasional, pekerja di Indonesia terdaftar dalam beberapa program perlindungan. Program tersebut meliputi Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dari seluruh program tersebut, klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan menjadi yang paling banyak dicari karena manfaatnya dapat dicairkan sekaligus. Dana ini bisa diambil saat peserta pensiun, mengundurkan diri, terkena PHK, hingga kontrak kerja berakhir.

Kemudahan cara klaim BPJS Ketenagakerjaan online menjadi bagian dari transformasi layanan digital yang terus diperkuat, termasuk melalui fitur Lapak Asik BPJS tanpa antre.

Saat ini, terdapat dua cara utama untuk melakukan klaim, yakni:

• Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik)
• Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
  

Syarat Klaim BPJS Ketenagakerjaan Online

Untuk melakukan cara klaim JHT online, peserta harus memenuhi salah satu kondisi berikut:

• Telah mencapai usia pensiun 56 tahun
• Mengundurkan diri dari perusahaan
• Mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Kepesertaan minimal 10 tahun (klaim sebagian)
• Kontrak kerja telah berakhir

Selain itu, beberapa dokumen wajib disiapkan untuk klaim BPJS online:

• Kartu peserta BPJamsostek
• E-KTP
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga
• NPWP
• Surat keterangan kerja atau dokumen pendukung lainnya
  

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan Lewat Lapak Asik

Layanan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan menjadi pilihan utama karena memungkinkan proses klaim tanpa datang langsung ke kantor. Berikut tahapan cara klaim Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan 2026:

• Akses situs lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Upload dokumen persyaratan dan foto diri
• Simpan data pengajuan dan tunggu konfirmasi
• Peserta akan mendapat jadwal wawancara online
• Proses verifikasi dilakukan melalui video call
• Dana JHT akan ditransfer ke rekening peserta

Layanan ini menjadi jawaban atas kebutuhan pekerja yang mencari cara cairkan BPJS tanpa antre subuh dengan proses lebih praktis.

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan lewat Aplikasi JMO

Selain Lapak Asik, peserta juga bisa menggunakan aplikasi JMO untuk klaim JHT online lewat HP. Berikut langkahnya:

• Unduh aplikasi JMO di PlayStore
• Daftar atau login akun
• Lakukan pengkinian data
• Verifikasi biometrik melalui foto
• Isi data pribadi dan rekening
• Pilih menu Jaminan Hari Tua
• Ajukan klaim sesuai sebab klaim
• Konfirmasi data dan kirim pengajuan

Setelah pengajuan berhasil, peserta tinggal menunggu proses pencairan. Umumnya, waktu pencairan menjadi salah satu hal yang paling banyak dicari dalam keyword seperti berapa lama pencairan BPJS lewat Lapak Asik.

Dengan kemudahan ini, layanan digital BPJS Ketenagakerjaan semakin mempercepat proses klaim sekaligus meningkatkan kenyamanan peserta dalam mengakses haknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan berpengaruh pada masyarakat kelas menengah ke atas.

Dia mengatakan masyarakat miskin yang terkategorikan miskin desil 1 sampai 5 tidak akan terkena pengaruh dari kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Kalau tarif dinaikkan, untuk orang-orang miskin desil 1 sampai 5 itu kan enggak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu kan dibayari oleh pemerintah, yang nanti akan ada pengaruh, ada orang-orang yang menengah ke atas sebenarnya,” katanya di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Budi menjelaskan konsep asuransi sosial seperti BPJS menerapkan prinsip gotong royong, artinya peserta yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi turut menyubsidi peserta yang kurang mampu.

Dia menganalogikan penjelasannya dengan mekanisme perpajakan, masyarakat berpenghasilan lebih besar membayar pajak lebih tinggi. Namun, tetap memperoleh akses layanan publik yang sama dengan orang miskin.

“Ada prinsip subsidi silang seperti itu. Itu yang teman-teman wartawan mesti sampaikan bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah,” tegas Budi.

Oleh karena itu, dia kembali menekankan bahwa rencana kenaikan premi hanya akan berdampak pada kelompok masyarakat menengah ke atas.

“Kenaikan premi ini hanya berpengaruh terhadap masyarakat yang menengah ke atas yang memang bayar Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan seharusnya bisa deh, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari Rp42.000 sebulan,” sebutnya.

Sebagai informasi, pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk memastikan keberlangsungan dana program tersebut. Opsi yang bergulir mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 hingga perubahan batas atas gaji pekerja dalam perhitungan iuran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Pranadipa Maykel mengungkap bahwa saat ini rasio klaim BPJS Kesehatan sudah berada di atas 100%. Artinya, klaim yang dibayarkan sudah lebih besar dari total iuran yang diperoleh, sehingga bisa mengancam keberlangsungan program JKN.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Karyawan tidak harus menunggu usia pensiun untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan karena saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diklaim lebih awal dengan syarat tertentu. Salah satunya saat karyawan mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan.

Melansir dari situs BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT setelah resign dimungkinkan bagi peserta yang telah berhenti bekerja. Namun, pencairan tersebut hanya dapat dilakukan apabila seluruh ketentuan dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, manfaat JHT dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap total.

Peserta dinyatakan resmi terdaftar sebagai peserta JHT apabila telah membayar iuran sekurang-kurangnya selama enam bulan. Program ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia, serta Pekerja Migran Indonesia.

Meski ditujukan sebagai perlindungan hari tua, JHT juga memiliki manfaat lain. Dana JHT dapat dicairkan apabila peserta mengalami cacat tetap total dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selain itu, ahli waris berhak menerima manfaat JHT apabila peserta meninggal dunia.

Manfaat JHT juga dapat dimanfaatkan sebagian untuk kepemilikan rumah pertama. Peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pencairan sebagian dengan batas maksimal 30 persen dari total saldo JHT.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Setelah Resign

Bagi peserta yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah resign, terdapat masa tunggu yang harus dipenuhi. Masa tunggu tersebut berlangsung selama satu bulan sejak tanggal pengunduran diri dari perusahaan.

Selama masa tunggu hingga proses pencairan, peserta harus berstatus tidak bekerja dan belum berpindah ke perusahaan lain. Apabila peserta kembali bekerja sebelum masa tunggu berakhir, maka hak klaim JHT setelah resign tidak berlaku dan saldo akan kembali terakumulasi di perusahaan baru.

Selain masa tunggu, peserta wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Dokumen tersebut meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas berupa KTP elektronik atau paspor, serta surat keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja .

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan oleh peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Persyaratan klaim pada dasarnya sama dengan klaim setelah resign. Perbedaannya hanya pada surat keterangan yang menggunakan surat PHK dari perusahaan.

Peserta berstatus tidak aktif bekerja dapat mengajukan klaim dengan memastikan seluruh data dalam dokumen telah sesuai. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim JHT dapat diajukan dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun, apabila saldo JHT kurang dari Rp15 juta, peserta dapat mengajukan klaim secara daring melalui aplikasi JMO.

Untuk peserta dengan saldo lebih dari Rp50 juta atau yang sebelumnya telah mengajukan klaim sebagian, pencairan JHT juga mewajibkan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai dokumen pendukung.

Program JHT (Jaminan Hari Tua)

Syarat dan kriteria Pengajuan Klaim JHT

JHT dapat dicairkan penuh jika peserta berhenti bekerja dengan beragam alasan seperti mengundurkan diri, PHK, kontrak habis, atau memasuki usia pensiun.

Peserta masih bekerja dapat mencairkan sebagian saldo jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Persyaratan tambahan: dokumen identitas lengkap, nomor kepesertaan BPJSTK, rekening bank atas nama sendiri, serta bukti berhenti kerja atau pensiun.

Cara Pengajuan Klaim JHT

Online: melalui portal resmi “Lapak Asik”, peserta mengisi data dan mengunggah dokumen.

Offline: datang ke kantor BPJSTK cabang dengan dokumen persyaratan lengkap.

Adapun, mulai Mei 2025, peserta dapat mencairkan dana JHT sampai Rp 15 juta sebelum pensiun melalui aplikasi JMO untuk kondisi tertentu. Pastikan data identitas, nomor kepesertaan, dan status kepesertaan sudah sesuai persyaratan.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Usia penerima manfaat JP mulai 59 tahun sejak 2025.
• Masa iuran minimal: 15 tahun untuk memenuhi syarat.
• Dokumen: Formulir 7 BPJSTK, kartu peserta JP, KTP, KK; untuk cacat total tetap, tambahan surat dokter dan surat keterangan tidak mampu bekerja.

Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Dapat dilakukan online melalui portal BPJSTK atau langsung di kantor cabang.
• Manfaat pensiun dibayarkan bulanan setelah memenuhi syarat usia dan masa iuran.
• JP berbeda dengan JHT.

Jaminan Pensiun (JP) adalah manfaat jangka panjang, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus. Usia penerima JP meningkat secara bertahap agar dana program tetap berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Jakarta telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan klaim fiktif Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah Jakarta periode 2014-2024.

Kasi Ops Kejati Jakarta, Adhya Satya mengatakan dua tersangka yang ditetapkan pihaknya kali ini adalah eks Karyawan BPJS Jakarta bagian verifikasi permohonan klaim.

"Di mana pada hari ini, Senin tanggal 22 Desember 2025, Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan kembali dua orang sebagai tersangka dalam perkara klaim fiktif," ujar Adhya di Kejati Jakarta, Senin (22/12/2025).

Dia menambahkan, dua eks karyawan BPJS itu berinisial SL dan SAN. Keduanya diduga telah bekerja sama dengan RAS yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.

Kerja sama itu meliputi pencairan klaim BPJS ketenagakerjaan. Sebelum pencairan, RAS memberikan informasi terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dokumen untuk pencairan BPJS.

"Bahwa SL dan SAN sudah mengetahui bahwa dokumen klaim yang dimasukkan oleh tersangka RAS semuanya adalah fiktif," imbuhnya.

Dalam kerja sama ini, SL dan SAN diduga mendapatkan fee sebesar 25% dari setiap klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dicairkan.

"Yang ketiga, bahwa berdasarkan kesepakatan, SL dan SAN akan mendapatkan fee sebesar 25% dari setiap klaim JKK yang telah dicairkan," pungkasnya.

Adapun, untuk kepentingan penyidikan, SL dan SAN telah ditahan selama 20 hari ke depan. SL ditahan di Rutan Salemba Jakarta Selatan, sementara SAN di rutan klas 1 Cipinang.

340 Peserta BPJS Diklaim

Sementara itu, Kasidik Kejati Jakarta, Suyanto R Sumarta mengatakan total kerugian dalam kasus ini mencapai Rp21 miliar. Kerugian negara itu dihitung dari klaim BPJS sekitar 340 peserta.

Menurut Suyanto, ratusan pasien BPJS Ketenagakerjaan yang diklaim tersangka ini tidak pernah menggunakan maupun dirawat menggunakannya di rumah sakit.

"Jadi dari 21 Miliar itu atas lebih dari 300 pasien, Pak. Jadi lebih dari 300 pasien itu diklaim seolah-olah pernah melakukan perawatan di rumah sakit. Faktanya, 340 sekian itu tidak pernah melaksanakan atau dirawat di rumah sakit," ujar Suyanto.

Bisnis.com, PEKANBARU-- BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau mencatat total pembayaran klaim mencapai Rp4,2 triliun hingga Desember 2025.

Nilai tersebut berasal dari 453.985 kasus klaim peserta yang tersebar di 29 kantor cabang wilayah Sumbar, Riau, dan Kepri. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan posisi November 2024 yang tercatat sebesar Rp3,6 triliun dari 301.997 kasus.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri Hengky Rhosidien menjelaskan bahwa pembayaran klaim tersebut mencakup lima program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dari total Rp4,2 triliun, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) mendominasi dengan nilai Rp3,4 triliun, disusul Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp462,2 miliar, Jaminan Kematian (JKM) Rp214 miliar, Jaminan Pensiun (JP) Rp72,7 miliar, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp68,2 miliar," ungkapnya pada Senin (22/12/2025).

Menurutnya seluruh program tersebut dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Hengky menegaskan peningkatan nilai klaim sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan optimal kepada peserta.

Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah pemanfaatan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang memungkinkan peserta mengakses layanan secara cepat dan efisien, termasuk pengajuan klaim JHT yang dapat diproses hanya dalam hitungan menit.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan prima, mulai dari informasi, pendaftaran, hingga pencairan manfaat, agar peserta mendapatkan pengalaman layanan terbaik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan hingga saat ini belum ada rencana mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Semula, dia menjawab pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengenai suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan.

“Rp20 triliun itu memang ini berkaitan juga dengan rencana kenaikan iuran. Pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai rencana kenaikan iuran,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Kendati demikian, pemerintah merasakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki keuangan yang tidak berkelanjutan atau sustainable. Oleh sebab itu, pemerintah mengguyurkan Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.

Budi menuturkan bahwa saat ini Rp10 triliun sudah masuk ke Kementerian Kesehatan dan dana itu tinggal disalurkan ke BPJS Kesehatan. Sementara itu, Rp10 triliun sisanya masih ada di Kementerian Keuangan.

“Ini yang saya bilang kepada Pak Ghufron, yuk kita percepat prosesnya, sehingga kalau bisa masuknya ke BPJS pada Januari, jangan lama-lama,” ucapnya.

Lebih jauh, dia menekankan bahwa Rp20 triliun ini di luar untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan. Yang pasti, dia hanya menyebut anggaran ini akan masuk ke BPJS Kesehatan.

“Beda, beda. Jadi tidak mengganggu yang Rp20 triliun yang baru, ya nanti Rp20 triliunnya akan masuk ke BPJS,” tuturnya.

Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut anggaran Rp20 triliun ini tak serta-merta untuk penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Bukan. Jadi Rp20 triliun itu untuk sustainablity program Jaminan Kesehatan Nasional [JKN],” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Intinya itu untuksustainabilitygitu, itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin ya. Namun, jangan disalahgunakan, wah, nanti kalau gitu sayanunggaksaja, suatu ketika nanti [akan] diputihkan, tidak seperti itu,” tegasnya.

Di lain sisi, dalam rapat kerja, Ghufron memaparkan rasio klaim BPJS Kesehatan sejak 2023 telah mencapai 104,72%. Pada periode ini pula telah terjadi penurunan aset sebesar Rp7 triliun dan reduksi terus meningkat di tahun 2024 dan 2025.

Sementara itu, per September 2025 rasio klaimnya sebesar 106,28%. Rinciannya, pendapatan iuran senilai Rp129,91 triliun dan beban jaminan kesehatan mencapai Rp138,08 triliun.

Menanggapi hak tersebut, Ghufron memastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap dalam kondisi yang sehat lantaran memiliki banyak cadangan.

“Kenapa masih sehat? Karena dulu-dulu banyak simpenan, tapi ini kalau terus-menerus ke sini enggak cukup. Artinya mantap, makan tabungan, gitu kan? Enggak cukup, makanya harus ada semacam solusi,” ucapnya kepada wartawan.

Kala ditanyai apakah iuran BPJS Kesehatan naik bisa menjadi solusinya atau tidak, Ghufron enggan menjawab hal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Segini besaran iuran BPJS kesehatan kelas 1, 2, dan 3 pada bulan November 2025.

Sebagaimana diketahui, kembali muncul rumor bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 akan naik di tahun 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Pada laporan yang pernah ditulis Bisnis, rasio klaim terhadap pendapatan iuran mencapai 106,6% pada April 2025, dan diprediksi mencapai 111,8% pada akhir tahun. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan ini menuntut kebijakan terbaru agar Jaminan Kesehatan Nasional tetap berjalan optimal.

Salah satu yang diungkapkan untuk menaikkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan adalah dengan menaikkan tarif peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.

Data BPJS Kesehatan per Agustus 2025 menunjukkan sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, dan 21% atau 59,2 juta orang peserta PBI yang dibayarkan oleh APBD.

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025? lanjut halaman 2...

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025?

Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan November 2025 masih sama seperti sebelumnya karena aturan kenaikkan belum ditetapkan.

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah besaran iuran BPJS Kesehatan per November 2025.